Hal itu disampaikan Mulia Syahputra Nasution yang menjadi juru bicara Fraksi Gerindra DPRD Medan pada rapat paripurna pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Medan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dibacakan oleh Mulia Syahputra Nasution, Senin (04/12/2023).

Menurut Mulia, memberikan apresiasi kepada Pemko Medan yang terus melakukan langkah optimal dalam mensosisalisasikan ajak untuk taat bayar PBB. Sosialisasi tersebut banyak terlihat melalui billboar, running text, spanduk yang bekerja sama dengan Dinas Kominfo Kota Medan serta ASN dan PHL yang ada di lingkungan Pemko Medan.

Fraksi Gerinda ujar Mulia, berpendapat bahwa Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Medan harus terus bersifat inovatif untuk menyusun strategi dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Medan.”Tujuannya untuk meningkatkan pendapatan daerah, sehingga pembangunan Kota Medan semakin baik,” ujarnya.

Fraksi Gerindra juga meminta agar BP2RD Kota Medan untuk menyusun rencana serta strategi inovatif untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah, sehingga tahun depan semakin banyak masyarakat yang sadar untuk kewajiban pajak dan retribusi daerah,” ujar Mulia. (adl)

The post Fraksi Gerindra Setujui Ranperda Pajak dan Retribusi Daerah Menjadi Perda appeared first on SLN70-News.

Hal itu disampaikan Anggota Fraksi Gerindra DPRD Medan, Dame Duma Sari Hutagalung saat menyampaikan pandangan Fraksi dalam paripurna di gedung dewan, Selasa (17/1/2023).

Dame berharap semua wakil rakyat dapat mematuhi dan melaksanakan, apa yang tercantum dalam Kode Etik DPRD Kota Medan, termasuk bijak menggunakan media sosial (Medsos).

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Medan Rajudin Sagala dihadiri para anggota dewan. Hadir juga Sekwan DPRD Medan M Ali Sipahutar, Kabag Persidangan Andres Willy Simanjuntak berjalan aman dan tertib.

Disampaikannya, kode etik menjadi salah satu produk dari DPRD Kota Medan sebagai bentuk penjaga dan pengontrol tugas dan fungsi DPRD, yang diawasi oleh Badan Kehormatan.“Bentuk preventif dan korektif ini menjadikan DPRD yang bermartabat dan memiliki kredibilitas dalam menjalankan tugas, kewajiban dan wewenangnya. Sehingga apabila kode etik tidak diberlakukan akan sangat beresiko untuk kedepannya,” sebut Dame.

Ditambahkan, Kode Etik merupakan, hal terpenting dan menjadi pilar dasar mengapa kinerja pemerintahan. Dimana, kemampuan dan kapasitas penyelenggara pemerintahan belum sepenuhnya dapat memahami secara baik dan benar, peran dan fungsi serta tugas-tugasnya.“Untuk itulah perlunya kita memahami dan melaksanakan segala ketentuan yang nantinya diatur didalam rancangan peraturan DPRD Kota Medan tentang Kode Etik DPRD Kota Medan tersebut,” kata Dame.

Dilanjutkan lagi, Fraksi Gerindra DPRD Medan berpandangan bahwa setiap anggota DPRD di dalam setiap tindakannya haruslah mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi maupun golongan. Anggota DPRD harus bertanggung jawab mengemban amanat rakyat, melaksanakan tugasnya secara adil dan wajib mematuhi Kode Etik.

Masih dalam pandangan Fraksinya, Dame menyebut anggota DPRD harus menghindari perilaku tidak pantas atau tidak patut yang dapat merendahkan citra dan kehormatan DPRD, baik di dalam gedung DPRD maupun di luar.Bahkan, anggota DPRD diajak agar bijak menggunakan media sosial sehingga terhindar daripada pelanggaran kode etik.

Anggota DPRD hendaknya dilarang meminta dan menerima pemberian atau hadiah selain dari apa yang berhak diterimanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Diakhiri pendapat Fraksinya, Dame Duma Sari menyebut semua hal diatas merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh anggota DPRD yang tercantum didalam rancangan peraturan DPRD Kota Medan tentang Kode Etik DPRD Kota Medan.

Selain itu, anggota DPRD Medan harus memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutukan NKRI serta menampung dan menindaklanjuti aspirasi konstituen melalui kerja secara berkala. (adl)

The post Fraksi Gerindra Dorong Penetapan Ranperda Kode Etik DPRD Medan appeared first on SLN70-News.

