Harapan ini disampaikan Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menanggapi Call Center Disdik Medan yang banyak menerima laporan terkait pungutan liar (Pungli). “Kami mengaparesiasi adanya call center Dinas Pendidikan dalam rangka peningkatan pelayanan dan pemberantasan pungli di Kota Medan,” kata Rudiyanto kepada wartawan di Rabu (23/03).

Disampaikannya, ratusan pesan dan berbagai aduan yang masuk, diantaranya urusan pungli pemindahan guru dan murid serta kebijakan kepala sekolah hal ini menunjukkan program call center ini sangat bagus.

“Karena itu kami berharap hal ini juga dilakukan kepada OPD-OPD lainnya dijajaran Pemko Medan, agar warga tau melaporkan persoalan mereka dan dipastikan ditindaklanjuti oleh Pemko Medan,” jelasnya.

Dia sangat berharap aduan warga tersebut diapresiasi dan untuk memberikan rangsangan kepada warga agar mau peduli maka warga yang melapor diberi reward. “Kalau boleh warga yang melapor dibeeri reward sebagai bentuk penghargaan,” sarannya.

Pihaknya juga meminta laporan yang telah diterima pihak dinas pendidikan sebaiknya dengan gercep diselesaikan. “Kami yakin Kadis Pendidikan Bapak Laksamana Putra Siregar mau dan mampu melakukan hal itu,” katanya. (adl)

The post Komisi I Minta OPD Tiru Call Center Disdik Medan appeared first on SLN70-News.

“Keluhan guru honor yang terancam dipecat lalu ngadu ke DPRD Medan harus difasilitasi dan kita harapkan Disdik dapat mengakomodir, ” ujar Haris Kelana Damanik ST (foto) kepada wartawan, Kamis (20/1/2022).

Disampaikan Haris yang juga Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD Medan itu, prihatin terhadap guru honor harus tergusur dari tempat sekolah mengajar, dengan masuknya guru baru yang lulus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Maka itu kata Haris yang duduk di komisi II membidangi pendidikan itu berharap Dinas Pendidikan Kota Medan dapat memberikan solusi terhadap nasib guru. “Kita tidak mau guru honor yang sudah mengabdi puluhan tahun lantas diberhentikan sepihak, ” sebut Haris.

Ditambahkan Haris, Dianya akan berkordinasi dengan sesama anggota dewan di Komisi II untuk menindaklanjuti pengaduan guru honor. “Kita akan merencanakan gelar RDP (Red-Rapat Dengar Pendapat) membahas keluhan guru honor,” terang Haris.

Seperti diketahui, puluhan guru honor Negeri yang bergabung di Forum Guru Tidak Tetap (FGTT) Kota Medan mengadu ke Ketua DPRD Medan, Rabu (19/1/2022). Dimana para guru yang tidak lulus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap II terancam dipecat.

Mereka sangat mengharapkan dukungan dari Ketua DPRD Kota Medan untuk menjembatani bertemu dengan Walikota Medan, Bobby Afif Nasution. Sehingga mereka mendapat diskresi untuk tetap bisa mengajar di sekolah tempat bertugas semula.

“Sekarang setelah ujian tahap II ini selesai, kembali lagi kami dihadapkan dengan kenyataan formasi yang ada di sekolah negeri itu akan diisi oleh yang bukan guru honor induk selama ini bertugas, maka kami sangat rentan sekali untuk dipecat,” katanya.

Mendengar keluhan tersebut, Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim SE, meminta FGTT untuk membuat surat audiensi ke Wali Kota Medan dengan tembusan ke DPRD Kota Medan. Sehingga nantinya ia akan mengingatkan kembali Wali Kota Medan Bobby Nasution untuk meluangkan waktunya menerima pengaduan guru-guru honor.

“Saya juga para guru ini untuk membuat surat ke Komisi 2 DPRD Kota Medan yang membidangi pendidikan agar dilakukan RDP dengan memanggil Kepala Dinas Pendidikan, untuk mengetahui terkait SK pengangkatan guru honor, penambahan kuota formasi guru yang dibutuhkan serta peningkatan kesejahteraan para guru,” tutur Hasyim. (adl)

The post Haris Kelana Damanik Minta Disdik Medan Akomodir Keluhan Guru Honor appeared first on SLN70-News.

“Ka Disdik harus cepat mengambil tindakan, karena kejadiannya bukan hanya sekali saja. Mungkin saja perkataan hinaan yang sama juga terjadi terhadap siswa lain, ” tandas Haris Kelana Damanik (foto) kepada wartawan, Rabu (11/1/2022) menyikapi tindakan guru menghina siswa miskin di SMPN 28 Medan.

Terkait hal itu kata Haris, Ianya selaku anggota Komisi II yang membidangi pendidikan mendorong pimpinan Komisi agar memanggil Disdik dan pihak sekolah. “Kita minta agar dipanggil ke DPRD Medan untuk dilakukan RDP (red-Rapat Dengar Pendapat),” pinta Haris Kelana asal politisi Gerindra itu.

Disampaikan Haris, Ianya mengaku sangat prihatin terhadap siswa yang mendapat hinaan karena miskin. “Ucapan berupa hinaan tidak pantas dilontarkan seorang guru. Seharus nya guru memberikan pelajaran terhadap anak soal etika dan sopan santun,” sebut Haris.

Selain itu tambah Haris yang juga Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD Medan itu, mengingat si anak (red- Indah) selaku siswa miskin dan berprestasi. Maka pihak sekolah (red-Kepsek) perlu dimintai keterangan sejauh mana bantuan, penghargaan dan motivasi yang diberikan kepada siswa dimaksud dan siswa berprestasi lainnya.

“Perlu kita tahu apa yang dilakukan Kepsek soal penanganan siswa kurang mampu dan berprestasi. Karena hal itu merupakan bagian dari peningkatan mutu pendidikan di Kota Medan,” ujar Haris.

Sebagaimana diketahui, Wakil Ketua DPRD Medan H Ihwan Ritonga SE mendatangi SMPN 28 Medan Jl Karya Wisata Kec Medan Johor, Selasa pagi (11/1/2022). Kunjungan Ihwan Ritonga guna merespon pengaduan siswa yang kerap mendapat penghinaan dari guru karena miskin.

Kunjungan Ihwan Ritonga yang juga Ketua DPC Partai Gerindra Kota Medan itu diterima Kepala Sekolah (Kepsek) Horas Pohan didampingi dua guru kelas Refia Samosir dan Masrohima yang dituduh melecehkan siswa miskin dan bodoh.(adl)

The post Komisi II Minta Disdik Evaluasi Kepsek dan Guru SMPN 28 Medan appeared first on SLN70-News.