Dalam sambutannya Gubsu sampaikan kegiatan ini merupakan simbol dari dimulainya pelaksanaan APBN Tahun 2023. DIPA K/L dan Daftar Alokasi TKD merupakan dokumen APBN yang sangat penting untuk menjadi acuan bagi Instansi Vertikal, Kementerian, Lembaga dan Kepala Daerah dalam melaksanakan berbagai program pembangunan secara kolaboratif, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Gubsu juga sampaikan pesan dari Presiden RI Joko Widodo bahwa Belanja Negara diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui Belanja pendidikan dan kesehatan untuk membangun SDM unggul dan produktif, penyelesaian proyek-proyek strategis nasional, penguatan hilirisasi industri, dan pengembangan ekonomi hijau untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.

Lebih lanjut Gubsu sampaikan kepada setiap Pemerintah Daerah yang berada di Provinsi Sumatera Utara untuk dapat menjaga dan memperkuat jaring pengaman sosial terutama bagi masyarakat miskin dan rentan, menurunkan kemiskinan ekstrem dan mengurangi kesenjangan, meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dalam perbaikan layanan kepada masyarakat dan memajukan perekonomian di daerah dan mendukung reformasi birokrasi, penyederhanaan regulasi, dan mendukung persiapan Pemilu 2024 Dalam upaya optimalisasi pelaksanaan APBN 2023 dan mempercepat ketersampaian maanfaatnya kepada masyarakat. “seluruh Pemerintah Daerah agar benar-benar menggunakan alokasi TKD tahun 2023 dengan baik, sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat”, ujar Gubsu.

“APBN tahun 2023 mengusung tema Optimis dan Tetap Waspada. APBN tahun 2023 dirancang untuk tetap menjaga optimisme pemulihan ekonomi namun pada saat yang sama juga harus meningkatkan kewaspadaan dalam merespons gejolak global yang masih terus berlangsung,” ungkap Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara Heru Pudyo Nugroho dalam laporannya. Dirinya juga mengharapkan agar DIPA Kementerian/Lembaga dan Daftar Alokasi TKD di tahun 2023 dapat ditindaklanjuti sehingga APBN 2023 dapat dilakukan di awal tahun, dan masyarakat serta perekonomian dapat merasakan manfaat secara langsung dan maksimal, serta meminta beberapa hal yang menjadi bottleneck dalam akselerasi belanja yang perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan anggaran 2023 antara lain lambatnya pengesahan Peraturan Daerah Tentang APBD, yang berakibat Peraturan Kepala Daerah (Perkada) sebagai dasar dokumen pengeluaran menjadi terlambat diterbitkan antara lain Perkada rincian Alokasi Dana Desa (ADD) & Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, dan Perkada rincian Dana Desa (DD); Penetapan Pejabat Perbendaharaan (KPA, PPK & PPSPM) yang terlambat ditetapkan; Rencana umum pengadaan barang & jasa yang terlambat disusun dan Proses pengadaan barang & jasa yang terlambat dilakukan,” harap Heru Pudyo Nugroho.

Sementara Bupati Asahan pasca menerima DIPA dan TKD T.A 2023 yang di serahkan langsung oleh Gubsu dalam Rakor Pemerintah Daerah juga menerima menerima penghargaan peringkat ke-2 Kinerja Penyaluran Dana Desa Terbaik Tahun 2022 di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Atas keberhasilan tersebut Bupati Asahan H. Surya, B.Sc dalam keterangannya menyampaikan ucapan syukur dan berterima kasih kepada semua pihak yang telah berperan aktif, sehingga diperoleh hasil yang sangat memuaskan yakni peringkat 2 Kinerja Penyaluran Dana Desa Terbaik Tahun 2022. “Raihan ini merupakan kebanggaan bagi Pemerintah Kabupaten Asahan, terima kasih kepada seluruh pihak dan aparatur yang berperan aktif sehingga Pemkab Asahan memperoleh peringkat 2 Kinerja Penyaluran Dana Desa Terbaik Tahun 2022 di Wilayah Provinsi Sumatera Utara,” ungkap Bupati.

Lebih lanjut, Bupati berharap agar seluruh OPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan untuk berupaya semaksimal mungkin dalam mewujudkan setiap Program Pembangunan dengan tetap mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku. “saya berharap kita tetap melaksanakan tugas dengan tetap berpedoman kepada prinsip 3T (Tertib Administrasi, Tertib Anggaran, dan Tertib dalam menjalankan tugas dan selalu berusaha untuk melaksanaan anggaran dengan sebaik mungkin demi mewujudkan Masyarakat Kabupaten Asahan Sejahtera yang Religius dan Berkarakter”, pungkas Bupati yang dalam kesempatan tersebut didampingi oleh Kadis Kominfo, Ka. BPKAD, Ka. BAPPEDA, Kabag Umum dan Kabag Protokol.(WK)

The post Bupati Asahan Ikuti Penyerahan DIPA dan TKD oleh Gubsu appeared first on SLN70-News.

Pelaksanaan Pasar Mitra Tani ini merupakan hasil kerja antara Ditjen PSP Kementan dengan Pemprovsu dan Pemko Medan. Selain kebutuhan pokok, di Pasar Mitra Tani ini juga dijual hasil-hasil pertanian.

