Sosialisasi tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) H Rahmat Hidayat Siregar SSos MSi. tersebut terlihat aktif menyosialisasikan Vaksin Covid-19 buatan Sinovac melalui group WhatsApp, dan media sosial lainnya, Jum’at (08/01/2021)

Dalam sosialisasinya Kadis Kominfo Asahan itu menyampaikan dimana Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 08 Januari 2021 telah menetapkan Vaksin Covid-19 buatan Sinovac yang diajukan proses sertifikasinya oleh PT Bio Farma hukumnya Suci dan Halal.

Saat ini Fatwa MUI secara utuh masih menunggu keputusan, terkait keamanan (safety), kualitas (quality) dan kemanjuran (efficacy) dari Badan Pengawas Obat dan Minuman (BPOM) Republik Indonesia.

Kadis Kominfo Asahan itu yang menjabat juga sebagai Jubir Satuan Tugas Percepatan dan Penangan (GTPP) Covid-19 Kabupaten Asahan mengimbau, kepada masyarakat untuk turut berpartisipasi menyosialisasikan Vaksin tersebut dan memberi pemahaman agar tidak perlu takut dan ragu terkait Vaksin Covid-19 yang akan segera dilaksanakan di wilayah Kabupaten Asahan.

“Jangan takut dan ragu, Vaksin ini halal dan masyarakat ketika divaksin tidak dipungut biaya pembayaran apapun alias gratis,” ucapnya.

Kendati demikian, masyarakat diminta bersabar menunggu vaksin yang akan datang pada waktu yang tidak lama lagi. Untuk tahap pertama vaksinasi akan diberlakukan bagi tenaga kesehatan (nakes) dan pejabat publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat terdampak Covid-19.

Rahmat juga menyampaikan imbauan Ketua GTPP Asahan H Surya BSc. untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 3M + 1, yaitu memakai masker jika berada di ruang publik, menjaga jarak aman, sering mencuci tangan pakai sabun dan menghindari atau tidak menciptakan kerumunan massa yang dapat menimbulkan klaster baru di tengah masyarakat. (Wiku)

The post Kadis Kominfo Asahan Sosialisikan Kehalalan Vaksin Sinovac Dan Gratis appeared first on SLN70-News.

JAKARTA, sln70-news.com – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Sukamta, meminta operator telekomunikasi untuk memberikan tarif internet murah. Menurutnya, tarif tersebut khusus bagi driver ojek online, UMKM hingga siswa sekolah. Namun sebenarnya permintaan itu sudah dilakukan. Bukan hanya murah tapi akses internet gratis untuk sektor pendidikan.

Sukamta beralasan karena segala macam aktifitas selama pandemi COVID-19 dilakukan di dunia maya. Permintaan itu, menurutnya, adalah bagian dari program CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan.

“Akses internet gratis sudah diberikan untuk website dan aplikasi pembelajaran. Hal ini terjadi karena saat diberikan akses gratis, kami mencatat trafik yang tinggi justru terjadi pada layanan video streaming,” kata Direktur Utama XL Axiata, Dian Siswarini, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi I DPR, Kamis, 2 Juni 2020.

Sementara itu, Direktur Utama Telkomsel, Setyanto Hantoro mengatakan, meski operator membantu para pengguna tetapi tak lupa mengejar keuntungan karena posisinya sebagai pelaku usaha.

Ia menambahkan jika Telkomsel tidak menurunkan tarif seluruhnya, namun melakukan subsidi silang yang bertujuan bisa diberikan kepada pihak yang tepat.

“Misalnya saja akses gratis ke situs belajar tertentu. Kami berikan 0 rating. Untuk konten belajar tarifnya diturunkan,” ungkap Setyanto.

Bantuan bidang pendidikan juga dilakukan Indosat Ooredoo yang sedang dalam diskusi dengan Kementerian Agama untuk memberikan subsidi khusus.

