Hal tersebut disampaikan Zakiyuddin Harahap saat menerima audiensi dari pengurus DPC Angkatan Muda Sisingamangaraja (AMS) XII Kota Medan, di Balai Kota, Kamis (30/10/2025).

Apalagi bilang Zakiyuddin Harahap, dengan adanya program Universal Health Coverage (UHC), masyarakat kian dipermudah untuk mendapatkan layanan kesehatan secara gratis hanya dengan menggunakan KTP.

“Dengan adanya program ini, semua Rumah Sakit di kota Medan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, wajib menerima pasien yang berobat hanya menggunakan KTP,”Kata Zakiyuddin Harahap.

Dikatakan Zakiyuddin Harahap, saat ini Pemko Medan tengah menambah kapasitas ruang perawatan BPJS di RSUD  Dr. Pirngadi. Artinya RSUD Dr Pirngadi siap menampung pasien BPJS yang ingin berobat.

“Kita pelan-pelan terus membenahi fasilitas yang ada. Tolong informasikan ini kepada masyarakat agar tidak ragu berobat ke sana,”imbuhnya.

Dalam pertemuan tersebut, Zakiyuddin Harahap, juga menyoroti permasalahan narkoba di kota Medan yang berdampak pada keamanan lingkungan. Untuk itu dirinya berharap DPC AMS XII Kota Medan mendukung pemerintah untuk bersama-sama memberantas peredaran narkoba di Kota Medan.

“Narkoba sudah sangat mengganggu. Banyak kejadian seperti begal, pencurian kabel, hingga lampu jalan hilang akibat dari pengaruh narkoba itu, Ini harus kita berantas bersama, laporkan segera kepada pihak berwajib apabila mengetahui adanya peredaran narkoba,” tegasnya.

Dalam audiensi itu, Ketua DPC AMS XII Kota Medan, Simson Sinambela sebelumnya menyampaikan bahwa audiensi ini selain untuk bersilaturahmi juga sebagai upaya dalam memperkuat sinergi dengan Pemko Medan. Sebab, tidak jarang pengurus AMS XII Kota Medan menemukan banyak masyarakat yang masih belum mengetahui adanya program berobat gratis hanya dengan menggunakan KTP.

Maka dari itu, dirinya berharap kader AMS dapat membantu mensosialisasikan program tersebut di lapangan.

“Banyak masyarakat yang terkendala masalah biaya enggan untuk berobat kerumah sakit. Padahal kami tahu sudah ada program UHC. Kami ingin membantu menjelaskan agar mereka bisa berobat tanpa hambatan,” jelasnya. (Adl)

The post Wakil Wali Kota Medan Dorong Masyarakat Berobat Ke RSUD Dr. Pirngadi appeared first on SLN70-News.

Keistimewaan ini diperoleh karena Medan telah mencapai predikat Universal Health Coverage (UHC). Sampai Mei 2024, Dinas Kesehatan Medan mencatat sudah 723 warga Medan berobat gratis menggunakan KTP pada 48 rumah sakit di luar Kota Medan, antara lain di Jogjakarta, Jawa Barat, Tangerang, Jakarta, dan Aceh.

Demikian disampaikan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Medan, dr. Surya Syahputra Pulungan, M. Kes., Senin (10/6) di kantornya.

“Selain di Medan, pelayanan kesehatan melalui UHC Jaminan Kesehatan Medan Berkah ini dapat diperoleh di rumah-rumah sakit yang berada di luar Medan. Syaratnya, rumah sakit itu telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan,” ungkapnya.

Dengan pencapaian ini, sebutnya, maka seluruh warga Medan dapat berobat di dalam maupun luar kota pada rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS dengan menggunakan KTP.

“Ini pencapaian Pemko Medan di bawah kepemimpinan Wali Kota Bobby Nasution, seluruh masyarakat Medan bisa mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis hanya dengan menggunakan KTP yang telah aktif minimal tiga bulan,” ungkapnya.

Surya mengatakan, pasien UHC ini dirawat di Ruang Kelas III yang akses pelayanannya sama dengan Kelas II maupun I. “Hanya berbeda di fasilitasnya, tetapi pelayanan kesehatannya tetap berkeadilan.”

Dia menerangkan, pelayanan kesehatan dalam program ini bisa dilakukan di puskesmas (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) dan rumah sakit. Dia menambahkan, apabila dokter kondisi pasien membutuhkan perawatan lanjutan, barulah pasien tersebut dirujuk ke rumah sakit.

“Tentunya puskesmaslah yang mendaftarkan pasien itu ke BPJS Kesehatan, tanpa memperhatikan kepesertaan sebelumnya, apakah memang belum terdaftar atau tidak aktif karena menunggak,” ucapnya.

Jika dalam keadaan emergensi, lanjutnya, warga bisa langsung ke IGD rumah sakit hanya dengan membawa KTP. Nantinya, rumah sakit itu yang akan mendaftarkan pasien tersebut sebagai penerima manfaat UHC Jaminan Kesehatan Medan Berkah dan pembiayaannya tentunya mengikuti regulasi yang ditetapkan BPJS Kesehatan.

Surya menekankan, dengan adanya program ini masyarakat Medan bisa berobat kapan saja. “Kapan masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan tidak bisa diprediksi, karena itu kita membentuk tim yang terdiri dari Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Sosial, dan BPJS Kesehatan.”

