Pria yang akrab disapa Syaiful itu berhasil mengumpulkan 49 suara dari 92 pemilih suara. Sementara Agus hanya mengoleksi 41 suara, sementara 2 suara lainnya dinyatakan batal.

Pemilihan ini dilakukan pada Musyarawah Anggota FWP di Aula Amir Hamzah Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Rabu (3/9/2025).

Usai dinyatakan terpilih sebagai Ketua FWP terpilih periode 2025-2028, Syaiful mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada para anggota forum yang telah berhadir.

“Terima kasih telah mempercayakan saya sebagai Ketua FWP terpilih, semoga amanah ini bisa saya emban dengan baik dan bertanggungjawab,” ucapnya.

Syaiful pun berharap selepas musyawarah pemilihan tersebut, seluruh wartawan di lingkungan Pemprov Sumut bisa semakin solid dan kompak.

“Saya harap selepas ini kita bisa bersama-sama menjalin solidaritas dibawah naungan FWP. Mari kita bersama menyelesaikan tanggungjawab kita sebagai Jurnalis, dan bisa bersama juga membangun Sumut melalui karya-karya kita,” ucapnya.

Ia pun mengatakan komitmennya sebagai Ketua FWP yang baru untuk menjaga hubungan antara Jurnalis dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

“Perlu digarisbawahi, bahwa niatan saya maju pemilihan FWP ini adalah semata untuk memudahkan kita menyeberangi jembatan komunikasi kita ke Pemprov khususnya Gubernur Sumut,” katanya.

Sementara itu, pada Musyawarah hari ini Khairul Muslim juga terpilih sebagai Ketua Dewan Kehormatan FWP. Hasil ini usai Khairul meraih 53 suara. Sementara lawannya, Ariadi hanya mengumpulkan 34 suara.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kominfo Sumut Erwin Hotmansyah Harahap sempat membuka terlebih dahulu kegiatan Musyawarah Anggota tersebut.

Dirinya berharap agar sosok yang memimpin FWP bisa terus berkolaborasi dengan Pemprov Sumut dibawah kepemimpinan Gubernur Bobby Nasution.

“Saya harap agar Ketua FWP yang baru bisa berkolaborasi terus dengan Pemprov, sebagai mana yang disampaikan Pak Gubernur kemarin, kita akan buat beberapa program bersama media dan wartawan, salah satunya memfasilitasi keterbukaan informasi kepada wartawan,” katanya. (Adl)

The post Raih Suara Terbanyak, Syaifullah Jadi Ketua FWP Terpilih appeared first on SLN70-News.

Demikian penegasan itu disampaikan Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi, Jumat (10/6).

“Tidak ada tempat mafia tanah di Sumatera Utara. Polda Sumut akan menindaktegas oknum-oknum yang mencoba meresahkan masyarakat seperti di Marindal,” tegas Kabid Humas.

Hadi menyarankan kepada masyarakat dan PTPN II untuk melaporkan setiap perbuatan oknum-oknum mafia tanah yang melakukan penyerobotan lahan tidak sesuai kepemilikan.

“Laporan PTPN II atau pihak-pihak lainnya yang menjadi korban ulah oknum mafia tanah tentunya akan ditindaklanjuti dan secepatnya diselesaikan,” ujarnya.

Diketahui, tanah milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) ll Distrik Rayon Selatan di Jalan Kebun Kopi, Marindal, Kecamatan Patumbak, diduga dicaplok mafia tanah bernama Sutarno alias Tarno.

Hal itu dibenarkan oleh salah satu pekerja yang ditemui di seputaran Kantor PTPN ll, Rabu, (8/6).

Ia mengaku merasa heran ketika melihat separuh kantornya dijadikan tempat cafe minuman oleh oknum yang dikenal warga sebagai mafia tanah.

“Intinya di sini tidak tau dan tidak ada konfirmasi sama kita,” ucap pekerja PTPN II Distrik Rayon Selatan yang tidak ingin ditulis namanya.

Menurutnya, berdasarkan logika tidak mungkin PTPN ll memberikan asetnya kepada pihak mafia tanah.

“Bapak-bapak punya kantor, kami ambil separuh, dikasih enggak,” tanyanya kepada awak media dengan nada kesal.

Ditegaskannya lagi, PTPN ll Distrik Rayon Selatan tidak pernah memberikan izin kepada mafia tanah untuk menduduki atau membangun warung tempat minuman di lingkungan kantor.

“Sama sekali tidak ada memberikan izin,” tegasnya.

Terpisah, warga sekitar saat ditemui menerangkan sebelum dibangun cafe minuman, tanah milik PTPN ll itu terdapat cagar budaya berupa rumah panggung. Namun sekarang cagar budaya itu sudah dihancurkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

Secara terpisah PT Perkebunan Nusantara (PTPN) ll Distrik Rayon Selatan segera melaporkan Tarno karena diduga merebut lahan di Jalan Kebun Kopi, Marindal, Kecamatan Patumbak, tanpa izin.

