Bantuan Tunai bagi PKLW ini  merupakan pemberian dari Pemerintah Pusat untuk membantu pedagang di masa Pandemi Covid-19 yang penyalurannya dilakukan oleh institusi TNI-Polri. Adapun total bantuan yang diterima PKL dan pemilik warung adalah sebesar Rp. 1,2 juta.

Dalam kegiatan ini juga Polri memperkenalkan sistem IT Penyaluran BT PKLW, dimana dalam sistem ini diatur terkait prosedur dan mekanisme mulai dari awal sampai akhir hingga para PKL dan pemilik warung bisa mendapatkan bantuan yang disampaikan oleh Kepala Pusat Keuangan Polri.

Selain Wali Kota Medan dalam kegiatan ini hadir juga Gubsu Edy Rahmayadi, Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto, Pangkogabwilhan I Laksda TNI Muhammad Ali, Wakil Gubsu Musa Rajekshah, para anggota Komisi 1 DPR RI, pimpinan badan dan lembaga terkait dan unsur Forkopimda Sumut serta Kota Medan turut mendampingi kedatangan kedua menteri kabinet Indonesia Maju yang hadir dalam kunjungan kerja (kunker) ke Kota Medan tersebut.  

Dikatakan Menteri Perekonomian, kedatangannya bersama Menteri Keuangan merupakan instruksi Presiden RI Joko Widodo untuk melihat dan memastikan operasional pembagian BT PKLW di lapangan. Untuk penyalurannya agak lebih efektif dan tepat sasaran Pemerintah melibatkan TNI-POLRI.

 “Alhamdulillah, hari ini anggaran dan regulasinya dapat diterapkan di Kota Medan. Diharapkan, bantuan bagi PKL dan pemilik warung ini dapat membantu akibat dampak pandemi Covid-19 yang melanda,” kata Airlangga.

Sementara itu, Menteri Keuangan mengaku suasana perekonomian masyarakat sangat tidak baik karena pandemi Covid-19. Apalagi, masyarakat yang tinggal di daerah dengan penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 4 dan merasakan keterbatasan aktifitas sosial ekonominya. Menkeu menambahkan bantuan ini diberikan untuk membantu masyarakat yang tertekan selama penerapan kebijakan PPKM.

 “Maka dari itu, Bapak Presiden memutuskan untuk memberikan bantuan bagi usaha kecil, mengingat omset para pelaku usahan yang turun drastis akibat Covid-19. Kali ini, TNI-Polri dilibatkan langsung untuk turun tangan dalam penyaluran bantuan dengan turun langsung ke masyarakat. Kita juga apresiasi cara dan upaya yang dilakukan dalam proses pembagian bantuan,” ungkap Sri Mulyani.(Wiku)

The post Penyaluran BT PKLW dari Pemerintah Pusat, PKL dan Pemilik Warung Terima Rp1,2 Juta appeared first on SLN70-News.

Direktur Pengupahan Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dinar Titus Jogaswitani memastikan bakal ada perbedaan aturan THR antara tahun ini dengan tahun lalu.

Salah satunya, hanya sektor usaha tertentu yang akan diperbolehkan untuk mencicil pembayaran THR kepada buruh. “Insyallah Senin akan diumumkan oleh Bu Menteri (Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah),” ucapnya seperti dilansir CNNIndonesia.com, Jumat (9/4).

Meski demikian, di luar beberapa sektor yang terdampak covid-19, ia memastikan bahwa tahun ini THR wajib dibayarkan penuh dan tepat waktu. “Sedang disusun drafnya. Sepertinya berubah (dari tahun lalu)” jelas Dinar.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kantor Menko Perekonomian mewajibkan semua perusahaan swasta membayarkan tunjangan hari raya (THR) buruh mereka secara penuh pada lebaran tahun ini.

Hal ini lantaran pemerintah telah menggelontorkan banyak stimulus untuk sektor swasta selama masa pandemi covid-19.

“Pemerintah mewajibkan teman-teman dari perusahaan dunia swasta bayar penuh untuk karyawannya pada ramadan tahun ini,” ungkap Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso dalam Rapat Koordinasi Teknis Perhubungan Darat Tahun 2021.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengestimasikan terdapat perputaran dana di pasar hingga Rp215 triliun dari pembayaran THR perusahaan kepada karyawan tahun ini.

