Pengiriman radiogram penunjukan Sekda di 13 kabupaten/kota sebagai Plh kepala daerah itu, dilakukan setelah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Plh bupati/wali kota mulai bertugas pada 17 Februari 2021.

Dan apalagi hingga saat ini, belum ada diterima Pemprov Sumut untuk pelantikan 14 bupati/wali kota hasil Pilkada serentak 2020 pada 17 Februari 2021, menyusul berakhirnya masa jabatan kepala daerah periode sebelumnya pada 17 Februari.

“SK Kemendagri belum kami terima. Jadi besok (Rabu) akan dilakukan penunjukkan 13 Sekda sebagai Plh bupati/wali kota melalui radiogram,” kata Kepala Bagian (Kabag) Otonomi Daerah Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sumut, Ahmad Rasyid Ritonga, Selasa (16/2/2021).

The post Inilah Nama 13 Plh Bupati/Walikota di Sumut appeared first on SLN70-News.

Sebab hingga Senin (15/02/2021), belum juga turun surat pelantikan kepala daerah terpilih dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ada beberapa penyebabnya, antara lain karena hasil Pilkada di 7 dari 14 daerah itu sedang bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK), yakni Medan, Asahan, Tanjungbalai, Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, Tapanuli Selatan dan Samosir.

Sedangkan 7 daerah yang hasil Pilkada tidak bersengketa adalah Binjai, Serdang Bedagai, Labuhanbatu Utara, Sibolga, Humbang Hasundutan, Toba dan Pakpak Bharat. Begitu pun di 7 daerah itu, juga belum ada kejelasan kapan kepala daerah terpilih dilantik.

Karena hal itu, Pemprov Sumut menyiapkan para Sekretaris Darah (Sekda) menjadi Pelaksana Harian (Plh) kepala daerah, yakni sebagai Plh bupati/wali kota. Hal itu dikatakan Sekdaprov Sumut, R Sabrina, menjawab wartawan di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Medan, Senin (15/02/2021).

The post Pemprov Sumut Siapkan Para Sekda jadi Plh di 13 Kabupaten/Kota appeared first on SLN70-News.

MEDAN, sln70-news.com – Pelaksana tugas (Plt) Walikota Medan, Ir H Akhyar Nasution MSi meminta dukungan Pemprov Sumut terkait ketersediaan rumah sakit sebagai tempat pelayanan dan penanganan pasien yang terpapar Corona Virus Disease (Covid-19), menyusul semakin minimnya kapasitas rumah sakit untuk menampung pasien yang terpapar Covid-19 tersebut.

Hal ini disampaikan Plt Wali Kota kepada Gubernur Sumut Edy Rahmayadi ketika memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Pengendalian Kasus Covid-19 di Sumatera Utara secara virtual di Command Center Balai Kota Medan, Senin (25/1). Selain Akhyar, rakor juga diikuti seluruh bupati dan wali kota se-Sumut.

“Dalam beberapa waktu terakhir terjadi peningkatan angka kasus di Kota Medan. Oleh sebab itu, kami berharap kepada Bapak Gubsu untuk membantu penguatan fasilitas kesehatan guna mengantisipasi terjadinya lonjakan dan peningkatan jumlah pasien. Namun, kita berharap angka kasus dapat dikendalikan,” kata Akhyar.

Kepada Gubsu, diakui Akhyar, rumah sakit yang ditunjuk sebagai tempat penanganan pasien Covid-19 hampir penuh. “Hampir semua rumah sakit penuh. Maka besar harapan kami, masalah ini dapat ditangani bersama-sama,” harapnya didampingi Kadis Kesehatan Kota Medan Edwin Effendi, Kepala BPBD Arjuna Sembiring dan Plt Asisten Pemerintahan Khairul Syahnan.

Menyikapi hal tersebut, Gubsu Edy Rahmayadi mengungkapkan akan mendukung penuh Pemko Medan dalam memenuhi ketersediaan fasilitasi kesehatan untuk penanganan pasien Covid-19. “Untuk ini, secara all out saya akan membantu. Kita atasi bersama,” jelas Gubsu.

Kepada seluruh bupati dan wali kota, Gubsu menyampaikan beberapa arahan agar penanganan Covid-19 di Sumut berjalan efektif. Tercatat, ada 8 pesan kunci yang disampaikan Gubsu yang bertujuan untuk menyamakan langkah, visi, misi dan persepsi dalam penanganan Covid-19 di daerah masing-masing.

Kedelapan pesan kunci tersebut yakni pertama, peningkatan penegakan disiplin dan hukum terhadap protokol kesehatan. Lalu, antisipasi peningkatan Bed Occupancy Ratio (BOR) atau angka penggunaan tempat tidur di rumah sakit. “Caranya yakni optimalisasi tempat tidur RSUD dan RS Swasta, serta lakukan peningkatakan kapasitas 30-40 % dengan segera. Kemudian, penambahan rumah sakit rujukan baru/RS lapangan/pendirian tenda darurat di depan RS dan penguatan kualitas layanan fasilitas kesehatan di masing-masing daerah untuk mengurangi rujukan ke ibukota Provinsi Sumut,” tegasnya.

Poin ketiga, lanjut Gubsu, menurunkan angka kematian (Case Fatality Rate/CFR). Keempat, lindungi dokter dan tenaga kesehatan dan ke lima yakni pelaksanaan program vaksinasi. “Selanjutnya, yang keenam adalah batasi kegiatan masyarakat sesuai instruksi yang telah disampaikan. Tujuh, pembelajaran tatap muka masih secara daring dan terakhir seluruh bupati dan wali kota untuk memastikan ketersediaan anggaran Covid-19 tahun 2021 mengingat angka kasus penyebarannya masih mengalami peningkatan,” jelasnya.(Adlan)

The post Pemprov Sumut Siap Bantu Pemko Medan Tangani Ketersediaan Rumah Sakit Covid-19 appeared first on SLN70-News.