Pengembalian uang tersebut melalui Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan, setelah dinilai pihak Inspektorat Medan total loss.

Sebelumnya, pihak perusahaan yang melaksanakan pekerjaan serupa di lima ruas jalan lain juga telah mengembalikan uang pembayaran melalui Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Bina Kontruksi (SDABMBK) Medan.

Demikian disampaikan Wali Kota Medan Bobby Nasution kepada wartawan di aula Kantor Kejari, Jumat (29/12). Turut Hadir dalam konferensi pres itu Kajari Muttaqin Harahap, Dandim 0201 Medan Kol. Inf. Ferry Muzawwad, Kapolrestabes Medan Kombes Teddy Jhon Sahala Marbun, dan Pimpinan Cabang Koordinator Medan PT Bank Sumut, M. Riki Budiman.

Bobby Nasution mengatakan, dengan pengembalian terakhir ini, berarti seluruh realisasi pembayaran proyek Lanskap Penataan Ruas Jalan sebesar Rp21 miliar telah dikembalikan pihak perusahaan pelaksana. “Sebelumnya sudah ada pengembalian langsung ke rekening Pemko Medan,” sebutnya.

Orang nomor satu di Pemko Medan itu mengungkapkan terima kasih kepada Kejari yang telah mendukung penagihan pengembalian sebagian uang pembayaran proyek ini. “Kami apresiasi Bapak Kajari Medan yang sudah berhasil menagih uang pengembalian proyek yang sering disebut lampu pocong ini sebesar Rp7,8 miliar.”

Bobby Nasution mengatakan, menuntut pengembalian uang proyek dari pihak perusahaan pelaksana proyek ini perlu dilakukan dan mungkin ini merupakan pertama sekali dilakukan oleh Pemko Medan.

“Karena memang pelaksanaan pekerjaan di lapangan secara kualitas belum bisa diterima Pemko Medan, Mungkin teman-teman juga bisa melihat… Kemarin kena angin kencang sedikit sudah roboh. Kalau pengerjaan sesuai spek hal-hal ini tidak akan terjadi,” papar Bobby Nasution.

Tidak berkualitas hasil pekerjaan lampu jalan inilah, tekan Bobby Nasution, yang menjadi salah satu alasan Pemko Medan memutus proyek ini total loss.

“Dan kebijakan total loss ini baru pertama di Pemko Medan. Dan hal ini tentunya membutuhkan kebersamaan Pemko Medan, Forkopimda. Kami berterima kasih kepada Pak Kajari, Pak Kapolres yang terus membersamai Pemko Medan agar uang rakyat yang digunakan benar-benar bisa dipergunakan untuk pembangunan kota dan kesejahteraan masyarakat,” sebut Bobby Nasution.

Terkait masih adanya lampu yang belum dibongkar kontraktor, Wali Kota mengatakan mulai malam ini Pemko Medan akan melakukan pembongkaran sebagaimana yang disarankan oleh Kejari.

Bobby Nasution mengungkapkan, sebenarnya Pemko sudah membongkar lampu jalan yang dikerjakan perusahaan pelaksana yang telah mengembalikan uang pembayaran. Pembongkaran ini dilakukan sesuai dengan permintaan pihak perusahaan pelaksana pekerjaan. “Untuk lampu jalan yang dikerjakan tiga pelaksana yang mengembalikan uang, sebagaimana saran Kejari, mulai malam ini akan kita bongkar,” kata Bobby Nasution.

Sebelumnya, Kajari Medan Muttgaqin Harahap mengatakan, Pemko Medan melalui Dinas SDABMBK memberikan surat kuasa kepada Kejari Medan selaku Jaksa Pengacara Negara untuk melakukan penagihan kepada tiga perusahaan yang belum mengembalikan pembayaran paket pekerjaan Penataan Lanskap Ruas Jalan pada tiga ruas jalan di Kota Medan.

“Atas surat kuasa khusus tersebut, kami selaku Jaksa Pengacara Negara melakukan berbagai upaya yang intinya agar tuntutan pengembalian pembayaran paket pekerjaan itu bisa dipenuhi tiga rekanan tersebut. Dan, alhamdulillah, pada hari ini tiga perusahaan itu telah beriktikad baik mengembalikan pembayaran tersebut sebesar Rp7.852.233.756.,” ucapnya.

“Dengan telah dikembalikannya pembayaran paket pekerjaan lanskap pada tiga ruas jalan, yakni Jalan Jendral Sudirman, Jalan Diponegoro, dan Jalan Imam Bonjol ini, kami selaku Jaksa Pengacara Negara sudah berhasil memberikan bantuan hukum non ligitasi kepada Pemko Medan, khususnya Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Bina Konstruksi,” ungkapnya.

“Terkait dengan fisik lampu yang telah dikerjakan, berdasarkan koordinasi kami, mungkin pihak rekanan sudah tidak mempunyai kemampuan lagi melakukan pembongkaran, dan kami sarankan Pemko Medan yang mengambil alih,” sebutnya. (Adl)

The post Seluruh Pembayaran Proyek Lampu Pocong Sudah Dikembalikan Kontraktor Rp7,9 M appeared first on SLN70-News.

“Hal ini menjadi evaluasi bagi seluruh OPD dilingkungan Pemko Medan supaya cermat dan tetap sasaran dalam penggunaan APBD,” kata Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Medan, Hasyim kepada wartawan saat dihubungi melalui telepon Seluler, Selasa (09/05/2023).

Seorang suami lihat apa yang terjadi di kamera tersembunyi
Dikatakannya, ini juga sebagai pembelajaran bagi pihak ketiga atau pemborong agar tidak bekerja asal jadi, tetapi harus mengedepankan kualitas dan profesional. Hasyim juga mengingatkan, bahwa kebijakan Walikota Medan dalam menindak tegas pemborong proyek lampu pocong ini merupakan peringatan bagi OPD untuk tidak ‘bermain-main dalam mengelola dana APBD’.

“Dana APBD yang dikelola itu adalah uang rakyat dan diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat. Jadilah OPD yang amanah, inovatif dan dengan semangat kerja yang tinggi untuk percepatan pembangunan Kota Medan,” pungkas Hasyim.

Sebelumnya Walikota Medan, Bobby Afif Nasution menegaskan, Proyek lampu jalan yang di tampung pada Dana APBD tahun 2022 senilai Rp 25,7 miliar dianggap sebagai proyek gagal. Di mana Rp 21 miliar dari anggaran itu sudah dikucurkan.

Ia menyebutkan kegagalan ini diduga ada kelalaian dalam perencanaan, sehingga proyek penataan lanskap dan pemasangan lampu jalan sekitar 1.700 unit tidak sesuai perencanaan awal. (adl)

The post Proyek “Lampu Pocong”, Ketua DPRD Medan Apresiasi Langkah Tegas Walikota appeared first on SLN70-News.

“Kita akan tagihkan seluruh anggaran APBD yang sudah keluar untuk proyek lampu jalan ini agar ditagih kembali,” kata Wali Kota Medan Bobby Nasution saat menggelar doorstop dengan wartawan di Lobi Balai Kota Medan, Selasa (9/5).

Menantu Presiden Joko Widodo ini selanjutnya, berharap kepada Inspektorat Kota Medan untuk bisa melihat lebih jauh lagi bagaimana perencanaannya bisa sampai terjadi. Sebab, tegasnya, sudah sering disampaikan sejak dari rencana awal sampai dengan eksekusi di lapangan ternyata hasil yang didiskusikan dengan hasil di lapangan ternyata jauh berbeda.

“Pak Inspektur saya minta untuk mentelaah lebih jauh lagi perencanaan yang telah dilakukan sehingga ada proyek yang disebut masyarakat dengan lampu pocong ini,” tegasnya.

Diungkapkan Bobby Nasution, sebenarnya proyek lampu jalan ini merupakan tahap terakhir terkait landscape. Di situ, bilangnya, ada tanggung jawab dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) serta yang terakhir menjadi tanggung jawab Dinas kebersihan dan Pertamanan sesuai rencana awal.

