Penggeledahan dilakukan oleh penyidik untuk mencari bukti pendukung dimana diduga kegiatan terjadi penyelewengan yang berpotensi merugikan keuangan negara.

“Dilakukan penggeledahan sejak pukul 10.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB. Sejumlah dokumen sudah dibawa,” jelas Plh Kasi Penkum Kejati Sumut, M. Husairi.Senin (11/8/2025).

Berdasarkan surat ijin penggeledahan dari Pengadilan Negeri Medan serta Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor: Print-07/L.2/Fd.2/07/2025, tanggal 21 Juli 2025, tim Jaksa Penyidik langsung memasuki lantai 8 Gedung Graha Pelindo yang kemudian dilanjutkan penyisiran dokumen surat maupun dokumen elektronik sampai ke ruang kerja lantai dasar atau basement kantor tersebut.

“Penggeledahan langsung dilakukan tim penyidik Kejatisu. Kita lakukan penggeledahan untuk mencari alat bukti perihal kasus korupsi,” jelasnya.

Pada waktu yang sama, tim penyidik Kejati Sumut juga melakukan penggeledahan pada tempat lain yaitu di PT.Dok Dan Perkapalan Surabaya di Jawa Timur.

Husairi mengatakan, kasus ini dalam proses penyidikan. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan.

Namun hingga kini, Kejatisu belum menetapkan tersangka. “Untuk tersangka belum namun tentu prosesnya ke arah sana,” ujar Husairi. (Adl)

The post Kejatisu Geledah Kantor Pelindo Regional 1 Belawan appeared first on SLN70-News.

Ucapan terimakasih tersebut disampaikan langsung Wali Kota Medan kepada Kepala Kejatisu, Ida Bagus Nyoman Wiswantanu,SH.MH beserta seluruh jajaranya di Aula Sasana Cipta Kherta, Kantor Kejatisu, Jalan Jend. A.H Nasution, Rabu (17/03).

“Ini bentuk kolaborasi antara Pemko Medan dengan Kejatisu, karenanya saya ucapkan terimakasih kepada Kejatisu beserta seluruh jajarannya yang telah membantu Pemko Medan menyelamatkan keuangan daerah.”kata Wali Kota Medan yang hadir di dampingi Sekda Kota Medan, Ir. Wiriya Alrahman,MM dan pimpinan OPD lainya.

Dimana sebelumnya Reiz Condo telah melakukan penyimpangan terhadap Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang sebelumnya berupa hunian namun dalam prakteknya malah disewakan seperti hotel. Tentunya hal tersebut menyebabkan kerugian bagi Pemko Medan.

“Retribusinya berbeda kalau hunian 0.4% sedangkan hotel 4%, namun Reiz Condo hanya membayarkan yang 0.4%, bukan yang 4%, jadi kita mengalami kerugian sekitar 9 Milyar”jelas Wali Kota Medan.

Tidak hanya terhadap bangunan Reiz Condo saja, kedepanya Wali Kota Medan juga akan tetap menggandeng Kejatisu untuk menertibkan bangunan-bangunan yang menyalahi izin di kota Medan.

“Kedepannya saya berharap dapat terus berkolaborasi dengan Kejatisu, karena memang saya lihat ada beberapa kawasan yang harus ditertibkan, apalagi Pemko Medan sedang bekerja keras untuk meningkatkan PAD kota Medan.”harap Wali Kota Medan.

Ditambahkan Wali Kota Medan lagi, saat ini salah satu program prioritas Pemko Medan ialah mengembalikan fungsi kawasan heritage kesawan seperti dahulunya.

“Jadi salah satu program prioritas kami mengembalikan daerah heritage kesawan, baik itu dari segi bentuk bangunannya maupun suasananya.”ujar Wali Kota Medan.

Wali Kota Medan juga telah mengingatkan kepada OPD terkait untuk membantu pihak swasta yang ingin berinvestasi di Kota Medan. Namun apabila terdapat kesalahan segera diberitahukan kesalahanya.

“Jadi kita bukan mempersulit pihak swasta untuk berinvestasi, hanya saja apabila ada yang tidak mengerti segera konsultasikan ke OPD terkait, OPD pasti akan membantunya.”lanjut Wali Kota Medan.

Sementara itu Kepala Kejatisu, Ida Bagus Nyoman Wiswantanu mengaku siap untuk terus berkolaborasi dengan Pemko Medan dalam menyelamatkan kerugian keuangan negara. Melalui prangkat-prangkat yang ada, Kejatisu siap memberikan kepastian hukum di wilayah Sumatera Utara.

“Kami dengan senang hati ingin terus berkolaborasi dan bersinergi untuk kemajuan bangsa kita, kedepanya kami akan mendorong rekan-rekan yang ada di daerah untuk memanfaatkan prangkat yang kami punya.”kata Kejatisu.

Selanjutnya Kejatisu menyerahkan retribusi pajak yang telah diambil dari Reiz Condo ke Pemko Medan untuk selanjutnya di setorkan ke kas daerah. (Adlan)

The post Kejatisu Selamatkan Keuangan Pemko Medan dari Penyimpangan Retribusi Pajak Apartemen Reiz Condo appeared first on SLN70-News.

MEDAN, sln70-news.com – Pengacara Dahsat Tarigan SH meminta Kejati Sumut (Kejatisu) mengusut tuntas penggunaan anggaran jasa tenaga peliputan, belanja bahan publikasi dan dokumentasi senilai Rp824 juta lebih yang bersumber dari APBD Sumatra Utara (Sumut) TA 2020.

Perincian dana itu yakni biaya jasa tenaga peliputan sebesar Rp392 juta dan belanja bahan publikasi dan dokumentasi sebesar Rp432 juta. Berbagai pihak menyebut penggunaan anggaran itu diduga tidak sesuai peruntukannya, karena dialihkan untuk gaji tenaga kontrak di Sekretariat DPRD Sumut.

“Agar masalahnya menjadi terang-benderang, sebaiknya Kejatisu segera melakukan pengusutan terhadap penggunaan anggaran jasa tenaga peliputan, belanja bahan publikasi dan dokumentasi tersebut,” ujar Dahsat Tarigan kepada wartawan, Rabu (20/1/2021).

Wakil Ketua Peradi Sumut ini mendesak agar Kejatisu merespon dan segera mengusut hal itu agar tidak menimbulkan informasi liar di masyarakat.

Sebelumnya, Kabag Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Sumut, Nuraini, mengatakan, belanja tenaga peliput tersebut digunakan untuk gaji tenaga kontrak di Humas Sekretariat Dewan sebanyak 11 orang selama 12 bulan.

“Itulah gaji bulanan mereka tak ada yang lain. Bisa dikonfirmasi ke Bendahara Sekretariat Dewan,” katanya baru-baru ini kepada wartawan.

Tenaga peliput tersebut bertugas meliput kegiatan paripurna dewan, rapat dengar pendapat dan sejumlah kegiatan lainnya di lembaga legislatif, untuk diterbitkan di website dewan.

Menanggapi pernyataan Nuraini ini, Dahsat mengatakan justru penjelasan itu membingungkan. Kenapa justru belanja tenaga peliput dialihkan untuk gaji tenaga kontrak. Apakah ini tidak menyalahi? tanya Dahsat.

sumber: medanbisnisdaily.com

The post Kejatisu Diminta Usut Penggunaan Anggaran Peliputan dan Publikasi Rp824 Juta di Sekretariat DPRD Sumut appeared first on SLN70-News.