“Pemko Medan telah menetapkan dua sistem pembayaran parkir di Kota Medan, yakni Parkir Berlangganan dan Parkir Konvensional,” ucap Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan, Dr. Iswar Lubis S.SiT MT di Medan, Senin (28/10/2024).

Dikatakan Iswar, untuk sistem Pembayaran Parkir Konvensional, masyarakat akan dikutip retribusi parkir kendaraannya oleh juru parkir (jukir) resmi di lapangan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan No.1 Tahun 2024, Pemko Medan secara resmi telah menyesuaikan tarif parkir tepi jalan dengan sistem pembayaran konvensional, yakni kendaraan roda empat dari Rp3.000 menjadi Rp5.000 dan kendaraan roda dua dari Rp2.000 menjadi Rp3.000.

Hal itu pun telah diumumkan Pemko Medan melalui sejumlah spanduk di sejumlah ruas jalan di Kota Medan.

“Tarif terbaru berdasarkan Perda Kota Medan No.1 Tahun 2024, yakni Rp3.000 untuk kendaraan roda dua, dan Rp5.000 untuk kendaraan roda empat. Tarif baru parkir konvensional ini telah berlaku di semua lokasi parkir tepi jalan di Kota Medan, tanpa ada klasifikasi kelas lokasi parkir,” ujarnya.

Lantas, bagaimana dengan masyarakat yang telah menggunakan stiker barcode parkir berlangganan? Iswar memastikan bahwa stiker barcode parkir berlangganan tetap berlaku di seluruh lokasi parkir tepi jalan di Kota Medan.

“Pemko Medan memastikan, stiker barcode parkir berlangganan tetap berlaku. Bagi kendaraan yang telah menggunakan stiker parkir berlangganan, tidak akan dikutip lagi retribusi parkirnya secara konvensional. Bila ada jukir yang tetap mengutip retribusi parkir meski kendaraan tersebut telah menggunakan stiker parkir berlangganan, segera laporkan pada petugas kami di lapangan. Akan langsung kami tindaklanjuti,” tegasnya.

Dijelaskan Iswar, ditetapkannya dua sistem pembayaran parkir tepi jalan oleh Pemko Medan bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam membayar retribusi parkir tepi jalan kendaraannya. Dengan harapan, hal itu dapat meningkatkan pelayanan jasa parkir kepada masyarakat sekaligus meningkatkan PAD Kota Medan dari sektor retribusi parkir tepi jalan.

“Jadi kita kembalikan ke masyarakat, kita beri dua opsi. Masyarakat boleh membayar retribusi parkir dengan membeli stiker parkir berlangganan, atau masyarakat juga bisa membayar retribusi parkir secara konvensional dengan uang cash kepada petugas di lapangan sesuai tarif retribusi parkir tepi jalan yang diatur Perda No.1 Tahun 2024, yakni Rp3.000 untuk kendaraan roda dua, dan Rp5.000 untuk kendaraan roda empat,” jelasnya.

Meskipun demikian, Iswar menyebutkan bahwa pihaknya tetap mendorong masyarakat agar mau mengikuti program parkir berlangganan. Sebab, program parkir berlangganan lebih hemat dan lebih menguntungkan masyarakat.

“Namun kembali lagi, bahwa pilihan ada di tangan masyarakat. Masyarakat boleh memilih, nyamannya seperti apa. Sebagai pemerintah, Pemko Medan telah memberikan pilihan kepada masyarakat, yakni Parkir Berlangganan dan Parkir Konvensional,” tuturnya.

Ditegaskan Iswar, kedepan pihaknya bakal terus mengawasi jukir yang bertugas di lapangan. Hal itu untuk memastikan agar jukir tersebut tidak lagi mengutip retribusi parkir terhadap kendaraan yang telah ditempel stiker barcode parkir berlangganan.

“Nanti menjadi tugas kami melakukan pengawasan terhadap jukir-jukir yang bekerja di lapangan agar jangan sampai ada yang menyatakan parkir berlangganan tidak berlaku. Kami akui sampai hari ini masih ada jukir-jukir yang nakal, dan itu menjadi tugas kami sebagai pemerintah untuk menertibkannya. Mohon bantuan dan dukungan dari seluruh masyarakat,” pungkasnya. (Adl)

The post Dishub Medan Berlakukan 2 Sistem Pembayaran Parkir Tepi Jalan, Parkir Berlangganan dan Konvensional appeared first on SLN70-News.

