Seperti dilansir kompas.com, Jumat (01/04/2022), penetapan 1 Ramadhan 1443 Hijriah merupakan hasil sidang isbat yang dilakukan Kementerian Agama bersama sejumlah organisasi masyarakat Islam pada Jumat (1/4/2022) sore.

Rapat sidang isbat dipimpin oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

“Secara mufakat 1 Ramadhan jatuh pada Ahad, 3 April 2022. In hasiil sidang isbat yang disepakati bersama,” ujar Yaqut.

Kemenag menjelaskan, sidang isbat mempertimbangkan informasi awal berdasarkan hasil perhitungan secara astronomis (hisab) dan hasil konfirmasi lapangan melalui mekanisme pemantauan (rukyatul) hilal.

Berdasarkan pantauan hilal di 101 titik, Yaqut menjelaskan tidak ada satu pun yang melihat hilal. Dengan demikian, 1 Ramadhan ditetapkan jatuh pada Minggu, 3 April 2022.

Sidang isbat ini melibatkan peserta dari berbagai lembaga, seperti Tim Unifikasi Kalender Hijriah Kementerian Agama, duta besar negara sahabat, dan perwakilan ormas Islam.

Selain itu, sidang ini juga melibatkan perwakilan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), dan sebagainya. Sidang ini bakal mengundang juga pimpinan MUI dan Komisi VIII DPR RI.

Sidang isbat untuk menentukan awal puasa Ramadhan 2022 ini dilakukan dalam tiga tahap.

Tahap sidang isbat yang pertama, yakni pemaparan posisi hilal awal Ramadhan 1443 Hijriah berdasarkan hasil hisab (perhitungan astronomi).

Kemudian, tahap sidang isbat yang kedua adalah rukyatul hilal (konfirmasi posisi hilal) yang dilakukan Tim Kemenag pada 78 lokasi di seluruh Indonesia.

Tahap ini dilakukan secara tertutup dan dilaksanakan setelah shalat maghrib.

Tahap sidang isbat terakhir adalah pemaparan hasil sidang isbat yang diselenggarakan secara terbuka.

The post Pemerintah Tetapkan 1 Ramadhan 1443 H Jatuh pada Minggu, 3 April 2022 appeared first on SLN70-News.

Melansir Kompas.com, dalam menentukan awal Ramadhan dan Idul Fitri, Kemenag akan menggunakan dua cara, yaitu hisab dan rukyatul hilal.

Penentuan awal puasa Ramadhan dan Idul Fitri ini akan dihitung secara matematis dan astronomis ditambah dengan pengamatan langsung terhadap penampakan bulan.

Hasilnya akan diumumkan saat melaksanakan sidang isbat. Sementara Muhammadiyah sudah membuat perkiraan Ramadhan dan Idul Fitri 1443 Hijriah.

Versi Muhammadiyah

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah sudah menetapkan bahwa 1 Ramadhan 1443 Hijriah akan jatuh pada 2 April 2022 dalam Maklumat Nomor 01/MLM/I.0/E/2022 tentang Penetapan Hasil Hisab Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah 1443 H.

“1 Ramadhan 1443 H jatuh pada Sabtu Pon, 2 April 2022 M,” tulis maklumat tersebut.

Disebutkan bahwa Ramadhan 2022 berumur 30 hari dan 1 Syawal 1443 H atau Hari Raya Idul Fitri akan jatuh pada 2 Mei 2022.

Versi BRIN

Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memprediksi 1 Ramadhan 1443 Hijriah jatuh pada 3 April 2022.

Prediksi ini berbeda dari Muhammadiyah yang mengumumkan awal Ramadhan kemungkinan jatuh pada 2 April 2022.

Melansir Kompas.com, Profesor riset bidang Astronomi dan Astrofisika, Pusat Riset Antariksa BRIN, Thomas Djamaluddin menyampaikan, ketinggian hilal pada 1 April 2022 hanya sedikit di atas 2 derajat.

“Hilal tidak mungkin terlihat di wilayah Indonesia pada 1 April mendatang,” kata Thomas, dikutip dari situs resmi Lapan.

“Artinya, jika hilal tidak terlihat pada 1 April, maka jumlah hari pada bulan Sya’ban tahun ini akan digenapkan menjadi 30 hari.”

Menurut Thomas, penentuan awal Ramadhan, sejak 2022, telah menggunakan kriteria baru, yaitu MABIMS sebagaimana yang juga digunakan Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam.

