“Bagi warga yang merasa kurang mampu, jumpai Kepling untuk didaftar DTKS. Nanti melalui, musyawarah di Kelurahan untuk menetapkan layak apa tidak masuk DTKS. Yang penting melapor dulu sama Kepling. Kita minta Kepling agar menindaklanjuti,” ujar Sukamto SE, Sabtu (15/6/2024) sore.

Dikatakan Sukamto, memang kuota sangat terbatas karena dari seluruh Indonesia yang mendaftar lewat online. Tentu dengan keterbatasan kuota, Kepling dan petugas kelurahan dapat membantu.

Sebelumnya, banyak warga yang mengeluhkan belum pernah mendapat Bansos dari pemerintah. Bahkan warga sampai menuding ada pilih kasih sehingga bantuan tidak tepat sasaran.

Atas dasar itu, Sukamto berharap petugas di Kelurahan bersama Kepling bekerjasama membantu warganya mendapat bantuan agar terhinda dari kemiskinan ekatrim. “Kesediaan Kepling untuk memfasilitasi warganya mendapat bantuan salah satu upaya penanggulangan kemiskinan,” sebut Sukamto asal politisi PAN itu. (Adl)

The post Kepling Diminta Fasilitasi Warganya Terdaftar di DTKS Guna Mendapat Bansos appeared first on SLN70-News.

“Kepling juga supaya mensosialisasikan kepada warganya terkait jenis bantuan dan cara mendapatkannya. Kepling sebagai perpanjangan tangan Pemko supaya membantu dan memfasilitasi kebutuhan warganya,” ujar Sukamto, SE, Minggu (26/5/2024).

Dikatakan Sukamto, seiring dengan penerapan Perda Penanggulangan kemiskinan tersebut Pemko Medan bersama Pemerintah pusat supaya membuka lapangan kerja meminimalisir angka pengangguran. Begitu juga dengan bantuan pendidikan dengan program KIP, Pemerintah supaya mempermudah.

Apalagi kata Sukamto, ketentuan Perda agar mengalokasikan anggaran 10 % dari PAD untuk bantuan miskin kiranya tetap terealisasi dengan baik. (Adl)

The post Sukamto Minta Pemko Medan Maksimalkan Penerapan Perda No 5 Tahun 2025 appeared first on SLN70-News.

“Kegiatan itu sangat bermanfaat, selain masyarakat peduli kebersihan juga akan membantu ekonomi keluarga dari hasil kerajinan tangan,” ujar Sukamto, SE, Sabtu (27/4/2024) sore.

Menurut Sukamto, sejumlah Dinas terkait harus dilibatkan begitu juga Lurah dan Kepling untuk merekrut dan melatih warga melalui kelompok. Mereka yang dilatih dipastikan mampu berinovasi dan menciptakan sebuah kerajinan tangan.

“Kalau saja setiap lingkungan atau Kelurahan, ada warga yang memiliki ketrampilan membuat produk barang antik hasil kerajinan tangan dari sampah. Maka sampah menjadi bernilai tinggi dan tidak lagi terbuang sembarangan. Bahkan, warga pun memiliki usaha terhindar pengangguran,” ungkap Sukamto.

Tak lupa Sukamto SE mengajak tetap peduli kebersihan. Guna menciptakan Kota Medan yang bersih, masyarakat diingatkan jangan membuang sampah sembarangan. Tetapi hendaknya mewadahi sampah masing masing. (Adl)

The post Sukamto Minta Pemko Medan Gelar Pelatihan Ketrampilan Daur Ulang Sampah appeared first on SLN70-News.

Bahkan, Sukamto menjelaskan, warga yang memiliki KTP Medan saat ini dijamin mendapat pelayanan berobat gratis di Rumah Sakit (RS) melalui program Universal Health Coverage (UHC) Jaminan Kesehatan Medan Berkah (JKMB).

“Anggaran berobat gratis telah ditampung di APBD Pemko Medan. Untuk itu tidak perlu kuatir,” ujar Sukamto SE (PAN), Sabtu (28/10/2023).

