The post Dinas P2K Siapkan Armada Pemadam Kebakaran Nyalakan Sirine Serentak appeared first on SLN70-News.

JAKARTA, sln70-news.com – Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengungkapkan bahwa tidak mudah bagi Komisi II DPR, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memutuskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak digelar tahun ini.

Mardani membeberkan sebelumnya ada tiga opsi, yakni digelar 9 Desember 2020, Maret 2021 dan September 2021.Konsultasi juga sempat dilakukan dengan Doni Monardo yang saat itu sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

“Pertanyaan kita begini, pak kalau kita tunda, ada enggak kasus Covid-19 di bulan Maret atau di September, tidak ada kepastian bahwa Covid-19 akan berakhir di September atau di Maret 2021, tidak pastinya juga di Desember. Tetapi kalau kita tunda akan ada Plt (Pelaksana tugas) kepala daerah massal,” ujar Mardani dalam Webinar Fokus SINDO bertajuk Kampanye di Masa Pandemi, Rabu (22/7/2020).

Sebab banyak kepala daerah yang berakhir masa baktinya di bulan Februari 2021. “Tapi kalau kita tunda September 2021, Kemendagri sebagai pihak penanggung jawab Plt juga keberatan karena ini tidak sehat. Ada 270 daerah semuanya Plt di bawah Kemendagri. Ini berbahaya buat demokrasi,” ujar Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Sehingga, pihaknya mendalami lagi berbagai mitigasi risikonya. “Bismillah Komisi II, KPU sama Kemendagri ketok palu melalui Perppu Nomor 2 Selasa pekan lalu sudah dijadikan sah jadi undang-undang. Perppu penundaan Pilkada di 2020 ke 9 Desember. Nah di situ juga diikuti dengan PKPU yang memastikan bahwa protokol Covid-19 berjalan,” ungkapnya.

Mardani melanjutkan, Komisi II DPR RI akan betul-betul mengawasi pelaksanaan Pilkada serentak 2020. “Menjaga betul-betul tidak boleh ada klaster baru dari Covid-19 ini akibat dari Pilkada Desember 2020,” pungkasnya.

sumber: sindonews.com

The post Pilkada Serentak Ditunda, Bakal Ada Plt Kepala Daerah Massal appeared first on SLN70-News.

JAKARTA, sln70-news.com – Rencana penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak (Pilkada) yang dijadwalkan akan digelar pada 9 Desember 2020, terkesan sangat dipaksakan. Selain situasi keterpurukan dan masa pandemi Covid-19, juga belum diketahui kapan akan berakhir, pemerintah dan KPU dinilai hanya memikirkan diri sendiri. Tidak pernah memikirkan kondisi rakyat yang sedang berantakan.

Hal itu ditegaskan Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana) Samuel F Silaen menyikapi rencana Pilkada Serentak 2020.

Silaen menyampaikan, pemerintah ingin memastikan Pilkada tidak akan bergeser dari 2020. Pilkada tetap akan diselenggarakan 9 Desember 2020.

“Lalu para calon itu akan bertarung dan berperang untuk apa dan untuk siapa? Sebab tidak ada jaminan virus corona atau Covid-19 ini akan selesai pada 2021. Karena, tidak ada negara di dunia bisa memastikan kapan berakhirnya virus tersebut. Jangan egois dan jangan hanya pikirkan diri sendiri dong,” tutur Samuel F Silaen, di Jakarta, Jumat (5/6/2020).

Dia pesimis akan ada pertarungan politik yang sehat pada Pilkada Serentak kali ini. “Semoga saja yang terpilih itu pemimpin yang merakyat, amanah dan kerja buat rakyat. Bukan hanya kelompok tertentu seperti banyak kejadian dibelahan negeri ini, diduga pemimpin diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Sebab pemimpin itu utusan Tuhan yang diberikan tanggung jawab membawa rakyatnya pada kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya,” tuturnya.

Ia mengatakan, janji politik hanyalah isapan jempol belaka. Tak ada yang sungguh-sungguh bisa menepati janjinya. Apalagi hanya sekedar calon kepala daerah.

“Sesungguhnya janji Tuhan-lah yang pasti dan tidak meleset kepada ciptaan-Nya. Karena Dia-lah pemilik Alam Semesta ini. Beda dengan manusia jika berjanji dalam konteks kampanye, maybe yes maybe no. Bisa iya bisa juga tidak. Tanya kenapa? Itulah janji politik dapat dikatakan politik. Itu istilah Batak yang artinya melenceng,” ujar Silaen yang juga aktivis organisasi kepemudaan ini.

Jika berkaca pada kontestasi politik sebelum-sebelumnya, lanjutnya, belum ada pemimpin yang bisa menepati janji-janjinya. Apalagi, jika sekarang dipaksakan dalam situasi Covid-19, tidak akan ada calon kepala daerah yang bisa memenuhi janji politiknya.

“Apakah pemimpin dahulu-kala bisa menepati dan melaksanakan janji-janjinya kepada rakyat? Tidak juga. Dalam bacaan litetaratur tak ada pemimpin yang 100% bisa menepati janji-janji politiknya. Ada saja yang tak bisa dikerjakan dengan baik sesuai janjinya,” katanya.

The post Pilkada Serentak di Tengah Pandemi Covid-19 Dinilai Melenceng appeared first on SLN70-News.

MEDAN, sln70-news.com – Pemko Medan siap mensosialisasikan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak pada 9 Desember 2020 mendatang.

Langkah ini untuk mensukseskan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Periode 2021-2024 ini, serta meningkatkan partisipasi pemilih dalam menggunakan hak suaranya.

“Semoga pelaksanannya berjalan sukses dan lancar, sehingga menghasilkan Walikota dan Wakil Walikota pilihan masyarakat Medan,” Kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Medan, Sulaiman Harahap saat menghadiri rapat persiapan sosialisasi pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 melalui video conference dari ruang command center Kantor Walikota Medan, Jumat (19/6).

Selain itu, Pemko juga mendukung seluruh tahapan Pilkada yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan, termasuk penyediaan anggaran demi kelancaran jalan pesta demokrasi tersebut.

“Dengan dukungan yang kita berikan Insya Allah pelaksanaan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota akan berjalan lancar,” harapnya.

Tak lupa juga mensosialisasikan Pilkada dengan menerapkan protokol kesehatan. Saat ini memang mengharuskan penyelenggaraan Pilkada dengan melakukan pencegahan dari penularan virus Corona.

Sebelumnya, dalam rapat yang dipimpin oleh Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI Dr Bachtiar MSi,  menjelaskan, rapat ini guna semakin mematangkan persiapan pelaksanaan pilkada serentak mulai dari tahapan hingga pemilihan 9 Desember 2020 mendatang.

“Demi kelancaran pilkada serentak ini, maka Pemda di minta melakukan sosialisasi pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 ini,” ungkapnya

Bachtiar juga berpesan agar seluruh Pemda dapat menjalankan Pilkada serentak 2020 dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. (adl)

The post Pemko Medan Siap Mensosialisasikan Pilkada Serentak 2020 appeared first on SLN70-News.