oleh

Personel Polres Mandailing Natal Dipropam, Punya Harta Miliaran

MEDAN, sln70-news.com – Laporan ke Bid Propam Poldasu dengan bukti lapor STTPL/98/X/2021/Propam pada tanggal 29 Oktober 2021 lalu atasnama terlapor Brigadir BSH, kuasa hukum pelapor meminta pimpinan Polri membuktikan slogan Polri ‘Presisi’ terwujud di Sumut.

“Laporan kita mulanya di Bidpropam Poldasu, dengan alasan agar cepat ditangani, karena pelapor berdomisili di Kabupaten Mandailing Natal Sumut dan terlapor juga bertugas di Polres Mandailing Natal, penangananya dilimpahkan ke Polres Mandailing Natal,” ungkap kuasa hukum pelapor, Fitri Yanti, Syahrul Ramadhan Sihotang, SH dan Ahmad Fitrah Zauhari, SH kepada wartawan, Senin (6/12) siang.

Dijelaskan Sihotang, pihaknya sudah mengonfirmasi Propam Polres Mandailing Natal prihal pelimpahan penanganan laporan yang dibuat, oleh pihak Propam Polres Mandailing Natal mengakui sudah menerimanya dan berjanji akan segera menindaklanjutinya.

“Kami berharap Polres Mandailing Natal, khususnya Propamnya dapat bergerak cepat dan profesional untuk menindaklanjuti laporan kami,” paparnya.

Disambung Ahmad Fitrah Zauhari, pihaknya juga sudah mengumpulkan bukti-bukti lain dugaan ketidakprofesionalan Brigadir BSH selain dugaan kesalahan yang dilakukannya terhadap Fitri Yanti. “Kami juga sudah investigasi dugaan ketidakprofesionalannya yang lain, terbaru, berdasarkan data dari salah satu LSM, yang bersangkutan juga diduga ikut andil dalam proyek penahan banjir Tahun Anggaran (TA) 2021 yang bersumber dari APBD senilai Rp 18 miliar. Dia diduga ‘pakai’ orang di lapangan,” jelas Fitrah.

Dilanjutkan Sihotang, ketika pihaknya berkunjung ke Polres Mandailing Natal, dirinya dan tim juga sempat melihat kediaman Brigadir Benny Supriadi Harahap (BSH) di Mandailing Natal yang super mewah. “Kalau taksiran kita, rumah mewah dia (BSH-red) miliaran rupiah. Info yang kita dapat juga yang bersangkutan saban harinya mengendari mobil Pajero Sport putih dilengkapi sopir. Atas temuan ini, kita berharap yang bersangkutan agar Laporan Harta Kekayaan (LHK)-nya diperiksa. Kita akan buat permohonan secara tertulis ke Kapolri dengan tembusan ke Komisi III, Kompolnas, Ombusman dan lainnya nanti,” tegas Sihotang.

Lebih lanjut dikatakannya, di dalam profile biodata akun medsos BSH, tertulis kalau profesinya adalah sebagai owner di General Kontraktor, Trade and Building, bukan lah sebagai anggota Polri. “Dia (BSH-red) tidak mengakui profesinya sebagai anggota Polri. Padahal dalam menjalankan ‘sampingannya’, dia membawa-bawa nama institusi Polri,” tegas Sihotang.(adl/ril)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed