“Kita berharap Pemko Medan segera menjalankan Perda dan tentu menerbitkan Peraturan Walikota (Perwal) sebagai turunan Perda,” ungkap Mulia, Minggu (5/11/2023).

Dengan adanya Perda, pedagang akan diberi izin tempat berjualan dan ditata oleh Pemko Medan. Selanjutnya, pedagang akan mendapat pembinaan atau pelatihan meningkatkan kualitas dagangannya serta mengembangkan usahanya.

Bukan itu saja kata Mulia, pedagang juga akan difasilitasi oleh Pemko Medan sebagai modal usaha atau peralatan bagi pedagang. “Maka bagi PK5 supaya memastikan Dianya terdaftar dan memiliki izin. Saat nya proaktif lapor Kepling atau Lurah,” tambah Mulia.

Pada kesempatan itu, Mulia Syahputra berharap Lurah dan Kepling supaya mendata seluruh PK5 yang ada di daerahnya. “Hal ini sangat penting sebelum dilakukan penerapan atau penataan pedagang,” ucapnya.(adl)

The post Mulia Syahputra Dorong Pemko Percepat Penerapan Perda PK5 appeared first on SLN70-News.

Data PKL itu sangat penting guna memudahkan pembinaan dan peningkatan kesejahteraan PKL. “Seiring telah disahkannya Perda No 5/2022 tentang PKL, kita harapkan Perda tersebut diterapkan maksimal,” ujar Mulia Syahputra saat ditanya wartawan, Senin (08/05/2023) kemarin.

Dikatakan, Perda sangat penting mengatur keberadaan PKL agar tertib dan terbangun. Sehingga PKL di setiap lingkungan dapat diberdayakan dan diedukasi mendapat pembinaan Keberadaan PKL tidak semrawut namun tetap menjaga nilai estetika kota.

Ditambahkan Mulia, kepada seluruh Lurah dan Kepling wajib mengetahui isi Perda PKL. Keberadaan Perda PKL juga supaya disosialisasikan kepada seluruh pedagang. Hal itu guna memudahkan penerapan Perda secara maksimal.

Diketahui, Perda Kota Medan Nomor 5 Tahun 2022 tentang penetapan zonasi aktivitas pedagang kaki lima di Kota Medan terdiri XV BAB dan 32 Pasal. Ditetapkan di Medan 20 Desember 2022 oleh Walikota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution.

Diundangkan oleh Sekretaris Daerah Kota Medan, Wiriya Alrahman. Adapun asas, maksud dan tujuan Perda seperti BAB II dalam Pasal 2 yakni penetapan zonasi aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan langkah Pemko Medan melakukan penataan dan pemberdayaan PKL berdasarkan asas kesamaan, pengayoman, kemanusiaan, keadilan, kesejahteraan, ketertiban dan kepastian hukum atau keseimbangan, keserasian, keselarasan dan berwawasan lingkungan.

Sedangkan maksud Perda sesuai Pasal 3 yakni untuk mengatur, menata dan memberdayakan PKL sesuai dengan zonasi yang telah ditetapkan. Begitu juga dengan tujuan Perda diatur di Pasal 4 yakni untuk meningkatkan kesejahteraan PKL, menjaga ketertiban umum dan kebersihan lingkungan.

Adapun Karakteristik PKL seperti yang disebutkan di BAB III Pasal 5 yaitu perlengkapan dagang mudah dibongkar dan dipindah. Mempergunakan bagian jalan trotoar dan bukan tempat berdagang secara tepat. PKL menggunakan sarana berdagang berupa tenda makanan, gerobak, lesehan/gelaran, food truck /pick up dan sarana lainnya. (adl)

The post DPRD Medan Minta Kepling Wajib Miliki Data PKL di Wilayahnya appeared first on SLN70-News.