“Pemko Medan diminta terus tingkatkan upaya penangulangan kemiskinan. Warga yang prasejahtera supaya dibantu dan difasilitasi mendapat bantuan dan evaluasi tindaklanjutnya,” kata Abdul Rani, Minggu (16/6/2024).

Menurut Abd Rani, kondisi perekonomian masyarakat Medan harus terus dibangkitkan melalui program pemberdayaan warga prasejahtera terutama yang pengangguran. Bagi masyarakat yang mendapat bantuan harus dievaluasi terkait peningkatan ekonominya.

Menurut Abdul Rani yang juga Ketua DPC PPP Kota Medan itu, penanggulangan kemiskinan harus menjadi skala prioritas. “Kurang pas, kalau hanya pembangunan infrastruk namun mengesampingkan kondisi ekonomi warga yang memprihatinkan,” tandas Abdul Rani.

Pada kesempatan itu, Abdul Rani juga menyampaikan kepada masyarakat agar proaktif terhadap program pemerintah khususnya Pemko Medan. “Proaktif memenuhi hak dan kewajiban yang dijalankan pemerintah,” sebutnya. (Adl)

The post Abdul Rani Minta Pemko Medan Maksimalkan Penanggulangan Kemiskinan appeared first on SLN70-News.

“Kepada OPD Pemko Medan yang terlibat menangani program tersebut supaya benar benar melakukan evaluasi demi peningkatan dan memaksimalkan program setiap tahunnya. Sehingga, program dapat dipastikan berjalan dengan baik dan tepat sasaran,” ujar Abdul Rani, SH, Sabtu (25/5/2024)

Menurut Abdul Rani, seluruh program diatas yang menggunakan dana APBD Pemko Medan, kepada OPD terkait supaya memastikan pelaksanaan berjalan dengan baik dan dievaluasi semaksimal mungkin. “Warga prasejahtera selaku penerima bantuan tentu harus meningkat kondisi ekonominya, jika tidak patut dievaluasi,” tandas Abdul Rani yang juga Ketua DPC PPP Medan itu.

Warga penerima bantuan modal usaha misalnya, harus mendapat pengawasan dari OPD terkait. Sehingga bantuan tepat sasaran meningkatkan kesejahteraan penerima. “Kita berharap bantuan jangan sampai disalagunakan. Seluruh jenis bantuan kiranya dindaklanjuti,” harapnya. (Adl)

The post Abdul Rani Minta Seluruh Bantuan Pengentasan Kemiskinan Terus Dievaluasi appeared first on SLN70-News.

“Saat ini beban masyarakat semakin berat, Pemko Medan patut memperhatikan dan mencari solusi. Sehingga terhindar dari kemiskinan ekstrim,” ujar Abdul Rani yang juga Ketua DPC PPP Kota Medan, Minggu (21/4/2024).

Disampaikan Abd Rani, Pemko Medan supaya terus menindaklanjuti program pengentasan kemiskinan. “Memperhatiikan dan mengevaluasi program terhadap warga miskin,” imbunya.

Seperti diketahui, Perda yang sedang disosialisasikan yakni Perda Kota Medan No 5 Tahun 2015 Penanggulangan Kemiskinan. Perda terdiri XII BAB dan 29 Pasal. Di BAB II Pasal 2 disebutkan tujuan Perda untuk menjamin perlindungan warga miskin secara bertahap dan mempercepat penurunan jumlah warga miskin. (Adl)

The post Naiknya Harga Beras, Abdul Rani Minta Pemko Medan Perhatikan Kebutuhan Warga Miskin appeared first on SLN70-News.

“Saat ini telah menjadi masalah serius banyaknya anak muda pengangguran. Bila tidak diantisipasi sejak dini akan menjadi masalah besar dikemudian hari. Pemerintah harus segera hadir mencari solusi,” tegas Abdul Rani, Minggu (5/11/2023).

Warga mengaku sulitnya mendapat pekerjaan. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari hari tetap kewalahan. Atas dasar itu, warga berharap DPRD bersama Pemko Medan dapat memberikan solusi.

Menurut Abdul Rani, dalam penanggulangan kemiskinan tidak terlepas untuk memberdayakan Sumber Daya Manusia (SDM) nya. Selanjutnya, pemerintah harus memfasilitasi berbagai pelatihan dan pembinaan mendapatkan ketrampilan. “Kalau sudah memiliki ketrampilan pasti akan dapat bersaing dalam kerja,” sebut Abdul Rani.