Kriteria MABIMS itu adalah ketinggian bulan minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat.

Namun, Thomas menganjurkan agar warga menunggu keputusan resmi pemerintah melalui sidang isbat yang akan digelar pada 1 April 2022.

Versi Pemerintah dan Kemenag

Sementara itu, Kemenag akan melaksanakan sidang isbat 1 Ramadhan 1443 H pada Jumat, 1 April 2022 petang, yang berlokasi di Auditorium HM Rasjidi Kemenag.

Kegiatan diawali dengan Seminar Pemaparan Posisi Hilal oleh Tim Unifikasi Kalender Hijriyah Kemenag.

Sidang isbat ini akan digelar secara hybrid, yakni daring dan juga luring.

Hasil sidang isbat akan disiarkan langsung oleh TVRI sebagai TV Pool dan juga RRI. Begitu pun media sosial Kemenag.

Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Adib menjelaskan, sidang Isbat akan mempertimbangkan informasi awal berdasarkan hasil perhitungan secara astronomis (hisab) dan hasil konfirmasi lapangan melalui mekanisme pemantauan (rukyatul) hilal.

Menurut keterangannya, semua sistem sepakat bila ijtimak menjelang Ramadhan ini akan jatuh pada Jumat, 1 April 2022 atau bertepatan dengan 29 Syakban 1443 H sekitar pukul 13.24 WIB.

“Pada hari rukyat, 29 Syakban 1443 H, ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia sudah di atas ufuk, berkisar antara 1 derajat 6,78 menit sampai dengan 2 derajat 10,02 menit,” kata Adib. (Adl)

The post Puasa Ramadhan 2022 Tanggal Berapa Ya? Ini Perkiraan Tanggalnya Versi Muhammadiyah, BRIN dan Pemerintah appeared first on SLN70-News.

JAKARTA, sln70-news.com – Pemerintah mengumumkan vaksin Covid-19 yang disiapkan nantinya akan disuntikkan ke sejumlah golongan prioritas, yang dibagi dalam empat golongan. .

Hal ini disampaikan Airlangga dalam dialog di Media Center Satuan Tugas Penanganan Covid-19 (Satgas) di Graha BNPB Jakarta, Senin (12/10/2020).

Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan jatah vaksin untuk masing-masing golongan prioritas tersebut. Seperti misalnya garda terdepan (sebagai golongan prioritas pertama) yang terdiri dari tenaga medis, paramedik, TNI, dan Polri, akan disediakan sebanyak 3,5 juta vaksin.

Golongan prioritas kedua adalah tokoh masyarakat, tokoh agama, dan perangkat daerah. Golongan ini telah disiapkan jatah 5 juta vaksin. Prioritas ketiga tenaga pendidik yang bekerja di TK, Paud, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi baik negeri, dan swasta, sebanyak 4,3 juta vaksin.

Golongan prioritas keempat aparat pemerintah pusat dan daerah sebanyak 2,3 juta.Adapun golongan prioritas kelima, 96 juta vaksin akan diprioritaskan kepada penerima Peserta Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Sedangkan, untuk masyarakat usia 19-59 tahun (golongan prioritas keenam) sebanyak 160 juta.

Secara teknis pemberiannya, lanjut Airlangga, penerima vaksin dapat menempuh dua cara yakni secara gratis dan vaksin mandiri. Nantinya, sebanyak 11.000 Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) akan dilibatkan dalam melakukan suntikan vaksin Covid-19.

“Satu Puskesmas ditargetkan dapat melakukan minimal 100 kali suntikan. Diharapkan dalam satu hari penyuntikan vaksin Covid-19 bisa mencapai 1 juta dosis atau lebih. Artinya butuh 320 juta dosis vaksin karena satu orang butuh dua dosis,” kata Airlangga.

Dia juga menegaskan, nantinya akan ada 20 persen vaksin yang akan terbuang atau tidak terpakai.

“Kita tahu kalau suntikan itu kan kalau disedot, terutama ramai-ramai tidak sepenuhnya terpakai, ada faktor yang kira-kira terbuang itu 20 persen, jadi kita harus mengadakan (vaksin) lebih dari itu,” tutup dia.

sumber: poskota.co.id

The post Pemerintah Umumkan Enam Golongan Prioritas yang Bakal Disuntik Vaksin Covid-19 appeared first on SLN70-News.