Ia berharap THR akan mendorong konsumsi masyarakat jelang Lebaran tahun ini. Jika konsumsi meningkat, ia berharap dampaknya akan positif untuk pertumbuhan ekonomi.

Pasalnya, konsumsi masyarakat menjadi kontribusi utama dalam pembentukan produk domestik bruto (PDB).

sumber: cnnindonesia.com

The post Menaker Umumkan Aturan THR di 12 April, Beberapa Boleh Cicil appeared first on SLN70-News.

Dijelaskan Soekowardojo yang hadir didampingi,Deputy Kepala Perwakilan Bank Indonesia, Andiwiana dan Deputy Kepala Perwakilan Bank Indonesia Ibrahim, Progam Elektronifikasi transaksi ini merupakan program BI untuk mempercepat pembayaran melalui digital. Artinya pengeluaran dan pemasukan Pemerintah Daerah tidak lagi ada campur tangan manusia.

“Kami berharap Program ini dapat diadopsi Pemko Medan. Contohnya jika warga yang ingin membayar PBB tidak lagi menggunakan uang tunai, cukup dengan QRIS sudah dapat membayar PBB. Selain aman transaksi juga lebih efektif”, jelasnya

Soekowardojo juga menjelaskan pihaknya juga menargetkan 12 juta untuk seluruh UMKM maupun pengusaha untuk bertransaksi melalui Quick Response Code Indonesia Standar (QRIS). Selain mempermudah transaksi, lanjutnya, Penggunaan QRIS juga salah satu mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di tengah Pandemi Covid-19.

“Di Medan sudah sekitar 120 ribu Merchant yang sudah menggunakan teknologi QRIS, Kedepannya kami meminta dukungan Wali Kota Medan agar Pelaku UMKM di Medan dapat memanfaatkan teknologi ini. Apalagi Kami melihat Program Wali Kota Medan menjadikan kawasan kesawan menjadi kawasan heritage dan kuliner, nantinya kami dapat mensosialisasikan program QRIS kepada pelaku UMKM disana “, katanya.

Selanjutnya Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumut ini juga meminta dukungan Wali Kota Medan melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk dapat bersama Bank Indonesia mengendalikan Inflasi khususnya di Sumut, sebab Kota Medan menjadi barometer Inflasi di Sumut. Artinya jika Inflasi di Kota Medan berhasil  dikendalikan maka di Sumut juga akan terkendali.

“Di tengah Pandemi Covid-19 daya beli masyarakat masih rendah, kami juga berharap Pemko Medan ini bergerak bersama-sama meningkatkan daya beli masyarakat agar perekonomian dapat berjalan lancar”, jelasnya.

Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Medan didampingi Asisten Ekbang Khairul Syahnan dan Kepala BPKAD , T Ahmad Sofyan, dan BPPRD, Suherman, mengungkapkan Pemko Medan siap berkolaborasi dengan Bank Indonesia, khususnya dalam mengelektronikan transaksi. Tentunya hal ini dapat dimulai dari e – Katalog.

“Kami siap Berkolaborasi dengan Bank Indonesia Provinsi Sumut, tentunya program ini dapat mempercepat pembayaran secara digital. Apalagi di tengah Pandemi Covid-19 dapat mengurangi transaksi tunai”, kata Wali Kota.

Kemudian Wali Kota Medan juga mendukung Program Bank Indonesia untuk transaksi QRIS bagi pelaku UMKM. Selain itu Pemko Medan, Lanjut Bobby juga bersedia membantu dalam mengendalikan Inflasi di Kota Medan serta meningkatkan daya beli masyarakat.

“Kami memiliki 5 Fokus Utama, yakni Kesehatan, Kebersihan, Infrastruktur, Kawasan Heritage dan Penanganan Banjir. Dari fokus ini tentunya membuat belanja meningkat, artinya jika Fokus ini berhasil terlaksana, maka masyarakat akan dapat merasakannya dan membuat daya beli meningkat”, jelas Wali Kota Medan. (Wiku)

The post Walikota Medan Siap Berkolaborasi dengan Bank Indonesia Provinsi Sumut appeared first on SLN70-News.

MEDAN, sln70-news.com – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) akhirnya menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) di Sumut untuk tahun 2021.

Dalam melakukan penetapan UMK itu, hanya upah pekerja di Kota Medan yang mengalami kenaikan. Sedangkan daerah lainnya masih tetap sama dengan upah pada tahun 2020.

Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Sumut, Maruli Silitonga mengatakan, kenaikan UMK di Medan sebesar Rp 107.341. Sehingga, jika upah yang diterima pada tahun 2020 sebesar Rp 3.222.526 naik menjadi Rp 3.329.867. Kenaikan upah ini sekitar 3,3 persen dari UMK pada tahun sebelumnya di daerah tersebut.

“Penetapan UMK ini berdasarkan keputusan Gubernur Sumut berdasarkan Nomor 188.44/528/KPTS /2020 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Sumut Tahun 2021 sebesar Rp 2.499.423,06,” ujar Maruli Silitonga di Medan, Senin (25/1/2021).

Menurut Maruli, keputusan gubernur menindaklanjuti keputusan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan dan setelah memperhatikan usulan UMK bupati dan wali kota tentang nilai UMK 2021.

Berikut, penetapan UMK 2021 untuk kabupaten/kota di Sumut:

1. Medan Rp 3.329.867

2. Deli Serdang Rp 3.118.592

3. Asahan Rp 2.814.734

4. Binjai Rp 2.614.781

5. Dairi Rp 2.504.195

6. Humbang Hasundutan Rp 2.524.032

7. Karo Rp 3.070.354

8. Labuhan Batu Rp 2.895.289

9. Labuhanbatu Selatan Rp 2.930.970

10. Labuhanbatu Utara Rp 2.869.292

11. Langkat Rp 2.710.988

12. Mandailing Natal Rp 2.691.808

13. Nias Rp 2.560.336

14. Padang Sidempuan Rp 2.676.209

15. Pematang Siantar Rp 2.501.519

16. Samosir Rp 2.648.577

17. Serdang Bedagai Rp 2.869.291

18. Batu Bara Rp 3.191.570

19. Tanjungbalai Rp 2.822.425

20. Tapanuli Selatan Rp 2.903.042

21. Tapanuli Utara Rp 2.542.836

22. Tapanuli Tengah Rp 2.830.884

23. Toba Rp 2.668.614

24. Gunung Sitoli Rp 2.668.614

25. Padang Lawas Rp 2.735.827

26. Tadang Lawas Utara Rp 2.767.874

27. Tebing Tinggi Rp 2.767.874

28. Sibolga Rp 3.003.922

Sumber: BeritaSatu.com

The post Gubernur Sumut Tetapkan UMK 2021 di 28 Kabupaten/Kota appeared first on SLN70-News.

MEDAN, sln70-news.com – Seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemko Medan dituntut untuk menyelesaikan laporan keuangan (LK) secara baik, lengkap dan komprehensif.

Hal tersebut disampaikan Sekda Kota Medan Ir Wiriya Alrahman MM ketika memberikan Pengarahan atas Pemeriksaan Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumut terhadap LK Pemko Medan Tahun Anggaran 2020 di Ruang Rapat III, Balai Kota Medan, Selasa (26/1).

Dengan LK yang baik, maka diharapkan dapat menghindari terjadinya kekeliruan dalam proses audit yang dilakukan tim BPK.

“Sudah beberapa hari ini tim BPK melakukan audit terhadap kelengkapan administrasi di semua OPD. Secara keseluruhan, LK Pemko Medan akan baik, jika LK masing-masing OPD pun baik. Maka dari itu, kami ingatkan agar semua OPD membenahi LK T.A 2020 secara teliti,” kata Sekda.

Didampingi Asisten Administrasi Umum (Asmum) Kota Medan Renward Parapat, Kepala Bappeda Irwan Ritonga, Plt Kepala Inspektorat Saruddin Hutasuhut dan Kepala BPKAD T Ahmad Sofyan, Sekda berpesan agar setiap pimpinan OPD mengawasi dan mengikuti progress kinerja pegawai yang berkaitan langsung dengan penyelesaian LK.

“Kepala OPD harus mengontrol semua kinerja pegawainya. Dengan begitu, maka akan diketahui letak kesulitan, kendala dan mungkin hambatan yang dihadapi. Jangan sampai kurangnya atensi dan koordinasi berdampak pada hasil audit yang dilakukan tim BPK,” pesannya mengingatkan.

