Demikian disampaikan Plt. Wali Kota Medan H. Aulia Rachman diwakili Asisten Adminitrasi Umum Setdako Medan, Ferry Ihcsan saat membuka Sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD) Peraturan Wali Kota Medan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Perangkat Daerah di Lingkungan Pemko Medan, Kamis (31/10) di Royal Suite Condotel.

Dalam kegiatan yang dilaksanakan Bagian Organisasi Setdako Medan itu, Ferry mengatakan, selama ini penilaian pelayanan publik dilakukan dua instansi yakni Kementerian PANRB dan Ombudsman RI.

“Namun, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan dua instansi itu hanya mengambil beberapa sample perangkat daerah,” imbuhnya dalam kegiatan yang dihadiri Kepala Bagian Organisasi Setdako Medan, Fiza Vandhana.

Dia menambahkan, masih banyak keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik, terutama di luar perangkat daerah yang menjadi sample Kementerian PANRB dan Ombudsman RI.

Ferry berharap peserta yang merupakan perwakilan perangkat daerah di lingkungan Pemko Medan itu bersungguh-sungguh mengikuti kegiatan ini dan melaksanakan dengan baik peraturan yang menjadi materi dalam sosialisasi ini.

“Maka perlu diadakan pemantauan dan evaluasi menyeluruh perangkat daerah secara mandiri oleh sekretariat daerah, dalam hal ini Bagian Organisasi berkolaborasi dengan stakeholders,” ungkapnya dalam kegiatan yang diikuti perwakilan perangkat daerah di lingkungan Pemko Medan itu.

Sebelumnya Kabag Organisasi Setdako Medan, Fiza Vandhana melaporkan, kegiatan ini bermaksud untuk memberikan panduan, pemahaman, dan pengetahuan dalam pelaksanaan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 25 Tahun 2024.

“Sedangkan tujuan kegiatan ini untuk memperoleh penjelasan dan pemahaman yang utuh tentang Perwal 25 Tahun 2024,” lanjutnya.

Dia menambahkan, peserta dalam kegiatan ini sebanyak 62 orang yang terdiri atas pejabat administrasi/sekretaris dinas, badan, inspektorat, satuan, kecamatan, dan RSUD pada perangkat daerah di lingkungan Pemko Medan.

Bertindak sebagai narasumber dalam kegiatan ini Pjs Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumut, James Marihot Panggabean dan Analis Kebijakan Pertama Kementerian PANRB, Harry Alfredo Purba. (Adl)

The post Pemko Medan Evaluasi Menyeluruh Kinerja Pelayanan Publik Perangkat Daerah appeared first on SLN70-News.

Bupati Asahan H. Surya, B.Sc mengawali sambutannya mengucapkan terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada Kabupaten Asahan menjadi tuan rumah pada acara rapat koordinasi monitoring dan evaluasi program pemberantasan korupsi terintegrasi yang diikuti oleh 5 (lima) Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Utara.

Lebih lanjut Bupati menyampaikan bahwa per tanggal 17 Oktober 2022 capaian MCP Kabupaten Asahan sebesar 61%, dimana hasil tersebut masih dibawah capaian pada tahun 2021 yaitu sebesar 83,37%. “Melalui pertemuan ini, saya berharap, kita dapat meningkatkan progres capaian MCP pada masing-masing Kabupaten/Kota dan dengan adanya perbaikan dalam tata kelola pemerintah daerah” tegas Bupati.

Mengakhiri sambutannya, Bupati berharap kegiatan ini membawa perubahan pola pikir dan tindakan khususnya di jajaran Pemerintah Kabupaten Asahan melalui terpenuhinya produk hukum baik Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati terkait penyelenggaraan pemerintahan pada area intervensi, tersusunnya rancangan dan penetapan APBD tepat waktu, meningkatnya kepatuhan atas pelaporan LHKPN bagi ekskutif dan legislatif, terkelolanya barang milik daerah dan pengelolaan keuangan desa yang semakin baik, meningkatnya nilai kematangan UKPBJ dan meningkatnya kematangan APIP.

“Program pemberantasan korupsi terintegrasi melalui MCP juga telah memberikan early warning sistem dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga kedepannya dengan adanya program MCP ini dapat menjadi pemacu semangat bagi kita semua khususnya bagi pemerintah kabupaten Asahan untuk terus melakukan perbaikan di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah” pungkas bupati.