Tujuan dari pelaksanaan Pasar Mitra Tani ini untuk memastikan ketersediaan bahan pangan pokok masyarakat dalam kondisi yang aman, terutama menjelang Idulfitri 1443 Hijriah. Harga jual di Pasar Mitra Tani ini di bawah harga pasar. Beberapa barang yang dijual di bawah harga pasar antara lain Beras 1 Goni 10 Kg dijual seharga Rp.95 ribu dan telur Rp 1.250/butir.

Diharapkan Pasar Mitra Tani yang merupakan salah satu bentuk perhatian dari pemerintah/negara dapat mendekatkan lagi bahan pangan pokok ini kepada masyarakat, sehingga masyarakat mudah untuk menjangkaunya.

Peresmian Pasar Mitra Tani ini dilakukan oleh Gubsu Edi Rahmayadi dengan ditandai pengguntingan pita. Selanjutnya, bersama Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian Ali Jamil dan Bobby Nasution, Edy Rahmayadi mendatangi setiap stand. Mereka memastikan ketersediaan dan dan keterjangkauan harga barang di pasar tersebut.

Dalam acara peresmian ini Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian Ali Jamil, Gubsu H Edy Rahmayadi, unsur Forkopimda Sumut, Wali Kota Medan Bobby Nasution juga menyerahkan tali asih anak yatim, Orang tua jompo, kaum duafa. (Adl)

The post Bersama Dirjen PSP Kementan dan Gubsu, Bobby Nasution Tinjau Pasar Mitra Tani appeared first on SLN70-News.

Rakor tersebut digelar secara daring yang diikuti seluruh gugus tugas Kabupaten dan Kota se-provinsi Sumatera Utara yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sumatera Utara H Edy Rahmayadi, didampingi Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak MSi, Pangdam I Bukit Barisan Mayjen TNI Hasanuddin Kepala Lantamal Belawan Kolonel Laut ( P) Johanes Djanarko Wibowo, dan Kajatisu Ida Bagus Nyoman Wiswantanu SH MH, dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumut.

Rakor kali ini dilaksanakan perihal pembahasan perkembangan dan penanggulangan kasus Covid-19 dan evaluasi PPKM di Provinsi Sumatera Utara. Tujuan diadakannya Rakor 3T atau lebih disebut dengan tindakan melakukan tes Covid-19 (testing), penelusuran kontak erat (tracing), dan tindak lanjut berupa perawatan pada pasien Covid-19 (treatment) adalah salah satu upaya utama penanganan Covid-19.

Mengawali sambutannya, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi berpesan agar seluruh elemen lapisan masyarakat dan pemerintah daerah memberikan dukungan upaya 3T yakni pemeriksaan dini (testing), pelacakan (tracking), dan perawatan (treatment) serta melakukan isolasi terpusat untuk itu Gubsu menghimbau agar TNI-Polri mendampingi dan mendukung kegiatan tersebut.

Pada vidcon tersebut, beliau juga menyampaikan beberapa penekanan antara lain, untuk menekan angka penyebaran varian baru Omicron, maka akan diberlakukan PPKM. Untuk itu, beliau menghimbau agar tetap melaksanakan prokes disiplin 3M (Memakai masker dengan benar, Menjaga jarak dan hindari kerumunan, Mencuci tangan pakai sabun dengan rutin) dan melaksanakan vaksinasi.

”Aktifkan kembali satgas Covid-19 hingga kedesa-desa. Untuk itu, seluruh satgas di setiap daerah harus benar-benar melakukan tugasnya, mengawasi dan mencegah terjadinya penyebaran Covid-19. Apalagi sekarang meningkatnya varian virus baru yaitu Omicron,” tegasnya.

Dari data yang diterima oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, per 13 Februari 2022, kasus Covid-19 yang terkonfirmasi untuk seluruh daerah Sumatera Utara bertambah sekitar 825 kasus. Bahkan dari hasil pengecekan laboratorium, dari pertambahan kasus tersebut ada ditemukan yang terpapar Omicron.

Gubernur Sumatera Utara mengatakan bahwa kasus Covid-19 beberapa pekan ini sering tidak stabil. Kadang terjadi penurunan, namun akhir-akhir ini kasus Covid-19 di Sumatera Utara juga cenderung hampir naik 2x lipat. Untuk itu, dirinya meminta kreativitas setiap unsur pemerintah daerah dalam mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19.

“Saya berharap semoga terjadi penurunan kasus Covid-19 di Sumut. Untuk itu disiplin prokes, gunakan masker, lakukan vaksinasi terkhusus lansia dan anak-anak, dan untuk pembelajaran tatap muka di sekolah mungkin akan di evaluasi jika tetap terjadi peningkatan kasus,” tegasnya.

Pangdam l/BB Mayjen TNI Hassanudin SIP MM, mengatakan dalam menghadapi Covid-19 Varian Omicron, kita tidak perlu panik, namun kita harus tetap berusaha secara maksimal, dengan melakukan langkah-langkah mitigasi guna mengantisipasi melonjaknya kasus Covid-19 Varian Omicron, maka dari itu kita harus meningkatkan pencapaian Vaksinasi ke-ll, untuk itu TNI siap mendukung Pemda dalam penanganan Covid-19 di Propinsi Sumatera Utara, terutama Varian Omicron.