“Perlu diketahui, sistem UHC di Medan non cut off, artinya saat didaftarkan masyarakat didaftarkan sebagai peserta JKMB saat itu juga kepesertaan BPJS Kesehatannya aktif, tanpa harus melewati masa tunggu,” ungkapnya seraya mengatakan, dengan kolaborasi ini kendala di lapangan dapat diatasi dengan cepat.

Tim kolaboratif ini, lanjutnya, bertujuan agar seluruh penduduk Medan yang sakit bisa mendapat pelayanan kesehatan di rumah sakit, baik yang ada di Medan, di luar Medan, Sumut, maupun seluruh Indonesia.

“Yang penting pasien itu penduduk Medan dengan NIK yang aktif, baik dia tinggal di Medan ataupun sedang berada di luar kota Medan, termasuk yang sedang menempuh pendidikan,” tandasnya. (Adl)

The post Pakai KTP Warga Medan Bisa Berobat Gratis di Seluruh Indonesia appeared first on SLN70-News.

“Kita minta Dinkes Medan harus berani memberikan sanksi tegas kepada manajemen RS yang menolak pasien miskin. Ini bukti pihak RS tidak mendukung program UHC yang dicanangkan Walikota Medan Bobby Afif Nasution,,” ujar Hendra DS (foto) kepada wartawan, Senin (6/11/2023).

Disampaikan Hendra DS yang juga Ketua DPC Partai Hanura itu, bila pejabat Dinkes Medan tidak berani memberikan sanksi tegas terhadap RS MM patut dipertanyakan. “Kita minta Walikota Medan supaya mengevaluasi jajaran pejabat Dinkes Medan,” ujar Hendra.

Ditambahkan Hendra, Dianya telah banyak menerima pengaduan masyarakat secara langsung dan via telephon selama ini. Pihak RS sering menolak pasien UHC dengan alasan kamar penuh.

“Dan barusan, aku ditelephon warga lagi, ditolak RS MM dengan alasan kamar penuh. Pada hal masih ada 2 bed yang kosong, tapi dibilang penuh Kelas 3,” sebut Hendra.

Untuk itu kata Hendra, patut diberikan sanksi tegas guna memberi efek jera kepada pihak RS yang terbukti selalu menolak pasien warga miskin. “Pada hal, pasien UHC itu anggarannya ditanggung Pemko Medan,” urai Hendra.

Sebagaimana diketahui, peserta UHC adalah pasien warga Kota Medan. Dengan menunjukkan KTP/KK Medan dapat berobat gratis di Puskesmas dan Rumah Sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehataan di ruangan Kelas III.(adl)

The post Tolak Pasien UHC, Hendra DS Minta RS MM Ditindak Tegas appeared first on SLN70-News.

Hal tersebut diungkapkan dalam rapat optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional yang diadakan di Kantor Wali Kota Medan, Kamis (4/5).

Dalam rapat yang dipimpin oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, Illyan Chandra Simbolon diwakili Sekretaris Disnaker, Ridwan Sitanggang serta dihadiri oleh perwakilan dari BPJS Kesehatan Kota Medan dan Perangkat Daerah dilingkungan Pemko Medan ini, dibahas mengenai draf instruksi Wali Kota Medan tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden No 1 tahun 2022 yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah dan lembaga untuk mengoptimalkan Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

“Dalam Intruksi Presiden tersebut diwajibkan kepada seluruh intansi Pemerintah dan lembaga termasuk Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan Nasional dengan menerbitkan Instruksi dari masing-masing Kepala Daerah.”kata Ridwan Sitanggang.

Ridwan Sitanggang juga menambahkan bahwa Wali Kota Medan Bobby Nasution telah meluncurkan program Universal Health Coverage (UHC) Jaminan Kesehatan Medan Berkah (JKMB). Program ini terlaksana sebab jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan di kota Medan sudah diatas 96%.

“Melalui program ini memudahkan masyarakat untuk dapat memperoleh pelayanan kesehatan hanya dengan menggunakan KTP.”ujar Ridwan.

Meski Pemerintah Pusat menargetkan di tahun 2024 capaian UHC harus 98%, Ridwan optimis angka tersebut dapat dicapai oleh Pemko Medan mengingat kota Medan memiliki potensi.

“Kita yakin capaian UHC 98% di Kota Medan dapat diwujudkan ditahun 2024 mengingat kita memiliki potensi, khususnya di sektor tenaga kerja kita yang masih banyak belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, ini yang akan kita kejar.”ungkapnya Optimis.

Sementara itu perwakilan dari BPJS Kesehatan Kota Medan yang diwakili oleh Faisal Bukit selaku Kepala Bagian Kepesertaan dalam laporanya menyampaikan bahwa jumlah capaian UHC di kota Medan per Mei 2023 mencapai 96.77% atau 2.445.527 jiwa dari total penduduk kota Medan yang berjumlah 2.527.050 jiwa.

Atas capaian tersebut saat ini Kota Medan sudah memberlakukan prgram UHC karena sudah mencapai 96.77% dari target 98%.

“Target tersebut sangat mungkin tercapai mengingat masih banyak tenaga kerja di kota Medan yang belum tercover oleh BPJS Kesehatan. Jadi dengan potensi yang ada saya yakin ditahun depan target 98% UHC dapat tercapai”pungkasnya.

Selanjutnya dalam rapat ini juga didengarkan masing-masing masukan dari para peserta untuk menyempurkan draft instruksi Wali Kota Medan tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. (adl)

The post Pemko Medan Optimis Target 98% UHC Tercapai di Tahun 2024 appeared first on SLN70-News.