Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Melati Kantor Bupati Asahan ini bekerjasama dengan Bank Sumut Kantor Pusat Medan dan Bank Indonesia Pematang Siantar dan dihadiri langsung oleh Bupati Asahan, Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, Asisten Administrasi Umum, Pimpinan Divisi Dana dan Jasa PT Bank Sumut Kantor Pusat Medan dan Manajer Unit Implementasi Kebijakan Sistem Pembanyaran KPW Bank Indonesia Pematang Siantar.

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan Drs. Sorimuda Siregar melaporkan dasar kegiatan ini adalah Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah, Permendagri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dan Keputusan Bupati Asahan Nomor 57-BAPENDA-TAHUN 2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Asahan.

Sorimuda juga melaporkan tujuan dari kegiatan ini untuk mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dan Implementasi metode pembayaran QRIS statis dan dinamis pada transaksi pajak daerah dan retribusi daerah secara bertahap di Pemerintah Kabupaten Asahan.

Sementara Pimpinan Divisi Dana dan Jasa PT Bank Sumut Kantor Pusat Medan M. Ricky Budiman mengatakan Bank Sumut telah melengkapi pembayaran belanja daerah dengan QRIS yang hari ini kita launching, yang bertujuan sebagai alternatif pembanyaran mengunakan transaksi non tunai dalam rangka salah satu Impelmentasi ETPD yang bertujuan untuk meningkatkan tranfaransi dan akuntabilitas penerimaan pajak dan retribuasi daerah sehingga diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan pajak dan pendapatan asli daerah.

“Dengan QRIS ini masyarakat dapat lebih mudah melakukan pembayaran pajak dengan layanan yang dimiliki Bank Sumut dan dapat menggunakan metode pembayaran lainnya tanpa perlu membawa uang tunai dan prosesnya lebih cepat dan mudah”, ucap Ricky sekaligus menutup pembicaraannya.

Dikesempatan ini Bupati Asahan H. Surya, BSc pada pidatonya mengatakan, bagi Pemerintah Kabupaten Asahan, digitalisasi daerah memiliki tantangan tersendiri, maka pelaksanaan grand launching dan sosialisasi implementasi metode pembayaran QRIS untuk pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Asahan harus segera dilaksanakan, guna mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), khususnya transaksi pengelolaan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah di wilayah Kabupaten Asahan.
 
“Pemerintah Kabupaten Asahan sangat mendukung penuh pelaksanaan grand launching dan sosialisasi pembayaran QRIS ini, saya berharap kepada seluruh Pimpinan OPD yang termuat didalam surat keputusan Tp2DD Kabupaten Asahan memiliki komitmin yang solid dan terarah serta terukur dalam mendorong pelaksanaan elektronifikasi transaksi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan”, harap Bupati.
 
Menutup pidatonya Bupati mengatakan untuk mendorong pelaksanaan dan perluasan elektronifikasi transaksi pajak daerah dan retribusi daerah dengan memanfaatkan berbagai kanal pelaporan dan pembayaran yang telah difasilitasi oleh PT. Bank Sumut dalam transaksi pembayaran seperti ATM, Mesin EDC, SMS Banking, Mobile Banking dan QRIS. Khususnya pada metode pembayaran QRIS telah mencakup semua komponen pajak daerah dan komponen retribusi daerah juga, yang bertujuan untuk meningkatkan PAD diseluruh transaksi penerimaan, yang tentunya dalam mendukung yang tentunya dalam mendukung salah satu misi Pemerintah Kabupaten Asahan yaitu misi yang ke-5 “meningkatkan akurasi proses perencanaan, penganggaran dan pengelolaan APBD yang transparan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat”.

Menutup kegiatan ini Para peserta yang terdiri dari OPD, Ka. UPTD dan KTU Penangihan Pajak Daerah Bappenda Kabupaten Asahan dan tamu undangan lainnya diberikan materi tetang sosialisasi QRIS oleh Alchobi Asisten Manajer Unit Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran KPW Bank Indonesia Pematang Siantar dan Rini Maulisa Pemimpin Bidang Dana Ritel Divisi Dana dan Jasa PT Bank Sumut Medan dengan materi materi Agen Sumut Link dilanjutkan dengan pembagian saldo e-wallet t-money kepada peserta sosialisasi QRIS.(WK)

The post Pemkab Asahan Launcing dan Sosialisasi Implementasi Metode Pembayaran QRIS appeared first on SLN70-News.