Selanjutnya, di hadapan para kadis, camat dan kepala bagian di lingkungan Pemko Medan, Sekda pun mengajak untuk bekerja semakin baik dan terus termotivasi termasuk dalam penyelesaian LK sehingga nantinya dapat meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

“Saya minta kita semua bekerja dengan sebaik-baiknya agar meraih WTP. Jadikan tahun-tahun sebelumnya sebagai pembelajaran untuk menyelesaikan LK. Jangan sampai ada OPD yang LK-nya tidak lengkap,” tegasnya seraya mengungkapkan bahwa LK secara final akan diserahkan pada minggu kedua bulan Februari untuk selanjutnya tim BPK akan melakukan audit terinci.(adl)

The post BPK Audit Laporan Keuangan Pimpinan OPD Pemko Medan appeared first on SLN70-News.

MEDAN, sln70-news.com – Realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai yang dihimpun jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) Bea dan Cukai Sumatera Utara hingga kuartal III tahun 2020 melonjak di tengah pandemi Covid-19.

Adapun realisasi penerimaan kepabeanan yang berasal dari tiga pos, yakni bea masuk (BM), bea keluar (BK) dan cukai hingga kwartal III tahun ini sudah mencapai Rp1,23 triliun, jauh melampaui target pada kurun waktu yang sama yang dipatok sebesar Rp 906 miliar atau mencapai 136,32%.

Kinerja penerimaan itu dibeberkan oleh Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai (Kakanwil BC) Sumut Oza Olavia melalui telekonferensi yang difasilitasi oleh Kantor Kementerian Keuangan Perwakilan Sumatera Utara, Kamis (8/10/2020).

Oza Olavia memaparkan, adapun realisasi BM hingga September 2020 mencapai Rp 568,2 miliar, atau melewati target pada periode yang sama sebesar Rp 514,5 miliar.

Kemudian, realisasi penerimaan BK mencapai Rp 26,5 miliar, atau melewati target pada kurun waktu yang sama sebesar Rp 15,6 miliar.

Selanjutnya, penerimaan cukai juga sudah melewati target kuartal tiga sebesar Rp 376,33 miliar, Adapun realisasi penghimpunan cukai sudah mencapai Rp 641,9 miliar.

Oza membeberkan, peningkatan perolehan penerimaan pada ketiga pos penerimaan tersebut cukup menggembirakan di tengah pandemi Covid-19. Hal itu menurut Oza Olavia erat kaitannya dengan langkah penegakan hukum yang massif dilakukan pihaknya.

“Penegakan hukum yang kami lakukan telah menyebabkaan hilangnya pos pos illegal yang sekaligus menimbulkan pelaku pelaku yang legal,” kata Oza Olavia.

Penindakan

Pada kesempatan yang sama Oza juga membeberkan berbagai penindakan yang dilakukan pihaknya sepanjang Januari hingga September 2020 beserta hasil hasilnya.

Dalam upaya mengawasi masuknya barang impor termasuk peredaran narkoba, pihaknya sudah melakukan 688 kali penindakan.

Hasilnya, sebanyak 1.000 karung bawang bombay berhasil diamankan. Kemudian, 1.390 gram ganja ditangkap, 2.000 butir ekstasi dan 85.085:gram sabu sabu ditangkap. Selain itu sebanyak 1.353 ballpressed juga berhasil ditangkap petugas di lapangan.

Sedangkan aktivitas penjndakan pada sektor ekspor selama sembilan bulan dilakukan sebanyak 12 kali. Hasilnya, ada 18.240 baby lobster ditangkap, uang tinak 160.000 dolar Singapura dan 6.000 Ringgit Malaysia diamankan.

Sementara penindakan pada bidang pengamanan cukai dilakukan sebanyak 337 kali. Hasilnya, di antaranya berhasil menangkap total 9,1 juta batang rokok.

sumber: medanbisnisdaily.com

The post Penerimaan Kanwil BC Sumut Melonjak 136,42% appeared first on SLN70-News.

JAKARTA, sln70-news.com – Senior Vice President (SVP) Transaction Banking Retail Sales PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Thomas Wahyudi memproyeksikan mesin setor tarik atau Cash Recycling Machine (CRM) masih akan tumbuh subur di Indonesia menggantikan mesin ATM.

CRM dinilai merupakan kunci karena menurut dia dapat menjawab kebutuhan uang kartal di masyarakat namun juga praktis dan cepat tanpa harus menggunakan layanan teller untuk menyetor dan menarik uang.

