LANGKAT, sln70-news.com – Ernianto, Kepala Desa (Kades) Tanjung Putus, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, beserta istri dan anaknya, sejak Jumat, 15 Januari 2021, tidak diketahui keberadaaanya.

Menghilangnya Ernianto diduga berkaitan dengan penyelewengan dana desa (DD) tahun 2020 sebesar Rp 500 juta. Kasus penyelewengan DD ini sudah ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Langkat.

Camat Padang Tualang, H Ramlan Lubis, membenarkan menghilangnya Kades Tanjung Putus. “Padahal, hari ini, Rabu (20/1/2021) Kades Tanjung Putus dipanggil ke Kejaksaan Negeri Langkat untuk dimintai keterangannya,” kata Ramlan Lubis membenarkan.

Sebelumnya, Sekretaris Desa Tanjung Putus, Harjoyo, dan Ketua BPD Tanjung Putus, Wahudin, menyebutkan, Kadesnya pernah berjanji akan mengembalikan DD yang bermasalah.

“Dah bolak balik Pak Kades berjanji akan menyelesaikan dan mengembalikan uang DD yang di gelapkannya, bahkan pada Desember 2020 sudah kita buatkan pernyataan secara tertulis agar Pak Kades bertanggung jawab untuk menyelesaikan pertanggungjawaban,” sebutnya, sabil merinci, penyelewengan DD itu sudah dilaporkan kepada Camat, Inspektorat, PMDK dan instansi lainnya secara tertulis.

Kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Langkat Boy Amali SH MH membenarkan adanya laporan pihak Desa Tanjung Putus tentang dugaan penyelewengan DD.

“Yang bersangkutan masih dalam proses lidik, baru dapat kabar semalam, bahwa Erniato sudah melarikan diri, tapi proses tetap kami lanjut. Perkara ini sudah kita naikkan ke Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus). Dari hasil penyelidikan ditaksir kerugian negara mencapai Rp 500.000.000,” katanya membenarkan.

Ernianto dilantik sebagai Kades Tanjung Putus, sesuai Keputusan Bupati Langkat Nomor 141-42/K/2015 tanggal 28 Desember 2015.

sumber: medanbisnisdaily.com

The post Diduga Selewengkan DD Rp500 Juta, Kades Tanjung Putus Langkat Menghilang appeared first on SLN70-News.

 

Salah satu pemanfaatan teknologi ini,  untuk percepatan pelaporan, pengawasan dan manajemen keuangan di desa, dengan menggunakan aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes).

“Dengan sistem atau aplikasi yang menggunakan teknologi tersebut, mempercepat dalam sisi pelaporan karena tidak menggunkan cara-cara manual, selain itu pengawasannya juga langsung sampai ke pusat dan sistem tersebut menjangkau hingga pelosok,” kata Kepala Dinas PMPN (Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagori) Kab Simalungun, Drs Sarimuda AD Purba, MSi, kemarin lalu (28/5).

Pembangunan internet desa, lanjutnya, dilakukan sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa/ Musrenbang Desa. Setelah dilakukan pembahasan dengan mengikuti tahapan musyawarah, dihasilkan dokumen RKPDes (Rencana  Kerja Pemerintah Desa)

“Semua keputusan tetap mengacu kepada keputusan tertinggi dalam Musrenbang Desa, yang dihadiri pangulu, perangkat desa, Maujana (Badan Permusyawaratan Desa) serta masyarakat,” jelas Sarimuda.

Saat ini, dari 386 desa di Kabupaten Simalungun sudah ada 2 ratusan desa yang menganggarkan pembangunan tower wifi melalui APB Desa yang bersumber pada Dana Desa T.A 2020 yang ditampung dalam musrebang 2019.

“Jadi setiap pangulu tidak dipaksakan dan diintervensi  karena diberi kebebasan muthlak dalam pembangunan tower wifi. Apalagi mereka (pangulu, red) merupakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),” cetusnya lagi.

Terutama saat  wabah covid-19 ini, sangat dibutuhkan pembangunan  jaringan internet.Pemerintah memberlakukan kebijakan bekerja dan belajar dari rumah dengan memanfaatkan teknologi internet. Apalagi daerah itu memang jaringannya susah.

“Akibat keadaan tersebut, masyarakat di desa menjadi terbatas dalam mengakses internet.Keterbatasan itu makin kuat karena ketiadaan hot-spot di ruang publik di pedesaan, seperti di balai desa,” ucapnya. (adl)

The post Setiap Kantor Desa di Simalungun Wajib Punya Internet Desa appeared first on SLN70-News.