“Kita minta diperpanjang lagi hingga 31 Desember 2024. Karena sebelumnya banyak warga yang tidak mengetahui program tersebut. Dan untuk ke depan supaya dilakukan sosialisasi lebih gencar lagi,” tandas Agus Setiawan kepada wartawan, Senin (9/12/2024).

Untuk itu kata Agus Setiawan, Bapenda supaya merespon permintaan warga. Lagi pula tambah Agus, wajib pajak yang taat bayar tepat waktu merasa dirugikan. Karena wajib pajak yang telat bayar malah dikurangi. “Ini kan menciptakan kecemburuan bagi Wajib Pajak. Maka solusinya perpanjang penghapusan denda,” pinta Agus.

Untuk ke depan tahun 2025 kata Agus, diharapkan Bapenda Medan supaya memperhatikan keluhan Wajib Pajak terkait kenaikan PBB. Diharapkan kenaikan PBB dapat dipertimbangkan dan dievaluasi. “Untuk apa dinaikkan akhirnya memberatkan Wajib Pajak tetapi diakhir tahun diberikan diskon,” cetus Agus. (Adl)

The post DPRD Medan Minta Bapenda Perpanjang Masa Pengurangan Diskon Pajak appeared first on SLN70-News.

Rapat Evaluasi Kinerja yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi 3 DPRD Kota Medan ini dipimpin oleh Afif Abdillah, S.E., selaku Ketua Komisi 3 DPRD Kota Medan didampingi Anggota Komisi 3 lainnya.

Rapat evaluasi ini membahas seluruh program dan kegiatan yang telah terlaksana pada triwulan pertama yang diserap dari APBD Tahun Anggaran 2024.

Rapat evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui proses capaian kinerja masing-masing OPD, baik capaian kinerja di bidang pembangunan maupun pelayanan. Oleh sebab itu, sebagai wakil rakyat, DPRD Kota Medan mempunyai tugas dan fungsi pengawasan, salah satunya mengawasi kinerja OPD apakah sudah sesuai target dan tepat sasaran. (Adl)

The post Komisi III DPRD Medan Gelar Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan I Tahun 2024 appeared first on SLN70-News.

“Kerjasama lah antara jajaran Direksi, jangan selalu selisi paham. Kalau ada masalah selesaikan di internal melalui musyawarah. Jangan sampai menyebar ke forum umum,” sebut Afif Abdillah saat rapat evaluasi kinerja triwulan I 2024 PUD Pasar di gedung DPRD Medan, Senin (29/4/2024).

Afif Abdillah mengingatkan seluruh jajaran Direksi dan para staf agar tidak ngotot memperjuangkan ego sektoral. Bekerja untuk kepentingan kelompok atau pribadi dan selalu mengesampingkan kepentingan perusahaan. “Kalau hal itu memang terbukti, kita minta Walikota Medan supaya segera mengevaluasi,” tegas Afif.

Ditambahkan Afif, pihaknya sangat menyayangkan laporan keuangan di PUD Pasar bocor hingga ke pihak luar. “Kita harapkan jangan sampai ada oknum yang tidak bertanggungjawab sengaja merusak manajemen PUD Pasar. Itu perlu ditelusuri dan ditindak,” papar Afif Abdillah yang juga Ketua DPD Partai Nasdem itu.

Pada kesempatan itu, Dirut PUD Pasar Suwarno menyampaikan terima kasih atas arahan yang disampaikan DPRD Medan dan tetap berharap bimbingan serta masukan demi memajukan perusahaan.

Suwarno pun mengaku akan menjalankan manajemen perusahaan semaksimal mungkin. Hadir saat rapat, selain Dirut PUD Pasar Suwarno juga Dirbang/SDM Imam Abdul Hadi, Dirkeu/Adm Fernando Napitupulu dan Kasubbag Anggaran Abdul Hadi. Sedangkan Dirops Ismail Pardede tidak ikut rapat kendati sebelumnya rapat sempat terlihat di ruang Komisi III DPRD Medan. (Adl)

The post DPRD Medan Ingatkan Jajaran Direksi dan Staf Kompak Majukan PUD Pasar appeared first on SLN70-News.

“Kita amati sejumlah tempat hiburan terlalu sedikit membayar pajaknya. Mengaku tempat usahanya sepi pada hal ramai. Ke depan perlu dilakukan kajian untuk memaksimalkan perolehan pajaknya,” sebut Ketua Komisi III DPRD Medan Afif Abdillah SE saat memimpin rapat di Komisi 3 yang dihadiri anggota Komis Dhiyaul Hayati, Erwin Siahaan dan M Khalil Prasetyo.

