“Lurah dan Kepling kiranya memfasilitasi buat surat permohonan perbaikan skala prioritas ke Dinas terkait di lingkungan Pemko Medan. Foto copy suratnya dapat dkasih ke Komisi IV agar dapat kami lakukan pengawasan dan tindaklanjut agar crpat terealisasi,” ujar Paul Mei Anton Simanjuntak SH, Sabtu (7/12/2024) siang.

Dikatakan Paul, dengan adanya surat usulan perbaikan berbagai pelayanan publik ditengah masyarakat akan mempermudah kinerjanya. Dianya selaku Ketua Komisi IV dapat selalu mengingatkan Dinas terkait akan cepat direalisasikan perbaikan. “Masyarakat yang buat surat permohonan, difasilitasi Kepling dan Lurah. Tentu surat permohoman itu diketahui oleh Lurah,” ungkap Paul.

Pada kesempatan itu, Paul mengajak masyarakat agar peduli soal kebersihan lingkungan. Paul menyarankan agar Kepling giat melakukan gotong royong lingkungan. “Ayo rutin gotong royong membersihkan lingkungan. Kalaupun tak ikut gotong royong minimal bersihkan depan rumah masing masing,” ajak Paul asal politisi PDI P ini yang menjabat 3 periode anggota DPRD Medan.

Dikatakan Paul, persoalan banjir banyak terjadi karena ketidakpedulian warga dengan kebersihan lingkungannya. “Mungkin ada saja proyek pengendalian banjir yang tidak terencana dengan baik. Tetapi masyarakat harus proaktif agar tidak terjadi banjir lebih fatal. Tentu peran masyarakat menjaga kebersihan,” sebut Paul. (Adl)

The post Paul MA Simanjuntak Minta Lurah dan Kepling Fasilitasi Keluhan Warga appeared first on SLN70-News.

Padahal, pengangkatan dan pemberhentian Kepling sudah diatur dalam Peraturan Walikota Medan (Perwal) Nomor 21 Tahun 2021, tentang Pedoman Pembentukan Lingkungan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepling.

“Kita berharap dengan adanya Perwal tersebut, tidak ada lagi kegaduhan di tengah masyarakat terkait pengangkatan dan pemberhentian Kepling,” jelas seorang warga Lingkungan I, Kel Polonia, Kec Medan Polonia yang meminta identitasnya dirahasiakan kepada sln70-news.com, Rabu (20/03/2024).

Selain itu, kerja seorang Kepling cukup berat, mulai dari mengurus orang mau melahirkan hingga mengurus orang meninggal. Namun, kalau masalah masyarakat menerima atau tidak, itu merupakan hak masyarakat.

“Terkait dengan pemberhentian Kepling, sudah dijelaskan di Perwal, bahwa masa periode Kepling itu tiga tahun. Sebelum masa jabatannya berakhir, Kepling itu tak bisa diberhentikan, kecuali melanggar hukum dan ketentuan lainnya,” ujarnya lagi.

Terkait eks narpidana khusus antara lain kasus narkotika, tidak memenuhi persyaratan menjadi Kepling. Kecuali setelah 5 tahun, dia menjalani hukumannya.

“Sebab ada aturan dan prosedur yang telah ditetapkan, terkait pengangkatan maupun pencopotan Kepling,” tambahnya.

Menurutnya, pengangkatan Yacob Yopi Panoto sebagai Kepling I, Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia telah sesuai dengan Perwal Nomor 21 Tahun 2021. Sebab, pengangkatan Kepling tidak sembarangan dan setiap calon Kepling, harus melalui ujian dan tahapan lainnya serta sesuai prosedur.

“Si Kepling sudah mengikuti prosedur itu dan dinyatakan lulus, tanpa ada kendala apapun dari Pemko Medan,” jelasnya lagi.

Namun, kalau masalah masyarakat menerima atau tidak, Yacob Yopi Panoto sebagai Kepling I, Kelurahan Polonia, dia menegaskan itu merupakan hak masyarakat. “Kan tidak semua masyarakat di Lingkungan I menolaknya, ada juga masyarakat yang menerimanya. Apa salahnya, Yopi diberi kesempatan untuk melayani masyarakat,” pintanya.