JAKARTA, sln70-news.com – Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan menyatakan bahwa pokok pembahasan Omnibus Law Perpajakan dilebur dengan Rancangan Undang-undang Cipta Lapangan Kerja (Ciptaker).

Kepala BKF Febrio Kacaribu menyebut penggabungan itu tak menjadi masalah karena memiliki tujuan yang sama, yaitu memudahkan masuknya investasi dan memperbaiki iklim investasi di Indonesia.

“Omnibus Law Perpajakan masuk ke Ciptaker, jadi satu klaster. Jadi sudah masuk ke semua,” katanya lewat video conference ‘Doorstop Virtual dengan Kepala BKF’, dikutip pada Sabtu (3/10).

Febrio menuturkan bahwa reformasi di bidang perpajakan tak harus tertuang dalam satu klaster tersendiri. Sebab, sebagian kebijakan perpajakan sudah ‘dicicil’ oleh pemerintah lewat Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang telah disahkan menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Stabilitas Sistem Keuangan.

Salah satunya yaitu penyesuaian tarif pajak penghasilan (PPh) badan dari semula 25 persen menjadi 22 persen untuk tahun pajak 2020-2021. Keringanan pajak akan terus dipangkas menjadi 20 persen pada tahun pajak 2022.

“Message (pesan) dari Omnibus Law Ciptaker dan kluster Perpajakan untuk menarik investasi, highlight-nya PPh badan turun dari 25 persen ke 22 persen seperti Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang menjadi UU Nomor 2/2020 sudah dicicil langsung, jadi tarif sudah turun 22 persen,” ujarnya.

Sebagai informasi, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI kembali menggelar pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja pada akhir pekan ini, Sabtu (3/10). Rencananya, RUU akan disahkan sebelum memasuki masa reses atau sebelum tanggal 8 Oktober.

Pengesahan RUU Ciptaker tetap dikebut pemerintah dan DPR meski sejatinya ditolak oleh kalangan buruh, mereka mengancam akan melakukan mogok kerja nasional untuk menuntut pembatalan RUU terkait.

“Mogok nasional secara serentak di seluruh kawasan industri kabupaten/kota, provinsi dan nasional dengan tuntutan batalkan dan cabut Omnibus Law RUU Cipta Kerja,” ujar Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang Dan Kulit (FSP TSK) SPSI yang juga Presidium Aliansi Gekanas (Gerakan Kesejahteraan Nasional) Roy Jinto pada Senin (28/9).

sumber: cnnindonesia.com

The post Pemerintah Lebur Omnibus Law Perpajakan Dalam RUU Ciptaker appeared first on SLN70-News.

JAKARTA, sln70-news.com – Salah satu protokol kesehatan yang wajib diterapkan saat pandemi Virus Corona COVID-19 adalah menggunakan masker. Ada banyak jenis masker yang bisa digunakan masyarakat, mulai masker beda hingga masker kain.

Beberapa waktu lalu, pemerintah menghimbau masyarakat untuk tidak memakai masker scuba dan buff. Pasalnya, kedua dari masker tersebut dinilai kurang efektif untuk menangkal virus Corona COVID-19.

Deputi Bidang Pengembangan Standar Badan Standardisasi Nasional (BSN) Nasrudin Irawan mengatakan, saat ini masker kain yang beredar di pasaran ada yang terdiri dari satu lapis, dua lapis, dan tiga lapis. Contoh masker kain satu lapis yang banyak beredar adalah masker scuba atau buff. Namun, sesuai SNI (Standar Nasional Indonesia), masker kain yang berlaku terdiri dari minimal dua lapis kain.

Oleh karena itu BSN pun menetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) 8914:2020 Tekstil – Masker dari kain, diantaranya masker harus memiliki syarat minimal dua lapis kain.

“SNI 8914:2020 menetapkan persyaratan mutu masker yang terbuat dari kain tenun dan/atau kain rajut dari berbagai jenis serat, minimal terdiri dari dua lapis kain dan dapat dicuci beberapa kali (washable),” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa 22 September 2020, seperti dilihat dari situs resmi SBN.go.id. Rabu (23/9/2020).

Selain itu, Nasrudin menambahkan, dalam ruang lingkup SNI itu terdapat pengecualian, yaitu standar tidak berlaku untuk masker dari kain non woven (nirtenun) dan masker untuk bayi. Dan, standar tersebut juga tidak dimaksudkan untuk mengatasi semua masalah yang terkait dengan keselamatan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan dalam penggunaannya.