Saat ini kata Afif Abdillah, Pemko Medan PAD yang besar untuk melanjutkan pembangunan Kota Medan lebih ke depannya. Maka itu, perlu inovasi memaksimalkan dan menggali potensi PAD.

Disisi lain, Afif Abdillah yang juga Ketua Partai Nasdem Kota Medan itu menyampaikan bahwa Perda No 1 Tahun 2024 tentang retribusi daerah perlu direvisi. Revisi tersebut atas dasar kepentingan umum untuk perubahan retrbusi parkir dan sampah.

Sementara itu Kepada Bapenda Ir Endar Sutan Lubis didampingi sejumlah stafnya memaparkan realisasi anggaran Triwulan (TW) I 2024 di OPD Bapenda. Disampaikan, realisasi PAD di TW I 2024 sebesar Rp 403,8 Miliar lebih. Jika dibanding di TW I 2023 hanya Rp 262,2 mengalami kenaikan sekitar 4 persen.

Dikatakan Endar, guna percepatan penerimaan PAD terkhusus dari PBB, pihaknya melakukan pendekatan pemahaman kepada Wajib Pajak agar dapat membayar pajaknya lebih awal tetapi bukan menunggu jatuh tempo.

“Hal itu kita lakukan terutama objek pajak potensional di BUMD atau BUMN. Bahkan ke pihak swasta pun sudah mulai kita jajaki melalui pemahaman demi mendukung percepatan pembangunan di Medan, ” terangnya. (Adl)

The post Komisi III Kritik Perolehan Pajak Tempat Hiburan Belum Maksimal appeared first on SLN70-News.

”Kita sangat kecewa kepada Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan yang tidak dapat hadir. Pada hal saat ini kita akan membahas Pasar Murah yang baru-baru ini digelar ,” kata Komisi III DPRD Kota Medan, Afif Abdillah didampingi anggota Komisi Mulia Syahputra, Rizki Nugraha dan Dhiyaul Hayati.

Politisi Nasdem tersebut memberikan kritikan kepada staf yang hadir saat itu. Ia mengatakan dari pantauan dilapangan saat pelaksanan Pasar Murah yang digelar di 21 kecamatan, stok sembako sangat cepat habis.

“Pasar Murah ini dibuka pukul 09.00 Wib, tapi pada pukul 09.15 Wib sudah tutup dan barang habis. Faktanya kita melihat stok sembako seperti beras ada,” kata Afif.

Namun, kata Afif saat dilakukan pemantauan, ternyata barang tersebut sudah ada yang memiliki dan dibawa pulang.

“Jadi yang membeli bukan masyarakat, tapi oknum. Ini real temuan dilapangan. Pada hal sumber anggaran dari APBD yang seharusnya untuk masyarakat, tapi justru masyarakat tidak merasakan Pasar Murah ,” ucapnya.

Kritikan juga disampaikan oleh Mulia Syahputra bahwa Pasar Murah di Kota Medan tidak terlaksana dengan baik.

” Pasar Murah yang digelar paling parah. Slogan Medan Berkah tidak berjalan karena dinikmati oknum bukan rakyat ,” kata Mulia.

Dalam hal ini, politisi Gerindra itu menilai Kadis Diskop UKM Perindag tidak menjalankan apa yang sudah diprogramkan oleh Wali Kota Medan. (Adl)

The post DPRD Medan Kecewa, Kadis Koperasi Tidak Hadir RDP Bahas Pasar Murah appeared first on SLN70-News.

“Pasar Kwala Bekala sudah lama rusak tak kunjung diperbaiki Pemko Medan ataupun PUD Pasar. Infrastruktur sangat buruk, selalu banjir, becek dan kumuh,” terang Ferdi Sembiring didampingi pengurus lainnya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi III DPRD Medan, Selasa (31/10/2023).

Akibat buruknya pengelolaan Pasar Kwala Bekala, pembeli malas datang ke pasar. Sehingga mangakibatkan pasar selalu sepi dan berdampak banyak tutup. “Kondisi ini sudah cukup lama, kita minta perbaikan drainase dan infrastruktur lainnya tapi tidak pernah digubris,” kesal Ferdi.

Menanggapi keluhan pedagang, anggota komisi Edward Hutabarat mengaku prihatin dan merasa malu melihat kondisi pasar Kwala Bekala. Edward mendesak Pemko Medan segera melakukan perbaikan pasar.

“Pembangunan itu jangan hanya perbaikan badan jalan saja. Kita dorong segera perbaikan, kondisi pasar memang parah, saya sendiri sudah saksikan,” kata Edward.

Sementara itu anggota DPRD Medan Eka Suranta Meliala (Dico) yang ikut mrndampingi pedagang minta kebijakan PUD Pasar untuk melakukan perbaikan dan penataan.

