Pasalnya, selama ini data penerimaan PPJ dari kedua badan itu berbeda. Hal itu dikatakan juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Edward Hutabarat dalam pendapat akhir fraksi pada rapat paripurna pembahasan Ranperda Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pajak dan Retribusi Daerah di ruang paripurna DPRD Medan, Senin (04/12/2023).

Menurut Edward, PPJ adalah satusatu pajak yang memiliki porsi besar dalam rasio PAD Kota Medan. Namun sampai saat ini masih sering terjadi data PPJ yang ada di Bapenda sebagai badan yang menghitung nilai pajak tidak sinkron dengan data yang dimiliki pihak PT PLN Cabang Medan.”Sehingga potensi kebocoran nilai pajak dari sektor PPJ sangat mungkin terjadi,” ujarnya.

Untuk itu, Fraksi PDI Perjuangan berharap Kepala UP3 PLN untuk melakukan sinkronisasi data PPJ secara langsung dari Pusat Data PLN Pusat di Jakarta dengan Bapenda Kota Medan agar dilaksanakan secara baik dan benar, sehingga PPJ yang dibebankan kepada warga Kota Medan seluruhnya disetorkan ke kas daerah.

Fraksi PDIP juga mengusulkan pemberian insentif fiskal serta tarif khusus pajak daerah dan retribusi daerah bagi pelaku UMKM Kota Medan agar benar-benar dilaksanakan. “Sehingga keberlangsungan dan persaingan usaha UMKM dapat dijamin dengan adanya Perda baru ini,” ujarnya.

Bapenda Kota Medan, lanjut Edward, juga diharapkan untuk terus melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak dan wajib retribusi guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam membayar dan melunat pajak dan retribusinya.

“Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan meminta agar segera diterbitkan Perwal sebagai turunan dari Perda ini, sehingga Bapenda Kota Medan dapat segera melakukan sosialisasi dan penerapan Perda ini pada Januari 2024 sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara Pemeirntah Pusat dan Pemerintah Daerah,” ujarnya.

(adl)

The post Fraksi PDIP Harapkan Sinkronkan Data Penerimaan PPJ ke PT PLN appeared first on SLN70-News.

“Saat ini masih banyak badan jalan dan lingkungan belum mendapat LPJU, begitu juga lampu yang rusak tak kunjung diperbaiki. Ke depan kita harapkan seluruh Jalan di Medan supaya terang benderang,” ujar Mulia Syahputra, Minggu (29/10/2023).

Dikatakannya, kendati seluruh warga Medan pelanggan PLN telah melakukan kewajibannya membayar PPJ lewat rekening listrik sebesar 7 %. Namun, belum semua mendapat hak penerangan LPJU. “Ini kan belum adil, sepatutnya warga yang sudah melaksanakan kewajibannya harus mendapat hak yang sama,” paparnya.

Ditambahkan Mulia Syahputra, pihaknya mendorong agar pengadaan LPJU lebih maksimal hendaknya dikelola pihak ketiga saja. “Kita ketahui, saat ini PPJ yang ditarik Pemko Medan dari PLN sekitar Rp 28 Miliar per bulan. Jumlah itu sangat dimungkinkan bertambah hingga Rp 40 Miliar bila manajemen yang baik. Karena masih ada data yang belum valid,” imbuhnya seraya menyebutkan maka sangat dimungkinkan seluruh badan jalan di Kota Medan diterangi listrik.

Bahkan, Mulia Syahputra yang dikenal politisi muda dan kritis ini menyoroti masih banyaknya LPJU yang sudah terpasang namun rusak karena tidak ada perawatan. Mulia minilai hal tersebut dikarenakan masih buruknya manajemen.

Terkait hal itu, perwakilan Dinas Perhubungan Kota Medan Indra Merwata mengaku mengalami kendala dan selalu terlambat melayani permohonan masyarakat terkait perbaikan LPJU. Hal itu kata Merwata karena masih minimnya mobil dan truck Skylift untuk perbaikan LPJU.