Hal ini disampaikan Wali Kota Medan Bobby Nasution ketika melakukan Soft launching Loket pelayanan pembayaran Pajak daerah di kantor UPT VI BPPRD Kota Medan, Jalan Sembada, Selasa (6/7). Hadir dalam acara tersebut Ketua DPRD Medan Hasyim SE, Kapolrestabes Medan Kombes Pol Riko Sunarko, Dandim 0201/BS Kol Inf Agus Setiandar, Direktur Operasional Bank Sumut, Rahmat Fadhila Pohan, Perwakilan OJK, perwakilan Kajari dan segenap Pimpinan OPD diantaranya Kepala BPPRD Suherman, Kasat Pol PP M Sofyan dan Kadis Pariwisata Agus Suryono serta Camat yang ada di wilayah UPT VI.

Dikatakan Wali Kota Medan Bobby Nasution, Pemko Medan telah mencanangkan lima program prioritas, untuk menjalankan program tersebut dibutuhkan anggaran yang besar. Artinya jika anggaran tidak cukup, maka program kerja yang sudah ditetapkan akan sulit untuk terealisasi.

“Selain maksimal, PAD kita juga harus optimal. Salah satu upaya yang dilakukan agar optimal adalah jajaran Pemko Medan harus dapat turun ke masyarakat sampai ke tingkat yang paling bawah dengan memberikan pelayanan yang terbaik. Seperti hari ini yang dilakukan UPT VI BPPRD Kota Medan yang hadir di tengah masyarakat untuk mengoptimalkan pendapatan daerah,” kata Wali Kota Medan.

Ditambahkan Bobby Nasution, kedepan diharapkan UPT BPPRD lainnya juga akan memberikan pelayanan ke tingkat yang paling bawah dengan menghadirkan loket pelayanan Pajak agar pendapatan lebih optimal. Artinya jika perangkat sampai tingkat UPT sudah lengkap, nantinya akan menjadikan PAD Kota Medan meningkat.

“Hadirnya Loket pelayanan di UPT ini diharapkan kedepannya tidak ada lagi Alasan target PAD yang telah ditetapkan tidak tercapai bahkan hanya segitunya saja,” Ujar Wali Kota Medan.

Dijelaskan Bobby Nasution, meskipun di tengah Pandemi Covid-19 ini banyak wajib pajak yang terkena imbas seperti Hotel. namun kita ketahui bersama ada juga wajib pajak yang masih beroperasi yakni Restoran dan Cafe. Untuk itu diminta kepada BPPRD harus dapat mengoptimalkan pendapatan pajak daerah.

“Jangan ada lagi wajib pajak yang membayarkan pajaknya tidak sesuai. Seperti dicontohkan jika ada restoran yang pajaknya hanya Rp 400,000, berarti pendapatannya hanya sekitar 4 juta rupiah, tentu jika di kroscek restoran tersebut harusnya sudah tutup. Untuk itu kedepannya kita harus Transparansi agar pengelolaan pendapatan kita lebih optimal. Saya minta BPPRD bekerja diluar pagar dengan mengecek langsung, jelas Bobby Nasution.

Selain itu Wali Kota juga meminta BPPRD setelah di soft launching Loket pelayanan UPT VI ini agar tidak hanya bekerja di dalam pagar, namun harus diluar pagar. Artinya sosialisasikan kepada masyarakat bahwa pembayaran pajak sudah bisa dilakukan di UPT. Selain itu Pihak Kecamatan juga harus dapat berkolaborasi dengan BPPRD untuk menginformasikan kepada masyarakat terkait kemudahan pelayanan saat ini.

Sebelumnya Kepala BPPRD Suherman menjelaskan  bahwa hadirnya loket pelayanan pembayaran pajak daerah di UPT BPPRD ini sebagai wujud dalam meningkatkan pelayanan guna mempermudah masyarakat untuk membayarkan pajak daerah. Di tahap awal kita lakukan di UPT VI dan akan menyusul di UPT lainnya.

Menurut Suherman, hadirnya Loket pelayanan ini untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan membayarkan pajak daerah. Sehingga dengan semakin dekat fasilitas pembayaran pajak daerah dengan masyarakat, diharapkan akan lebih mengoptimalkan dan meningkatkan  Realisasi penerimaan Pajak daerah, selain itu juga akan meningkatkan PAD kota Medan.