Sementara itu Dirut PUD Pasar Kota Medan Swarno membenarkan keluhan pedagang terkait infrastruktur buruk. Terkait itu, Swarno menyebut sudah 3 kali menyurati Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Bina Kontruksi (SDABMBK) untuk perbaikan namun belum terpenuhi.

Untuk itu, Swarno pun minta dukungan komisi III DPRD Medan agar percepatan perbaikan terealisasi. Pihaknya pun akan melakukan penataan dan tertib pedagang sesuai zonasi.

Disampaikan Swarno, Pasar Kwala Bekala dengan luas 1,2 Ha terdapat 668 kios. Dan yang buka hanya 374 kios pedagang.(adl)

The post P3KB Beberkan Kondisi Pasar Kwala Bekala Memprihatinkan appeared first on SLN70-News.

“Ini patut dievaluasi, karena tetap menjual harga tinggi. Kalau toh menjual harga tetap sesuai HET gak perlu pasar keliling. Ini hanya inovasi yang Wah.., tetapi harga Weh,” sindir anggota Komisi III Mulia Syahputra Nasution menanggapi pemaparan Dirut PD Pasar Swarno saat rapat dengan pendapat (RDP), Senin (9/10/2023) malam terkait gejolak kenaikan harga beras di pasar saat ini.

Dirut PUD Pasar menyebut, pihak nya membeli beras dari Bulog Rp10.150 dan menjual Rp11.500 setara dengan HET.

Menurut Mulia sejatinya harga beras dipasar keliling itu supaya disebut murah harus dibawah HET. Bahkan bila perlu Pemko Medan subsidi harga beras. Sehingga kata Mulia, warga Medan yang prasejahterah benar benar merasakan bantuan itu.

Dikatakan Mulia, dengan selisih harga demikian tentu masih sangat dimungkinkan menurunkan harga beras lebih murah. “Kita berharap adanya mobil pasar murah keliling
menguntungkan masyarakat prasejahterah,” ujar Mulia

Pada kesempatan itu, guna menekan inflasi harga beras di pasar, pimpinan Rapat Afif Abdillah membacakan kesepakatan yakni PUD Pasar melalui pengawasan Kepala Cabang supaya terus memantau seluruh pasar agar tidak menjual harga beras diatas HET. Selanjutnya memberikan sanksi tegas bagi siapapun yang menjual harga beras melampaui HET.

“Bagi siapa pun itu, bila menjual harga beras diatas HET supaya ditindak tegas. Bila Kepala Cabang PUD pasar yang lalai melakukan pegawasan agar dilakukan pencopotan jabatan sebagai Kepal Cabang,” kata Afif

Ditambahkan, untuk menjaga stabil harga beras, di minta Pemko Medan supaya melakukan subsidi. Atau Pemko dapat bekerjasama dengan pihak ke tiga. “Bukan ke oknum tertentu. Pemko Medan harus segera menyikapi kepanikan masyarakat,” imbuh Afif yang juga selaku Ketua DPC Partai Nasdem Kota Medan itu.

Pada kesempatan itu pihak Bulog Cabang Medan R Darma W menyampaikan, saat ini ketersedian beras di Medan sangat mencukupi. (adl)

The post Komisi III Minta Mobil Pasar Murah Keliling Dievaluasi appeared first on SLN70-News.

Jajaran Direksi PUD Pasar diminta supaya memaksimalkan fungsi pasar Pendidikan selaku pasar resmi yang dikelola Pemko Medan.

“Dirut supaya mengakomodir dan segera merespon keluhan pedagang khususnya di lantai 2 Pasar Pendidikan. Saat ini pedagang mengeluhkan minimnya fasilitas sehingga sepi pengunjung atau pembeli,” ujar anggota Komisi III DPRD Medan Hendri Duin Sembiring saat rapat dengar pendapat (RDP) di ruang komisi gedung dewan, Senin (9/10/2023).

Rapat dipimpin Ketua Komisi III Afif Abdillah didampingi sekretaris Hendri Duin Sembiring, Mulia Syahputra Nasution dan Erwin Siahaan. Hadir juga Dirut PUD Pasar Suwarno bersama stafnya dan puluhan pedagang dari Pasar Pendidikan.

Sebelumnya, salah satu perwakilan pedagang Marwan Mlau saat RDP membeberkan keluhan mereka, akhir akhir ini jualan mereka seperti sdayuran dan ikan sepi pembeli karena akses dan fasilitas pasar yang buruk. Sehingga pengunjung kr lantai 2 Pasar Pendidikan menjadi sepi.