Sampai hari ini, jembatan penyeberangan orang (JPO) atau Sky Bridge Stasiun Terminal Kereta Api Medan yang mulai dikerjakan pada tahun 2012 lalu itu, belum pernah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kota Medan.

Berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Penilaian Aset Bangunan Gedung Permanen/Semi Permanen Sky Bridge Stasiun Kereta Api dan Sisa Bongkaran Lift Kantor Wali Kota Medan TA 2023 tanggal 15 Mei 2023 yang ditandatangani Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan, Drs Zulkarnain menjelaskan, bahwa:

Sky Bridge yang berada di depan Stasiun Kereta Api Medan pada awalnya ditujukan untuk mengakomodir penumpang di Stasiun Besar Kereta Api yang memarkirkan kendaraan yang dulunya disediakan di sisi timur Lapangan Merdeka. Namun pada kenyataannya, sampai saat ini tidak pernah berfungsi karena tidak tersambung dengan Stasiun Besar Kereta Api, sedangkan di sisi lain, Pemerintah Kota Medan pada Tahun ini berencana akan membangun over pass di depan Stasiun Besar Kereta Api, akan tetapi terkendala dengan keberadaan Sky Bridge yang dimaksud.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan dan Kepala Bagian Umum Setda Kota Medan telah menyurati Sekretaris Daerah Kota Medan dengan Nomor: 800.1.11/1932 tanggal 2 Mei 2023 Perihal Kajian Teknis lalu Lintas Penghapusan Sky Bridge Stasiun Kereta Api dan Nomor: 319/BU/2023 tanggal 28 April 2023 Perihal Permohonan Usulan Penghapusan Barang Milik Daerah.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 331, 332, 325, 326, 329 dan 330 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dijelaskan bahwa:

1) Bahwa barang milik daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahaan daerah dapat dipindahtangankan dalam bentuk penjualan (lelang). 2) Penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual.

3) Dalam rangka pemindahtanganan dilakukan penilaian oleh penilai publik atau penilai pemerintah untuk mendapatkan nilai wajar dengan memperhitungkan faktor-faktor penyesuaian.

4) Nilai dimaksud adalah nilai limit/batasan terendah sebagai harga minimal barang yang akan dilelang.

5) Pemindahtangan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan tidak memerlukan persetujuan DPRD apabila tanah dan/atau bangunan sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota dimaksudkan bahwa lokasi tanah dan/atau bangunan dimaksud terjadi perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan wilayah.

Namun tuk pertimbangan kondisi tersebut serta telah disediakannya mata anggaran untuk itu, maka penilaian aset Bangunan Gedung Permanen/Semi Permanen pada TAMAN CADIKA MEDAN akan dilakukan oleh Penilai Publik melalui Kantor Jasa Penilai Publik.

“Anggaran Rp37,5 M itu terlalu besar, kalau hanya diperuntukan untuk pembangunan Sky Bridge,” ucap warga Kota Medan, Syamsul Tarigan kepada sln70-news.com, Jumat (15/1/2023).

Diketahui, sejak 2012 hingga 2014 Dinas Perkim Kota Medan sudah menganggarkan anggaran belasan miliar rupiah untuk pembangunan sky bridge merdeka. Namun sayang, anggaran itu terkesan mubazir karena pembangunannya tak kunjung selesai

Catatan sln70-news.com, pada 2012 Pemko Medan telah menggangarkan pembangunan skybridge Rp18 miliar, namun hanya terserap 40 persen. Kemudian di 2013 kembali dianggarkan Rp9 miliar dan anggaran yang sama dianggarkan di 2014, namun tetap saja anggaran menjadi Silpa (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran).

Sedangkan untuk finishingnya, PT KAI akan menggunakan anggaran sendiri dan ditargetkan selesai pembangunan skybridge pada 2016. PT KAI diketahui sudah mengalokasikan Rp600 juta untuk pekerjaan sambungan itu.