Selanjutnya, Abdul Rani mendorong Pemko Medan agar menerapkan Perda No 5 Tahun 2015 dengan baik. Bahkan terus menambah anggaran penanggulangan kemiskinanan di Kota Medan. Namun kata Rani, bantuan harus benar benar diawasi sehingga tepat sasaran.(adl)

The post Abdul Rani Minta Pemko Respon & Fokus Tangani Pengangguran appeared first on SLN70-News.

Penegakan Perda dinilai akan berdampak positif mensukseskan program Universal Health Coverage (UHC) Jaminan Kesehatan Medan Berkah (JKMB) yang diluncurkan Walikota Medan Bobby Afif Nasution.

“Dengan menegakkan Perda, Dinkes dapat berkolaborasi dengan pihak BPJS Kesehatan memberikan sanksi tegas bagi pihak Rumah Sakit (RS) yang memberikan pelayanan buruk apalagi menolak pasien UHC dengan dalih kamar penuh,” katanya, Minggu (1/10/2023).

Pernyataan Abdul Rani cukup beralasan menyikapi keluhan warga terkait masih terjadi diskriminasi pelayanan kesehatan yang buruk bagi pasien UHC. Diketahui, pasien UHC yakni bagi warga Kota Medan cukup hanya menunjukkan KTP/KK dapat berobat gratis di RS yang bekerjasama BPJS Kesehatan.

Dikatakan Ketua DPC PPP Kota Medan itu, adanya tindakan pihak RS yang menolak pasien UHC (pengguna KTP) harus disikapi serius, dan diberi sanksi tegas. Hal itu guna memberi efek jera sehingga tidak terulang lagi.

Namun demikian kata Abdul Rani, banyak nya kasus pihak RS yang terkesan mengabaikan pasien UHC JKMB patut ditelusuri apa penyebabnya. “Padahal anggaran untuk itu Pemko Medan sudah mengalokasikan di APBD. Jadi biaya berobat gratis itu ditanggung APBD yang cukup besar nilainya. Maka jangan disiasiakan anggaran tersebut,” ungkap Abdul Rani.(adl)

The post Abdul Rani Minta Dinkes Maksimalkan Penerapan Perda No.4/2012 appeared first on SLN70-News.

Harapan itu disampaikan Abdul Rani saat menggelar sosialisasi Perda (Sosper) ke III Tahun 2022 Perda No 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan di Jl Budi Luhur Komplek Budi Luhur Residence, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, Sabtu (19/3/2022). Acara tersebut dihadiri tokoh agama, tokoh masyarakat dan ratusan masyarakat.

Dikatakan Abdul Rani yang juga Ketua PPP Kota Medan itu, salah satu bentuk penerapan agar maksimal yakni harus adanya Perwal. Maka Perda dapat berjalan dengan baik.

Apalagi saat ini kata Abdul Rani, Walikota Medan sedang menggaungkan pendirian Bank Sampah di setiap sekolah dan lingkungan. Maka Pemko Medan supaya melakukan pelatihan kepada petugas Bank Sampah nantinya.

“Di Perda sudah jelas diatur agar masyarakat diberikan dan difasilitasi pelatihan bidang pengelolaan sampah,” sebut Abdul Rani seraya berharap Pemko Medan kiranya segera merealisasikannya.

Adapun Perda yang disosialisasikan yakni Perda No 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan. Dimana Perda memiliki sanksi pidana seperti hukuman badan dan denda bagi perorangan maupun badan yang melanggar perda No 6 Tahun 2015.

Dalam Perda No 6 Tahun 2015 sudah jelas disebutkan pada BAB XVI, ada ketentuan pidananya yakni pada pasal (1) berbunyi, Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah).

Pada ayat (2), Setiap badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 dipidana denda paling banyak Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). Perda No 6 Taun 2015 ini memiliki 37 pasal dan XVII BAB.

Sedangkan pada Pasal 13 telah disebutkan Pemko Medan diwajibkan melakukan pelatihan bidang pengelolaan persampahan.(adl)

The post Gelar Sosper, Abdul Rani Minta Realisasikan Pendirian Bank Sampah appeared first on SLN70-News.