Hal ini juga dikatakan Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak MSi. Beliau menghimbau kepada masyarakat agar segera lakukan isolasi jika terpapar Covid-19, dalam hal ini kita harus bergandengan tangan bersama-sama untuk mencegah dan memutus mata rantai Covid-19.

Setelah mendengar seluruh rangkaian rakor secara virtual tersebut, Dandim 0208/AS Letkol Inf Franki Susanto SE juga menyampaikan bahwa dalam menghadapi pandemi ini adalah kerjasama antara seluruh aspek.

“Semoga Kabupaten Asahan yang saat ini berada pada level 1 bisa segera normal kembali, sehingga Asahan terbebas dari paparan Covid-19 dan para UMKM tidak terhimbas pandemi lagi,” harapnya.

Kapolres Asahan AKBP Putu Yudha Prawira SIK MH, juga menyampaikan agar setiap unsur pemerintah segera melakukan langkah nyata seperti menggunakan stiker ayo pake masker dan ayo vaksin yang ditempel di seluruh mobil dinas.

Jika saat ini Asahan masih berada pada level 1, agar segera mengambil langkah antisipasi, apabila ada 1 orang terkonfirmasi segera melakukan 3T seperti tracing sebanyak 25 orang secara acak.

“Kita juga perlu mengejar target vaksinasi dosis 2 sebesar 70% dengan melaksanakan vaksinasi door to door, melaksanakan vaksinasi massal termasuk lansia. Di sisi lain, kita juga perlu lebih meningkatkan operasi yustisi, 3x sehari yakni pagi, siang, dan malam untuk meningkakan protokol kesehatan serta melakukan program bagi-bagi masker dari oleh Forkopimda,” tegasnya.

Tekait agenda rakor tersebut,Bupati Asahan di Wakili Asisten Ekonomi Pembangunan Drs. Muhilli Lubis menyampaikan agar operasi Yustisi lebih ditingkatkan di tempat-tempat yang rawan kerumunan masyarakat di Asahan dan sebaiknya dilakukan 3x sehari yakni pagi, siang, malam untuk memperketat dan mengawasi pola penyebaran virus Covid-19.

Pelaksanaan percepatan vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Asahan utamanya kepada kelompok usia rentan juga akan terus dimasifkan agar tingkat capaian vaksinasi di Kabupaten Asahan dapat dicapai sesuai dengan harapan.

Bupati Asahan melalui Asisten Ekbang juga berpesan dan menghimbau masyarakat Kabupaten Asahan untuk segera melakukan vaksinasi Covid-19, karena vaksinasi ini bermanfaat untuk meningkatkan herd immunity tubuh dari serangan wabah virus Covid-19 apalagi saat ini sedang marak varian baru yaitu Omicron yang tingkat penularannya jauh lebih cepat. (WK)

The post Pemkab Asahan Ikuti Rakor Penanggulangan Covid-19 dengan Gubsu Secara Virtual appeared first on SLN70-News.

Informasi yang diperoleh awak media, para petani akan tiba di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jumat (04/03/2022) sekitar pukul 22.00 WIB, malam, dan berencana menginap di depan Kantor Gubernur tuk selanjutnya  berorasi.

Juru bicara petani Bahorok, Ahok Sonulingga menuturkan, sebelumnya para petani telah berdiskusi dengan Pemkab Langkat, membahas penenggelaman lahan pertanian masyarakat oleh PT TLE akibat pengoperasian pembangkit listrik tenaga minihidro yang merupakan kerja sama PLN dan PT TLE.

“Bahkan Bapak Kapolres Langkat berjanji memfasilitasi diskusi masyarakat dengan Management PT Thong Langkat Energi. Tapi sayang, janji tersebut tidak terealisasi,” ucap Ahok.

Untuk itu, lanjut Ahok, pihaknya berharap, kehadiran para petani Langkat tersebut, mendapat sambutan yang positif dar Gubsu Edy Rahmayadi. (adl/adl)

The post Petani Bahorok Jalan Kaki dari Langkat ke Kantor Gubsu, Berharap Dibantu Mediasi appeared first on SLN70-News.

Pada arahannya Gubsu mengatakan, kita harus mengambil langkah tegas dalam pencegahan dan penanganan covid-19 di Sumut, karena pada saat ini tren covid-19 di Sumut sedang meningkat.

Hal ini dapat dilihat dari jumlah Bed Occupancy Rate (BOR) di Sumut yang pada saat ini sudah mencapai 64% dan ini sudah sangat menghawatirkan.

Dalam menekan angka covid-19 di Sumut kita harus melakukan penyekatan-penyekatan disetiap Kabupaten/Kota, maka dari itu diperlukan dukungan dari TNI-Polri dalam melakukan penyekatan tersebut.

Dirinya juga mengatakan agar Kepala Daerah se-Sumut memfasilitasi setiap posko di wilayahnya dan memfungsikan posko tersebut dengan membuat daftar piket Kepala Dinas untuk menjaga posko setiap harinya secara bergantian.

Selanjutnya Gubsu mengatakan, sebagai Kepala Daerah kita harus bisa membuat masyarakat kita menggunakan masker dalam setiap aktifitasnya, karena masker adalah harga mati, tidak memakai masker kita bisa mati.