Selain itu pemilihan bahan untuk masker kain juga perlu diperhatikan, karena filtrasi dan kemampuan bernafas bervariasi tergantung pada jenis bahan. Efisiensi filtrasi tergantung pada kerapatan kain, jenis serat dan anyaman. Filtrasi pada masker dari kain berdasarkan penelitian adalah antara 0,7 persen sampai dengan 60 persen. Semakin banyak lapisan maka akan semakin tinggi efisiensi filtrasi.

Dalam SNI 8914:2020, masker kain dibagi ke dalam tiga tipe, yaitu tipe A masker kain untuk penggunaan umum, tipe B untuk penggunaan filtrasi bakteri, dan tipe C untuk filtrasi partikel.

Nasrudin menambahkan, masker dari kain dikemas per satuan dengan cara dilipat atau dibungkus dengan plastik.

Terkait penandaan pada kemasan masker dari kain sekurang-kurangnya harus mencantumkan merek pada kemasan, negara pembuat, jenis serat setiap lapisan, anti bakteri, tahan air, pencantuman label “cuci sebelum dipakai”, petunjuk pencucian, serta tipe masker dari kain.

“Meski bisa dicuci dan dipakai kembali, masker kain sebaiknya tidak dipakai lebih dari empat jam, karena masker kain tidak seefektif masker medis dalam menyaring partikel, virus dan bakteri,” pungkas Nasrudin.

sumber: health.detik.com

The post Pemerintah Terbitkan Standar SNI untuk Masker Kain, Ini Kriterianya appeared first on SLN70-News.

JAKARTA, sln70-news.com – Para pegawai dengan gaji di bawah Rp 5 juta per bulan akan mendapat bantuan dari pemerintah. Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Adapun bantuan gaji tersebut diberikan demi mendorong konsumsi rumah tangga. “Pemerintah sedang mengkaji untuk memberikan bantuan gaji kepada 13 juta pekerja yang memiliki upah di bawah Rp 5 juta,” terang Sri Mulyani dalam konferensi pers KSSK pada Rabu (5/8).

Lebih lanjut, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 31,2 triliun. Meski demikian, Sri Mulyani masih belum menjelaskan berapa tambahan gaji yang akan diberikan oleh pemerintah dan kapan pemberian bantuan tersebut akan dimulai.

“Ini diperkirakan akan memakan anggaran Rp 31,2 triliun,” kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut. Selain itu, pemerintah juga disebut akan memberikan tambahan bansos hingga Rp 30 triliun untuk 12 juta pelaku UMKM dan ultra mikro.

Kemudian, ada pula tambahan bantuan pembelian beras untuk 10 juta orang dengan anggaran sebesar Rp 4,6 triliun. “Bansos tunai juga ditambahkan Rp 500 ribu dengan anggaran Rp 5 triliun,” jelas Sri Mulyani.

Adapun total anggaran belanja tersebut mencapai Rp 203 triliun. Pemerintah pun berharap agar konsumsi masyarakat dapat segera pulih sehingga daya beli bisa terjaga di tengah pandemi corona ini. “Pemerintah juga dorong belanja kementerian dan lembaga secara sektoral agar bisa dorong belanja pemerintah untuk dukung pemulihan ekonom,” tutur Sri Mulyani.

Di sisi lain, penyerapan anggaran program pemulihan ekonomi nasional yang masih minim berulang kali menjadi sorotan Presiden Joko Widodo. Di sektor kesehatan, anggaran baru terserap Rp 7,25 triliun dari total Rp Rp 87,5 triliun.

Kemudian program perlindungan sosial baru terealisasi Rp 85,3 triliun dari anggaran Rp 239,1 triliun. Untuk sektoral dan pemda baru terserap Rp 7,4 triliun dari anggaran Rp 106,05 triliun. “Untuk korporasi sebesar Rp 53,57 triliun sampai hari ini belum terealisasi, tapi minggu depan ada beberapa realisasi yang terjadi,” pungkas Sri Mulyani.

sumber: wowkeren.com

The post Pegawai Bergaji Di Bawah Rp5 Juta Bakal Dapat Bantuan Pemerintah appeared first on SLN70-News.

