Dewan menyebut, pengelolaan persampahan terjadi dualisme dimana dalam Perda yang menangani persampahan adalah Dinas Lingkungan Hidup, namun kenyataan di lapangan dialihkan pengelolaannya ke kecamatan.

“Ini perlu dilakukan agar sistem pengelolaan persampahan di Kota Medan bisa menjadi lebih baik,” kata Ketua Bapemperda DPRD Medan, Dedy Aksyari Nasution dalam rapat paripurna yang digelar di gedung dewan, Senin (21/4/2024).

“Berubahnya Perda Nomor 15 tahun 2016 tentang pembentukan perangkat daerah juga menjadi latar belakang harus diubahnya Perda Nomor 6 tahun 2015 tentang persampahan. Sebab, dalam Perda itu yang menangani persampahan adalah Dinas Lingkungan Hidup, namun kenyataan di lapangan dialihkan pengelolaannya ke kecamatan. Ini menjadi dasar kita agar Perda tersebut diubah,” ucapnya.

“Selain masah lingkungan lainnya, pengelolaan sampah menjadi isu penting yang harus diperhatikan. Oleh karena itu, Pemerintah perlu menyediakan fasilitas pengelolaan sampah dengan teknologi atau metode terbaru agar sampah tidak menyebabkan polusi lingkungan dan bahaya kesehatan,” katanya.

“Oleh karena itu Pemerintah Daerah dituntut selalu meningkatkan pelayanan pengendalian sampah yang lajunya sangat pesat seiring pertumbuhan ekonomi yang ada di Kota Medan,” jelasnya.

Dengan adanya pengusulan perubahan Perda ini, Dedy berharap Ranperda pengelolaan persampahan nantinya bisa membuat sistem pengelolaan persampahan menjadi lebih baik.(Adl)

The post DPRD Medan Usul Perda No 6 Tahun 2015 Perlu Direvisi appeared first on SLN70-News.

“Kiranya dapat menciptakan suasana kondusif saat ini. Menggunakan kata santun dan bijak menjaga kesatuan,” sebut anggota DPRD Medan Dedy Aksyari Nasution, kemarin.

Ditambahkannya, Pemilu Serentak 2024 sebagai sebuah pesta demokrasi dijalani dengan baik dan penuh kegembiraan, tanpa ada ujaran kebencian, berita bohong serta fitnah-memfitnah di media sosial.

“Jangan ada ujaran kebencian. Jangan ada lagi berita bohong, banyak itu yang di pemilu-pemilu sebelumnya. Terutama di medsos, di media sosial. Jangan lagi ada fitnah-fitnahan. Sekali lagi jangan lagi ada fitnah-fitnahan, utamanya juga di medsos,” pinta politisi muda satu ini.

Dia menekankan perbedaan pilihan dalam demokrasi adalah hal wajar. Kemudian, perbedaan pilihan jangan direspons dengan saling bertengkar atau saling menjelekkan satu sama lain apalagi mengarah SARA.

“Hentikan semua itu, mari kita menatap ke depan menuju Indonesia emas 2045,” sebutnya.(adl)

The post Masyarakat Diajak Hindari Perpecahan karena Perbedaan Pilihan appeared first on SLN70-News.

Apalagi, saat ini lagi suasana Pemilu dan sangat rentan terjadi perselisihan/gesekan satu sama lain. “Yuk, ciptakan suasana kondusif di suasana perpolitikan saat ini. Sopan dan santun kata-kata diperlukan demi satu tujuan persatuan dan kesatuan di negeri yang kita cintai ini,” kata Dedy Aksyari Nasution dari Fraksi Gerindra DPRD Kota Medan, Sabtu (02/12/2023) saat ditanya wartawan melalui telepon selularnya.

Ditambahkannya, Pemilu Serentak 2024 sebagai sebuah pesta demokrasi dijalani dengan baik dan penuh kegembiraan, tanpa ada ujaran kebencian, berita bohong serta fitnah-memfitnah di media sosial.

“Jangan ada ujaran kebencian. Jangan ada lagi berita bohong, banyak itu yang di pemilu-pemilu sebelumnya. Terutama di medsos, di media sosial. Jangan lagi ada fitnah-fitnahan. Sekali lagi jangan lagi ada fitnah-fitnahan, utamanya juga di medsos,” pinta politisi muda satu ini.