Selain itu ia mengatakan, setiap Kabupaten/Kota harus memiliki kebijakan dalam mengambil langkah pencegahan dan penanganan covid-19, dan ini memerlukan perhatian dan kebijakan kita bersama.

Mengakhiri arahannya Gubsu mengatakan, kita harus melayani masyarakat, karena masyarakat menunggu kehadiran kita sebagai pemimpin mereka.

Sementara Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Panca Putra mengatakan, Kepada Kepala Daerah, Kapolres dan Dandim se-Sumut harus memperhatikan perkembangan covid-19 diwilayahnya.

Kapolda Sumatera Utara juga menyampaikan, sesuai arahan dari Presiden RI, dalam menekan angka penyebaran covid-19, kita harus melakukan pembatasan mobilitas masyarakat, melaksanakan 3T yakni pemeriksaan dini (testing), pelacakan (tracing), dan perawatan (treatment) serta melakukan isolasi terpusat.

Selanjutnya dirinya mengatakan terkait Posko PPKM kita harus memfungsikan posko tersebut, karena posko tersebut merupakan kunci sukses kita dalam penanganan dan pencegahan covid-19 di Sumut, dan posko ini harus kita perbanyak keberadaannya.

Operasi Yustisi juga menjadi salah satu langkah yang efektif dalam penanganan dan pencegahan covid-19, maka dari itu operasi yustisi ini harus terus dilaksanakan.

Selain itu dirinya juga mengatakan, agar Kepala Daerah, Dandim dan Kapolres mengantisipasi tempat wisata yang ada diwilayahnya, terutama pada saat hari libur, sehingga penyebaran covid-19 dapat kita cegah penyebarannya.

Kepada Kepala Daerah dan Forkopimda se-Sumut beliau mengatakan komunikasi merupakan point penting dalam menangani penyebaran covid-19 di wilayah masing-masing.

Dikesempatan yang sama Pangdam I BB Mayjen TNI Hassanudin SIP MM mengapresiasi kinerja yang telah dilakukan Forkopimda di daerah masing-masing dalam penanganan dan pencegahan covid-19.

Pangdam I BB juga berharap, agar Kepala Daerah, Dandim dan Kapolres tetap kompak dalam menangani dan mencegah pandemi covid-19 diwilayahnya masing-masing.

Dirinya juga berpesan kepada para Dandim di Sumut untuk membantu Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan setiap langkah pencegahan dan penanganan covid-19, dan ingatkan kepada para personilnya, agar tidak ceroboh dan terpancing dalam melaksanakan langkah tersebut.

“Kepada Kepala Daerah se-Sumut, kami jajaran TNI akan selalu siap mendukung dalam menangani dan mencegah penyebaran covid-19 di Kabupaten/Kota se-Sumut,” tutupnya.

Menanggapi virtual ini Bupati Asahan H Surya BSc mengatakan, Pemerintah Kabupaten Asahan akan segera menindaklanjuti apa yang telah disampaikan oleh Gubsu, Kapolda dan Pangdam I BB dalam rapat tindakanjut penanganan dan pencegahan covid-19 di Sumut. Dan berharap Forkopimda Kabupaten Asahan dapat membantu Pemerintah Kabupaten Asahan dalam melaksanakannya, sehingga angka covid-19 di Kabupaten Asahan dapat kita kendalikan.

Pemerintah Kabupaten Asahan juga akan melakukan langkah-langkah penanganan dan pencegahan covid-19 ini sampai tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan.

Mengakhiri pembicaraannya Bupati Asahan berharap, semoga kebersamaan yang telah kita jalin selama ini dapat menekan angka covid-19 di Kabupaten Asahan.

Sementara Kapolres Asahan AKBP Putu Yudha Prawira SH MH mengatakan, kita harus membatasi kegiatan masyarakat di pusat keramaian seperti cafe, pasar dan lain-lain.

Putu juga mengatakan, kepada Satgas Covid-19 di Kecamatan dapat memperketat penyekatan dan memberikan himbauan bersama yang telah disepekati oleh Forkopimda Kabupaten Asahan.

Selanjutnya dirinya mengatakan, untuk menekan angka covid-19 di Kabupaten Asahan, kita harus bertindak tegas dalam menerapkan Prokes di masyarakat dan tetap melaksanakan operasi yustisi yang efektif menekan angka covid-19 di Kabupaten Asahan.

Tampak hadir Bupati Asahan, Dandim 0208/Asahan, Kapolres Asahan, Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, beberapa OPD terkait dan tamu undangan lainnya. (WK)

The post Gubsu Pimpin Rapat Tindak Lanjut Pencegahan dan Penanganan Covid-19 di Sumut appeared first on SLN70-News.

Dalam zoom meeting tersebut Gubernur Sumatera Utara mengatakan kepada seluruh Kepala Daerah se-Sumut untuk mengumpulkan Camat, Lurah/Kepala Desa agar bertanggungjawab untuk memberikan himbauan dan sosialisasi kepada masyarakatnya untuk menerapkan Protokol Kesehatan dalam setiap kegiatan sehari-hari, agar permasalahan covid-19 ini dapat kita hadapi.

“Apabila masyarakat dapat menerapkan Prokes covid-19, maka permasalahan covid-19 ini dapat kita kendalikan,” ucapnya.

