MEDAN, sln70-news.com – Sebanyak 12 sertifikat telah dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Medan sebagai dukungan terhadap upaya perlindungan aset-aset Pemko Medan.

Hal ini diungkapkan Sekretaris Daerah Kota Medan Ir H Wiriya Al-rahman MM saat menghadiri Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Monitoring Centre for Prevention (MCP) Tahun 2020 yang merupakan Program Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) Komisi  Pemberantasan Korupsi (KPK) dari ruang Command Center Kantor Wali Kota Medan, Selasa (4/8).

Rapat koordinasi yang dipimpin Kepala Satuan Tugas Korsupgah KPK Wilayah I, Maruli Tua ini menekankan diantaranya  terkait Monitoring Centre for Prevention (MCP) yang menjadi barometer keseriusan Pemerintah Daerah dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Selain itu juga terkait dengan manajemen aset dan optimalisasi pendapatan daerah.

“Upaya dalam melindungi aset-aset milik Pemko Medan akan terus kami upayakan melalui penerbitan sertifikat melalui koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Medan. Dengan begitu aset milik Pemko Medan tercatat dengan baik sehingga tidak ada lagi klaim dari pihak lain,” ujar Sekda.

Selain itu, Sekda juga mengatakan seiring dengan masuknya wabah virus Corona (Covid19) ini ke Kota Medan, Pemko Medan  mengalami penurunan pendapatan daerah yang cukup drastis. Tidak hanya dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) saja melainkan juga dari dana perimbangan dan pendapatan daerah lainya yang sah.

“Semenjak wabah Covid-19 melanda Kota Medan yang menyebabkan terganggunya perekonomian di Kota Medan, termasuk salah satunya pendapatan daerah yang juga mengalami penurunan yang sangat drastis. Karena itu kami terus berupaya untuk meningkatkan pendapatan daerah khususnya dari sektor PAD dan retribusi,” kata Sekda yang didampingi sejumlah pimpinan OPD di lingkungan Pemko Medan.

Namun, setelah Medan memasuki Masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) pergerakan perekonomian mulai beranjak naik. Wiriya  mengharapkan nantinya penghasilan pemulihan ekonomi Kota Medan dapat segera dilakukan.

“Berbicara mengenai pajak restoran atau hotel, pada Masa AKB ini, dapat mulai ditarik sesuai dengan realisasi restoran atau hotel tersebut. Tidak masalah jika pajak nya kecil karena memang penghasilan dari restoran atau hotel tersebut juga sedikit,” ungkapnya.

Sebelumnya Rapat Koordinasi yang dipimpin Kepala Satuan Tugas Korsupgah KPK Wilayah I Maruli Tua, ada beberapa hal yang ditekankan yaitu terkait Monitoring Centre for Prevention (MCP) yang menjadi barometer keseriusan Pemerintah Daerah dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Selain itu juga terkait dengan manajemen aset dan optimalisasi pendapatan daerah.

“Untuk mengoptimalkan itu semua saya berharap Sekda dapat menjadi ujung tombak dalam pencegahan korupsi di Kota Medan,” harap Maruli Tua.(adl)

The post 12 Aset Pemko Medan Telah Bersertifikat appeared first on SLN70-News.

MEDAN, sln70-news.com – Pada rapat koordinasi penyelamatan aset dan optimalisasi pendapatan daerah secara daring melalui telekonferensi oleh KPK RI bersama seluruh Pemda di Sumut, Senin (06/07/2020), Plt Wali Kota Medan, Akhyar Nasution, melaporkan sejumlah aset dan pendapatan daerah bermasalah di Pemko Medan.

Di antara dilaporkan Akhyar, bahwa Pemko Medan saat ini tercatat memiliki 12 aset tanah bangunan yang berperkara di pengadilan dan dikuasai oleh pihak ketiga. Namun Akhyar Nasution, memastikan jajarannya akan berkomunikasi secara intensif dengan pihak kejaksaan.

Kemudian terdapat jumlah piutang pajak daerah di atas Rp 100 juta, yang totalnya mencapai sebesar total Rp 83,4 miliar. Rinciannya yaitu untuk piutang pajak hotel atas 19 wajib pungut pajak (wapu) sebesar Rp 23,3 miliar termasuk denda.

Selanjutnya, pajak restoran atas 49 wapu sebesar Rp 13,9 miliar termasuk denda, pajak hiburan atas 3 wapu sebesar Rp 725 juta termasuk denda, pajak parkir atas 9 wapu sebesar Rp 3,9 miliar termasuk denda, dan yang terakhir, piutang pajak PBB atas 77 wapu sebesar Rp 41,7 miliar tanpa denda.

Ketua Satuan Tugas Koordinasi Pencegahan Wilayah I KPK, Maruli Tua, dalam rapat koordinasi itu mendorong Pemko Medan dan Pemda lainnya di Sumut untuk melakukan upaya-upaya dalam rangka penyelamatan aset dan optimalisasi pendapatan daerah.

Salah satunya dengan menjalin kerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kejaksaan Tinggi ataupun Kejaksaan Negeri.

Menurut Maruli, umumnya permasalahan terkait aset daerah yang banyak terjadi adalah belum disertifikatnya aset-aset daerah, sehingga potensi terjadinya perpindahan kepemilikan aset yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah dapat terjadi.

“Di sini ada BPN, sekali lagi target kita adalah minimal 100 bidang tanah pemda yang harus disertifikatkan pada tahun ini. Tujuannya jelas, kita ingin mengamankan aset secara hukum dan secara fisik,” ujar Maruli.

Permasalahan kedua terkait aset, Maruli menambahkan, adalah adanya tumpang tindih aset antara pemda dengan pemda atau instansi lain.

Selain itu, lanjut Maruli, persoalan lainnya adalah terkait penyalahgunaan pemanfaatan aset berupa fasilitas kendaraan dinas yang sebelumnya digunakan oleh pejabat. Setelah tidak lagi menjabat, aset tersebut tidak dikembalikan ke pemda.

“Jangan dilihat dari nilai asetnya, tapi lihat nilai simboliknya. Sebagai mantan pejabat sekaligus orang tua seharusnya memberi contoh teladan. Kembalikan fasilitas negara ketika sudah waktunya,” ujar Maruli.

sumber: medanbisnisdaily.com

The post Akyhar Laporkan 12 Aset Bermasalah dan Piutang Pajak Daerah Rp83,4 M ke KPK appeared first on SLN70-News.