“kita sudah ke lapangan. Ternyata lahan yang diduga dicaplok warga bernama Tarno itu masih aset dari PTPN II,” kata Humas PTPN II, Rahmad.

“Perbuatannya ini jelas melanggar hukum. Oleh karena itu PTPN II segera menempuh jalur hukum melaporkan kasus pencaplokan lahan yang diduga dilakukan Tarno itu, ke Polda Sumut,” ucap Rahmad lagi.

Ditambahkan, Bidang Hukum PTPN II sedang melengkapi berkas perkara untuk melaporkan Tarno ke Polda Sumut karena sudah menyerobot aset lahan tersebut.

Direktur Utama (Dirut) PTPN II, Iwan Perangin-angin, menegaskan kasus lahan yang diduga diserobot oleh mafia tanah bernama Tarno menjadi atensi. “Kami atensikan. Lahan itu masih aset dari PTPN II. Kita akan lawan mafia-mafia tanah itu,” tegasnya.

Sementara itu, Tarno saat dikonfirmasi tentang dugaan melakukan penyerobotan (pencaplokan) lahan milik PTPN II enggan memberikan tanggapan. (Adl)

The post PTPN II Lengkapi Berkas, Poldasu Atensi Tindak Tegas Mafia Tanah “Tarno” appeared first on SLN70-News.

“Pembangunan posko itu sebagai tanda akan dibangunnya perumahan bagi wartawan yang tergabung dalam FWP,” kata Ketua FWP, Zulkifli Tanjung saat rapat bersama pengurus dan anggota di lahan perjuangan Posko KTBM, Sabtu (28/05/2022).

Direncanakan pembangunannya dalam waktu dekat ini dilakukan secara bergotong-royong, mendirikan Posko FWP dengan luas bangunan 6×6 meter dilengkapi wifi untuk segera di duduki.

“Bagi kawan-kawan yang masih berminat, segera melakukan  kordinasi dengan tim pembangunannya yang sudah ditunjuk,” ucapnya.

Sebelumnya, FWP sudah menyiapkan 7 ribu batu bata dan mendirikan plang bertuliskan “Disini Akan Dibangun Perumahan FWP”.

“Tanah tersebut adalah tanah perjuangan milik KTBM,” cetus Ketua KTBM, Tao Mindoana br Simamora.

Ditegaskannya, KTBM tidak pernah gentar dan takut merebut tanahnya yang telah dirampas oleh mafia tanah, tanpa berjuang dan ingin menguasainya.

“KTBM tidak pernah gentar dan takut untuk menghadapi itu semua, demi setapak tanah,” ucapnya.

Sampai saat ini, Pemerintah Desa Marindal 1 tidak akan mengeluarkan surat apapun, sebelum dilakukan penguasaan fisik terhadap lahan yang masih terdapat perselisihan.

Walau pun seseorang telah mengajukan permohonan mengenai aset, agar diterbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT). Sementara ada pihak lain yang mengakui lahan tersebut miliknya. (adl)

The post FWP Akan Bangun Posko di Atas Lahan Eks HGU appeared first on SLN70-News.

Konflik agraria ini bermula dari proses peralihan yang dilakukan secara paksa oleh mafia tanah, tanpa berjuang ingin menguasai lahan eks HGU PTPN 2 dengan kedok jual-beli tanah.

KTBM sebagai wadah perjuangan merangkul Forum Wartawan Poldasu (FWP)  yang akan menempati lahan tersebut, untuk bersama-sama mempertahankannya dari tangan mafia tanah dengan memberi tanda batas (Patok), Kamis (24/02/2022).

“KTBM tidak pernah gentar dan takut untuk menghadapi itu semua, demi setapak tanah,” kata Ketua KTBM, Tao Mindoana br Simamora di Posko KTBM Marendal I.

Selama 21 tahun KTBM memperjuangkan lahan buat masyarakat yang belum memiliki tanah, untuk dijadikan tempat tinggal dan bercocok tanam.

“Begitu lama KTBM di tindas, di ancam dan menghadapi segala macam kekerasan serta teror dari pihak kelompok mafia tanah yang ingin merebut dan menguasai tanah masyarakat,” cetusnya lagi.

Sudah berbagai upaya dilakukan KTBM, seperti demonstrasi dan pertemuan dengan berbagai pihak. Dimana mafia tanah saat Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi mau mengambil alih 200 hektare lahan Eks HGU di Marindal I, untuk dijadikan Taman Botanicall Garden?

“Atas perjuangan KTBM, Gubernur akhirnya mundur dan tidak sanggup menggusur KTBM. Tanah eks HGU itu sudah diduduki, dikuasai, diusahai dan dihuni sebanyak 800 kepala keluarga,” ungkapnya lagi.