Selain itu Gubsu juga mengatakan Pemerintah juga memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak dari covid-19 dan PPKM seperti Kartu Sembako senilai Rp 200 ribu yang ditujukan kepada 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari Pemerintah Pusat untuk 2 bulan.

Selanjutnya Pemerintah Pusat juga menambah Kartu Sembako selama PPKM level IV untuk 5,9 juta KPM yang merupakan usulan Pemerintah Daerah dengan besaran sebesar Rp. 200 ribu per bulan selama 6 bulan. Untuk mengecek penerima Kartu Sembako, dapat membuka link https://cekbansos.kemensos.go.id/

Bukan itu saja Pemerintah juga memberi bantuan berupa Kuota Subsidi internet selama 5 bulan dari Agustus sampai Desember 2021 dan memberi bantuan diskon listrik selama 3 bulan, dari Oktober sampai dengan Desember besarnya Rp 1,91 triliyun untuk 32,6 juta pelanggan.

Bantuan Beras juga diberikan sebesar 10 Kg untuk 28,8 juta KPM, yang tahap pertama disalurkan kepada 20 Juta KPM, dan tahap kedua kepada 8,8 juta KPM. Untuk bantuan UMKM Masing masing menerima Rp 1,2 juta dengan target penerima sebanyak 1,5 juta UMKM yang berupa warung kecil maupun Pedagang Kaki Lima (PKL) dan untuk bantuan Subsidi Upah diberikan kepada pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, bantuan ini sebanyak dua kali, masing-masing Rp 600 ribu, dan total Rp 1,2 Juta.

Kemudian diriya mengatakan ada beberapa kriteria masyarakat yang dapat menerima bantuan diantaranya WNI pekerja/buruh penerima upah, terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan, besaran upah dibawah Rp 3,5 juta yang terlaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan serta pekerja atau buruh pada sektor terdampak seperti industri barang konsumsi, perdagangan dan jasa, transportasi, aneka industri,properti dan real estate.

“Bantuan yang diberikan oleh Pemerintah ini harus kita sikapi dengan sebaik-baiknya, agar tidak ada permasalahan yang dihadapi kedepannya. Maka dari itu saya berharap adanya kepedulian Kepala Daerah dan Forkopimda di daerah masing-masing. Dan saya juga akan memastikan bantuan ini tepat sasaran kepada masyarakat yang terkena dampak dari covid-19,” ucap dirinya.

Selain itu Gubsu juga mengatakan, kita juga harus mensukseskan pelaksanaan vaksinasi covid-19 kepada masyarakat, karena vaksinasi ini merupakan cara menghambat covid-19 dengan meningkatkan sistem imun dalam tubuh, dan vaksinasi covid-19 ini gratis tanpa dipungut biaya.

Gubsu juga meminta kepada media dapat membantu Pemerintah dalam memberikan sosialasi dan mengedukasi kepada masyarakat.

“Mari bersama-sama kita melakukan kegiatan yang menghambat, mengurangi dan meniadakan covid-19 di Bumi Sumut, dan ini merupakan pekerjaan kita semua,” tutup Gubsu.

Pemerintah Kabupaten Asahan yang mengikuti zoom meeting di Comment Center Kantor Bupati Asahan Bupati Asahan, Kepala BPBD Kabupaten Asahan, Kasatpol PP Kabupaten Asahan, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Asahan dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan. (WK)

The post Gubsu Zoom Meeting Dengan Kepala Daerah se-Sumut appeared first on SLN70-News.

Desakan itu disampaikan Ketua Kelompok Tani Berjuang Murni, Tao Mindoana br Simamora yang didampingi Sekretaris Johan Merdeka bersama Pengurus Forum Wartawan Poldasu (FWP), Selasa (6/7).

Tao mengatakan, dirinya bersama warga tergabung di dalam Kelompok Tani Berjuang Murni sudah 20 tahun lebih menguasai lahan eks HGU PTPN II tersebut. Dan sudah mengajukan surat permohonan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

“Dalam perjuangan ini saya bersama rekan-rekan sudah pernah diterima staff Presiden Joko Widodo di Jakarta membahas tentang pelepasan lahan eks HGU PTPN II di Desa Marindal I. Hasilnya pemerintah pusat sepakat akan melepas lahan tersebut,” katanya.

Namun, Tao mengaku karena belum adanya pelepasan lahan eks HGU itu Kelompok Tani Berjuang Murni kerap mendapat intimidasi dan tindak kekerasan dari oknum-oknum mafia tanah.

“Walaupun kerap mendapat intimidasi dari para oknum mafia tanah, kami tetap bisa bertahan dan mampu mendirikan bangunan di lahan eks HGU PTPN II sebagai tempat tinggal sampai saat yang jumlahnya lebih kurang 800 kepala keluarga,” akunya.

Sementara itu, Sekretaris Kelompok Tani Berjuang Murni, Johon Merdeka, mengungkapkan untuk pelepasan lahan eks HGU PTPN II di Desa Marindal I memang kewenangan dari Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi.

“Nantinya dalam waktu dekat kami dari Kelompok Tani Berjuang Murni akan mengajukan surat permohonan ke Pemerintah Sumatera Utara. Sebab, Gubsu memiliki kewenangan tentang pelepasan lahan eks HGU tersebut,” ungkapnya.

Johan menyebutkan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sudah membentuk tim penyelesaian dan pendataan masyarakat (kelompok tani) yang berada di lahan eks HGU.