Director and Chief Strategy & Innovation Officer Indosat Ooredoo, Arief Musta’in, mengaku memberikan harga khusus bagi guru dan siswa madrasah. Untuk lingkungan kampus, Indosat telah memberikan akses internet gratis ke situs web kampus yang tentunya sudah bekerja sama dengan mereka.

“Kami melakukan pendekatan teritori demi teritori. Jadi kalau kampus punya layanan video maka ketika akses web-nya akan gratis,” jelas Arief.

Mendengar pernyataan tiga operator telekomunikasi itu, Sukamta mengapresiasinya karena sudah memberikan akses internet gratis untuk sejumlah website dan aplikasi belajar.

“Lebih bagus kalau kasih general. Tarif internet murah beban rakyat agak berkurang,” ungkap anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS tersebut.

sumber: viva.co.id

The post DPR Minta Internet Murah, Operator Kasih Gratis appeared first on SLN70-News.

TEGAL, sln70-news.com – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tegal meminta warga bisa mengurus penerbitan administrasi kependudukan (Adminduk) secara mandiri tanpa perantara. Apalagi, sesuai Undang-Undang, semua penerbitan seperti KTP, Kartu Keluarga, maupun akta kelahiran dan kematian, gratis.

“Penerbitan Adminduk gratis sesuai UU. No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU. No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Jadi silakan urus secara mandiri, tak perlu melalui perantara,” kata Sekretaris Disdukcapil Dores Indrian Nugroho, kepada PanturaPost.com, baru-baru ini.

Dores tak menampik, kerap mendapat kabar ada segelintir masyarakat yang dalam mengurus Adminduk masih melalui jasa perantara. Meski demikian, Dores menegaskan, pegawai Disdukcapil tak boleh sampai terlibat di dalamnya. Apalagi sampai melakukan pungutan liar.

“Kalau ada oknum pegawai yang ‘bermain’ silahkan laporkan. Karena tidak boleh begitu,” kata Dores.

Meski semua penerbitan Adminduk gratis sesuai UU, ada hal yang perlu diketahui masyarakat. Yakni adanya sanksi denda administrasi jika ada keterlambatan dalam mengurus.

Hal itu sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) No. 3 tahun 2018 tentang Perubahan Perda No. 5 tahun 2010 tentang Adminduk. Kemudian dijabarkan melalui Perwal. No. 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perwal No. 21 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No. 5 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Adminduk.

“Sesuai Perda yang masih berlaku, semua penerbitan Adminduk masih gratis. Namun ada denda sanksi administrasi bagi keterlambatan pelaporan dokumen adminduk,” kata Dores.

Dores mengemukakan, setidaknya ada 17 item yang diatur dan bisa dikenakan sanksi denda. Untuk KTP misalnya, jika terlambat mengurus atau mengajukan permohonan lebih dari 30 hari maka dikenakan sanksi Rp30.000. Kemudian pergantian fisik KTP karena hilang atau rusak Rp30.000 bagi warna negara Indonesia (WNI), dan Rp50.000 bagi warga negara asing (WNA).

“Untuk mengajukan permohonan akibat kehilangan dokumen ini harus ada surat pelaporan kehilangan dari kepolisian,” kata Dores.

Kemudian untuk akta kelahiran dianggap terlambat lebih dari 60 hari sejak kelahiran dikenakan denda Rp 25.000, dan Rp 50.000 untuk WNA. “Selanjutnya, akta kematian lebih dari 30 hari dikenakan denda Rp15.000,” ungkap Dores.

Menurut Dores, dengan semakin mudah dan cepat apalagi gratis, masyarakat seharusnya bisa secara mandiri mengurus segala bentuk keperluan Adminduk tanpa melalui perantara.

“Apalagi sekarang semakin mudah dengan adanya aplikasi lewat playstore: Jakwir Cetem. Melalui aplikasi tersebut bahkan dokumen di antarkan langsung ke rumah,” pungkas Dores.

sumber: https://panturapost.com

The post Penerbitan KTP dan KK Gratis, Tapi Jika Terlambat Dikenakan Sanksi Denda appeared first on SLN70-News.