Berdasarkan peta dan areal perjuangan KTBM, bahwa masih banyak tanah yang di kuasai seseorang. “Ada yang 2 hektare dan 5 hektare,” cetusnya.

Sementara KTBM yang berjuang tanpa pamrih hanya memiliki setapak tanah berukuran 10 x 20 meter, bahkan ada yang 5 meter saja.
“Tanah Eks HGU adalah tanah yang belum ada pelepasan aset, dan masih aset negara. Bukan tanah pribadi, tanah mafia atau siapapun,” imbuhnya.

Sampai saat ini, Pemerintah Desa Marindal 1 tidak akan mengeluarkan surat apapun, sebelum dilakukan penguasaan fisik terhadap lahan yang masih terdapat perselisihan.

Walau pun seseorang telah mengajukan permohonan mengenai aset, agar diterbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT). Sementara ada pihak lain yang mengakui lahan tersebut miliknya. (adl)

The post KTBM Bersama FWP Patok Lahan Eks HGU PTPN 2 yang Dikuasai Mafia Tanah appeared first on SLN70-News.

Ketua FWP, Zulkifli Tanjung mengatakan, bingkisan lebaran ini dibagikan demi menjalin silaturahmi di antara pengurus dan anggota FWP sehingga semakin solid ke depannya.

“Bingkisan ini nilainya memang tidak seberapa namun kami berharap melalui tali asih ini bisa menjaga silaturahmi hingga FWP semakin kompak dan solid ke depannya,” tegas Zulkifli.

Zulkifli juga menekankan, FWP sebagai forum yang mewadahi 130 wartawan peliput di Poldasu bisa menjadi corong pemberitaan positif ke depannya lagi.

“Perhatian dan semangat yang diberikan penuh oleh Kabid Humas Poldasu Kombes Pol Hadi Wahyudi terhadap FWP cukup kita apresiasi dan harapan kita hubungan baik ini terus berlanjut lagi,” tambah Zulkifli.

Pemberian bingkisan berupa sembako meliputi 1 goni beras, gula, minyak makan, mie instan, bubuk teh dan sirup ini tetap menjalankan protokol kesehatan yang diterima sukacita oleh anggota FWP yang sudah bersabar menanti. (Adlan)

The post FWP Berbagi Bingkisan Lebaran, Zulkifli: Semoga Semakin Kompak dan Solid appeared first on SLN70-News.

Sebanyak 500 paket  berupa beras, minyak makan, mie instan, gula dan bubuk teh, didistribusikan kepada warga kurang mampu.

Menurut Sekjen FWP, Budi ‘Budenk’ Hariadi, baksos ini akan dilakukan selama beberapa hari dengan cara door to door.  Dimulai Minggu (2/5, direncanakan hingga Sabtu (8/5). Cara door to door ini dilakukan untuk menghindari kerumunan sesuai dengan anjuran pemerintah.

“Kita harus tetap mematuhi prokes. Jika ratusan paket ini penerimanya kita kumpulkan akan rawan. Maka dari itu, kita membaginya dengan cara door to door,” ujar mantan Pimred Harian Posmetro Medan ini.

Ketua FWP, Zulkifli, usai memberikan bantuan decara door to door, Senin (3/5), menyampaikan ucapan terimakasih kepada Ketua DPD I Golkar Drs Musa Rajekshah Mhum, Bhinneka Grup dan seluruh kawan kawan wartawan yang tergabung dalam FWP. “Tanpa bantuan kawan kawan, kita pasti tak akan mampu melakukan baksos ini secara rutin,” ujarnya.

Salah seorang anggota Grup Bhinneka, Ayong, yang ikut dalam baksos menyampaikan harapannya, semoga masyarakat yang menerima bantuan ini dapat sedikit terbantu dan meringankan beban keluarga saudara saudara kita yang kurang beruntung. “Semoga baksos ini bermanfaat membantu saudara-saudara kita yang kurang mampu.(rel/fwp)

The post Golkar, Bhinneka dan FWP Bagi 500 Paket Lebaran appeared first on SLN70-News.

Ketua FWP Poldasu, Zulkifli Tanjung mengatakan buka puasa bersama ini di lakukan dalam rangka menjalin silaturahmi terhadap sesama khususnya wartawan unit Polda Sumut yang tergabung dalam group FWP.

“Acara buka puasa bersama ini kita adakan untuk menjalin silaturahmi kepada seluruh rekan-rekan wartawan unit Poldasu,” kata Zulkifli, Ketua Forum Wartawan Polri unit Poldasu.

Selain itu, juga sekalian membahas program kedepannya dan yang terpenting seluruh anggota yang tergabung di FWP tetap solid, “pungkasnya. (Adlan)

The post Jalin Silaturahmi, Forum Wartawan Polda Sumut Buka Puasa Bersama appeared first on SLN70-News.