“Pastikan warga penerima bantuan merasakan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan. Bila bantuan kurang bermanfaat kiranya segera dievaluasi dan ditinjau ulang,” ujar Sukamto, Sabtu (8/9/2024) siang.

Dikatakan Sukamto, selama ini banyak jenis bantuan terkesan kurang bermanfaat karena tidak tepat sasaran. “Banyak pelaku usaha yang menerima bantuan, namun usahanya tidak berkembang dan Pemko Medan tidak menindaklanjuti sejauh mana manfaat yang diberikan,” ucap Sukamto.

Selain itu Sukamto berharap kepada pemerintah agar bantuan untuk warga Lanjut usia (Lansia) dapat ditingkatkan. Apalagi, warga benar benar kurang mampu. “Kita prihatin kalau sudah Lansia butuh bantuan apalagi anak dan keluarga tidak sanggup membantu karena prasejahtera,” sebut Sukamto.

Ditambahkan Sukamto, salah satu penanggulangan kemiskinan, Pemerintah harus menyediakan lapangan kerja. Sehingga jumlah pengangguran dapat diminimalisir. “Kita prihatin, masyarakat Indonesia terus berlomba lomba mencari lapangan kerja ke luar negeri. Itu dikarenakan kemiskinan karena di Indonesia menganggur,” terang Sukamto. (Adl)

The post Sukamto Minta Pemko Medan Fokus Tanggulangi Kemiskinan appeared first on SLN70-News.

Permintaan itu disampaikan Anggota Komisi II DPRD Medan, Haris Kelana Damanik, ST pada rapat dengar pendapat (RDP) gabungan Komisi I dan Komisi II, dengan agenda Program JKN Kota Medan 2022 di ruang banggar gedung dewan, Senin (24/1/2022).

Selain itu, Haris juga minta agar Perwal tentang BPJS Mandiri yang tertunggak bisa beralih, atau dicover BPJS unregister (non iuran). Apabila berobat jalan agar tetap direkom BPJS Mandiri.

Sekretaris Komisi II, Dhiyaul Hayati meminta rekomendasi revisi Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 11 Tahun 2018 terkait warga Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Hal ini agar dana sebesar Rp45 miliar dari APBD Kota Medan untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bisa berguna maksimal.

Perubahan Perwal terkait register pasien, lanjutnya, selama ini dana register hanya untuk warga yang tidak terdaftar BPJS Kesehatan, dan hanya untuk rawat inap.

“Jadi nanti rekomendasikan agar peserta BPJS Kesehatan mandiri kelas 3, juga bisa mendapatkan dana register,” ucapnya.

Selain itu, jelas dia, juga merekomendasikan sinkronisasi data kependudukan, juga koordinasi antar rumah sakit dengan dinas kependudukan terkait warga yang sudah meninggal. Terutama warga penerima PBI BPJS Kesehatan.

“Sehingga saat ada warga PBI BPJS Kesehatan yang meninggal, rumah sakit atau dinas kesehatan harus berkoordinasi dengan dinas kependudukan. Sehingga dana yang di alokasikan bisa tepat. Jika sudah meninggal, danannya bisa dialihkan ke orang lain,” tutur dia.

Rekomendasi terakhir adalah peningkatan mutu manajemen RSUD dr Pirngadi Medan. Lantaran jika sudah tercapai Universal Health Coverage (UHC) maka masyarakat bisa memilih rumah sakit dengan layanan terbaik untuk mendapatkan perawatan kesehatan.

“Makanya kita minta data anggaran dari rumah sakit Pirngadi. Sehingga kita bisa memberikan rekomendasi layanan agar menambah ketertarikan masyarakat untuk berobat ke rumah sakit Pirngadi. Karena rumah sakit ini dari APBD, dari uang rakyat. Jika tidak kita perbaiki sayang dananya,” pungkasnya.

Turut hadir dalam rapat Wakil Ketua DPRD Kota Medan Rajudin Sagala, dari Komisi 1 Mulia Asri Rambe, Abdul Latif Lubis, Edi Saputra, Abdul Rani. Kemudian dari Komisi 2, Sudari, Dhiyaul Hayati, Haris Kelana Damanik, Modesta Marpaung, dan Afif Abdillah. Kemudian Kepala Dinas Sosial Kota Medan, Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Medan, Kabag Tapem, BPKAD serta RSUD dr Pirngadi dan BPJS Kesehatan di Kota Medan. (adl)

The post DPRD Medan Minta Penambahan Kuota BPJS Kesahatan Non Iuran Kepada Warga Prasejahtera appeared first on SLN70-News.