Terkait Pengadaan Tanah, Kejari Tahan Mantan Kasi I Pengukuran Tanah BPN Nisel

NISEL, sln70-news.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Nisel menahan mantan pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Nias Selatan, berinisial BS (57) yang diduga kuat terlibat dugaan korupsi pengadaan tanah milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Nisel tahun 2014 di Desa Hiliofonaluo yang dilakukan oleh PT. Bumi Nisel Cerlang (BNC),” Kamis, (13/10/2022).

Diketahui pada saat itu BS menjabat sebagai Kasi ( I ) Pengukuran Tanah di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Nias Selatan.

“Kejari Nisel Rabani M.Halawa, SH MH diruang kerjanya kepada sejumlah wartawan melalui konferensi pers, menyampaikan bahwa yang kita tahan hari ini adalah BS mantan Kasi Pengukuran di BPN Nisel pada tahun 2014, sesuai ditetapkan sebagai tersangka dan kita titipkan penahanannya di RTP Mapolres Nias Selatan,” Beber Rabani.

Rabani menyampaikan ada kerjasama dengan MT (tersangka sebelumnya) yang sudah duluan kita tahan. Ada pemberian uang oleh MT kepada BS, untuk memuluskan semua tahapan sehingga keluarlah sertifikat hak milik yang ditandatangani oleh kepala kantor BPN Nisel,” Ungkapnya.

BACA JUGA:  MUI Medan Surati Plt Wali Kota Medan Tolak Hiburan Malam di Medan Club

Lanjut Kajari, rencananya kepala kantor BPN yang menjabat pada saat itu, dalam waktu dekat kita akan melakukan pemanggilan untuk dimintai keterangan terkait kasus ini.

“Berdasarkan hasil audit BPKP Provinsi Sumatera Utara, pada bulan April Tahun 2022 ini, bahwa pembelian tanah yang di lakukan oleh Direktur PT. BNC mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp 6,8 miliar lebih dengan rincian luas dua bidang tanah 41.093 M2 yang terletak di Desa Hili’ofonaluo.

Terbitnya sertifikat hak milik atas nama MT, tanah yang dibeli oleh PT Bumi Nisel Cemerlan (BNC) milik BUMD Nias Selatan tidak dapat dibalik namakan atas nama Pemerintahan Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Pasalnya tanah tersebut telah masuk dalam sengketa, namun karena adanya kerjasama dengan MT dan BS sehingga keluar sertifikat hak milik atas nama MT, untuk pengembangan selanjutnya dalam waktu 2 atau 3 minggu kedepan perkara ini kita akan melimpahkan ke pengadilan,” Ujarnya.

BACA JUGA:  Kasubdit Cyber Poldasu Diduga Terima Uang dari Jefri Suprayogi

Kajari Nisel Rabani M Halawa menambahkan, sementara untuk kasus tahun 2013 dan 2015 dengan kerugian negara mencapai 22 miliar, hal itu masih dilakukan komunikasi dengan BPK karena hal itu merupakan temuan BPK.

“Sementara mantan Direktur BUMD Nias Selatan YD yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka, saat ini pihak Kejari Nias Selatan masih belum mengeluarkan status DPO-nya dan Kejari Nias Selatan masih terus melakukan pelacakan keberadaannya,” Beber Rabani.

Atas perbuatannya, BS disangkakan dengan pasal 2 dan pasal 3 UU RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara.

Saat ini BS (57) resmi telah ditahan oleh Kejaksaan Nisel dan dititipkan di RTP Mapolres Nias Selatan selama 20 hari kedepan. (ril)