Ketergantungan masyarakat terhadap uang fisik dicerminkan dari tingginya pertumbuhan peredaran uang kartal. Mengutip data Bank Indonesia, ia menyebut per Juli 2020, pertumbuhan uang kartal beredar naik 10,5 persen atau setara Rp6,56 triliun secara tahunan (year-on-year/yoy).

“Memang kami di bank mendorong cashless society tapi uang kartal masih bertumbuh, peran CRM masih relevan,” katanya pada diskusi daring bertajuk ‘Jalin Ngopi Volume 2’, Sabtu (3/10).

Selain uang kartal, transaksi uang elektronik juga tercatat naik pesat yaitu tumbuh 24,42 persen atau Rp16,1 triliun pada Juli 2020 dibandingkan tahun sebelumnya.

Ia menilai kedua model transaksi ini lah yang ke depannya akan bertumbuh pesat menggantikan alternatif transaksi lainnya seperti kartu debit/kredit, digital banking atau pun penggunaan ATM.

Sepaham, Direktur PT Argenta Akhila Utama-OKI Ferry Jantho menilai untuk mengubah kebiasaan masyarakat beralih dari mengandalkan transaksi uang tunai menjadi uang elektronik tak akan mudah.

Meski ketergantungan terhadap uang kartal terus menurun dari kisaran 90 persen pada 2013 menjadi 75 persen pada 2018, namun ia menilai angka itu tak terlalu besar.

Dari data yang dimilikinya, tercatat uang beredar sepanjang 2019 sekitar Rp6.100 triliun dan yang beredar di masyarakat pada akhir 2019 yakni sebesar Rp654 triliun.

“Ini sebuah kebutuhan, masa depannya pasti CRM yes, akan selalu meningkat. Kenapa harus CRM? Karena bisa setor dan tarik,” katanya.

Ia juga melihat tren pertumbuhan transaksi digital yang pesat. Sejak 2019, terjadi lonjakan volume transaksi e-wallet. Puncaknya pada Desember 2019, ada 515,19 juta transaksi yang terjadi dengan nominal transaksi senilai Rp16,9 triliun.

Lonjakan, lanjut dia, hampir dua kali lipat jika dibandingkan dengan 2018 yang sepanjang tahun hanya mencatatkan 2-3 juta transaksi. Sedangkan sepanjang 2019, tercatat lebih dari 5 juta transaksi digital.

sumber: cnnindonesia.com

The post Mesin Setor Tarik Diproyeksikan Geser ATM di Masyarakat appeared first on SLN70-News.

MEDAN, sln70-news.com – Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi diwakili Sekda Kota Medan Ir Wiriya Alrahman MM menerima kunjungan Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumut di Balai Kota Medan, Rabu (9/9).

Kunjungan dilakukan dalam rangka pemeriksaan pendahuluan atas pengelolaan tanggung jawab keuangan negara dalam penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Pemko Medan.

Tim BPK yang hadir Syafruddin Lubis selaku Wakil Penanggung Jawab didampingi Isaac Yudhistira selaku Ketua Tim. Direncanakan, Tim BPK akan melakukan pemeriksaan pendahuluan selama 15 hari. Selain Sekda, kedatangan Tim BPK juga diterima Asisten Umum Setdako Medan Renward Parapat, Sekretaris Inspektorat Kota Medan Saruddin Hutasuhut beserta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang terkait dalam penanganan Covid-19.

Mengawali sambutannya, Sekda mengucapkan selamat datang kepada Tim BPK. Dikatakannya, Pemko Medan telah mengalokasikan anggaran, termasuk melakukan refocusing dalam penanganan Covid-19 di Kota Medan. Anggaran tersebut, jelasmya, digunakan untuk penanganan 3 bidang yakni kesehatan, sosial dan penanganan stimulus ekonomi.

Di bidang kesehatan, terang Sekda, anggaran yang digunakan diperuntukan untuk mencegah penyebaran Covid-19 dan menangani pasien yang telah terjangkit Covid-19. Kemudian di bidang sosial, ungkapnya, memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 baik langsung maupun tidak langsung.