Lebih lanjut, ia menuturkan tim yang dibentuk Pemerintah Provinsi Sumatera Utara masih menunggu data dari kelompok tani disetujui kepala desa lalu gubernur akan memohon kepada BPN untuk melepas lahan eks HGU tersebut.

“Semoga apabila permohonan pelepasan itu secepatnya dilakukan maka masyarakat yang telah 20 tahun menguasai lahan eks HGU akan mendapatkan sertifikat tanah yang dikeluarkan pemerintah. Begitu juga dengan Kelompok Tani Berjuang Murni akan juga mendapatkan hak yang sama menerima sertifikat,” sebutnya.

Johan juga memberikan apresiasi kepada Forum Wartawan Polda Sumut (FWP) yang mau bergabung bersama Kelompok Tani Berjuang Murni dalam memperjuangkan lahan eks HGU PTPN II yang sudah dikuasi lebih dari 20 tahun.

“Alhamdulilah kita menyambut baik bergabungnya rekan-rekan pers turut membantu perjuangan ini. Karena kita semua memiliki hak yang sama sebagai warga negara Indonesia,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Ketua Forum Wartawan Poldasu, Zulkifli didampingi Sekretaris Budi Hariadi dan Bendahara Sastroy Bangun, berharap dengan perjuangan yang dilakukan, ke depannya kawan-kawan jurnalis bisa mendapatkan lahan untuk tempat tinggal.(Adlan)

The post Gubsu Didesak Segera Lepas Lahan Eks HGU PTPN II di Desa Marindal I appeared first on SLN70-News.

Sekda Medan, Ir. Wiriya Alrahman, M.M. mewakili Pemko Medan dan Ketua DPRD Medan, Hasyim, S.E. turut menghadiri peresmian IPA yang merupakan hasil kerjasama antara  PDAM Tirtanadi dengan PT Tirta Nusantara Sukses tersebut.

Dalam sambutannya, Gubsu mengatakan, Instalasi Pengolahan Air (IPA) Denai ini menambah produksi air bersih dengan kapasitas 240 L/detik.

Jumlah produksi air PDAM Tirtanadi yang sebelumnya sekitar 7800 liter per detik, lanjut Gubsu, akan bertambah menjadi 8 ribu liter lebih untuk setiap detiknya.

Dengan adanya IPA ini, debit air yang mengalir ke rumah warga Medan Denai, Medan Tembung, serta kawasan Mandala dan sekitarnya akan bertambah.

Peresmian ini ditandai dengan pemukulan gong oleh Gubsu. Selanjutnya, Gubsu bersama Sekda Medan melakukan peninjauan ke IPA Denai tersebut.

Acara berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. (Wiku)

The post Gubsu Resmikan IPA Denai di Kecamatan Medan Denai appeared first on SLN70-News.

Musyawarah tersebut dihadiri Gubernur Sumatera Utara H. Edy Rahmayadi diwakili Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Drs.H. Mhd. Fitriyus ,SH, MSP, Bupati Asahan, Wakil Bupati Asahan, Ketua DPRD Kabupaten Asahan, Dandim 0208 Asahan, Kajari Asahan, Ketua PN Kisaran, Ketua Pengadilan Agama Kisaran, Mewakili Kapolres Asahan, Mewakili Danlanal Tanjung Balai Asahan, Anggota DPRD Kabupaten Asahan, OPD, Camat se-Kabupaten Asahan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan tamu undangan lainnya.

Gubernur Sumatera Utara yang diwakili Asisten Administrasi Umum Setda Provsu Drs. H. Mhd Fitriyus, SH, MSP mengatakan, tema RKPD Provsu tahun 2022 yakni, “Percepatan pemulihan ekonomi dan kehidupan bermasyarakat” dengan prioritas pembangunan diarahkan pada peningkatan kesempatan kerja dan berusaha, peningkatan akses dan mutu pendidikan, konektivitas antar pusat pertumbuhan wilayah dan pusat produktivitas, peningkatan sarana dan prasarana layanan kesehatan, peningkatan nilai tambah sektor agraris, peningkatan nilai tambah sektor parawisata, peningkatan pelayanan sosial kemasyarakatan dan olahraga, regoemasi birokrasi, tata kelola pemerintahan dan layanan publik.

Sejalan dengan hal diatas Pemerintah Provsu menetapkan target sasaran makro pembangunan Provsu di tahun 2022 adalah sebagai berikut : pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,20 persen, penurunan angka pengangguran terbuka menjadi 6,72 persen, penurunan angka kemiskinan menjadi 8,40 persen, IPM meningkat menjadi 72,57, Gini Rasio menjadi 0,311, Laju Inflasi Kisaran 3,00, PDRB perkapita sebesar 39,18 juta dan nilai tukar petani 114,7.

Gubernur juga mengatakan Berdasarkan prioritas pembangunan Provsu tahun 2022 beserta tema yang telah disampaikan diatas, maka dalam upaya pencapaian target pembangunan ekonomi maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat, kami meminta agar pemerintah Kabupaten/Kota mempedomi dan menselaraskan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota dengan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan nasional dan Provsu tersebut.