Lalu, Dinas PKPPR telah menganggarkan dana senilai Rp2,5 Miliar pada APBD 2021 untuk merealisasikan revitalisasi Skybridge yang sempat tertunda pembangunannya selama dua tahun itu.

Pemko Medan belum bisa memastikan apakah pembangunan Skybridge itu, akan menjadi pembangunan yang bermanfaat atau justru menjadi pembangunan yang mubazir, seperti yang terjadi saat ini. (Adl)

The post Habiskan Anggaran Rp37,5 M, Sky Bridge Merdeka Ujung-ujungnya Dibongkar appeared first on SLN70-News.

Mega proyek yang sejak mulai dikerjakan pada tahun 2012 lalu itu, sudah menghabiskan anggaran sebesar Rp37, 5 miliar dari APBD Kota Medan. Sampai hari ini belum pernah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kota Medan.

“Anggaran Rp37,5 M itu terlalu besar, kalau hanya diperuntukan untuk pembangunan Sky Bridge,” ucap warga Kota Medan, Syamsul Tarigan kepada sln70-news.com, Minggu (31/12/2023).

Jembatan mela­yang yang menghubungkan sisi Timur La­pangan Merdeka, dengan Stasiun Ke­reta Api Medan ini, sudah dibongkar oleh pemenang tender. Berdasarkan Pengumuman Lelang yang disampaikan Dishub Kota Medan Nomor: 500.11/4980/PL/Lelang-BMD/VIII/2023.

“Setelah dibangun, tidak jelas penyelesaiannya. Anggaran habis percuma. Sayang, uang rakyat itu, hanya untuk pembangunan yang sia-sia,” ucap Syamsul lagi.

Diketahui, sejak 2012 hingga 2014 Dinas Perkim Kota Medan sudah menganggarkan anggaran belasan miliar rupiah untuk pembangunan jembatan penyeberangan orang tersebut. Namun sayang, anggaran itu terkesan mubazir karena pembangunannya tak kunjung selesai

Catatan sln70-news.com, pada 2012 Pemko Medan telah menggangarkan pembangunan sky bridge stasiun kereta api Medan Rp18 miliar, namun hanya terserap 40 persen. Kemudian di 2013 kembali dianggarkan Rp9 miliar dan anggaran yang sama dianggarkan di 2014, namun tetap saja anggaran menjadi Silpa (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran).

Sedangkan untuk finishingnya, PT KAI akan menggunakan anggaran sendiri dan ditargetkan selesai pembangunan skybridge pada 2016. PT KAI diketahui sudah mengalokasikan Rp600 juta untuk pekerjaan sambungan itu.

Lalu, Dinas PKPPR telah menganggarkan dana senilai Rp2,5 Miliar pada APBD 2021 untuk merealisasikan revitalisasi Skybridge yang sempat tertunda pembangunannya selama dua tahun itu.

Pemko Medan belum bisa memastikan apakah pembangunan Sky bridge itu, akan menjadi pembangunan yang bermanfaat atau justru menjadi pembangunan yang mubazir, seperti yang terjadi saat ini. (Adl)

The post Habiskan Anggaran Rp37,5 M, Sky Bridge Stasiun Kereta Api Medan Mubazir appeared first on SLN70-News.

Berdasarkan Pengumuman Lelang yang disampaikan Dishub Kota Medan Nomor: 500.11/4980/PL/Lelang-BMD/VIII/2023 menyebutkan, bahwa Pemerintah Kota Medan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang  akan melaksanakan Lelang, berupa satu paket sisa material bongkaran bangunan JPO atau Sky Bridge Stasiun Kereta Api dalam kondisi apa adanya (as is)/Bangunan masih berdiri (belum di bongkar) Nilai limit sebesar Rp.110.614.000 dan uang jaminan lelang sebesar Rp.23.000.000.

Untuk syarat dan tata cara pelelangan, penawaran Lelang dilakukan tanpa kehadiran peserta (E-Auction) dengan penawaran tertutup (Closed Bidding) yang ditayangkan pada domain https://www.lelang.go.id.

Sedangkan untuk pengerjaan pembongkaran menjadi tanggungjawab peserta yang ditunjuk sebagai pemenang lelang, dengan jangka waktu pembongkaran selama 7 hari sejak batas akhir pelunasan.