Pria separoh baya ini mengingatkan warga Lingkungan I, Kelurahan Polonia agar tidak mudah terprovokasi oleh segelintir orang yang mencari keuntungan pribadi, mengingat dampak signifikan dari pengembangan lahan untuk pembangunan ekonomi berwawasan lingkungan. Dimungkinkan terciptanya lapangan pekerjaan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

“Dengan demikian akan mengurangi pengangguran karena terciptanya lapangan pekerjaan, dan bisa memperbaiki tingkat pendapatan nasional,” ungkap pria yang mengaku sudah puluhan tahun tinggal di wilayah tersebut.

Menurutnya, penolakan terhadap jabatan Kepling di Lingk I, Kel Polonia, Kec Medan Polonia juga pernah dialami Kepling sebelumnya, yaitu Herman. Itu merupakan kepentingan mendesak dari pihak lain, dengan mengutamakan kepentingan pribadi diatas kepentingan masyarakat.

“Penolakan itu murni dari permintaan sponsor, yang ingin menguasai lahan di Lingkungan I, seperti pengelolahaan lahan parkir fiktif. Masih banyak lagi. Jadi jangan lah pakai warga untuk mencari keuntungan pribadi. Sebenarnya warga Lingk I tak suka ribut-ribut, tapi karena dikompori,” imbuhnya lagi.

Sekali lagi dia mengingatkan, pentingnya kesadaran masyarakat untuk meningkatkan kepedulian serta peran aktif masyarakat berdasarkan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong royongan.

“Warga Lingk I harus kompak dan bekerjasama dalam segala bidang, termasuk mencari solusi berbagai masalah yang dihadapi masyarakat melalui kegiatan musyawarah untuk mufakat. Jangan sampai nanti kedepannya, dimanfaati oleh pihak lain,” cetusnya. (Fajar)

The post Kerja Kepling Itu Berat Tapi Masih Diributkan appeared first on SLN70-News.

Kick off program Data dan Peta Lingkungan Bersama Kepling Jadi Mudah (Tangan Berkah) yang diinisiasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) ini, digelar dalam sebuah apel di Stadion Teladan, Jumat (17/11).

Bertindak sebagai pembina apel Wali Kota Medan, Bobby Nasution. “Saya sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada 2001 kepala lingkungan yang hadir pada apel ini sebagai penanda mulainya Pendataan Potensi Penduduk Medan.Pendataan ini sangat penting karena setiap kebijakan dan program harus berlandaskan data kuat dan valid,” ungkapnya Bobby Nasution dalam amanatnya.

Melalui pendataan ini, lanjutnya, bisa dilihat setiap jengkal wilayah Medan, setiap jiwa yang mendiami, potensi, dan kendalanya.

“Jika kita berhasil mendapatkan data yang valid, saya yakin data ini juga akan bermanfaat bagi generasi mendatang,” sebutnya.

Pendataan potensi penduduk Medan ini berbasis geospasial. Dengan teknologi geospasial data yang disajikan juga menunjukkan lokasi geografis, dimensi, karakteristik objek yang berada di permukaan bumi.

Kepala Bappeda Medan, Benny Iskandar didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Medan Arrahmaan Pane mengatakan, pendataan potensi penduduk berbasis geospasial ini pertama kali dilakukan Pemko Medan.

“Selama ini data yang ada dari BPS dan hasil pendataan Disdukcapil terhadap Kartu Keluarga dan KTP yang diterbitkan. Data riil di lapangan tentu diperlukan akan program dan kebijakan yang dilakukan tepat sasaran,” sebutnya.

Seluruh data ini, lanjutnya, akan masuk ke dalam sistem Dinas Kominfo Medan. Selanjutnya tim dari perangkat daerah terkait akan menganalisa data ini. “Jika ada kesalahan plot, kesalahan input, bisa di-clear-kan oleh kawan-kawan Dinas Kominfo Medan,” sebutnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kominfo Medan, Arrahmaan Pane melaporkan, pendataan ini bertujuan mengidentifikasi, menganalisis, memahami karakteristik, kebutuhan, dan potensi penduduk Kota Medan yang pada akhir menyediakan database penduduk Kota Medan yang lengkap dan akurat untuk perencanaan pembangunan Kota Medan yang berkelanjutan.

Selain itu, lanjutnya, pendataan ini memberikan pelayanan dan bantuan kepada masyarakat agar tepat sasaran. Dia menambahkan, dalam mendata kepling menggunakan aplikasi yang ditautkan dalam Aplikasi Mercy (Medan Smart City). “Seluruh Kepala Lingkungan telah dilatih oleh Staf Kecamatan melalui Workshop Training of Trainee,” lapornya. (Adl)

The post 2001 Kepling di Medan Data Potensi Penduduk Berbasis Geospasial appeared first on SLN70-News.