Untuk itu kami meminta kepada Pemerintah Kabupaten/Kota agar dalam penyusunan prioritas pembangunan RKPD Tahun 2022 didasarkan kepada, prioritas pembangunan dalam RPJM nasional tahun 2020-2024 yang diselaraskan dengan RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota, mengacu pada rancangan RKP dan rancangan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022, masalah dan tantangan pokok serta isu strategis dan permasalahan yang harus ditangani dalam tahun rencana secara terukur, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka anggaran dan kerangka regulasi, pelaksanaan standar pelayanan minimum (SPM) yang menjadi kewenangan Kabupaten Kota, pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan pemulihan ekonomi serta kehidupan masyarakat.

Semestara Bupati Asahan H. Surya Bsc dalam kegiatan itu menyampaikan tujuan pelaksanaan Musrenbang RKPD Asahan tahun 2022 untuk membahas Rancangan RKPD Kabupaten Asahan Tahun 2022 guna penyempurnaan rancangan awal RKPD berdasarkan renja Perangkat Daerah dan hasil penelaahan terhadap RKPD Provinsi, RKP dan program strategis nasional.

Lebih lanjut Bupati Asahan H. Surya, mengatakan, bahwa tema Musrenbang RKPD kita tahun ini adalah “Percepatan pemulihan ekonomi melalui peningkatan SDM dan infrastruktur publik menuju Asahan sejahtera yang religius dan berkarakter”.

Tema ini disusun bertitik tolak dari permasalahan pembangunan yang kita hadapi saat ini dalam kondisi keterbatasan keuangan daerah dan melambatnya pertumbuhan ekonomi akibat pandemi covid-19. Walaupun vaksinisasi telah dilakukan, saat ini sudah 5.720 orang yang telah divaksin, namun pemulihan ekonomi membutuhkan proses. Kami berharap dengan infrastruktur yang semakin baik masyarakat dapat melaksanakan aktivitas ekonomi dengan lancar.

Bupati juga menyampaikan 10 program prioritas yang telah disusun pada saat kampanye Pilkada 9 Desember 2020 dan akan kita jadikan acuan di dalam melaksanakan roda pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan yaitu, digitalisasi birokrasi, sumber daya manusia tangguh, ekonomi mandiri, Asahan sehat, Asahan cerdas, infrastruktur kuat, Asahan religius, lingkungan berbasis partisipatif, Asahan go wisata dan Asahan perang covid 19.

Saya berharap kepada seluruh OPD yang terkait dengan 10 program prioritas tersebut dapat mencermati apa yang telah menjadi janji-janji politik kami pada saat Pilkada kemarin. “Saya akan melakukan penilaian dan evaluasi terhadap masing-masing dokumen perencanaan yang saudara susun di tingkat perangkat daerah,” ucap beliau.

Bupati juga mengatakan, Pemerintah Kabupaten Asahan akan terus berupaya melakukan perbaikan dan pembenahan pada segala aspek pembangunan guna mewujudkan Kabupaten Asahan menjadi lebih baik, untuk itu dibutuhkan semangat kerja semua pemangku kepentingan dan kerja keras kita bersama salah satunya adalah melalui proses perencanaan pembangunan daerah yang saat ini kita lakukan. Kesemua ini pada dasarnya dimaksudkan untuk menyediakan, memperbaiki dan meningkatkan serta memperluas cakupan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya Bupati berharap semoga kegiatan musrenbang ini dapat merumuskan prioritas kegiatan pembangunan yang menjadi kesepakatan dan akan mencerminkan upaya optimalisasi dalam mengakomodir perkembangan kebutuhan layanan kepada masyarakat dengan mengedepankan asas efisiensi dan efektivitas.

“Dalam kesempatan ini saya mengingatkan kita semua untuk tetap memerangi covid 19 dengan senantiasa mematuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak serta memastikan ketersediaan alat pelindung diri. Mudah mudahan pandemi covid 19 ini dapat segera berakhir dan kita semua dapat melaksanakan aktivitas kita masing-masing sebagaimana yang kita alami sebelumnya,” tutup beliau.

Narasumber dalam kegiatan tersebut terdiri dari :

Kajari Asahan Aluwi, S.H, dengan materi potensi tindak pidana korupsi pada Pemerintah Daerah
Kepala Bidang Perencanaan Saran Prasaran dan Kewilayaan Bappeda Provsu Fuad Perkasa, SH dengan materi Arah Kebijakan Pembangunan Provsu Tahun 2022
Kepala Bidang Pengwasan Sunber Daya Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provsu Partologi Panggabean A. Pi dengan materi kebijakan kelautan dan perikanan Provsu Tahun Anggaran 2021 dan Rencana Program/Kegiatan Prioritas Tahun Anggaran 2022
Kepala UPT Jalan dan Jembatan Provsu Dinas Bina Marga Konstruksi Provsu Muhammad Salim, ST dengan materi Rencana Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan T. A 2022 di Kabupaten Asahan. (Wiku)

The post Gubsu Hadiri Musrenbang RKPD Tahun 2022 Kabupaten Asahan appeared first on SLN70-News.

Edy mengatakan akan mengkaji kembali kegiatan yang berlangsung di Kesawan City Walk. Edy mengancam akan membubarkan kegiatan Kesawan City Walk jika tidak mengindahkan peraturan.