Disampaikan Manalu, sekitar tahun 1990 mereka berjualan di Pasar Kampung Durian Jl Cahaya. Namun atas ajuran Pemko Medan pedagang disana (Red – Pasar Cahaya/Selamat) dipindahkan ke Pasar Pendidikan. Mereka pun turut dengan aturan sesuai arahan dan karena di Pasar Cahaya menggunakan badan jalan dan menciptakan macet lalu lintas.

Namun seiring waktu berjalan, pedagang di Jl Cahaya kembali bermunculan dan ada pembiaran tidak ditertibkan. Dan terbukti belakangan ini menjamur dan kembali seperti pasar terdahulu. Kendati menimbulkan kemacetan, Pasar tetap beroperasi tanpa ada penertiban.

Menyikapi keluhan pedagang, seluruh anggota dewan di Komisi III sepakat minta PUU Pasar Medan menyikapi dengan serius menjalankan sesuai aturan yang ada. “Pedagang resmi di Pasar Pendidikan tentu harus diprioritaskan kebutuhannya,” ujar Erwin Siahaan.

Ditambahkan Erwin lagi, Pasar Cahaya patut dipertimbangkan keberadaannya karena menimbulkan kemacetan lalu lintas dan juga terbukti menimbulkan gejolak sosial. Tetapi kata Erwin, PUD Pasar harus mengakomodor dan memfasilitasi kebutuhan pedagang disana.

“Tidak serta merta ditertibkan, tetapi pedagang harus difasilitasi manusiawi,” ujarnya.(adl)

The post Komisi III DPRD Medan Sahuti Keluhan Pedagang Pasar Pendidikan appeared first on SLN70-News.

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi 3 DPRD Kota Medan ini dibuka dan dipimpin langsung oleh Afif Abdillah, S.E., selaku Ketua Komisi 3 DPRD Kota Medan, dan dihadiri para anggota komisi lainnya. Selain itu, dalam rapat konsultasi pembahasan P.APBD ini juga dihadiri OPD terkait antara lain, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan, Dinas Pariwisata Kota Medan, Badan Pendapatan Daerah Kota Medan, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan, PUD Pasar Kota Medan, PUD Rumah Potong Hewan Kota Medan, PUD Pembangunan Kota Medan, serta Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Medan.

Rapat konsultasi ini bertujuan untuk mengakomodir perkembangan yang tidak sesuai atas asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA), yaitu berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan, serta mengakomodir perbedaan atau pergeseran asumsi-asumsi dasar kebijakan, dan perkiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang berjalan.(adl)

The post Komisi 3 Rapat Konsultasi Dengan OPD Bahas Perubahan APBD appeared first on SLN70-News.

Hal itu harus dilakukan untuk menghindari terjadinya kembali kasus kelangkaan gas elpiji 3 Kg yang terjadi belakangan ini. Demikian ditegaskan Ketua Komisi III DPRD Medan, Afif Abdillah saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III dengan PT Pertamina Persero Cabang Kota Medan, PGN Cabang Kota Medan dan Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Kota Medan di gedung DPRD Medan baru-baru ini.

“Kita harus punya kontrol hingga ke pangkalan dan pengecer, ini harus kita antisipasi,” ucap Afif dalam rapat yang turut dihadiri Sekretaris Komisi, Hendri Duin dan para Anggota Komisi seperti Erwin Siahaan dan Dhiyaul Hayati. Tak hanya mengontrol para pedagang mulai dari tingkat pangkalan hingga pengecer, Komisi III juga meminta Pertamina dan Pemko Medan untuk mengawasi setiap usaha Non UMKM seperti hotel hingga restoran di Kota Medan.

“Kelilinglah ke hotel-hotel, restoran-restoran, cafe-cafe dan usaha Non UMKM di Kota Medan. Di antara mereka ada yang masih memakai gas 3 Kg, padahal gas 3 Kg ini subsidi pemerintah untuk warga tidak mampu dan pelaku UMKM. Harus ada pengawasan dan tindakan tegas terkait hal ini,” tegasnya. Dalam kesimpulan rapat tersebut, Komisi III juga meminta aparat hukum untuk menindaktegas para oknum yang melakukan praktik curang terkait gas 3 Mg, mulai dari melakukan penimbunan, pengoplosan hinga penjualan di atas HET yang ditetapkan pemerintah.

“Lalu kami juga meminta Pertamina untuk mendata ulang setiap pangkalan dan pengecer gas 3 Kg di Kota Medan. Selanjutnya, harus ada pendataan masyarakat yang membeli dan mempergunakan gas 3 Kg,” ujarnya. (adl)

The post Komisi III Minta PT Pertamina Kontrol Pendistribusian Gas Elpiji 3 Kg appeared first on SLN70-News.