Pilkada Serentak di Tengah Pandemi Covid-19 Dinilai Melenceng

 

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana) Samuel F Silaen. (istimewa)

JAKARTA, sln70-news.com – Rencana penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak (Pilkada) yang dijadwalkan akan digelar pada 9 Desember 2020, terkesan sangat dipaksakan. Selain situasi keterpurukan dan masa pandemi Covid-19, juga belum diketahui kapan akan berakhir, pemerintah dan KPU dinilai hanya memikirkan diri sendiri. Tidak pernah memikirkan kondisi rakyat yang sedang berantakan.

Hal itu ditegaskan Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana) Samuel F Silaen menyikapi rencana Pilkada Serentak 2020.

Silaen menyampaikan, pemerintah ingin memastikan Pilkada tidak akan bergeser dari 2020. Pilkada tetap akan diselenggarakan 9 Desember 2020.

“Lalu para calon itu akan bertarung dan berperang untuk apa dan untuk siapa? Sebab tidak ada jaminan virus corona atau Covid-19 ini akan selesai pada 2021. Karena, tidak ada negara di dunia bisa memastikan kapan berakhirnya virus tersebut. Jangan egois dan jangan hanya pikirkan diri sendiri dong,” tutur Samuel F Silaen, di Jakarta, Jumat (5/6/2020).

BACA JUGA:  Jalan Parapat Sumut Tertutup Longsor, Lalin ke Pematangsiantar Dialihkan

Dia pesimis akan ada pertarungan politik yang sehat pada Pilkada Serentak kali ini. “Semoga saja yang terpilih itu pemimpin yang merakyat, amanah dan kerja buat rakyat. Bukan hanya kelompok tertentu seperti banyak kejadian dibelahan negeri ini, diduga pemimpin diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Sebab pemimpin itu utusan Tuhan yang diberikan tanggung jawab membawa rakyatnya pada kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya,” tuturnya.

Ia mengatakan, janji politik hanyalah isapan jempol belaka. Tak ada yang sungguh-sungguh bisa menepati janjinya. Apalagi hanya sekedar calon kepala daerah.

“Sesungguhnya janji Tuhan-lah yang pasti dan tidak meleset kepada ciptaan-Nya. Karena Dia-lah pemilik Alam Semesta ini. Beda dengan manusia jika berjanji dalam konteks kampanye, maybe yes maybe no. Bisa iya bisa juga tidak. Tanya kenapa? Itulah janji politik dapat dikatakan politik. Itu istilah Batak yang artinya melenceng,” ujar Silaen yang juga aktivis organisasi kepemudaan ini.

BACA JUGA:  Banjir Rendam Delapan Desa di Konawe Utara

Jika berkaca pada kontestasi politik sebelum-sebelumnya, lanjutnya, belum ada pemimpin yang bisa menepati janji-janjinya. Apalagi, jika sekarang dipaksakan dalam situasi Covid-19, tidak akan ada calon kepala daerah yang bisa memenuhi janji politiknya.

“Apakah pemimpin dahulu-kala bisa menepati dan melaksanakan janji-janjinya kepada rakyat? Tidak juga. Dalam bacaan litetaratur tak ada pemimpin yang 100% bisa menepati janji-janji politiknya. Ada saja yang tak bisa dikerjakan dengan baik sesuai janjinya,” katanya.