“Jika hal itu terjadi Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Medan bersama BPJS Kesehatan harus menindak tegas dan segera mengevaluasi,” tegasnya, Minggu (14/7/2024).

Dikatakan Abdul Rani, ketentuan nya tidak boleh menolak pasien walau alasan apapun. Tetapi pasien harus ditangani dulu dilakukan pertolongan pertama. Dan jika benar kamar rawat inap lagi penuh maka pihak RS harus memfasilitasi merujuk ke RS lain.

“Ketentuan ini harus diterapkan, maka Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan harus mengawasi dan sosialisasi serta memberikan sanksi tegas kepada RS yang melanggar aturan,” ujar Abdul Rani yang juga Ketua DPC PPP Kota Medan itu.

Abdul Rani mengaku, selama ini banyak menerima keluhan masyarakat. Dimana, beberapa pihak RS menolak pasien UHC JKMB dengan alasan kamar penuh. Sehingga, pasien kesulitan mencari RS yang kosong dan akhirnya jauh dari tempat tinggalnya.

“Ini harus menjadi perhatian serius Dinkes dan pihak BPJS Kesehatan. Memberikan sanksi tegas guna memberikan efek jera,” tandas Abdul Rani. (Adl)

The post Abdul Rani Minta Dinkes Berikan Sanksi Tegas Rumah Sakit Tolak Pasien Alasan Kamar Penuh appeared first on SLN70-News.

Sebab, Pemko bersama DPRD Medan telah mengalokasikan anggaran cukup besar di APBD Pemko Medan. “Pihak RS jangan sampai mengabaikan program UHC. Karena anggarannya sudah disiapkan Pemko Medan,” ujar Hendra DS yang juga Ketua DPC Partai Hanura Kota Medan, Minggu (1/10/2023).

Dikatakan Hendra, Dinas Kesehatan Kota Medan harus memaksimalkan pengawasan, sehingga RS terus melakukan perbaikan pelayanan. “Saat ini lagi banyak pasien UHC JKMB ditolak RS dengan dalih kamar penuh,” sebut Hendra.

Ditegaskan Hendra, Dinas Kesehatan Kota Medan harus tegas menerapkan Perda No 4 Tahun 2012. “Bila pihak RS tidak berkenan memperbaiki pelayanan apalagi mengabaikan program UHC supaya izinnya dicabut saja sesuai sanksi dalam Perda,” tandasnya.(adl)

The post Fraksi HPP Minta Cabut Izin RS Abaikan Program UHC JKMB appeared first on SLN70-News.