“Saya sudah sampaikan dengan wali kota. Dia sudah diatur, sedang dikaji dan kalau dia tidak bisa diatur memang ini sudah ketentuan, melewati waktu ya kita bubarkan kita hentikan.” kata Edy, Senin (3/5/2021).

Edy berjanji akan mengecek jam operasional Kesawan City Walk yang diduga melewati aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro.

“Nanti akan dicek langsung. Saya tetap ingatkan agar rakyat tetap menjalankan protokol kesehatan. Itu dilakukan untuk memperkecil potensi penularan,” tegasnya.

Lautan manusia terus terjadi di kawasan Kesawan City Walk. Misalnya pada Sabtu (1/5/2021) malam, ribuan pengunjung sampai berdesakan di dalam kawasan pusat kuliner itu. Pengunjung didominasi oleh muda mudi.

Rudi salah satu pengunjung mengaku baru kali ini mendatangi Kesawan City Walk. Namun ia tak menyangka pengunjung yang datang membeludak dan bahkan berdesak-desakan. Beberapa jalan di kawasan itu juga dijadikan lapak parkir.

“Cuma mau jalan-jalan saja di sini. Ternyata padat sekali. Masuk aja sampai berdesak-desakan. Khawatir juga kena Covid-19,” kata Rudi bersama sejumlah teman-temannya.

Di lokasi, sejumlah petugas Satuan Tugas COVID-19 terus mengingatkan pengunjung, namun kerumunan tetap tidak terelakkan. Membeludaknya pengunjung juga membuat arus lalu lintas di kawasan itu menjadi macet.

Selain di dalam areal, kerumunan juga terjadi di sejumlah pintu masuk. Pengunjung dilarang masuk dengan dalih di dalam areal masih padat. Namun pelan-pelan pengunjung diperbolehkan masuk. Untuk pengecekan suhu tubuh dilakukan secara acak. Tidak semua orang di tes suhu tubuhnya.

Di lokasi, sejumlah petugas Satgas Covid-19 dan Satpol PP hilir mudik dengan pengeras suara. Mereka mengingatkan pengunjung supaya tidak berkerumun. Ada juga yang langsung meminta supaya kerumunan diberi jarak. Namun setelah petugas pergi, kerumunan terjadi lagi.

“Kami berkolaborasi dengan OPD yang lain. Kita mengupayakan protokol kesehatan tetap berlangsung di area ini. Saat ini pintu sudah kita tutup semua. Dan pengunjung kita batasi. Itu salah satu upaya yang sungguh-sungguh,” kata Kepala Satpol PP Medan M Sofyan.

Kesawan City Walk juga diduga melanggar jam operasional PPKM Mikro yakni pukul 22.00 WIB. Pantauan di lokasi hingga pukul 22.30 WIB lebih, pedagang masih menjajakan dagangannya.

“Kami menurunkan 60 personel di sana. Ditambah dari kepala lingkungan, pihak kelurahan hingga kecamatan. Kita berusaha tidak terjadi kerumunan,” ujar Sofyan.

Sejumlah kamera pemantau yang biasa aktif untuk memantau arus lalu lintas di kawasan Kesawan City Walk tiba-tiba tidak bisa diakses publik. Pantauan dari laman milik Area Control Traffic System (ATCS) medan.marktel.com, setidaknya ada tiga titik kamera pemantau yang tidak aktif.

Mulai dari persimpangan Kesawan, depan Rumah Tjong A Fie dan persimpangan Gedung Lonsum-Lapangan Merdeka. Kamera pemantau itu mati sejak kerumunan di Kesawan City Walk ramai diberitakan. Diduga kamera pemantau sengaja dimatikan agar tidak bisa diakses publik. Kepala Dinas Perhubungan Medan Iswar Lubis yang dikonfirmasi terkait hal ini belum memberikan jawaban.

Diketahui, Wali Kota Medan, Bobby Afif Nasution akan menutup sementara kegiatan di Kesawan City Walk Medan mulai 6-20 Mei 2021. Namun penutupan sementara dilakukan bukan karena kegiatan pusat kuliner tersebut kerap melanggar protokol kesehatan covid-19, akan tetapi lantaran menyambut Idul Fitri.

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Perkim, dan Penataan Ruang Kota Medan, Benny Iskandar membantah kegiatan di Kesawan City Walk menimbulkan kerumunan. Menurutnya di sana tidak ada kerumunan, namun keramaian karena banyak pengunjung. Dia pun membantah kegiatan tersebut berpotensi menularkan virus corona.

“Kita jam 22.00 WIB sudah tutup. Jadi tidak ada kerumunan, tapi itu ramai karena banyak pengunjung. Tapi orang berjalan tidak ada yang menggerombol dan berdesak desakan,” sebutnya.

Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Kota Medan, Mardohar Tambunan juga sempat membantah terjadi kerumunan di sana. Menurutnya di kawasan Kesawan City Walk tidak terjadi kerumunan, melainkan banyak manusia di sana

“Bukan kerumunan di situ tapi banyak manusia di situ, kendatipun kita berbagai pihak langsung turun ke situ. Jadi siapa yang duluan mendapat informasi dari CCTV bahwa terjadi kerumunan, siapapun dari kita langsung turun memecahnya,” kata dia.

sumber: cnnindonesia.com

The post Gubsu Ancam Bubarkan Lautan Manusia di Kesawan City Walk appeared first on SLN70-News.