“Dalam loket pelayanan yang buka dari pukul 08:15 sampai 15:30 setiap hari kerja ini masyarakat dapat membayarkan Pajak hotel, pajak parkir, pajak restoran, pajak reklame, Pajak hiburan, pajak air tanah dan pajak PBB dan BPHTB. Selain itu pihaknya juga akan menjemput bola dan mensosialisasikan kepada masyarakat atas kemudahan yang kami berikan,” jelasnya.

Selanjutnya soft launching yang ditandai dengan pengguntingan pita ini Wali Kota Medan menyaksikan secara langsung para wajib pajak membayarkan pajak daerah di loket pelayanan pembayaran pajak daerah di UPT VI. Bobby Nasution juga menyempatkan diri untuk berbincang dengan para wajib pajak.

Di sela- sela acara Wali Kota Medan mendapatkan kejutan dari Jajaran BPPRD Kota Medan dengan merayakan hari ulang tahun Bobby Nasution yang jatuh pada hari Senin kemarin (5/7). Suasana kekeluargaan begitu terasa di acara perayaan hari ulang tahun yang sederhana tersebut. (Wiku)

The post Soft Launching Loket Pembayaran Pajak Daerah, BPPRD Diminta Optimalkan Pendapatan Daerah appeared first on SLN70-News.

MEDAN, sln70-news.com – Pada rapat koordinasi penyelamatan aset dan optimalisasi pendapatan daerah secara daring melalui telekonferensi oleh KPK RI bersama seluruh Pemda di Sumut, Senin (06/07/2020), Plt Wali Kota Medan, Akhyar Nasution, melaporkan sejumlah aset dan pendapatan daerah bermasalah di Pemko Medan.

Di antara dilaporkan Akhyar, bahwa Pemko Medan saat ini tercatat memiliki 12 aset tanah bangunan yang berperkara di pengadilan dan dikuasai oleh pihak ketiga. Namun Akhyar Nasution, memastikan jajarannya akan berkomunikasi secara intensif dengan pihak kejaksaan.

Kemudian terdapat jumlah piutang pajak daerah di atas Rp 100 juta, yang totalnya mencapai sebesar total Rp 83,4 miliar. Rinciannya yaitu untuk piutang pajak hotel atas 19 wajib pungut pajak (wapu) sebesar Rp 23,3 miliar termasuk denda.

Selanjutnya, pajak restoran atas 49 wapu sebesar Rp 13,9 miliar termasuk denda, pajak hiburan atas 3 wapu sebesar Rp 725 juta termasuk denda, pajak parkir atas 9 wapu sebesar Rp 3,9 miliar termasuk denda, dan yang terakhir, piutang pajak PBB atas 77 wapu sebesar Rp 41,7 miliar tanpa denda.

Ketua Satuan Tugas Koordinasi Pencegahan Wilayah I KPK, Maruli Tua, dalam rapat koordinasi itu mendorong Pemko Medan dan Pemda lainnya di Sumut untuk melakukan upaya-upaya dalam rangka penyelamatan aset dan optimalisasi pendapatan daerah.

Salah satunya dengan menjalin kerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kejaksaan Tinggi ataupun Kejaksaan Negeri.

Menurut Maruli, umumnya permasalahan terkait aset daerah yang banyak terjadi adalah belum disertifikatnya aset-aset daerah, sehingga potensi terjadinya perpindahan kepemilikan aset yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah dapat terjadi.

“Di sini ada BPN, sekali lagi target kita adalah minimal 100 bidang tanah pemda yang harus disertifikatkan pada tahun ini. Tujuannya jelas, kita ingin mengamankan aset secara hukum dan secara fisik,” ujar Maruli.

Permasalahan kedua terkait aset, Maruli menambahkan, adalah adanya tumpang tindih aset antara pemda dengan pemda atau instansi lain.

Selain itu, lanjut Maruli, persoalan lainnya adalah terkait penyalahgunaan pemanfaatan aset berupa fasilitas kendaraan dinas yang sebelumnya digunakan oleh pejabat. Setelah tidak lagi menjabat, aset tersebut tidak dikembalikan ke pemda.

“Jangan dilihat dari nilai asetnya, tapi lihat nilai simboliknya. Sebagai mantan pejabat sekaligus orang tua seharusnya memberi contoh teladan. Kembalikan fasilitas negara ketika sudah waktunya,” ujar Maruli.

sumber: medanbisnisdaily.com

The post Akyhar Laporkan 12 Aset Bermasalah dan Piutang Pajak Daerah Rp83,4 M ke KPK appeared first on SLN70-News.