“Saat ini untuk melayani 21 Kecamatan di Kota Medan hanya ada 7 unit mobil Skylift untuk perbaikan LPJU yang rusak. Pada hal idralnya harus ada 23 unit,” terangnya.(adl)

The post Mulia Syahputra Nasution: Pungutan Pajak PJ Harus Transparan appeared first on SLN70-News.

Desakan ini disampaikan Wali Kota Medan Bobby Nasution diwakili Wakil Wali Kota H. Aulia Rachman, Selasa (15/2), dalam pertemuan dengan pihak PLN Medan di Jalan Listrik Medan. Pertemuan ini merupakan kelanjutan dari Rapat Pembahasan PPJU di kantor Wali Kota, Selasa (8/2) pekan lalu.
 
Pertemuan lanjutan ini diawali pemaparan Senior Manager Niaga & Manejemen Pelanggan, Chairuddin. Sayangnya, dalam pemaparan itu Chairuddin hanya menjelaskan tentang  mekanisme atau sistem pembayaran masyarakat.

Hal ini membuat Aulia kecewa. Wakil Wali Kota ingin pihak PLN memaparkan secara transparan data pelanggan, bukan soal mekanisme pembayaran masyarakat. Berulangkali Aulia menegaskan agar PLN dapat memberikan transparan data ke Pemko Medan, guna mensingkronkan data-data tersebut antara PLN dan Pemko Medan.

“Kita minta keterbukaan dari pihak PLN,  sehingga kita bisa menentukan langkah apa yang harus kita mufakati sama-sama. Jangan ada ego sektoral yang dilakukan PLN,” ungkap Aulia seraya mengatakan, tidak transparannya PLN soal data pelanggan dapat dikatakan sebagai ego sektoral.

Dalam pertemuan lanjutan ini, Aulia kembali menyampaikan bahwa Kontribusi yang  diperoleh pemko Medan  selama ini tidak sesuai dengan pajak yang dipungut  PT PLN. Kita hanya ingin apa yang telah dipungut PLN, harus dikembalikan sesuai yang dipungut.

“Ini hak rakyat, makanya saya ingin cobalah buka data. Saya ingin lihat, karena tidak sesuai yang masuk ke kita,” ujar Aulia dalam pertemuan yang turut dihadiri oleh Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Syarifuddin Irsan Dongoran, Kepala BPPRD Medan Benny Sinomba Siregar, perwakilan Kajari Belawan dan Medan itu.

Sebagaimana disampaikan Aulia dalam pertemuan sebelumnya, tercatat 525.000 rumah tangga  di Kota Medan yang menjadi pelanggan listrik. Dari jumlah itu, rumah yang tidak layak huni  hanya 62.000 rumah. Berarti ada sekitar 453.000 rumah yang layak huni. Jumlah itu, ungkapnya,  belum termasuk golongan industri maupun  perhotelan. Oleh karenanya, tegasnya, harusnya sudah lebih yang masuk dana kedalam kas Kota Medan.

“Buka data segamblang-gamblangnya. Kita minta per klaster aja, seperti klaster Utara. Kan ada 4 Klaster termasuk Deli Serdang itu kan, nanti kita minta yang Medan saja. Berapa R1, berapa R2, berapa R3. Setiap bulan itu kan masuk. Insyallah akan lebih dapatnya Pemko Medan, saya yakin,” ungkap Aulia.

Dalam pertemuan lanjutan ini, Wakil Wali Kota dan pihak PLN menyepakati untuk melakukan pertemuan kembali. Dijadwalkan pertemuan akan dilaksanakan pada Kamis (17/2) di kantor Wali Kota Medan. Dan pertemuan ini direncanakan akan dipimpin langsung oleh Wali Kota Medan, Bobby Nasution.(adl)

The post Wakil Walikota Desak PLN Transparan Soal Data Pelanggan di Medan appeared first on SLN70-News.