Dia menekankan perbedaan pilihan dalam demokrasi adalah hal wajar. Kemudian, perbedaan pilihan jangan direspons dengan saling bertengkar atau saling menjelekkan satu sama lain apalagi mengarah SARA. “Hentikan semua itu, mari kita menatap ke depan menuju Indonesia emas 2045,” sebutnya. (adl)

The post Anggota DPRD Ini Ajak Masyarakat Hindari Kata-kata Hoax appeared first on SLN70-News.

“Saat ini memasuki musim penghujan diminta masyarakat Kota Medan khususnya yang berada di bantaran sungai untuk waspada karena potensi terjadinya banjir,” kata Dedy Aksyari ketika dihubungi wartawan melalui telepon selularnya, Senin (11/09/2023).

Di samping itu, politisi dari Partai Gerindra ini juga mengingatkan kepada seluruh masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Sebab, sampah yang dibuang tersebut salah satu penyebab terjadinya genangan air di sejumlah titik di Kota Medan. “Banyangkan saja, jika sampah masuk ke dalam paret dan menyumbat sehingga air hujan tidak sempurna mengalir dan melimpah ke jalan-jalan. Kondisi itulah yang saat ini terjadi di sejumlah titik Kota Medan,” sebutnya.

Selain itu sambungnya, sampah yang dibuang sembarangan itu juga merusak estetika kota. “Di sana-sini terlihat sampah menumpuk dan merusak keindahan kota. Jika dibuang di tempat yang sudah disediakan alangkah baiknya dan kesehatan pun terjamin,” ujarnya.(adl)

The post DPRD Ingatkan Warga di Bantaran Sungai Waspadai Banjir appeared first on SLN70-News.

“Ranperda Pasokan Kebutuhan Masyarakat tak urgen untuk dibahas,” katanya menjawab wartawan di Kota Medan, Jumat (04/08/2023) terkait adanya wacana pembentukan Ranperda Kota Medan tentang Pasokan Kebutuhan Masyarakat yang digagas Ketua Komisi III, Afif Abdillah.

Dedy mengatakan, wacana Ranperda itu belum ada dibahas perwakilan fraksi-fraksi di Bapemperda. “Pemerintah pusat, Pemkot Medan dan Pemprovsu sudah punya regulasinya. Kami pun di Bapemperda tidak bisa sembarangan mengeluarkan Perda. Banyaknya Perda yang lahir di khawatirkan tidak efisien untuk penanganan hal-hal tertentu. Padahal ada pihak yang berwenang dalam hal itu,” ungkapnya.

Soal kelangkaan gas elpiji 3 Kg yang akhir-akhir ini menjadi perhatian serius kata Dedy, regulasinya sudah jelas. “Tinggal pihak yang berwenang mengawasi itu. Anggota DPRD juga bisa melakukan pengawasan distribusinya, tidak harus ada Perda. Semakin banyak Perda, semakin kacau nanti untuk yang tidak jelas-jelas. Contoh, Perda yang sudah ada, dibuat lagi karena harus direvisi,” katanya.

Wacana Ranperda Pasokan Kebutuhan Masyarakat Kota Medan, menurut politisi Partai Gerindra itu belum urgent untuk segera dibahas. Sebab, masih ada peraturan-peraturan mengatur persoalan yang bersinggungan dengan kebutuhan masyarakat dan penegakannya perlu di efektifkan.

“Soal regulasi kebutuhan masyarakat, kan sudah ada di masing-masing OPD. Tidak semuanya harus di-Perda-kan. Semua Perda sebenarnya mengacu ke pemerintah pusat. Apa yang bisa kita adopsi, itu yang kita pakai. Dia kan bersifat nasional, itu bisa di laksanakan,” ujarnya. Beda halnya jika Ranperda itu sifatnya kearifan lokal, seperti Perda tentang kebudayaan, zonasi pedagang kaki lima dan lain-lain.(adl)

The post Ranperda Pasokan Kebutuhan Masyarakat Tak Urgen Untuk Dibahas appeared first on SLN70-News.

