MEDAN, sln70-news.com – Wali Kota Medan, Bobby Nasution meyakini jika eksekutif dan legislatif memiliki komitmen yang sama bahwa seluruh catatan-catatan penting tentang Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2023 akan ditindaklanjuti bersama.
“Di samping itu juga akan menjadi masukan penyusunan arah kebijakan umum dan percepatan pembangunan kota pada masa yang akan datang,” kata Bobby Nasution di Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Badan Anggaran, Pendapat Fraksi-Fraksi DPRD dan Pengambilan Keputusan DPRD Kota Medan sekaligus Persetujuan Bersama atas Ranperda Kota Medan tentang LP Pelaksanaan APBD Kota Medan T.A 2023 di Gedung DPRD Medan, Selasa (25/6/2024).
Bobby juga percaya, melalui langkah-langkah strategis tersebut, maka dapat meningkatkan kualitas pelayanan umum, daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat yang lebih maju serta berkelanjutan. Terlebih, imbuhnya, melalui pengelolaan keuangan daerah yang semakin efisien, efektif serta mencerminkan ‘APBD Rakyat’ dan ‘APBD Sehat’.
“Berbagai keberhasilan yang kita raih semua berkat partisipasi dan peran aktif seluruh stakeholder kota yaitu seluruh masyarakat yang sangat mencintai kotanya ini. Di sisi lain, kita semua, eksekutif, legislatif, yudikatif, profesional, pers dan seluruh kelompok pembangunan selalu ingin memberikan sumbangan besar dalam mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan,” paparnya.
Bobby Nasution selanjutnya menuturkan, berdasarkan pendapat fraksi-fraksi yang sebelumnya sudah disampaikan dan didengarkan, maka Pemko Medan mencermati beberapa hal pokok yang menjadi saran atau masukan di antaranya seluruh siklus APBD mulai tahap perencanaan, penganggaran, pengawasan dan laporan dapat berjalan optimal didasarkan komitmen kuat mewujudkan pengelolaan keuangan dan proses pembangunan Kota yang lebih maju, transparan dan akuntabel.
“Kami juga mencatat ada dimensi lainnya yang disampaikan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah selama tahun 2023. Pertama, imbauan untuk meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang semakin baik guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang semakin transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi kesejahteraan,” tambahnya. (Adl)
