MEDAN, sln70-news.com – DPRD Medan menyetujui Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi atas Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2019 untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan Tahun 2020.

Persetujuan ini diperoleh setelah seluruh fraksi di DPRD Medan menyatakan menerima LPJ yang disampaikan melalui pendapat akhir dalam sidang paripurna di Gedung DPRD Medan, Selasa (14/7).

Rapat paripurna pendapat akhir fraksi DPRD Medan itu dipimpin Ketua DPRD Kota Medan Hasyim. Sebelum masing-masing fraksi menyampaikan pendapatnya, Ketua Pansus LPJ Pelaksanaan APBD 2019 Ihwan Ritonga lebih dahulu menyampaikan laporan hasil rapat Badan Anggaran DPRD Kota Medan atas Ranperda Kota Medan.

Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi menghadiri langsung rapat paripurna tersebut. Rapat paripurna ini juga turut dihadiri Wakil DPRD Kota Medan Ihwan Ritonga, Wakil DPRD Kota Medan Rajuddin Sagala, Wakil DPRD Kota Medan HT Bahrumsyah, anggota DPRD Medan, pimpinan OPD di lingkungan Pemko Medan serta unsur Forkopimda Kota Medan.

Setelah melakukan berbagai telaah dan kajian khususnya terhadap tanggapan Wali Kota Medan dan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Kota Medan dengan Kepala Organisasi Kepala Daerah serta tim anggaran Pemko Medan terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Medan TA 2019, serta memperhatikan realisasi pendapatan dan belanja daerah Kota Medan TA 2018 dapat disampaikan dengan rinci yaitu Pendapatan sebesar Rp 5.518.768.106.206,31.

Selanjutnya Belanja sebesar Rp 5.059.288.700.981,01. Transfer sebesar Rp 1.436.985.100,00. Surplus Rp 458.042.420.125,30. Pembiayaan dengan rincian penerimaan sebesar Rp 68.608.840.240,07 dan pengeluaran Rp 20.000.000.000,00. Pembiayaan Netto Rp 48.608.840.240,07. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (Silpa) sebesar Rp 506.651.260.365,37.

Meski menerima namun sejumlah fraksi memberikan catatan untuk ditindaklanjuti. Seperti Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui Syaiful Ramadhan dalam pendapatnya yang menyampaikan bahwa dengan pencapaian anggaran yang ada menunjukkan keseriusan OPD dalam melayani masyarakat sebagaimana tupoksinya.

Selanjutnya Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) melalui Siti Suciati menyampaikan pendapat, Pemko Medan terus meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan khususnya terhadap pendapatan daerah terjadinya peningkatan pendapatan daerah sebagaimana yang dikerjakan Pemko Medan.

Selain penyampaian pendapat dari Fraksi PKS dan Fraksi Gerindra. Ke enam Fraksi lainnya juga menyampaikan pendapatnya seperti Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Fraksi Partai  Golongan Karya (Golkar), Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem), Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Usai seluruh fraksi menyatakan menerima LPJ Wali Kota atas pelaksanaan APBD TA 2019, dilanjutkan dengan penandatanganan persetujuan bersama yang dilakukan Plt Wali Kota, Ketua DPRD Medan, dan Wakil Ketua DPRD Kota Medan disaksikan anggota DPRD Medan, pimpinan OPD serta unsur Forkopimda Kota Medan.

Sementara itu, Plt Wali Kota Medan menyatakan akan segera menindaklanjuti apa yang menjadi catatan sejumlah fraksi dalam menyampaikan pendapat akhir tersebut. Dikatakannya, semua koreksi yang disampaikan itu tentunya sangat positif bagi Pemko Medan untuk terus melakukan perbaikan kedepannya. Pemko Medan juga akan terus mencermati kekurangan yang ada sehingga dapat ditindak lanjuti. “Insya Allah semua catatan dan koreksi akan kita tindak lanjuti. Masih banyak yang belum dicapai, ini merupakan tantangan tersendiri yang harus diatasi dengan sungguh-sungguh,” kata Akhyar.(adl)

The post Ranperda Kota Medan Tentang LPJ Pelaksanaan APBD Tahun 2019 Disetujui, Pendapatan TA 2018 Rp5 Miliar Lebih appeared first on SLN70-News.

MEDAN, sln70-news.com – Kondisi pendapatan Pemko Medan saat ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Selama ini PBB dan Pajak Restoran merupakan primadona pendapatan Kota Medan.

“Sekarang mengalami penurunan akibat yang ditimbulkan dari merebaknya wabah Virus Corona,” kata Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan Tengku Sofyan dalam Rapat Pengarahan Atas Pelayanan Masyarakat dan Laporan Kondisi Keuangan Pemko Medan di Ruang Rapat III Kantor Wali Kota Medan Jl Kapten Maulana Lubis Medan, Kamis (18/6/2020) pagi.

Saat ini, lanjutnya, pendapatan perbulan Pemko Medan kurang dari 10% dari biasanya. Hal ini mengakibatkan terjadi defisit sebesar 24 miliyar / bulan. Penurunan juga tidak dari sektor pajak.

“Dana bagi hasil yang diterima dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga mengalami penurunan,” ungkapnya lagi.

Padahal dana tersebut dialokasikan untuk memenuhi belanja pegawai. Begitu juga dana bagi hasil Pemprovsu  juga tidak dapat menutupi kekurangan yang kita butuhkan.

“Pemprovsu juga mengalami kesulitan dari hasil pendapatan mereka. Pajak kendaraan yang menjadi primadona pendapatan juga mengalami penurunan,” papar Sofyan.

Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan, Irwan Ritonga menyebutkan, saat ini rus kas atau cash flow Pemko Medan sedang dalam kondisi tidak baik, di mana pengeluaran lebih besar dari pemasukan.

“Berdasarkan laporan BPKAD pengeluaran bulan Juni lebih besar ketimbang pemasukan, defisit sekitar Rp20 miliar, kekurangan itu terpaksa ditutupi dari uang yang ada di kas daerah,” ujar Irwan. (adl)

The post Pendapatan Menurun, Pemko Medan Defisit Rp24 Miliar Per Bulan appeared first on SLN70-News.