Sementara itu, Tim Asistensi dan Verifikasi Capaian Aksi Pencegahan Korupsi Melalui Monitoring Center of Prevention (MCP) dalam sambutannya yang disampaikan oleh Ir. Rolekson Simatupang, MM menyampaikan beberapa program pemberantasan korupsi terintegrasi melalui Monitoring Center for preventation (MCP) pada 8 area intervensi yang dirancang oleh KPK, inspektorat jenderal kementerian dalam negeri dan BPKP yaitu Area Perencanaan dan Penganggaran, Area Pengadaan Barang dan Jasa, Area Perizinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Area Peningkatan Kapabilitas APIP, Area Manajemen ASN, Area Optimalisasi Pendapatan Daerah, Area Manajemen Aset Daerah, Area Tata Kelola Dana Desa.

Kegiatan tersebut diakhiri dengan diskusi panel antara seluruh OPD terkait yang berasal dari 5 Kabupaten / Kota didampingi Tim Asistensi dan Verifikasi Capaian Aksi Pencegahan Korupsi Melalui Monitoring Center of Prevention (MCP) yang terdiri dari Ir. Rolekson Simatupang, Muzanih, MH, Simon Makarius Aruan, M.Si, MH, Wanto, M.Si, Abdul Aziz, S.Sos, Dina Djari, S.Sos, Fernando, MAP, Eko Mardiyono, M.Tr.A.P, Endar Herya Pajri, S.IAN, dan T. Afifah Syahputri Andini, A.Md.(adl)

The post Pemkab Asahan Tuan Rumah Rakornis Koordinasi Monitoring Dan Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi appeared first on SLN70-News.

Dalam Rapat Koordinasi itu, anggota Komisi 1 DPRD Kota Medan, Edi Saputra, S.T mengatakan bahwa rapat koordinasi ini terkait masalah kinerja dan fungsi Bagian Umum Setda Kota Medan.

“Rapat koordinasi ini terkait masalah kinerja dan fungsi dari Bagian Umum, yang pertama pengadministrasian termasuk surat masuk dan surat keluar dari masyarakat, kemudian tindak lanjutnya dan hasilnya. Yang kita evaluasi pertama tidak teradministrasi dengan baik, tidak ter-follow up dengan baik, hasilnya juga sering tidak diketahui,” tegas Edi.

Dalam kesempatan ini Edi Saputra juga berharap ke depannya Bagian Umum Setda Kota Medan dapat memiliki kinerja yang baik.

“Kita berharap bagaimana Bagian Umum ini dapat menjadi pipa penyambung yang dapat mengalirkan air dengan baik ke tujuan yang dituju, tidak sumbat-sumbat, sehingga aliran itu bisa lancar. Jadi intinya kami berharap Bagian Umum dapat memiliki kinerja dan fungsi yang lebih baik lagi untuk ke depannya”, pungkas Edi.

Dengan menerapkan protokol kesehatan, rapat koordinasi ini dipimpin oleh Ketua Komisi 1 DPRD Kota Medan, Rudiyanto, S.Pd.I., dan dihadiri Kepala Bagian Umum Setda Kota Medan dan Anggota Komisi 1 DPRD Kota Medan lainnya.
(adl)

The post Komisi I DPRD Medan Evaluasi Kinerja Bagian Umum Setda appeared first on SLN70-News.

“Ka Disdik harus cepat mengambil tindakan, karena kejadiannya bukan hanya sekali saja. Mungkin saja perkataan hinaan yang sama juga terjadi terhadap siswa lain, ” tandas Haris Kelana Damanik (foto) kepada wartawan, Rabu (11/1/2022) menyikapi tindakan guru menghina siswa miskin di SMPN 28 Medan.

Terkait hal itu kata Haris, Ianya selaku anggota Komisi II yang membidangi pendidikan mendorong pimpinan Komisi agar memanggil Disdik dan pihak sekolah. “Kita minta agar dipanggil ke DPRD Medan untuk dilakukan RDP (red-Rapat Dengar Pendapat),” pinta Haris Kelana asal politisi Gerindra itu.