“Dalam penanganan stimulus ekonomi, kita akan prioritaskan kepada pelaku UMKM yang selama ini menjadi binaan OPD terkait, diantaranya Dinas Koperasi & UMKM, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan serta Dinas Pertanian dan Perikanan. Kita belum melaksanakannya, sebab masih menunggu program dari OPD terkait,” kata Sekda.

Langkah ini dilakukan, tegas Sekda, agar program stimulus ekonomi tepat sasaran. “Kita tidak mau membagi-bagikan uang saja, tetapi harus dapat meningkatkan ekonomi masyarakat, terutama pelaku UMKM. Sampai saat ini masih dibahas program yang paling tepat guna penanganan stimulus ekonomi tersebut,” ungkapnya.

Terkait dengan pemeriksaan pendahuluan yang akan dilakukan Tim BPK, Sekda selanjutnya minta kepada OPD terkait yang menangani Covid-19 agar memberikan data yang sebenarnya guna mempermudah Tim BPK dalam melakukan audit. “Ini menjadi tanggung jawab penuh masing-masing OPD yang menangani Covid-19. Untuk itu berikanlah data yang sebenarnya kepada BPK agar audit yang dilakukan cepat selesai,” pesannya.

Syafruddin Lubis selaku Wakil Penanggung Jawab Tim BPK yang akan melakukan pemeriksaan pendahuluan mengatakan, dilakukan oleh seluruh BPK se-Indonesia. Adapun tujuan dilakukan pemeriksaan ini, terang Syafruddin, untuk memperoleh pemahaman atas hal pokok dan identifikasi kriteria pemeriksaan sebagai dasar bagi tim dalam menyusun pemeriksaan secara lebih rinci dengan sasaran pemeriksaan relokasi dan refocusing, penanganan bidang kesehatan, termasuk sumbangan pihak ketiga, penanganan bidang sosial dan penanganan dampak ekonomi.

“BPK berperan agar anggaran penanganan Covid-19 harus tepat sasaran, baik dalam penanganan kesehatan maupun dalam pemberian bantuan sosial. Sebab, anggaran yang digunakan untuk penanganan Covid-19 cukup besar. Kita tidak mengharapkan dalam penggunaan anggaran terjadinya penyimpangan,” jelas Syafruddin.
]
Guna kelancaran pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan, Syafruddin selanjutnya minta dukungan seluruh OPD terkait. “Tentunya dukungan OPD terkait sangat kita butuhkan, sehingga pemeriksaan yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar dan secepatnya selesai,” harapnya. (adl)

The post Tim BPK Perwakilan Provinsi Sumut Periksa Pengelolaan Keuangan Pemko Medan Tangani Covid-19 appeared first on SLN70-News.

JAKARTA, sln70-news.com –  Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir Mei 2020 tercatat US$ 404,7 miliar atau setara dengan Rp 5.908 triliun tumbuh 4,8%. ULN ini tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada April 2020 sebesar 2,9%.

Data Bank Indonesia (BI) menyebutkan peningkatan ini dipengaruhi oleh transaksi penarikan neto ULN, baik ULN pemerintah maupun swasta. Selain itu penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga berkontribusi pada peningkatan ULN berdenominasi rupiah.

Disebutkan komposisi ULN ini terdiri dari ULN sektor publik (termasuk pemerintah dan bank sentral) sebesar US$ 194,9 miliar dan ULN swasta (termasuk BUMN) sebesar US$ 209,9 miliar.

Kepala Departemen Komunikasi BI Onny Widjanarko mengungkapkan struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

“Rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir Mei 2020 sebesar 36,6%, sedikit meningkat dibandingkan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 36,2%,” kata Onny dalam siaran pers, Jumat (17/7/2020).

Dia menjelaskan meskipun meningkat, struktur ULN Indonesia tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang dengan pangsa 89,0% dari total ULN.

Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, BI dan pemerintah terus meningkatkan koordinasi dalam memantau perkembangan ULN, didukung dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

“Peran ULN juga terus dioptimalkan dalam menyokong pembiayaan pembangunan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian,” ujarnya.

sumber: detik.com

The post Utang Luar Negeri RI Tembus Rp5.908 T appeared first on SLN70-News.

JAKARTA, sln70-news.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani memutuskan Rancangan Undang-undang Redenominasi untuk masuk ke dalam rencana strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024. Redenominasi ini kemudian tertuang di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 77/PMK.01/2020.