“Saya secara pribadi mengucapkan terimakasih kepada Pemko Medan yang telah angkutan lebaran gratis untuk kedua kalinya yakni pada tahun 2022 dan tahun ini,” kata Dedy Aksyari kepada wartawan melalui telepon selularnya, Minggu (02/04/2023) kemarin.

Menurutnya, angkutan lebaran gratis bagi warga Kota Medan yang akan merayakan Idul Fitri di kampung halamannya sangat membantu meringankan beban mereka. Selain itu, untuk mengurangi jumlah kecelakaan di jalan raya saat mudik.

“Dengan cara seperti ini tentunya jumlah kecelakaan di jalan raya dapat ditekan. Sebelumnya, jumlah kecelakaan saat mudik meningkat setiap tahunnya, sebab masyarakat jika mudik menggunakan sepeda motor paling banyak. Makanya, angkutan lebaran gratis selain membantu meringankan beban masyarakat juga menurunkan jumlah kecelakaan,” ujarnya.

Di samping itu, politisi dari Partai Gerindra Kota Medan ini juga mengingatkan kepada seluruh masyarakat untuk tidak terlalu mencolok menggunakan perhiasan. Sebab, perbuatan itu sangat mengundang tindakan kejahatan. “Jadi kalau mau merayakan Idul Fitri yang sederhana saja tidak perlu memamerkan perhiasan,” imbau Dedy Aksyari.

Dia juga meminta kepada aparat keamanan agar menempatkan personilnya di tempat-tempat rawan tindakan kejahatan seperti di terminal, dalam angkutan umum dan swalayan/plaza. Soalnya, tempat-tempat keramaian seperti inilah yang selalu dimanfaatkan untuk melakukan tindakan kejahatan. “Maka dari itu, saya meminta aparat membuat posko di kawasan tersebut,” pintanya.  (adl)

The post Dedy Aksyari Nasution Apresiasi Pemko Gelar Mudik Gratis appeared first on SLN70-News.

Soalnya, moment seperti ini tidak tertutup kemungkinan menjadi ajang pemanfaatan para spekulan mencari keuntungan lebih besar dengan berbagai cara. “Kita tidak mau ada keluhan masyarakat terkait kenaikan harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 H. Maka dari itu, saya mengingatkan Pemko Medan dan jajarannya terus memantau harga kebutuhan pokok di pasaran tetap stabil. Dan kita mau Hari Raya Idul Fitri tidak ada keluhan dari masyarakat soal harga Sembako,” kata politisi Partai Gerindra Kota Medan kepada wartawan melalui telepon selularnya, Minggu (02/04/2023) kemarin.

Menurutnya, dalam mencegah kelangkaan bahan pokok, maka pemerintah pusat, pemerintah daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah terkait harus memperhatikan mulai dari produksi, distribusi pasokan di pasar sangat penting. Upaya ini untuk menekan laju inflasi yang tinggi.

“Inflasi adalah kenaikan harga barang yang sifatnya terus menerus. Penyebab inflasi ada dua yakni meningkatnya permintaan dan meningkatnya biaya produksi,” ujar Dedy Aksyari. Masih menurutnya, inflasi terjadi karena beberapa hal. Diantaranya pertama yang bersifat fundamental atau inti meliputi makanan jadi, sewa rumah, kesehatan, pendidikan, jasa, kendaraan, akses jalan, jalur distribusi yang menyumbang 61 persen.

“Ke dua, dampak kebijakan pemerintah pusat. Seperti yang saat ini terjadi kenaikan BBM, listrik, angkutan dalam kota, rokok, gas dan kebijakan suku bunga yang menyumbang 21 persen. Ke tiga, bahan pangan yang melonjak seperti harga beras, daging, cabe, bawang merah, menyumbang 18 persen,” sebutnya.

Dalam rangka menjaga kestabilan harga pokok, lanjut Dedy Aksyari, Pemda membentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Salahsatu tugas TPID yakni melakukan pemantauan terhadap laju inflasi daerah.

“Dengan cara meningkatkan kerjasama antar lembaga, dan memberikan rekomendasi yang dapat diimplementasikan dan dimonitor dengan baik oleh pemerintah daerah maupun pusat,”tutupnya. (adl)

The post DPRD Medan Ingatkan Pemko Jaga Kestabilan Harga Bahan Pokok appeared first on SLN70-News.

