LANGKAT, sln70-news.com – Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam waktu dekat segera membagikan 1.000 sertifikat tanah Objek Landreform untuk Kabupaten Langkat, yakni Kecamatan Gebang, Sei Bingai dan Kecamatan Hinai.

Kepala BPN Langkat, Indra Imanuddin, saat dihubungi Kamis (23/7/2020) mengatakan, kegiatan Landreform ini menargetkan 3.000 sertifikat. Namun baru terealisasi 1.000 sertifikat, dikarnakan Covid-19. “Sisanya 2.000 sertifikat menjadi preoritas di 2021,” katanya.

1.000 sertifikat itu, untuk wilayah Kecamatan Gebang, Hinai dan Sei Bingai. Karena, tanahnya berasal dari perkebunan yang sudah di lepas dari tahun 1965 – 1998.

Pelaksanaan program ini berdasarkan intruksi Pusat dan Provinsi Sumatera Utara. Penerapan yang sudah dilakukan oleh pihak BPN ke masyarakat mengenai tanah tersebut di antaranya, melakukan penyuluhan, interaksi, penerapan lokasi, penelitian di lapangan, pengukuran serta menargetkan alaokasi di 24 Desa/Kelurahan. Namun karena Covid-19, kini menjadi 5 Desa dan 1 Kelurahan, katanya lagi.

Dihubungi terpisah, Plt Asisten I Pemkab Langkat, Basrah Pardomuan, atas nama Bupati Langkat, selaku wakil ketua panitia pertimbangan Landreform, mengatakan, mengapresiasi dan mendukung program ini. “Sebab tanah ini sangat sensitif, dimana ada masyarakat sudah ada yang 20 sampai 30 tahun, menempati tanah tersebut,” katanya.

sumber: medanbisnisdaily.com

The post BPN Berikan 1.000 Sertifikat Tanah Objek Landreform appeared first on SLN70-News.

MEDAN, sln70-news.com – Forum Masyarakat Sari Rejo (Formas) kembali mempertanyakan prihal status tanah yang telah dihuni warga lebih dari 62 tahun kepada Presiden RI, Gubernur Sumatera Utara dan Walikota Medan.

Pernyataan ini disampaikan Ketua Formas Riwayat Pakpahan kepada wartawan malam seusai rapat pengurus Formas di kediamannya di Kelurahan Sari Rejo, Medan Polonia.

Riwayat menyampaikan, pada Maret 2020 lalu, Presiden RI Joko Widodo sudah membahas persoalan tanah Sari Rejo, Medan Polonia yang sedang bersengketa dengan TNI AU. Setelah Maret 2020, kami belum juga menerima kabar kelanjutan penyelesainnya.

“Dalam rapat pengurus tadi, kami sudah bersepakat akan menyurati kembali Presiden RI, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertahanan, Kepala Staf Angkatan Udara, Gubernur Sumatera Utara dan Walikota Medan. Hal ini untuk menegaskan kembali bahwa persoalan tanah seluas 260 Ha di Kelurahan Sari Rejo, Medan Polonia belum tuntas. Kami mendesak agar secepatnya dituntaskan persoalan tanah yang sudah dihuni sekitar 30 ribu warga Kota Medan,” ucapnya didampingi Tokoh Pemuda di Sumut, Abdul Ghofur Ritonga, dalam keterangan tertulis, Senin (13/7/2020).

Riwayat juga menyampaikan, langkah-langkah politik seperti membuat komitmen politik dengan Walikota Medan, Ketua DPRD Medan, Gubernur Sumutera Utara, DPRD Sumut, DPD RI Perwakilan Sumut, DPR RI melalui Komisi II sudah ditempuh, dan semuanya menyatakan tanah yang seluas 260 ha di Kelurahan Sari Rejo, Medan Polonia adalah milik masyarakat. Tapi sampai sekarang langkah politik itu hanya sebatas komitmen saja, setelahnya dalam bentuk yuridis yakni terkait status kepemilikan atas status tanah masyarakat belum juga jelas.

“Padahal kami yang memiliki rumah di Sari Rejo ini taat membayar PBB, kemudian pajak lainnya. Artinya kontribusi kita sebagai warga negara sudah dilaksanakan, tapi kenapa hak kami atas status tanah tak kunjung dikeluarkan oleh pemangku kepentingan,” sebutnya.

Lebih lanjut, Riwayat menegaskan, setelah perjalanan panjang, dan beragam upaya dilakukan yang sesuai dengan aturan yang ada, seperti membuat komitmen politik, korespondensi ke sejumlah pemangku kepentingan dan demonstrasi jumlah besar sudah diturunkan.

Bahkan, sebut Riwayat, Formas Sari Rejo juga sudah pernah bertemu sejumlah Staf Presiden di Istana Negara. Masalah ini sudah sampai di meja Presiden RI, dan ini adalah langkah maju. Karena tinggal tandatangan Presiden RI yang bisa menuntaskan persoalan tanah 260 Ha yang dihuni sekitar 30 ribu jiwa ini. “Kami meminta Walikota, dan Gubernur Sumut sama-sama dengan Formas mendesak Presiden RI agar masalah tanah masyarakat ini bisa diselesaikan,” sebutnya.