JAKARTA, sln70-news.com – Pemerintah menetapkan hari raya Idul Adha 1441 H, atau Lebaran Haji jatuh pada Jum’at, 31 Juli 2020. Keputusan itu diambil melalui Sidang Isbat yang digelar Kementerian Agama, Jakarta, Selasa sore (21/7/2020).

Sidang Isbat itu dipimpin Menteri Agama Fachrul Razi, dan dihadiri Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto dan Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia KH Muhyidin Junaidi.

Sidang Isbat digelar dengan menerapkan protokol kesehatan, karena itu ada pesertanya yang mengikuti melalui video konferensi yakni, perwakilan pimpinan ormas Islam, para ahli ilmu falak atau astronomi dari UIN/IAIN, Ketua LAPAN (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional), perwakilan BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika), dan lainnya.

Fachrul Razi dalam penjelasannya mengatakan keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan hasil hisab posisi hilal dan laporan rukyatul hilal. Lebih dua belas pemantau mengatakan melihat hilal dan telah disumpah.

Rukyatul Hilal ini mengkonfirmasi hasil hisab bahwa hilal di seluruh Indonesia berada di atas ufuk, antara 6 derajat 51 menit sampai dengan 8 derajat 42 menit.

“Berdasarkan itu, sidang secara mufakat menetapkan 1 Zulhijjah 1441H jatuh pada Rabu, 22 Juli 2020. Dan Idul Adha yang bertepatan dengan 10 Zulhijjah 1441H jatuh pada Jum’at, 31 Juli 2020,” ujar Fachrul , Selasa (21/07).

Fachrul menuturkan dalam melaksanakan Sidang Isbat Kementerian Agama selalu menggunakan dua metode, yaitu hisab dan rukyat. Menurutnya, hisab dan rukyat, bukannlah dua hal yang untuk diberhadapkan atau saling dibenturkan. “Keduanya adalah metode yang saling melengkapi satu dengan yang lain,” kata Fachrul.

Ia menambahkan hasil Sidang Isbat sbat yang baru saja kita laksanakan dan kita sepakati bersama, dan tentu kita berharap mudah-mudahan dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam di Indonesia akan berhari raya Idul Adha tahun ini secara bersama-sama.

Sebelumnya, Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Agus Salim melaporkan dari 84 titik pengamatan rukyat tersebut, terdapat sejumlah petugas dari lima daerah yang telah melihat hilal dan disumpah atas kesaksiannya.

Sampai dengan pelaporan ini dibacakan, masih ada sejumlah laporan melihat hilal yang masuk dari berbagai daerah.

Adapun nama petugas yang dilaporkan Agus Salim dalam sidang tersebut telah memberikan kesaksian melihat hilal adalah sebagai berikut: Pertama, Rudin ST (47) dan Nanda Dewi Pamungkas Siwi (23), ASN BMKG Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Keduanya melihat hilal dan disumpah Ketua Pengadilan Agama Kupang Rasyid Muzhar.

sumber: poskota.co.id

The post Pemerintah Tetapkan Idul Adha 1441 Jatuh pada 31 Juli 2020 appeared first on SLN70-News.

MEDAN, sln70-news.com – Pengajuan permohonan pemotongan dan peremajaan pohon oleh PT Mugen Development, selaku pihak pengelola restoran Mutia Garden di Jalan Cut Mutia, kepada Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Medan merupakan bukti pelanggaran dan bisa dipidanakan.

“Ini sudah pelanggaran atas kecorobohan pemerintah, yang lebih tunduk dengan permintaan pengusaha,” kata Direktur Wahana Lingkungan Hidup Sumatera Utara (WALHI Sumut), Dana Tarigan kepada M24, Rabu (15/7).

Penebangan 19 batang pohon yang terdiri dari 11 batang jenis Mahoni dan 4 batang Angsana serta 4 batang jenis Palm, sangat bertentangan dengan visi Kota Medan menjadikan Kota Medan sebagai “Kota Hijau”.

“Kebijakan tak memikirkan lingkungan. Bisa dipidanakan, kemana dan diapakan selanjutnya kayu-kayu hasil penebangan tersebut, apakah dijual?” ujarnya lagi.

Menurutnya, DKP punya aturan baku mengenai kapan pohon-pohon tersebut harus ditebang. Sebab pohon penghijauan dipinggir jalan berfungsi untuk menetralisir karbondioksida (Co2).

