MEDAN, sln70-news.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan membuat terobosan baru dalam mendukung program pemerintah menerapkan Protokol Kesehatan, dengan menjalin kerjasama PT Pos Indonesia.

Yaitu dalam hal pembayaran denda tilang, biaya perkara dan biaya pengiriman. Selanjutnya, petugas kantor pos akan mengantar STNK, SIM dan barang bukti ke rumah.

“Terobosan ini menjadi salah satu domain penting dalam mendukung protokol kesehatan,  masyarakat tidak perlu harus datang ke kantor Kejari Medan membayar denda tilang dan mengambil barang bukti tilang,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Medan Dwi Setyo Budi Utomo, SH,MH didampingi Kasi Pidum Kejari Medan Parada Situmorang,SH,MH, Kamis (09/07/2020).

Perjanjian Kerjasama pelayanan pengambilan barang bukti (BB) tilang ini, telah disepakati dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pos Medan Achmad Fuad Khamali, SE, MM dengan Kajari Medan H. Dwi Setyo Budi Utomo, SH,MH.

“Kerjasama ini dimaksudkan dalam rangka untuk efisiensi proses pembayaran denda dan biaya perkara tilang, dengan cara menggunakan jasa pengiriman barang bukti tilang secara terbukukan, untuk tujuan dalam negeri,” kata Dwi Setyo Budi Utomo.

Lebih lanjut dijelaskannya, pelanggar lalu lintas yang ditilang di Kota Medan, sementara alamat domisilinya di luar Kota Medan, contohnya Warga Jakarta atau daerah lain. Tak perlu khawatir, pelanggar lalu lintas tinggal mendatangi kantor pos terdekat dan membayar denda tilang, biaya perkara serta biaya pengiriman setelah perkaranya putus.

“Selanjutnya, pihak kantor pos yang akan mengantarkan STNK, SIM atau barang bukti lainnya ke rumah masyarakat. Perlu diperhatikan, alamat pengiriman barang bukti tilang harus jelas dan benar agar tidak salah kirim,” cetusnya lagi.

Kedepannya, untuk pembayaran tilang di seluruh Kantor Pos di Indonesia akan menggunakan aplikasi SOPP Pos dan Aplikasi M-Giropos, yang dikembangkan menjadi opsi pembayaran tilang dengan platform aplikasi mobile.

Sebelumnya, Kejari Medan telah menjalankan program Si Abang Lae. Program ini memberi kemudahan kepada masyarakat yang harta bendanya dijadikan barang bukti, dan tilang setelah perkaranya diputus pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.

Masyarakat tinggal hubungi petugas tilang atau barang bukti, maka barang bukti dan tilang akan diantar setelah masyarakat menyelesaikan administrasi denda tilang, khusus untuk Warga Kota Medan.

Perbedaan program Si Abang Lae dengan kerjasama Kantor Pos ini, masyarakat di luar Kota Medan yang ditilang di Kota Medan tak perlu repot. Prosesnya menjadi lebih mudah dan program ini sangat membantu masyarakat, terutama yang tinggal di luar kota Medan,” papar Dwi Setyo. (sah)

The post Bayar di Kantor Pos, STNK dan SIM Diantar ke Rumah appeared first on SLN70-News.

JAKARTA, sln70-news.com – Pelanggan Telkomsel, IndiHome, dan wifi.id akhirnya bisa mengakses Netflix. Ini karena Telkom membuka blokir perusahaan video on demand ini. Bersamaan dengan itu pelanggan juga akan dipunguti pajak PPN 10%.

Telkom membuka blokir Netflix sejak kemarin (7/7/2020) setelah 4 tahun menghentikan layanan ini. Vice President Corporate Communication Telkom, Arif Prabowo mengungkapkan pembukaan blokir ini karena Neflix sudah menunjukkan komitmen serius agar bisa diterima masyarakat seperti memastikan ketersediaan tools dalam sistem untuk pembatasan akses atas tayangan sensitif dan ketidaksesuaian umur bagi pelanggan (parental control).

Juga dalam menyediakan mekanisme untuk penanganan keluhan pelanggan. Termasuk sesegera mungkin mendengar masukan dan bersedia menyelesaikan keluhan dari Pemerintah atau regulator dalam waktu 24 jam atau sesuai dengan kurun waktu yang ditentukan oleh pihak yang berwenang.

Termasuk sesegera mungkin mendengar masukan dan bersedia menyelesaikan keluhan dari Pemerintah atau regulator dalam waktu 24 jam atau sesuai dengan kurun waktu yang ditentukan oleh pihak yang berwenang.

Disamping itu juga, Netflix menyepakati komitmen kepatuhan pada “Self Regulatory Code for Subscription Video on Demand Industry in ASEAN” di mana salah satu kesepakatannya adalah untuk tidak menayangkan prohibited content yakni konten yang melanggar hak cipta, mengandung pornografi anak, terorisme dan melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) serta yang mendiskreditkan kelompok masyarakat tertentu.

Dengan adanya implementasi content code dari Netflix ini, Telkom menyambut itikad baik tersebut sebagai peluang meningkatkan kualitas layanan melalui ragam konten hiburan, termasuk konten lokal dengan tetap berkomitmen mengedepankan kenyamanan dan perlindungan terhadap pelanggan.

“Kemitraan ini merupakan upaya menumbuhkembangkan bisnis digital serta untuk terus menjaga excellent customer experience TelkomGroup dengan menyediakan berbagai kemudahan dan kenyamanan dalam mengakses konten-konten berkualitas. Ke depannya Telkom berharap agar Netflix dapat lebih berperan pada kemajuan perfilman nasional dengan memperbanyak tayangan produk konten lokal,” ujar Arif melalui keterangan resmi, Selasa (7/7/2020).

Pembukaan pemblokiran ini juga bersamaan dengan pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) 10%. Pungutan pajak ini mulai berlaku pada 1 Agustus 2020. Selama ini Netflix memang tak menarik pajak PPN dari penggunanya di Indonesia.

Dasar pemungutan pajak ini adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 48 tahun 2020 tentang tata cara penunjukan pemungut, pemungutan dan penyetoran, serta pelaporan pajak PPN. Aturan ini berlaku 1 Juli 2020.

“Jumlah PPN yang harus dibayar pembeli adalah 10% dari harga sebelum pajak, dan harus dicantumkan pada resi atau kwitansi yang diterbitkan penjual sebagai bukti pungut PPN,” ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dirjen Pajak Hestu Yoga Saksama dalam keterangan pers, Selasa (7/7/2020).

sumber: cnbcindonesia.com

The post Telkom Buka Blokir Netflix & Pelanggan Bayar Pajak 10% appeared first on SLN70-News.