Nantinya, akan ada 17 koridor BRT yang melintas di Kota Medan. 15 koridor diantaranya akan beroperasi di dalam kota dan menjadi kewenangan Pemko Medan. Sementara, 2 koridor lainnya akan beroperasi hingga ke luar kota dan menjadi kewenangan Pemprov Sumut.

“Total dari 17 koridor yang akan dibangun, 15 koridor merupakan kewenangan Pemko Medan. Sementara, 2 koridor lagi merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi (Sumut),” ucap Kadis Perhubungan Kota Medan, Iswar Lubis S.SiT MT, Rabu (11/10/2023).

Diungkapkan Iswar, pembangunan jalur BRT di Kota Medan direncanakan akan dimulai pada bulan Februari atau Maret 2024 mendatang. Nantinya, akan ada 551 unit bus yang akan beroperasi di 17 koridor tersebut. Diharapkan, jumlah armada tersebut dapat melayani kebutuhan masyarakat atas layanan moda transportasi massal modern.

“Nantinya akan ada 551 unit bus. Dari 551 unit itu, kebutuhan armada dalam kota sebanyak 468 unit. Kemudian dari jumlah 551 bus tersebut, 50 persennya adalah bantuan bus listrik dari Kemenhub,” ujarnya.

Rencana pembangunan layanan BRT ini, sambung Iswar, merupakan bentuk keseriusan Wali Kota Medan, Bobby Nasution yang berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat dalam menciptakan moda transportasi perkotaan yang modern di Kota Medan.

“Sebab kemajuan layanan transportasi di sebuah perkotaan merupakan salah satu tolak ukur kemajuan kota tersebut,” katanya.

Dilanjutkan Iswar, dengan disediakannya layanan BRT oleh Kementerian Perhubungan di Kota Medan, masyarakat diharapkan dapat mengubah kebiasaannya dari menggunakan alat transportasi pribadi ke alat transportasi massal tersebut. Dengan begitu, masalah kemacetan yang terjadi di Kota Medan dapat teratasi.

“Kita harapkan BRT dapat menjawab kebutuhan masyarakat atas angkutan umum yang aman, nyaman, terjangkau, dan tentunya tepat waktu,” tuturnya.

Dijelaskan Iswar, adapun 15 koridor BRT yang akan menjadi kewenangan Pemko Medan, yakni;

1. Flamboyan – Jalan Hj Ani Idrus

2. Terminal Amplas – Plaza Medan Fair

3. Simpang Pemda – Plaza Medan Fair

4. Terminal Amplas – Terminal Pinang Baris

5. Terminal Amplas – Plaza Medan Fair

6. Terminal Pinang Baris – Stadion Teladan

7. Cemara – Stadion Teladan

8. Simpang Hj Ani Idrus – Terminal Penumpang Bandar Deli

9. Karya Wisata – Plaza Medan Fair

10. Simpang Hj Ani Idrus – RS Imelda.

11. Medan Labuhan – Simpang Hj Ani Idrus

12. Delitua – Stasiun Kereta Api Bandar Khalipah

13. Citraland Gamecity – RS Adam Malik

14. RS Adam Malik – Plaza Medan Fair

15. Terminal Pinang Baris – Terminal Amplas (ke Ringroad).

“Sementara itu, dua koridor lainnya yang menjadi kewenangan Pemprov Sumut yaitu Stasiun Lubuk Pakam – Terminal Amplas, dan Terminal Ikan Paus Binjai – Pusat Pasar Kota Medan,” pungkasnya. (Adl)

The post Kemenhub Realisasikan BRT di Medan, Berikut Daftar 17 Koridornya appeared first on SLN70-News.

JAKARTA, sln70-news.com – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sedang membahas soal regulasi untuk pesepeda di jalan raya. Akan ada beberapa hal yang diatur, khususnya aspek keselamatan.

“Tidak benar Kemenhub sedang menyiapkan regulasi terkait pajak sepeda. Yang benar adalah kami sedang menyiapkan regulasi untuk mendukung keselamatan para pesepeda. Hal ini juga untuk menyikapi maraknya penggunaan sepeda sebagai sarana transportasi oleh masyarakat,” ucap Juru Bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati, dalam keterangannya, Selasa (30/6/2020).

Regulasi soal pesepeda berasal dari banyaknya minat orang bersepeda di masa adaptasi kebiasaan baru. Maka, regulasi pun akan mengatur sisi keselamatan para pesepeda.

“Dalam masa transisi adaptasi kebiasaan baru memang ada peningkatan jumlah pesepeda terutama di kota-kota besar seperti Jakarta. Oleh karenanya regulasi ini nanti akan mengatur hal-hal seperti alat pemantul cahaya bagi para pesepeda, jalur sepeda serta penggunaan alat keselamatan lainnya oleh pesepeda,” demikian disampaikan Adita.

Adita menyampaikan bahwa, di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sepeda di kategorikan sebagai kendaraan tidak bermotor oleh karenanya pengaturannya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

“Pada prinsipnya kami sangat setuju adanya aturan penggunaan sepeda mengingat animo masyarakat yang sangat tinggi harus dibarengi dengan perlindungan terhadap keselamatan pesepeda. Kami akan mendorong pemerintah daerah untuk mengatur penggunaan sepeda ini minimal dengan menyiapkan infrastruktur jalan maupun ketentuan lain yang mengatur khusus para peseda ini di wilayahnya masing-masing,” ujarnya.

The post Kemenhub Siapkan Regulasi untuk Mengatur Pesepeda appeared first on SLN70-News.