oleh

Pemko Medan Bagikan Rp24,4 Miliar Dana Hibah ke Pelaku Usaha Parekraf

-EKONOMI-3 views
Kegiatan Penegasan Penggunaan Dana Hibah Pariwisata Kota Medan Tahun 2020 di Aula Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Medan, Jalan Adinegoro, Rabu (27/1). / sln70-news.com

MEDAN, sln70-news.com – Pemko Medan melalui Dinas Pariwisata Kota Medan memberikan dana hibah kepada para pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif (Parekraf) di Kota Medan sebesar Rp24,4 miliar.

Dana yang berasal dari bantuan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI itu, guna mendongkrak sektor pariwisata serta pemulihan ekonomi nasional (PEN) di tengah pandemi Covid-19.

Demikian terungkap dalam kegiatan Penegasan Penggunaan Dana Hibah Pariwisata Kota Medan Tahun 2020 di Aula Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Medan, Jalan Adinegoro, Rabu (27/1).

Kegiatan dirangkai dengan penerangan/penyuluhan hukum bagi pelaku usaha Parekraf, dalam pembuatan pelaporan dana hibah.

Kadis Pariwisata Kota Medan, Agus Suriyono menjelaskan, dana hibah dibagikan kepada 65 hotel dan 158 usaha kuliner (cafe, restoran dan rumah makan) dengan sejumlah syarat dan ketentuan yang berlaku, di antaranya usaha berjalan aktif dan membayar pajak tahun 2019.

BACA JUGA:  Pemko Medan Dukung Menpan-RB Tata & Susun Arsip Penanganan Covid-19

“Dana hibah dibagikan secara proporsional, dengan besaran angka untuk hotel sebesar Rp16, 1 M dan usaha kuliner menerima sebesar Rp8,3 M. Tentunya, pelaku usaha Parekraf yang memenuhi syarat saja yang dapat menerima dana hibah tersebut,” kata Agus.

Di hadapan pelaku usaha Parekraf yang hadir, Agus mengingatkan, dana hibah yang diterima akhir tahun 2020 lalu harus benar-benar digunakan dalam rangka PEN, sesuai ketentuan dan peruntukan yang diberlakukan pemerintah di sektor pariwisata.

“Secara tegas dana hibah digunakan dalam mendukung keberhasilan pariwisata lewat CHSE (Cleanliness/kebersihan, Health/kesehatan, Safety/keamanan dan Environtment/ramah lingkungan),” ungkapnya.

Lalu, untuk keperluan dan kepentingan pegawai lokasi usaha, pemberian diskon dan operasional. Agus menambahkan, semua sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangi bersama.

BACA JUGA:  Pemko Medan Serahkan Bansos KPM-PKH Untuk 52.272 KK

“Artinya, dana hibah bukan diberikan secara cuma-cuma, melainkan untuk dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan,” jelasnya.

Kajari Medan, Teuku Rahmatsyah SH MH menuturkan, kegiatan penegasan penggunaan dana hibah menjadi program Kejaksaan Agung RI mendukung kesuksesan program pemerintah dalam rangka PEN. Tujuannya, untuk menghindari dan mencegah terjadinya masalah di kemudian hari.

“Kegiatan ini sebagai rambu atau peringatan bagi kita untuk mencegah permasalahan di kemudian hari,” imbuhnya.

Apalagi, lanjutnya, dana hibah juga rentan menjadi sumber terjadinya permasalahan, yang berujung pada tindak pidana dan hukum akibat adanya penyimpangan.

“Maka, Kejari perlu hadir untuk mencegah penyalahgunaan uang negara termasuk di Kota Medan,” pungkas Kajari. (adl)