Kemenkeu mencatat setidaknya ada dua alasan mengapa penyederhanaan nilai mata uang rupiah harus dilakukan. Pertama, untuk menimbulkan efisiensi berupa percepatan waktu transaksi, berkurangnya risiko human error, dan efisiensi pencantuman harga barang/jasa karena sederhananya jumlah digit rupiah.

Kedua, untuk menyederhanakan sistem transaksi, akuntansi dan pelaporan APBN karena tidak banyaknya atau berkurangnya jumlah digit rupiah.

Pada 2017, adalah pertama kalinya Kementerian Keuangan bersama Bank Indonesia (BI) mengajukan RUU Redenominasi Mata Uang.

Menteri Keuangan saat itu, yang juga masih Sri Mulyani, bersama Gubernur Bank Indonesia (periode 2013-2018) Agus DW Martowardojo mengajukan permohonan langsung RUU Redemoninasi Mata Uang kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta.

Respons Presiden Jokowi dikabarkan kala itu menyambut baik dan siap untuk dibicarakan oleh para legislator atau dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Sayangnya, sejak 2018 hingga 2020, RUU Redenominasi tidak masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas).

Pengalaman negara lain menunjukkan keberhasilan redenominasi menuntut stabilitas makroekonomi, inflasi yang terkendali, nilai tukar mata uang, dan kondisi fiskal.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah memandang, redenominasi rupiah memang dapat meningkatkan martabat rupiah yang sekarang terkesan tidak bernilai dibandingkan mata uang global.

Salah satu persyaratan redenominasi mata uang adalah inflasi yang stabil dan rendah. Menurut Piter, Indonesia sudah memenuhi syarat ini dalam 5 tahun terakhir. Sementara pelaksanaan redenominasi membutuhkan proses yang panjang.

Menurut Piter, apabila pemerintah ingin melakukan redenominasi rupiah, harus mendapatkan kesepakatan terlebih dahulu. Pun untuk bisa sampai redenominasi benar-benar dilaksanakan, akan membutuhkan waktu 4-5 tahun.

“Pembahasannya harus secepatnya dimulai untuk kemudian bisa disepakati dalam bentuk undang-undang. Kalau sudah ada undang-undang, tahapan redenominasi masih panjang. Proses ini akan memakan waktu sekitar 4-5 tahun, jelas Piter kepada CNBC Indonesia, Selasa (7/7/2020).

Perubahan harga rupiah ini pernah dijelaskan lengkap dalam kajian Bank Indonesia (BI). Redenominasi bukanlah sanering atau pemotongan daya beli masyarakat melalui pemotongan nilai uang.

Redenominasi biasanya dilakukan dalam kondisi ekonomi yang stabil dan menuju ke arah yang lebih sehat. Sedangkan sanering adalah pemotongan uang dalam kondisi perekonomian yang tidak sehat, di mana yang dipotong hanya nilai uangnya.

Dalam redenominasi, baik nilai uang maupun barang, hanya dihilangkan beberapa angka nol-nya saja. Dengan demikian, redenominasi akan menyederhanakan penulisan nilai barang dan jasa yang diikuti pula penyederhanaan penulisan alat pembayaran (uang).

Selanjutnya, hal ini akan menyederhanakan sistem akuntansi dalam sistem pembayaran tanpa menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian.

Sebagai informasi, pada 2010, sebenarnya BI sudah pernah merencanakan lima tahapan pelaksanaan redenominasi rupiah. Pada tahap pertama, yaitu pada 2010, BI melakukan studi banding tentang redenominasi di beberapa negara.

Tahap kedua, tepatnya pada 2011-2012 merupakan masa sosialisasi. Tahap ketiga (2013-2015) merupakan masa transisi ketika ada dua kuotasi penyebutan nominal uang.

Kemudian pada tahap keempat atau tepatnya 2016-2018, BI akan memastikan uang lama yang belum dipotong jumlah nolnya akan benar-benar habis dengan batas penarikan pada 2018.

Pada tahun 2019-2020, merupakan tahap kelima sebagai tahap terakhir, keterangan baru dalam uang cetakan baru akan dihilangkan. Masyarakat siap melakukan pembayaran dengan uang yang telah diredenominasi.

sumber: cnbcindonesia.com

The post Kalau Jadi, Ini Dia Rupiah Baru Redenominasi Rp1000 Jadi Rp1 appeared first on SLN70-News.