Dalam pelaksanaan reses gelombang I dan II digelar Jl Peringgan lorong Sepakat Damai lingkungan 9, Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelan, Senin pagi-siang (21/2/2022).

Hadir saat kegiatan reses Sekcam Medan Marelan M Adham Nasution, mewakili Dinas PU Kota Medan Idar Susilo, mewakili Disdukcapil Sri Maya Sari, S.Pd, mewakili Dinas Sosial dari PKH Nanda Nugraha, Kepling, tokoh agama, tokoh masyarakat dan ratusan konstituen.

Pada kesempatan itu, Abdul Rani SH asal daerah pemilihan (dapil) II (Medan Marelan, Medan Deli, Medan Labuhan dan Medan Belawan) dari partai PPP itu banyak menerima aspirasi warga terkait infrastruktur dan krisis air bersih.

Seperti yang disampaikan Zainul Arifin memohon pengadaan air bersih di lingkungannya. Zainul mengatakan sejak tinggal disana belum pernah menikmati air bersih. Untuk itu, Zainal bermohon kepada Abdul Rani berkenan memfasilitasi pemasangan PDAM Tirtanadi atau sumur bor dari Pemko Medan.

Bukan itu saja kata Zainal, terkait banjir juga dikeluhkan warga bila turun hujan dan banjir Rob (air pasang laut). Terkait hal itu, Zainal minta kepada Abd Rani dapat memfasilitasi ke Pemko Medan dilakukan pembangunan tanggul di Jl Pringgan.

Usai pelaksanaan reses diatas berlanjut di Jl Kl Yos Sudarso Km 19,5 lingkungan 22 Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, Senin sore (21/2/2022).

Di kegiatan reses kali ini dihadiri Camat Medan Labuhan diwakili Kasi Tapem Nurmala S Harahap, Lurah Pekan Labuhan Anto Syaputra, mewakili Disdukcapil Kota Medan Putri Syawalita, mewakili Dinsos Kota Medan Jumianto, mewakili Dinas Kesehatan dr Roi Hendra Sitepu, mantan anggota DPRD Medan M Yusuf SAg, tokoh agama, tokoh masyarakat dan ratusan konstituen.

Saat berlangsung reses, sejumlah warga menyampaikan keluhan dan aspirasi kepada anggota dewan. Seperti Fatimah, menyampaikan kondisi parit depan rumahnya yang tidak berfungsi dan mengakibatkan banjir setiap turun hujan.

Untuk itu, Fatimah minta DPRD Medan dapat membantu menindaklanjuti ke Pemko Medan guna percepatan perbaikan. “Bukan hanya di depan rumah saya tetapi hampir seluruh lingkungan 22,” ujar Fatimah.

Keluhan yang sama juga disampaikan Aulia tentang badan jalan di lorong Mufakat yang butuh perbaikan cor beton sepanjang 300 meter. Jalan dimaksud rusak parah sementara jalan alternatif akses warga.

Sama dengan M Nasir tentang pembuatan parit depan rumahnya di lorong Sepakat Damai yang tidak memiliki parit untuk pembuangan saluran air hujan. M Nasir minta Abdul Rani meneruskan ke Dinas PU supaya dilakukan perbaikan.

Menyikapi keluhan warga, Abdul Rani, SH menjawab terkait penyediaan Air Bersih agar masyarakat membuat permohonan ke Dinas Perkim pembuatan pipa atau sumur bor.

“Dinas Perkim membuatkan pipa besar terlebih dahulu kemudian nanti akan dilanjutkan permohonan ke PDAM Tirtanadi,” terang Abdul Rani.

Diakhir acara, Abd Rani menyampaikan segala aspirasi yang disampaikan warga akan ditabulasi disampaikan ke Pemko Medan melalu rapat paripurna. Kemudian, hasil reses akan menjadi Fokok Pikiran dewan dimana anggaran dapat ditampung di APBD sebagai prioritas. “Mari kita saling meningatkan, saya akan tindaklanjuti ke Pemko Medan kiranya segera terealisasi,” tutup Abdul Rani.
(adl)

The post Abdul Rani Gelar Reses Serap Aspirasi Warga Dapil II Kota Medan appeared first on SLN70-News.