Rekomendasi tersebut berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Medan pada 10 Juli 2023 lalu. Terkait terbitnya surat rekomendasi dibenarkan sekretaris Komisi III DPRD Medan, Hendri Duin Sembiring ketika ditanya wartawan, Selasa (01/08/2023) kemarin.

Menurutnya, surat rekomendasi diterbitkan 20 Juli 2023 ditanda tangani Ketua DPRD Medan, Hasyim SE yang ditujukan kepada Dirut PT Prudential Kota Medan. Seiring surat rekomendasi, Hendri Duin berharap kepada pihak manajemen PT Prudential supaya mentaati untuk pembayaran klaim asuransi pemegang polis.

Sebagaimana isi surat rekomendasi disebutkan berdasarkan RDP yang digelar Komisi 3 bersama pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kota Medan dan advokad paralegal penasehat hukum NS Mareti Laia dan pihak PT Prudential Life Asurance telah disampaikan permohonan dan keluhan dari 3 prang para ahli waris. Adapun ahli waris tersebut yakni Yustina Buuliolo merupakan ahli waris dari alm Sebahati, Sujud Hati Faana merupakan ahli waris Marani, Sabar Hati Talunohi merupakan ahli waris merupakan ahli waris alm Tani.

Masih dalam isi surat rekomendasi, sehubungan dengan hal diatas maka DPRD Medan membuat rekomendasi selanjutnya diminta kepada pihak PT Prudential Life Assurance segera membayar asuransi kepada ahli waris. Ketika hal tersebut dikonfirmasi kepada pihak PT Prudential Life Assurance Kota Medan, Dewi Mayasari lewat WhatsApp oleh wartawan tidak bersedia memberikan penjelasan dan terkesan enggan memberikan tanggapan terkait surat rekomendasi DPRD.

Malah, melalui kiriman WhatsAppnya, Dewi Mayasari hanya mengirim release berita yang disebut sebagai tanggapan pihak PT Prudential terkait surat rekomendasi. Adapun isi release tersebut di antaranya Prudential Indonesia berkomitmen memberikan pelayanan terbaik untuk seluruh nasabah dan menerima masukan maupun aspirasi yang disampaikan.(adl)

The post DPRD Medan Minta PT Prudential Bayar Klaim Asuransi appeared first on SLN70-News.

Ishaq Abrar Mustafa Tarigan selaku pimpinan rapat kembali menekankan, bahwa setiap masyarakat berhak mendapat perlindungan hukum dari pemerintah.”Kebetulan pengaduan yang masuk ini, ranahnya Komisi III. Untuk itu kami berharap, itikad baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan persoalan tersebut dengan baik, sebab, kita juga menghadirkan pihak OJK,” ucapnya.

Paulina LT (dr), Hand Of Major Klaim Prudential Indonesia menekankan, bahwa ada 3 klaim yang diusulkan. “Tapi kami melihat hanya satu klaim yang bisa diproses. Dan itupun ada beberapa berkas yang harus dilengkapi pihak nasabah,” terangnya.

Makanya sambungnya lagi, klaim asuransi belum bisa dibayarkan. “Dan itu merupakan mekanisme dari pihak perusahaan, untuk proses pembayaran klaim asuransi para nasabah,” imbuhnya. MF Sagala perwakilan dari OJK Regional 5 Medan menjelaskan, ada beberapa mekanisme pengaduan sengketa dan konsumen yang harus diselesaikan.

“Kami merupakan lembaga penerima pengaduan masyarakat, menyangkut semua pendanaan yang ada,” ujarnya. Dalam konteks klaim asuransi ini lanjutnya, seluruh perjanjian tertuang dalam Surat Perjanjian Asuransi Jiwa (SPAJ). “Artinya bisnis Asuransi ini bisnis penuh resiko. Sejak ditandatanganinya surat polis, selama 14 hari kerja peserta polis dapat membatalkan perjanjian apabila ada hal yang diragukan. Setelah itu, barulah polis tersebut efektif berlaku,” jelasnya.

Sementara itu, NS Merati Laia dari kantor hukum M Ardiansyah Hasibuan SH MH & rekan, selaku kuasa hukum ke 3 nasabah Prudential tersebut menjabarkan kembali, bahwa Tansi Laia pemegang polis 12896021 diterbitkan 14 Mei 2019 dengan premi 500 ribu per bulan.

“Pada 5 Agustus 2020 beliau meninggal dan sudah 19 kali membayar preminya. Pihak ahli waris, melalui kuasa hukum sudah melengkapi berkas yang diminta. Tapi kenapa pihak asuransi terkesan menolak membayar preminya,” tuturnya penuh tanya.(adl)

The post DPRD Gelar RDP Penolakan Klaim Asuransi Nasabah Prudential appeared first on SLN70-News.