“Kenapa ini tiba-tiba bisa main selip sendiri, harusnya belum dikerjakan sudah dikerjakan. Itu sebabnya terlihat lampu pocongnya sudah dikerjakan, pengerjaan trotoarnya tiba-tiba menyusul sehingga banyak yang hancur. Seharusnya trotoar dikerjakan lebih dulu, setelah itu landscape-nya dan pemasangan lampu jalan yang terakhir. Artinya, gambar kerja berbeda dari perencanaan yang telah diputuskan di awal,” sebutnya.

Dengan disampaikannya hasil pemeriksaan yang telah dilakukan ini, Bobby Nasution berharap agar perangkat daerah terkait di lingkungan Pemko Medan segera menindaklanjutinya. “Mudah-mudahan ini menjadi suatu hal yang baik dan positif untuk tetap memiliki semangat membangun Kota Medan dengan tidak menyalahgunakan suatu yang tidak baik di tengah masyarakat maupun di mata hukum,” ungkapnya.

Bobby Nasution selanjutnya menyampaikan, total anggaran untuk pngerjaan proyek lampu jalan itu kurang lebih senilai Rp.25 miliar, sedangkan yang sudah dibayarkan kepada pihak ketiga sebesar Rp.21 miliar. “Jadi anggaran yang Rp.21 miliar itu harus dikembalikan karena proyek ini berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan secara menyeluruh dianggap total loss mulai dari material maupun jarak antar lampu tidak sesuai dengan spek,” paparnya.

Yang harus mengembalikan anggaran itu, jelas Bobby Nasution, tentunya pihak ketiga (kontraktor) yang akan ditagih melalui Dinas SDABMBK. Sedangkan yang akan membongkar lampu jalan, terangnya, adalah pemilik dari lampu jalan tersebut. Sebab, imbuhnya, proyek lampu jalan ini belum diserahkan kepada Pemko Medan.

“Jadi, silahkan bongkar sendiri karena ada material di dalamnya. Nanti kalau kita yang bongkar dibilang mengambil pula. Silahkan bongkar sendiri, besinya ada disitu, semennya dan bentuknya yang seperti pocong itu silahkan ambil,” ujarnya.

Untuk sanksinya, tegas Bobby Nasution, karena proyek lampu jalan ini dilakukan di Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang kini telah dilebur menjadi Dinas SDABMBK, tentuya yang bertanggungjawab adalah ASN di organisasi tersebut. “Meski sudah dilebur menjadi Dinas SDABMBK, tapi orang-orangnya masih ada dan bisa dimintai pertanggungjawaban,” tuturnya.

Terkait sanksi, jelas Bobby Nasution, mulai hari ini akan dibentuk Tim Ad Hoc guna melihat bagaimana kelalaian dari ASN yang ada di dinas dulunya (Dinas Kebersihan dan Pertamanan) yang bertanggungjawab dengan proyek pemasangan lampu jalan tersebut.

Sementara itu menurut Kadis SDABMBK Topan OP Ginting,proyek lampu jalan yang dianggap total loss di 8 ruas jalan ini belkum dapat dipastikan akan dilakukan tender ulang. Yang pasti, jelasnya, sesuai dengan Laporan Hasil pemeriksaan (LHP) yang diterima dari Inspektorat Kota Medan, maka Dinas SDABMBK akan menyurati semua kontraktor yang telah melaksanakannya.

Ketika disinggung berapa lama pengembaian uang yang akan dilakukan pihak ketiga, Topan mengaku akan berdiskusi dengan Inspektorat agar diketahui sesuai ketentuan yang berlaku harus berapa hari uang itu harus dikembalikan. Dalam melakukan penagihan, Topan mengaku, Dinas SDABMBK akan bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Medan sebagai jaksa pengacara negara.