Disampaikan Haris, Ianya mengaku sangat prihatin terhadap siswa yang mendapat hinaan karena miskin. “Ucapan berupa hinaan tidak pantas dilontarkan seorang guru. Seharus nya guru memberikan pelajaran terhadap anak soal etika dan sopan santun,” sebut Haris.

Selain itu tambah Haris yang juga Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD Medan itu, mengingat si anak (red- Indah) selaku siswa miskin dan berprestasi. Maka pihak sekolah (red-Kepsek) perlu dimintai keterangan sejauh mana bantuan, penghargaan dan motivasi yang diberikan kepada siswa dimaksud dan siswa berprestasi lainnya.

“Perlu kita tahu apa yang dilakukan Kepsek soal penanganan siswa kurang mampu dan berprestasi. Karena hal itu merupakan bagian dari peningkatan mutu pendidikan di Kota Medan,” ujar Haris.

Sebagaimana diketahui, Wakil Ketua DPRD Medan H Ihwan Ritonga SE mendatangi SMPN 28 Medan Jl Karya Wisata Kec Medan Johor, Selasa pagi (11/1/2022). Kunjungan Ihwan Ritonga guna merespon pengaduan siswa yang kerap mendapat penghinaan dari guru karena miskin.

Kunjungan Ihwan Ritonga yang juga Ketua DPC Partai Gerindra Kota Medan itu diterima Kepala Sekolah (Kepsek) Horas Pohan didampingi dua guru kelas Refia Samosir dan Masrohima yang dituduh melecehkan siswa miskin dan bodoh.(adl)

The post Komisi II Minta Disdik Evaluasi Kepsek dan Guru SMPN 28 Medan appeared first on SLN70-News.

Kedatangan Tim ini diterima Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution, S.E., M.M. diwakili Plt. Asisten Pemerintahan Sosial, Khairul Syahnan, dari Ruang Command Center Kantor Wali Kota Medan didampingi Kadis Komunikasi dan Informatika Medan, Zain Noval, S.STP., M.A.P.

Dalam sambutannya mewakili Wali Kota, Syahnan mengucapkan terima atas tinjauan lapangan yang dilakukan tim Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo RI ini. Dia menyebutkan, pada prinsipnya Pemko Medan akan tetap mendukung pelaksanaan smart city, baik dari segi SDM maupun anggaran.

“Kami tetap mengharapkan dukungan dan masukan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI untuk meningkatkan pelaksanaan dimensi smart city di Kota Medan,” ucapnya dalam kegiatan yang diikuti Pembimbing Smart City, Riri Rachmawati, S.Si., M.T. itu.

Di akhir sambutannya, Syahnan mempersilakan tim Kementerian Kominfo untuk melakukan evaluasi terhadap OPD Pemko Medan yang telah melakukan enam program smart city, antara lain Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perhubungan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Perkim dan Penataan Ruang, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.

Sebelumnya, Kadis Komunikasi dan Informatika Medan, Zain Noval, S.STP., M.A.P., melaporkan, pada 2018 Kota Medan sudah menjadi salah satu dari 50 kota yang terpilih untuk dinilai sebagai smart city. Berbagai program untuk mendukung terwujudnya smart city pun telah dilaksanakan.

Program-program yang telah dilaksanakan menuju Smart City itu, papar Noval, yakni Layanan untuk Pencatatan Administrasi Kependudukan online dengan Aplikasi SIBISA, Layanan untuk Perizinan dan Penanaman Modal dengan Aplikasi si CANTIK Cloud, Inovasi pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah dengan Aplikasi SIMP4D, Pembayaran Retribusi Parkir secara Cashless dengan E-Parking, Layanan Pengaduan Kegawatdaruratan Kota dengan Call Center 122, Layanan Pengaduan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota dengan Patrol TARU.

Di akhir acara pembukaan itu, Pembimbing Smart City, Riri Rachmawati, S.Si., M.T., menyampaikan, pihaknya melakukan tinjauan lapangan di Medan ini selama dua hari. Selain memberikan bimbingan, pihaknya juga akan mengevaluasi pelaksanaan smart citty, manajemen risiko, serta melakukan wawancara penanggungjawab (PIC) setiap program dari masing-masing dimensi smart city beserta para responden yang dihadirkan. (Wiku)

The post Evaluasi Program Smart City, Tim Kementerian Kominfo Lakukan Tinjauan Lapangan appeared first on SLN70-News.