Sukamto memberi solusi kepada warga untuk mendapatkan pengobatan gratis. Mulai dari tunggakan dan belum memiliki BPJS, serta pelayanan buruk di Puskesmas atau Rumah Sakit.

Sebelumnya, mewakili BPJS Kesehatan Guru Bala Dewa Nasution menjelaskan, warga Medan belum memiliki tunggakan BPJS Mandiri tetap bisa beralih ke UHC JKMB. Bahkan bagi warga yang belum ada kartu BPJS otomatis masuk ke UHC JKMB.

“Bagi warga Medan, tunggakan BPJS Mandiri diabaikan, bisa langsung tercover ke UHC JKMB tetapi mendapat fasilitas Kelas III di RS yang bekerjasama BPJS Kesehatan,” terang Dewa.

Ditambahkan, bagi peserta UHC JKMB tetap berobat melalui Puskesmas. Namun kata Dewa bila kondisi urgen dapat langsung ke RS. “Kalau sakit kecil bisa ke Puskesmas dan tentu dapat dirujuk ke RS,” paparnya.(adl)

The post Sukamto Beri Solusi Pelayanan Kesehatan Gratis appeared first on SLN70-News.

Kepada Pemko Medan dalam hal ini Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Medan diminta agar memasang Lampu Penerangan Jalan Umum (Lpju) di setiap lingkungan. Karena sesuai Perda, warga berhak mendapatkan lampu penerangan di lingkungan masing masing.

Pernyataan Sukamto tersebut disampaikan saat menggelar sosialisasi Perda (Sosper) ke III Tahun 2022 Pemko Medan No 16 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan di Jl Eka Bhakti, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Minggu (20/3/2022).

Acara sosper dihadiri perwakilan Organisasi Perwakilan Daerah (OPD) Pemko Medan, mewakili kecamatan Fami Mais, mewakili Dinas KP Erwinsyah, mewakili Dinas Sosial Ratu Afriany, mewakili BPJS Anita Mauliza, mewakili Dinas PU Tri Khamda, Kepling, tokoh agama, tokoh masyarakat dan ratusan masyarakat. Seluruh undangan serius menyimak sosialisasi Perda dan berlanjut tanya jawab.

Menurut Sukamto, kewajiban Pemko Medan untuk memasang Lpju di setiap lingkungan warga diatur dalam Perda karena telah membayar pajak 7,5 % dari jumlah tagihan listrik setiap bulannya.

Ketentuan itu tertuang di Perda Kota Medan No 16 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan. “Maka itu, Pemerintah harus memberikan palayanan lampu jalan,” cetus Sukamto asal politisi PAN itu.

Kepada seluruh Kepling, Sukamto berharap agar proaktif menyerap keluhan warga terkait permintaan warga untuk pemsangan Lpju. Dan selanjutnya, Kepling dapat memfasilitasi menyampaikan kepada DKP. “Kita minta DKP supaya proaktif setiap keluhan warga,” ujar Sukamto.

Sebagaimana diketahui, Perda yang disosialisasikan yakni No 16 Tahun 2011 tentang pajak penerangan jalan terdiri dari XVI BAB dan 41 Pasal. Ditetapkan di Medan pada 30 Desember 2011 oleh Walikota Medan Drs Rahudman Harahap. Diundangkan 16 Desember 2011 oleh Sekda Medan Ir Syaiful Bahri.

Usai selesai acara tanya jawab terkait Sosper dan aspirasi warga lainnya juga dilakukan pembagian kartu BPJS Kesehatan yang langsung diantar Sukamto ke rumah peserta. Dimana kartu BPJS warga, pengurusannya difasilitasi oleh Sukamto. Selain kartu BPJS, Sukamto juga membantu urusan administrasi kependudukan lainnya.

(adl)

The post Sukamto Sosialisasi Perda No.16/2011, Warga Berhak Mendapat Lpju appeared first on SLN70-News.