“Selama ini tidak pernah dapat alasan, dilakukannya pemotongan pohon penghijauan, seharusnya diberitahukan ke publik alasanya,” cetusnya.

Apalagi diketahui saat ini, Kota Medan masih kekurangan ruang terbuka hijau (RTH). Belum lagi dengan dampak dari polusi, dan bagaimana cara mengatasinya.

“Jangan dianggap penebangan pohon sebagai properti. Jika tujuannya untuk mengantisipasi musim hujan agar tidak terjadi musibah, semestinya yang ditebang adalah ranting-ranting yang sudah rapuh. Bukan keseluruhan pohon,” ungkapnya.

Menindaklanjuti permasalahan ini, WALHI Sumut berjanji akan segera menyurati Pemko Medan dan DKP Kota Medan untuk mempertanyakan alasan pemotongan pohon penghijauan di Jalan Cut Mutia, Kec Medan Polonia.

Salah seorang pedagang di sekitar tempat penebangan, Ahmadi, menyebutkan, bahwa penebangan dilakukan sekelompok orang berseragam Dinas Pertamanan. Dimana pohon yang ditebang langsung dipotong-potong dan diangkut ke dalam truk.

“Sudah sejak beberapa minggu lalu dipotong. Aneh saja, kok dipotong padahal masih muda. Kita warga ini mana tahu mau dikemanakan pohon-pohon itu,” katanya.

Menurutnya, jalan raya tersebut selama ini paling rimbun. Bahkan banyak pengendara yang berhenti di bawah pohon saat cuaca panas.

“Dulu dingin di sini, tetapi sekarang sudah panas. Aneh sih, kok main tebang,” tambahnya. (adl)

The post Penebangan 19 Pohon Penghijauan, WALHI: Pemerintah Lebih Tunduk dengan Permintaan Pengusaha appeared first on SLN70-News.

JAKARTA, sln70-news.com – Partai Gerindra mendorong pemerintah untuk memberikan subsidi kuota internet kepada pelajar, santri, dan mahasiswa. Subsidi itu untuk memperlancar proses belajar daring atau online karena virus Corona (COVID-19).

“Kami akan memperjuangkan subsidi kuota bagi pelajar, mahasiswa, dan santri,” tegas Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani Ahmad Muzani pada Senin (29/6/2020).

Sebab diketahui, sesuai dengan Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19, seluruh siswa harus belajar di rumah hingga awal tahun 2021 mendatang.

Menurut Muzani, proses belajar mengajar online memiliki beberapa hambatan. Hambatan itu mulai dari ketersediaan alat hingga akses jaringan bagi siswa maupun guru.

“Ini menjadi ancaman bagi kualitas pendidikan kalau ini tidak sukses. Apakah mungkin pemerintah memberi subsidi untuk penggunaan kuota internet. Sebab (pendidikan) ini menjadi penting bagian dari pembangunan sumber daya manusia,” ujar Ketua Fraksi Gerindra DPR RI itu.

Selain soal kuota internet, Ahmad Muzani ingin ada pengembangan ponsel nasional. Keberadaan ponsel nasional menjadi salah satu upaya untuk meratakan akses informasi di seluruh Indonesia.

“Ini masalah, pemerintah harus memikirkan HP (ponsel) produksi Indonesia. Ini momentum gimana BUMN bergerak di bidang telekomunikasi untuk konvergensi HP buatan indonesia.”Alangkah bagusnya ini menjadi dorongan pemerintah melakukan riset. Saya kira gangguan sistem pembelajaran jarak jauh ini agak kopleks mulai dari infrastruktur dan faktor pendukung lain,” ucap Muzani.

Selain itu, Ahmad Muzani juga meminta agar diselenggarakan rapid test di pondok pesantren. Sistem pondok yang mengharuskan santri tingal menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam penanganan Corona.

“Dipikirkan bagaimana rapid tes kesehatan para santri disubsidi pemerintah. Rapid tes gratis. Apalagi pemerintah mempunyai kepentingan tes secara acak dan biaya itu dikeluarkan pemerintah,” jelas Ahmad Muzani.

“Supaya kualitas SDM terjaga seperti yang diharapkan pemerintah, sektor pendidikan dibuka terakhir karena paling rentan,” tutupnya.

sumber: detik.com

The post Gerindra Dorong Pemerintah Subsidi Kuota Internet untuk Pelajar hingga Santri appeared first on SLN70-News.