Dikesempatan ini, Wakil Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin Siregar, S. Sos, M. Si mengatakan atas nama Pemerintah Kabupaten Asahan menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang terhormat, secara khusus kepada Badan Anggaran yang telah melakukan pembahasan kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, sehingga hari ini kita telah mendengar pendapat akhir Fraksi-fraksi dengan keputusan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2022 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

“Melalui persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tersebut, kami menyadari besarnya dukungan Dewan yang terhormat kepada Pemerintah Kabupaten Asahan untuk percepatan pembangunan di Kabupaten Asahan. Kami juga mengapresiasi pendapat Dewan yang terhormat yang telah memberikan rekomendasi, pemandangan umum, saran dan solusi atas rencana kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dalam materi Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2022 agar lebih optimal serta tepat sasaran”, ucap Wakil Bupati.

Mengakhiri sambutannya Wakil Bupati Asahan mengatakan, kami akan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah ini kepada Gubernur Sumatera Utara untuk proses evaluasi dalam rangka menyelaraskan antara Kebijakan Daerah dan Kebijakan Nasional serta untuk meneliti apakah Rancangan Peraturan Daerah ini tidak bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi dan/atau Peraturan daerah lainnya.

Kegiatan ini dirangkai juga dengan penandatangan berita acara persetujuan bersama antara Bupati Asahan yang diwakili Wakil Bupati Asahan dengan Ketua DPRD Kabupaten Asahan dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Asahan disaksikan Para Asisten, OPD, Anggota DPRD Kabupaten Asahan dan tamu undangan lainnya.

Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan sebelum Perubahan APBD Rp. 1.629.553.867.729 setelah Perubahan menjadi Rp.1.684.299.402.539

Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Asahan Sebelum Perubahan APBD Rp. 1.644.553.867.729 setelah Perubahan menjadi Rp.1.771.924.042.028

Anggara Pembiayaan Daerah Kabupaten Asahan sebelum Perubahan APBD Rp. 15.000.000.000 setelah Perubahan Rp.91.390.001.527

Tujuh Anggota Fraksi DPRD Kabupaten Asahan yang menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi Terhadap Ranperda Tentang Perubahan APBD Kabupaten Asahan Tahun 2022.

Fraksi Gerindra Bambang Rusmanto
Fraksi Golkar Lindung Panjaitan
Fraksi PDI Perjuangan Yenni Manik.
Fraksi Demokrat Rita Marisa Siregar
Fraksi PAN Nurman Abdi Siagian
Fraksi PPP Ali Munjar
Fraksi Nurani Keadilan Muttaqin.(WK)

The post 7 Fraksi DPRD Menyetujui Perubahan APBD Kabupaten Asahan Tahun 2022 appeared first on SLN70-News.

Mendagri mengatakan, Musrenbangnas merupakan kegiatan yang penting dalam siklus pembangunan untuk penyusunan program dan anggaran pemerintah pusat dan daerah. Musrenbangnas juga menjadi patokan bagi pemerintah pusat untuk mengetahui keinginan pemerintah daerah, dan begitu juga sebaliknya.

“Kita ingin mengetahui apa keinginan dari pusat, dan kemudian apa keinginan dari Kementerian/Lembaga, dan daerah, itu yang dimusyawarahkan untuk mencapai titik temu,” kata Mendagri.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 mengusung tema besar pemulihan ekonomi dan reformasi struktural dengan didukung oleh tujuh program prioritas nasional. Dengan adanya pandemi Covid-19 yang berdampak pada berbagai sektor, diharapkan tahun 2022 menjadi titik balik dalam pemulihan ekonomi dan sektor lain yang terdampak.

“Kita berharap tahun 2022 ini ekonomi akan betul-betul pulih, sesuai dengan temanya pemulihan ekonomi, itu menjadi titik tekan kita sekaligus juga melakukan reformasi struktural, ini dibuat sejumlah target-target secara detail,” ujar Mendagri.

Tahun 2020 diproyeksikan menjadi tahun kunci bagi pemantapan pemulihan ekonomi nasional yang terkontraksi akibat pandemi Covid-19. oleh karena itu, Mendagri meminta seluruh pemerintah daerah serius dalam penanganan pandemi. Ia pun menekankan, pemulihan ekonomi akan sangat bergantung pada pengendalian pandemi secara menyeluruh, paralel antara kesehatan dan ekonomi.

“Kami tekankan di sini bahwa keberhasilan di tahun 2022 sangat ditentukan sekali dengan kesuksesan kita untuk menangani, atau bekerja, performance kita di tahun 2021, yaitu mulai penanganan pandemi yang baik dan kemudian ekonomi yang bisa bangkit ke angka positif,” bebernya.

Mendagri juga mengungkapkan, pada prinsipnya, telah disepakati poin krusial dalam Musrenbang maupun Rakortekrenbang yang telah dilaksanakan. Poin kesepakatan itu mencakup beberapa hal. Pertama, menyepakati target pembangunan nasional dengan memperhatikan kemampuan strategi kolaborasi pusat dan daerah, “Artinya daerah siap untuk berkolaborasi,” kata Mendagri.

Kedua, menyepakati usulan teknis pemerintah daerah terhadap major project/project strategis nasional atau terhadap prioritas nasional yang dibiayai dari APBN. Ketiga, menjadi bahan masukan dalam menyusun Permen (Peraturan Menteri) terkait dengan pedoman penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). “Jadi nanti setelah RKP ditetapkan maka RKPD nanti akan ditetapkan untuk tahun 2022, ini akan ada pendampingan dari Kemendagri,” ujarnya.

Diketahui, terdapat 500 usulan major project dari pemerintah daerah. Dari jumlah tersebut, 112 usulan atau setara 22% diakomodir, dan 321 usulan atau 64,2% masih dalam pembahasan. Kemudian untuk program prioritas nasional, terdapat 498 usulan, 134 di antaranya atau 27% diakomodir, dan 296 usulan atau 59,5% masih dalam tahap pembahasan. (rel)

The post Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah untuk Mendukung Prioritas Nasional Tahun 2022 appeared first on SLN70-News.