Delegasi para pengurus DHD 45 yang didampingi Dedy Akhsyari Nasution yang diterima Wakil Ketua DPRD Medan H Rajuddin Sagala bersama Ketua Komisi I Rudianto Simangunsong di ruang pimpinan, Senin (7/2/2022).

Pengurus DHD 45 yang dipimpin Ketua I DHD 45 Sumut Brigjen TNI (Purn) dr Harry Yusmanadi, didampingi Sekretaris Umum Dr Eddy Syofian,M.AP, Ketua II Drs.Sanggam Hutagalung,MM, Ketua IV Dra Hj. Risnawaty Dartatik Damanik, Bendahara Vivi Savitri,Sekretaris II , DraNina Karina,M.AP, Sek III Drs Anshari Tarigan, Ketua Bid Organisasi Usman Rambe, Kaset Harun Al Rasyid.Turut serta Wakil Ketua DHC45 Medan Aulia Lukman Hakim.dan Sekretaris DHC45 Supriadi menyerahkan dokumen sebagai bahan pertimbangan DPRD Medan.

Pada kesempatan itu, Wakil Ketua DPRD Medan Rajudin Sagala menyambut baik dan mendukung usulan DHD 45 Sumut. Bahkan, Rajudin Sagala menilai permohonan itu sangat wajar dan mengapresiasi kepada DHD45 Sumut karena menghargai pahlawan Nasional.

“Usulan ini akan segera kami bahas dan melanjutkan ke seksekutif dan menjadi skala prioritas,” sebut Rajudin Sagala asal politisi PKS itu.

Ditambahkan Rajudin, pihaknya pun berharap agar Eksekutif dapat mengkaji nama pahlawan lebih tepat ditabalkan untuk nama jalan yang mana. “Tentu akan disesuaikan dengan kapasitasnya sebagai Pahlawan Nasional,” terang Rajudin.

Sementara itu Ketua Komisi I DPRD Medan Rudianto Simangunsong juga sangat mendukung usulan ini dan mengajak DHD45 untuk mengawalnya terus.

Sedangkan anggota Komisi IV Dedy Asyakari Nasution ST dari Fraksi Gerindra menyebut bahwa dengan penabalan nama pahlawan kemerdekaan sebagai nama jalan akan menjadi warisan agar memori sejarah bangsa untuk generasi muda tidak hilang.

“Saya lebih prioritaskan pengusulan nama pahlawan nasional daripada nama tokoh lain, ” ucap Dedi.

Sebelumnya Ketua I Brigjen TNI Purn dr Harry Yusmanadi menyatakan DHD45 sudah tiga kali mengajukan usulan nama jalan tersebut ke Pemko Medan (masa Walikota T Dzulmi Eldin- Akhyar Nasution) namun belum ada tindak lanjutnya.

Oleh karenanya melalui proses tahapan pengajuan kepada DPRD, diharapkan usulan ini dapat ditindaklanjuti. “Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya,” ujar Purn TNI kesatuan Kopassus itu.

Ditambahkan Harry, jasa Mr.Teuku Muhammad Hasan cukup dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Beliau lah yang ditugaskan Presiden Soekarno untuk membacakan Teks Proklamasi Kemerdekaan yang baru bisa dilaksanakan pada 6 Oktober 1945 di Lapangan Merdeka Medan dibawah tekanan Belanda dan sekutu yang sudah masuk ke Kota Medan.

“Lapangan Merdeka Medan sebagai saksi tapak proklamasi kemerdekaan,” ujarnya seraya menyebutkan Teuku Muhammad Hasan pernah dipercaya oleh Presiden Soekarno menjadi menteri dan peletak dasar pemerintahan di Provinsi Sumatera.

Sementara itu Mr Sutan Muhammad Amin Nasution Gubernur Sumatera Utara pertama dan ketiga. Beliau banyak jasanya dalam menata pemerintahan Sumatera saat mulai berkeduduka di Pematang Siantar hingga Kota Medan.
(adl)

The post Dedy Aksyari Nasution Dampingi DHD 45 Usulkan Nama Pahlawan Jadi Nama Jalan appeared first on SLN70-News.