MEDAN, sln70-news.com – Masyarakat Dapil III menyampaikan aspirasi dan keluhan di lingkungan masing masing. Mulai dari masalah Lampu Penerangan Jalan Umum (Lpju), bantuan sosial, kesehatan dan pendidikan menjadi pembahasan serius.
“Masalah Lpju, masih banyak lingkungan yang belum terpasang, rusak dan lama perbaikan. Kami minta bu Modesta dapat memfasilitasi percepatan realisasi,” ujar Anto kepada Modesta, Sabtu (20/1/2024) pagi.
Menurut Anto, masyarakat berharap bila ada keluhan soal Lpju, kiranya Pemko Medan melalu Dinas Perhubungan segera menanggapinya.
Masalah Bansos juga mengemuka, banyak warga miskin yang belum pernah mendapat bantuan. Warga kesulitan mendaftar masuk ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) butuh bantuan. Sama halnya dengan masalah pendidikan, warga mengeluhkan anaknya tidak dapat bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Selain itu, warga minta pemerintah pusat atau daerah dapat mengratiskan uang sekolah/komite bagi anak sekolah tingkat SLTA. Seperti yang dikeluhkan Pardamean terkait uang komite sekolah anaknya di SMA Negeri yang membebankan dikarenakan ekonomi keluarga yang sulit.
“Pemerintah kiranya dapat menggratiskan uang sekolah SLTA, bukan hanya di tingkat SD dan SMP, ” ujar Pardamean.
Persoalan program UHC JKMB juga mendapat sorotan. Sebab, sering pihak Rumah Sakit (RS) menolak pasien peserta alasan kamar penuh. Begitu juga dengan pasien yang opname disuruh pulang kendati belum sembuh.
Menanggapi keluhan soal pasien UHC JKMB, Modesta Marpaung yang duduk di Komisi II DPRD Medan membidangi kesehatan itu minta pihak Dinkes dan BPJS Kesehatan agar terus melakukan pengawasan sehingga tidak terulang lagi. Bagi pihak RS yang terbukti melakukan pelanggaran kesepakatan supaya ditindak tegas guna memberi efek jera. (adl)