“Kita harapkan Dinas PU Medan agar mempercepat seluruh proses tender proyek infrastruktur saat ini (Red- dilaksanakan setiap awal Tahun),” tandas Haris Kelana Damanik ST (foto) kepada PosRoha.com, Sabtu (5/2/2022).

Dikatakan Haris, percepatan pengerjaan tersebut bukan hanya yang sifatnya tender tetapi termasuk yang swadaya maupun perawatan. “Hal itu sangat penting guna mendukung program Walikota Medan Bobby Nasution terkait prioritas pembangunan. Sehingga dua tahun diawal kepemimpinan Bobby Nasution dapat tercapai,” ujar Haris Kelana.

Menurut Haris, keterlambatan pengerjaan proyek drainase seperti tahun lalu kiranya jangan sampai terulang. Dimana sampai dilakukan adendum hingga dilanjutkan pengerjaan tahun berikutnya 2022. “Itu akibat kesalahan perencanaan yang akhirnya pengerjaan terkesan buru buru, ” imbuh Haris.

Masih terkait kualitas proyek, Haris juga minta Dinas PU agar tegas menindak pelaku pimpinan proyek yang terbukti melanggar ketentuan sehingga kualitas proyek buruk. “Blacklist perusahaan bahkan direktur perusahaan yang kinerjanya buruk. Tindak perusahaan dan antisipasi ‘ganti kulit’, ” tegas Haris.

Selain itu, Haris juga minta kepada Dinas PU Medan agar dapat tetap memprioritaskan tindaklanjut dan merealisasikan hasil Fokok pikiran (Fokir) anggota DPRD Medan. Dimana Fokir tersebut merupakan usulan masyarakat melalui anggota DPRD Medan ketika melaksanakan reses.

“Usulan warga saat reses yang menjadi Fokir dewan kiranya dikerjakan prioritas. Kita serap keluhan warga dan pantas segera ditindaklanjuti,” harap Haris.

Ditambahkan Haris lagi, terkait pengerjaan/pengaspalan jalan dan drainase. Dinas PU Kota Medan diharapkan berkolaborasi dengan stakeholder. Begitu juga dengan pihan PLN dan Telkomsel agar tidak terjadi tambal sulam pengalian tanam kabel.

“Selalu ada penggalian dari pihak ke tiga setelah badan jalan diaspal bagus. Hal itu harus disiasati sebelumnya, ” pesan Haris. (adl)

The post Fraksi Gerindra Ingatkan Dinas PU Percepat Proses Tender appeared first on SLN70-News.

Hal tersebut disampaikan Haris Kelana Damanik ST (foto) kepada wartawan, Kamis (13/1/2022) menyikapi tindakan tegas yang dilakukan Walikota Medan Bobby Nasution yang mencopot Sulistyo selaku Kepala Lingkungan (Kepling) VIII Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Kecamatan Medan Timur beberapa waktu lalu.

Dimana, Kepling dimaksud terbukti melakukan pungli warga saat mengurus administrasi kependudukan (adminduk).

Kepling Sulistyo tega meminta uang kepada warga bernama Ian saat mengurus KK dan KTP keluarganya. Dengan dalih tidak ada data di Disdukcapil, Kepling meminta Rp1,7 juta agar urusan selesai. Ian mengaku dua kali membayar agar KK dan KTP-nya beres. Pertama Rp1 juta kemudian Rp700 ribu.

Menurut Haris Kelana Damanik, tindakan tegas yang diberikan Bobby Nasution kiranya berkelanjutan bagi Kepling dan Aparat Sipil Negara (ASN) yang lain. “Bila hal itu tetap dilakukan maka tercipta pemerintahan yang bersih di lingkungan Pemko Medan,” ujar Haris.

Ditambahkan Haris lagi, tindakan tegas perlu juga diberikan kepada pihak ke tiga atau rekanan yang terbukti kinerja buruk atau menyalahi ketentuan. “Pelaku pemimpin proyek juga perlu diberikan sanksi tegas bila terbukti melakukan kinerja buruk,” tandas Haris. (adl)

The post Fraksi Gerindra Dukung Tindakan Tegas Walikota Medan Copot Kepling Pungli appeared first on SLN70-News.