MEDAN, sln70-news.com – Terjadi gangguan pada instalasi regasifikasi milik Perta Arun Gas (PAG), Selasa (19/01/2021). Gangguan itu mengakibatkan terganggunya aliran listrik di sejumlah wilayah pelayanan pelanggan di Sumut, termasuk sebagian di Medan mulai Selasa sore hingga malam.

Adapun instalasi regasifikasi PAG itu adalah yang menyuplai gas untuk PLTMG Arun dan Pembangkit yang ada di UPK Belawan, Marine Vassel dan Pembangkit di Paya Pasir. Sehingga pemadaman di sejumlah wilayah pelayanan tak bisa dielakkan.

“Akibat gangguan tersebut sistem kelistrikan Sumatera Bagian Utara kehilangan pasokan sebesar 1.069 MegaWatt (MW),” ujar GM PLN UIW Sumut, M Irwansyah Putra, di Medan, Selasa (19/01/2021).

Ia mengatakan untuk mengurangi dampak tersebut, PLN mengoperasikan seluruh pembangkit berbahan bakar minyak. Sehingga potensi padam dapat diminimalisir menjadi 343 MW.

Dan saat ini PLN dan Perta Arun Gas terus melakukan upaya pemulihan agar pasokan gas dapat normal kembali sehingga pembangkit berbahan bakar gas PLN dapat beroperasi seperti sediakala.

Salah seorang pelanggan di wilayah Payageli Sunggal Deli Serdang, Andi Parjo, mengatakan gangguan listrik sangat menganggu dirinya dan keluarga. Ia berharap segera ada perbaikan.

Keluhan padamnya listrik juga menjadi pembahasan di sejumlah grup facebook di Sibolga, Tapanuli Tengah dan bahkan di Tapanuli Utara. Mereka juga berharap segera listrik pulih.

Atas gangguan listrik itu, PLN ujar Irwansyah Putra, memohon maaf kepada pelanggan atas ketidaknyamanan pelayanan listrik . Untuk konfirmasi dan informasi lebih lanjut dapat diakses melalui Contact Center PLN 123 (kode area_123) maupun melalui aplikasi PLN Mobile.

sumber: medanbisnisdaily.com

The post Suplai Gas dari Arun Terganggu, PLN Mohon Maaf Listrik Padam di Sebagian Daerah di Sumut appeared first on SLN70-News.

JAKARTA, sln70-news.com – Utang PLN mencapai Rp500 triliun dalam lima tahun terakhir, dan itu untuk membiayai proyek proyek kelistrikan 35 ribu megawatt (MW).

Roy Suryo Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengkritisi membengkaknya utang PLN.

“Intinya inilah kalau Pemerintah punya rencana (baca: pencitraan) yang maksudnya mau meroket setinggi langit, namun tidak menghitung kapasitas dan kapabilitas sarana dan sumber daya-nya.

” Proyek ambisius listrik 35 ribu MegaWatt itu jelas-jelas hanya pencitraan, tanpa menghitung kemampuan PLN sehingga mereka membangun investasi dengan berhutang. Jadinya yang meroket malah hutangnya,” ucap Roy Suryo dalam pesan WhatsAp kepada Pos Kota, Sabtu (27/6/2020).

Ia menambahkan dalam Twitter dirinya sangat mengkritisi hal tersebut. “Sudah Pemerintah belum membayar inisiasi hutangnya senilai 48 triliun , kok malah total utang 500 triliun seolah-olah kini dibebankan kepada rakyat, ” terang Roy Suryo yang juga mantan wakil politisi Partai Demokrat.

Sebelumnya, dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR pada Kamis (25/6) Direktur Utama PT PLN (Persero), Zulkifli Zaini, membeberkan perusahaan tengah terlilit utang yang nilainya hampir Rp 500 triliun pada akhir 2019. Utang tersebut berasal dari kebiasaan perusahaan mencari pinjaman Rp100 triliun selama lima tahun.

sumber: poskota.id

The post Roy Suryo Kritik Utang PLN yang Hampir Rp500 Triliu appeared first on SLN70-News.