Kemudian untuk segala biaya yang ditimbulkan dan pembongkaran, menjadi tanggungjawab peserta yang ditunjuk sebagai pemenang lelang. Dengan batas akhir pelelangan pada Kamis, 7 September 2023, pukul 14.00 WIB.

Pelelangan Sky Bridge Stasiun Kereta Api Medan ini menjadi pertanyaan warga Kota Medan. Seperti yang disampaikan Arman (45), Warga Jln Pulau Pinang, Kel Kesawan, Kec Medan Barat ini menilai, jembatan yang menghubungkan Lapangan Merdeka ke Stasiun Kereta Api Kota Medan itu tak jelas nasibnya.

“Bagaimana nasib sky bridge sekarang ini? Dana miliaran rupiah yang sudah dikeluarkan untuk pembangunannya menjadi mubazir, terbuang percuma,” katanya kepada sln70-news.com, Sabtu (30/12/2023).

Menurutnya, proyek Sky Bridge menjadi bukti gagalnya Pemko Medan merencanakan dan melaksanakan pembangunan infrastruktur.

“Begitu selesai dibangun, nggak pernah digunakan masyarakat. Kenapa tidak difungsikan? Masyarakat malam menggunakan jalan, kalau menyeberang ke stasiun kereta api,” ucapnya lagi.

Sayangnya, upaya konfirmasi awak media ke Sekretaris Dishub Kota Medan, Suriono tidak mendapat jawaban. Pesan yang disampaikan ke nomor WhatsApp miliknya tidak mendapat balasan. (Adl)

The post Dishub Lelang Sky Bridge Stasiun Kereta Api Medan appeared first on SLN70-News.

Meski sudah berjalan baik, namun masih saja terdapat oknum juru parkir nakal yang enggan menggunakan sistem tersebut dengan berbagai alasan. Menanggapi hal itu, anggota DPRD Medan, Renville P Napitupulu kepada wartawan, Senin (03/04/2023) menyebutkan, harus ada pengawasan yang lebih tegas baik pengelolaan maupun dinas perhubungan terhadap petugas atau juru parkir dilapangan dalam menerapkan sistem e-parking agar apa yang di harapkan secara maksimal dapat tercapai.

“Yang pertama untuk pengelola parkir dalam menempatkan orang-orang sebagai petugas dilapangan haruslah bertanggung jawab terutama dalam mengejar target setoran sehingga dapat tercapai. Kedua dinas perhubungan juga harus tetap mengawasi para Jukir liar, memastikan apakah mereka dari pihak pengelola apa tidak, terus apakah sudah sesuai prosedur penerapan e-parking berjalan atau tidak, “kata Renville Napitupulu.

Anggota Komisi lV DPRD Medan ini mengatakan, dalam sistem kerjasama e-parking antara Pemko Medan dan pihak pengelola perparkiran didalamnya pasti sudah terdapat pengawasan dan itu dilakukan oleh pihak pemenang tender.

“Jadi ke depan kalau bisa harus ada pengawasan bersama-sama dari semua pihak terutama pemerintah kota Medan yaitu dinas perhubungan dan pihak pemenang agar berkolaborasi sehingga dalam penerapan e-parking di lapangan masyarakat lebih mudah dan nyaman, terutama pendapatan kas daerah dari perparkiran jadi lebih transparan, “ungkap Renville.

Lebih lanjut, Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia Kota Medan ini menambahkan, sejak diberlakukannya sistem e-parking, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang di gelar DPRD Medan bersama Dinas Perhubungan Medan beberapa waktu lalu terungkap, adanya kenaikan yang signifikan yang dihasilkan dari sektor perparkiran bagi PAD.

“Pada tahun 2021 PAD dari perparkiran retribusi tepi jalan sebesar Rp.12 miliar. Sedangkan PAD di tahun 2022 diperhitungkan akan mencapai 22 Miliar. Jadi kalau dihitung dari hasil retribusi tepi jalan itu pendapatannya pada tahun 2022 per bulan mencapai Rp.1,5 miliar, artinya ada peningkatan yang cukup baik bagi sumber PAD Pemko Medan, “tutup Renville. (adl)

The post Dishub Diminta Perkuat Pengawasan dan Pengelolaan E-Parking appeared first on SLN70-News.