Ketika disinggung ,mengenai pemasangan lampu jalan yang akan dilakukan Dinas SDABMBK di ruas 10 jalan tahun ini, Topan mengatakan tidak ada masalah dan akan dilakukan. Sebelum dilakukan pemasangan lampu jalan, ungkapnya, trotoarnya akan dibenahi terlebih dahulu. “Namanya landscape, setelah pengerjaan trotoar selesai barulah naik pemasangan lampu jalan,” pungkasnya. (adl)

The post Proyek Lampu Pocong Total Loss, Kontraktor Harus Kembalikan Rp21 Miliar appeared first on SLN70-News.

Saat rapat evaluasi triwulan pertama tahun anggaran 2023 Komisi IV DPRD Kota Medan dengan Dinas SDABMBK Kota Medan, di DPRD Medan, Senin (10/4/2023) yang dihadiri Kepala Dinas Topan OP Ginting, mengakui lampu lansekap ini memang menjadi persoalan karena berpindah ke Dinas SDABMBK.

“Saya tidak ada teken anggarannya karena berada dikapasitas Dinas yang lama. Dan sampai saat ini pekerjaan belum selesai. Atas perintah Wali Kota Medan sudah diminta untuk Inspektorat melakukan pemeriksaan terhadap proyek pembangunan lampu jalan tersebut dan ini sedang dilakukan apakah sesuai dengan kontrak yang ada atau sudah sesuai,” ujarnya.

Diakui Topan, pihaknya tidak mau mengomentari lebih dalam lagi karena bukan dinas dibawah kepemimpinannya yang membuat kontrak proyek lampu itu.

Namun dari arahan, pihaknya diperintahkan melakukan penambahan nilai estetiknya jika nanti serahterima pekerjaan telah berada di Dinas SDABMBK.

“Kita saja menunggu apa yang dilakukan untuk body lampu lansekap itu apakah dicat atau tidak. Tapi kami tanya ke konsultannya demi menjaga nilai alaminya tidak perlu dicat. Meski ini sebenarnya kurang sependapat juga. Jadi kalau ditanya apakah pekerjaan proyek itu sudah sesuai atau tidak, yang pasti kami tidak bisa menjawab karena belum meneken serah terima dari OPD yang lama,” ucap Topan.

Dianjutkannya, dalam proyek lampu lansekap ini, Dinas SDABMBK dalam proses administrasi dan anggaran tidak dilibatkan, tetapi saat desain ada beberapa kali dilibatkan dengan tiga dinas lainnya yakni Dinas Kebersihan dan Pertamanan,
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kota Medan dan Dinas Pekerjaan Umum menjadi Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Kontruksi (SDABMBK).
Diketahui Pemko Medan membangun 1.700 lampu jalan sejak akhir tahun 2022
lalu dengan menghabiskan anggaran mencapai Rp 25,7 miliar dan tahun 2023 akan ditambah lampu lansekap sebanyak 10 ruas jalan.

Dalam rapat evaluasi yang dipimpin Ketua Komisi IV Haris Kelana Damanik, Anggota Komisi IV Hendra DS, menyatakan, keberadaan lampu “pocong” sudah banyak diprotes oleh masyarakat. Selain dinilai tidak bermanfaat juga pendirian tiangnya yamg dicor pakai besi.
“Padahal kalau lampu hias itu tidak perlu dicor dengan beton karena 2-3 tahun mendatang keberadaan lampu perlu diupdate. Tapi kalau dicor bagaimna membongkarnya. Saya tidak tahu siapa yang memberi masukan ke walikota terkait lampu “pocong” ini bahkan ada yang diletakkan di trotoar yang sempit, apalah tidak ada studi kelayakan sebelum dilaksanakan proyek,” katanya.

Hampir senada dikatakan Haris Kelana. Ia sering menerima keluhan dan bahkan orasi dari masyarakat di depan rumahnya tentang keberadaan lampu “pocong”.
“Banyak juga kita lihat keberadaan lampu itu memang tidak termanfaatkan bahkan cuma ada tiangnya saja,” imbuhnya.(adl)

The post Komisi IV DPRD Medan Pertanyakan Lampu Pocong ke Dinas SDABMBK appeared first on SLN70-News.