Dia menerangkan, Kementerian Pertahanan memang benar menyebut tanah 260 Ha di Kelurahan Sari Rejo terdaftar sebagai Inventarisir Kekayaan Negara (IKN) di Kementerian Keuangan nomor 50506001. Tapi, yang sebenarnya ini hanya dalih dan inventaris yang dibuat-buat saja, sebab dasar asetnya hanya SKT saja, makanya dari total 500-an ha, sekarang sisanya hanya sekitar 300-an ha saja, itu juga sudah banyak berdiri bangunan mewah, sedangkan warga Sari Rejo yang sudah menghuni sejak 60 tahun sebelum adanya Pangkalan Udara dan Bandara Polonia tidak dianggap sebagai pemilik tanah.

“Formas pernah ke Kemenku untuk mempertanyakan terkait IKN Bom 50506001, tapi sudah lebih tiga tahun tidak ada jawabannya. Bahkan, surat kami juga tidak pernah dibalas. Inikan sama seperti pengakuan untuk akal-akalan saja. Kami minta Presiden RI Joko Widodo serius menuntaskan masalah ini, jangan lagi cuma didata, dibicarakan dan dirapatkan saja. Masyarakat Sari Rejo hanya butuh bukti selesainya masalah tanah masyarakat ini,” tegasnya. (adl)

The post Formas Sari Rejo Tagih Presiden Selesaikan Masalah Tanah Masyarakat appeared first on SLN70-News.

MEDAN, sln70-news.com – Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Medan, Ir H Akhyar Nasution MSi mengucapkan terima kasih kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) atas hubungan kerja sama antara Pemko Medan dengan BPN, khususnya BPN Kota Medan yang selama ini sudah terjalin dengan baik. Hal ini terbukti dengan sudah banyak lahan atau Aset Pemko Medan yang telah bersertifikat.

Ucapan terima kasih tersebut disampaikan Akhyar saat menghadiri acara temu ramah Persatuan Purnabakti Agraria/ Pertanahan (P2AP) Sumut di Medan Club, Jalan RA Kartini, Jumat (10/7). Pertemuan ini diharapkan dapat meningkatkan silaturahmi dan mempererat kekeluargaan sesama Purnabakti Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Saat ini hubungan kerja sama antara Pemko Medan dengan BPN sudah terjalin dengan baik, Akhyar berharap kedepannya kerja sama ini akan terus berlanjut karena masih ada lahan yang belum disertifikatkan. Apalagi Pemko Medan kini tengah disupervisi oleh KPK untuk mensertifikatkan seluruh aset – aset yang ada tentunya memerlukan peranan dari BPN untuk melegalkan aset-aset daerah yang dimiliki Pemko Medan.

“Melalui Program Pencegahan KPK, Pemko Medan selama setahun ini minimal harus mensertifikatkan 100 Persil Aset, baik itu Sekolah, Puskesmas dan Kantor Lurah. Selain aset – aset tersebut saat ini tengah di inventarisir. Kami juga membutuhkan bantuan BPN Medan untuk melaksanakan program Pencegahan KPK,” kata Akhyar.

Dijelaskan Akhyar, selain Aset Pemko Medan, Permasalahan tanah di Medan juga masih banyak, tentunya ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Medan dan BPN Medan. Walaupun demikian, sudah puluhan ribu tanah warga di sertifikatkan melalui program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL).

“Kedepannya kami memiliki target untuk mensertifikatkan tanah – tanah wakaf, karena masih banyak tanah wakaf yang tidak dicatat dan belum memiliki sertifikat. Tentunya ini memerlukan kerja keras dan semangat untuk menyelesaikannya,” ungkap Akhyar.

Dalam kesempatan tersebut, Akhyar juga mengucapkan terima kasih kepada BPN Sumut yang telah menyelesaikan permasalahan tanah di jalan tol Medan – Binjai. Semoga di akhir Oktober 2020 jalan tol tersebut dapat beroperasi. “Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada BPN Sumut yang telah menyelesaikan permasalahan tanah yang berada di jalan tol Medan – Binjai. Inshaa Allah dibulan Oktober akhir, jalan tol tersebut sudah dapat beroperasi,” sebut Akhyar.

Acara yang digelar dengan mengikuti Protokoler Kesehatan ini dihadiri juga Kepala Kantor Wilayah BPN Sumut Dasar Suhendar, Para mantan Kakanwil BPN Sumut, diantaranya Jovi Lubis, Efari Budiman, Jamil Anshari dan Sudarsono serta para pengurus Persatuan Purnabakti Agraria /Pertanahan Sumut.(adl)

The post Pemko Medan Targetkan Tanah Wakaf Memiliki Sertifikat appeared first on SLN70-News.