Pejabat teras di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Medan itu diperiksa terkait belum dibayarkannya insentif tenaga kesehatan (nakes).

Wirya dan Edwin terlihat hadir ke Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumut sekitar pukul 10.30 WIB. Asisten Umum Setda Kota Medan, Renward Parapat dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tengku Sofyan juga terlihat hadir.

“Yang dipanggil Pak Wirya dan Kadis kesehatan Medan, jadi mereka datang memberikan penjelasan,” ujar Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar.

Berdasarkan penjelasan yang diterima, kata Abyadi, pihaknya untuk sementara menyimpulkan bahwa tertundanya pembayaran insentif nakes akibat tata kelola keuangan yang kurang baik di Dinas Kesehatan.

Sebenarnya dana transfer dari Kementerian Kesehatan sudah ada di kas Pemko Medan. Namun, akibat persoalan administrasi pembayaran tertunda.

“Sampai akhir 2020 tidak terpakai uangnya makanya terjadi Silpa, saya intinya ada persoalan kenapa belum dicairkan. Yang paling penting uangnya ada, tidak hilang. Nanti di P-APBD dibayarkan,” bilangnya.

Abyadi meminta nakes untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi. Sebab, Ombudsman akan mengawal pencairan dana insentif sampai tuntas.

sumber: medanbisnisdaily.com

The post Plh Walikota dan Kadinkes Medan Diperiksa Ombudsman Terkait Insentif Nakes appeared first on SLN70-News.

MEDAN, sln70-news.com – Ombudsman RI Perwakilan Sumut mulai menguak dugaan praktik kecurangan dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2020/2021 melalui jalur zonasi. Lembaga pengawas pelayanan publik itu menemukan adanya indikasi permainan dalam penerbitan surat keterangan domisili (SKD) yang diterbitkan oleh kelurahan.

Diperbolehkannya SKD untuk mendaftar sekolah melalui jalur zonasi menjadi pintu masuk kecurangan. Meskipun keberadaan SKD diperolehkan secara aturan baik Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan maupun peraturan gubernur. Sebagai sampel Ombudsman mengambil 5 data calon siswa/i di SMA Negeri 1 Medan yang dinyatakan lulus melalui jalur zonasi.

Adapun data calon siswa tersebut antara lain MAF (inisial), berdasarkan Dapodik (Data Pokok Pendidikan) MAF tercatat sebagai warga Jalan AR Hakim No 128. Sedangkan ZFA (inisial) adalah warga Komplek Bumi Asri.

Keduanya calon siswa tersebut dinyatakan lulus di SMA Negeri 1 Medan dengan menggunakan SKD yang memiliki alamat sama, yakni di Jalan Tengku Cik Ditiro, No 1. SKD tersebut dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Madras. Adapun MAF lulus karena domisilinya hanya berjarak 40 meter dari sekolah, sedangkan domisili ZFA dengan SMA Negeri 1 berjarak 72 meter.

Jalan Tengku Cik Ditiro No 1 adalah alamat SMA Negeri 1 Medan. Dalam pengumuman calon siswa/i SMA Negeri 1 Medan yang lulus MAF berada di nomor urut 1 dan ZFA berada di nomor urut 2.

“Bagaimana mungkin lurah mengeluarkan surat keterangan domisili warga di alamat sekolah, kan tidak masuk diakal, apa ada orang tinggal di sekolah,” ujar Abyadi Siregar, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Selasa (7/7/2020).

Berdasarkan penelusuran, selain SMA Negeri 1 Medan, ada juga salah satu rumah warga di Jalan Tengku Cik Ditiro, No 1. Posisinya berada di dekat perisimpangan Jalan Zainul Arifin, jaraknya cukup jauh dari SMA Negeri 1 Medan, diperkirakan lebih dari 100 meter.

“Saya sempat datangi rumah warga di Jalan Tengku Cik Ditiro No 1, di sana rumah masyarakat keturunan etnis Tionghoa, mereka bilang gak ada nama MAF dan ZFA. Kan aneh,” jelasnya.

Berdasarkan keterangan Dinas Pendidikan Sumut atau Panitia PPDB, kata Abyadi, siswa/i diterima melalui jalur zonasi yang tempat tinggal atau domisilinya paling dekat dengan sekolah. Jarak antara sekolah dan tempat tinggal atau domisili pendaftar dapat dilacak melalui handphone android yang digunakan calon siswa saat mendaftar.

“Disdik bilang mendaftar dengan android dan melalui rumah masing-masing. Kalau begitu bisa saja calon siswa ketika mendaftar mendekatkan posisi handphone android dengan sekolah, ini kan semakin memudahkan, toh verifikator sekolah tidak bekerja,” ungkapnya.

Menurutnya, verifikator sekolah terlihat tidak bekerja, terbukti MAF dan ZFA yang dinyatakan lulus sebagai calon siswa/i SMA Negeri 1 Medan. MAF dan ZFA menggunakan surat keterangan domisili dengan alamat yang sama, yakni Jalan Tengku Cik Ditiro No 1.

“Kalau verifikator sekolah bekerja, MAF dan ZFA, kedua calon siswa tersebut tidak diterima, bagaimana mungkin ada surat keterangan domisili di alamat sekolah. Kalo memang pakai rumah warga yang ada di Jalan Tengku Cik Ditiro No 1, jaraknya bukan 42 atau 70 meter, tapi 100 meter lebih, kelihatan tidak bekerjanya,” bebernya.

Sampel lain yang diuji Abyadi adalah calon siswa berinisial BBS yang dinyatakan lulus jalur zonasi pada nomor urut 12. BBS dinyatakan lulus karena domisilinya hanya 108 meter dari sekolah atau di Jalan Muara Takus No 17 G. Berdasarkan dapodik BBS memiliki alamat di Jalan Gaperta Ujung, Gang Berkat, No 12 A. Selanjutnya calon siswa ADH nomor urut 15 yang dinyatakan lulus karena jarak domisili 122 meter dari sekolah atau di Jalan Tengku Cik Ditiro.

“Alamat domisili ADH di Jalan Tengku Cik Ditiro tanpa nomor rumah. Sedangkan BBS berdasarkan domisili tinggal di Jalan Muara Takus No 17 G, ketika didatangi rumah tersebut, pemilik rumah tak mengenal nama yang dimaksud,” bebernya.

Terakhir data yang dijadikan sampel oleh Ombudsman adalah calon siswa IE yang dinyatakan lulus nomor urut 100. IE sendiri menggunakan surat keterangan domisili di Jalan Taruma, No 36. Padahal, berdasarkan dapodik alamat tercatat di Jalan Bakti Kelapa, No 6. “Rumahnya ketika didatangi juga tak mengenal nama tersebut,” bebernya.

Sekretaris Panitia PPDB Disdik Sumut, Saut Aritonang, saat menerima kedatangan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar, menjelaskan panjang lebar tentang alur cerita penerimaan siswa baru.

Menurutnya, digunakannya aplikasi dan tidak perlunya calon siswa datang ke sekolah akibat pandemi covid-19 yang tidak memperbolehkan adanya kerumunan masa guna mencegah penyebaran.

“Jadi mendaftar harus melalui handphone android, kalau tidak andorid ditolak sistem, dan dari rumah masing-masing,” ujar Saut.

Saut menjelaskan penggunaan SKD dalam PPDB jalur zonasi diperbolehkan di Permendikbud 44/2019. Bahkan surat keterangan di Permendikbud tersebut diperbolehkan melalui RT/RW.

“Selanjutnya diterbitkan Pergub sebagai turunan dan petunjuk pelaksana, mengenai surat keterangan domisili kami naikkan statusnya yakni minimal melalui kelurahan, tidak RT/RW,” bilang Saut.

sumber: medanbisnisdaily.com

The post Ombudsman Bongkar Modus Kecurangan PPDB SMA Jalur Zonasi di Sumut, Ada Pendaftar Beralamat di SMAN 1 Medan appeared first on SLN70-News.

MEDAN, sln70-news.com – Hasil Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahap dua jalur zonasi untuk SMA dan jalur umum untuk SMK di Provinsi Sumatera Utara diumumkan pada Senin (29/6/2020). Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Utara mengaku mendapat banyak laporan dan keluhan soal PPDB tingkat SMA. Tidak hanya Kota Medan, laporan juga datang dari beberapa daerah seperti Kabupaten Simalungun dan Kota Kisaran.

“Satu hari ini kami terima banyak laporan, baik melalui telepon maupun media sosial soal PPDB tingkat SMA yang hari ini diumumkan. Ada dugaan kecurangan dalam sistem zonasi,” kata Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumut Abyadi Siregar kepada Kompas.com, Senin.

Menurut Abyadi, ada peserta PPDB yang jarak rumah dengan sekolah lebih dekat, namun dinyatakan tidak lulus. Sementara, ada yang jaraknya lebih jauh, tetapi dinyatakan lulus. “Ada yang melapor kalau ada yang tiba-tiba pindah rumah dekat sekolah.

Dugaan sementara, ada permainan dalam surat keterangan domisili, ada oknum di Dinas Pendidikan yang menjadi panitia PPDB yang memberi informasi celah untuk lulus jalur zonasi,” kata Abyadi.

Laporan lain mengenai warga yang mengadukan bahwa di Kecamatan Jawa Meraja dan Kecamatan Hatonduon, Kabupaten Simalungun, tidak memiliki SMA negeri. Akibatnya, para siswa di dua kecamatan tersebut masuk ke sekolah swasta yang berbiaya mahal. Ombudsman berharap penagduan warga terkait PPDB Sumut ini dapat diselesaikan, sehingga tidak merugikan para murid.

“Kasihan yang mengikuti proses PPDB dengan jujur dan sesuai aturan, tapi dikalahkan orang-orang yang bermain curang. Apalagi kalau kecurangan itu melibatkan oknum-oknum di Disdik atau instansi lain,” ucap Abyadi.

Pihaknya meminta Gubernur Sumut memberi perhatian serius kepada persoalan PPDB yang diduga bermasalah ini. “Kalau masalah ini ada kaitannya dengan permainan surat keterangan domisili, maka pejabatnya harus ditindak tegas. Sesuai laporan masyarakat, kesemrawutan pelaksanaan PPDB ada kaitannya dengan penerbitan surat ini. Harus ditelusuri oleh gubernur kalau benar, segera ambil tindakan tegas,” kata dia.

Sebelumnya, Sekretaris PPDB Dinas Pendidikan Sumut Saut Aritonang dalam video conference di Kantor Gubernur Sumut mengatakan, pertimbangan kelulusan sistem ini adalah jarak domisili calon siswa dengan sekolah. “Penilaiannya hanya soal jarak saja, semakin dekat semakin lulus,” kata Saut.

Setelah hasil PPDB Sumut diumumkan, siswa yang lulus harus melakukan verifikasi data dan pendaftaran ulang pada 30 Juni – 6 Juli 2020. Menurut Saut, sosialisasi sudah dilakukan ke sekolah dan melalui media massa. Saut memastikan PPDB Sumut bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. “Dijamin tidak ada KKN, soalnya kita pakai mesin, pakai aplikasi,” ucap Saut.

sumber: kompas.com

The post Ombudsman Terima Banyak Pengaduan Orangtua Murid Terkait PPDB Sumut appeared first on SLN70-News.