Seperti yang disampaikan anggota Komisi II DPRD Medan yang membidangi pendidikan Ir Syaiful Ramadhan kepada wartawan, Kamis (11/1/2024) mengatakan, tindakan Kepsek dan oknum MZSN tidak boleh ditolelir karena sangat bertentangan dengan aturan sertas semangat Walikota Medan Bobby Afif Nasution dalam menciptakan pemerintahan yang bersih serta peningkatan mutu pendidikan di Kota Medan.

Disampaikan Syaifu Ramadhan yang saat ini tercatat Caleg DPRD Medan (PKS) No Urut 2 dapil V meliputi Kecamatan ( Medan Tuntungan, Medan Johor, Medan Selayang, Medan Polonia dan Medan Maimun) itu, minta pihak berwewenang cepat respon menyikapi berikut mencari tahu kebenarannya. “Hal itu tidak boleh terjadi. Kalau terbukti ada penyimpangan harus diberi sanksi,” ujar Syaiful.

Selanjutnya Syaiful Ramadhan mendorong pimpinan DPRD Medan serta Ketua Komisi II segera melakukan pemanggilan terhadap Kepsek dan oknum MZSN. Hal itu dinilai sangat penting guna dimintai keterangannya. “Kita dukung segera dilakukan pemanggilan agar digelar RDP (Red-Rapat Dengar Pendapat) di DPRD,” sebutnya.

Sebagaimana diketahui, oknum tenaga operator MZSN di SD Negeri 064955 Kecamatan Medan Amplas diketahui lulus sebagai  Pegawai Pemerintah dengan  Perjanjian Kerja (P3K) lingkungan Pemko Medan. (adl)

The post Dugaan Manipulasi Data Dapodik di SDN 064955 Medan appeared first on SLN70-News.

Universal Health Coverage (UHC) yang merupakan program perlindungan kesehatan gratis bagi warga Kota Medan menjadi salahsatu target priotitas DPRD dan Pemko Medan. Hal ini disampaikan Syaiful Ramadhan menyampaikan kabar gembira tersebut saat ditanyai wartawan terkait kelanjutan program UHC di 2024.

“Program ini menjadi prioritas untuk kita perjuangkan. Dan PKS di dalamnya juga menjadi bagian terdepan dalam memperjuangkan ini,” kata anggota Komisi II yang juga membidangi masalah kesehatan ini kepada wartawan di Medan, beberapa waktu lalu.

Politisi muda Dapil 5 Kota Medan ini menegaskan, program kesehatan gratis dan bermutu sudah menjadi kewajiban yang harus ditunaikan karena seluruh instrumen pendukungnya sudah memadai dari mulai produk hukumnya hingga ketersediaan anggaran serta fasilitas-fasilitas layanannya.

“Alhamdulillah program ini bisa dilanjutkan pada 2024 dan ditampung dalam APBD 2024 yang anggarannya sudah disetujui kemarin,” katanya. Namun begitu, Syaiful mengatakan pemerintah Kota Medan perlu melakukan perbaikan dan pembenahan dari segala sisi sehingga program ini menjadi program yang manfaatnya bisa dirasakan masyarakat Kota Medan.

Begitu juga dengan masyarakat Kota Medan, Pria asal Medan Maimun ini mengharapkan partisipasi masyarakat bisa lebih baik lagi, dimana masyarakat diajak aktif dalam mendapatkan informasi yang utuh langsung dari petugas di lapangan seperti Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan lainnya.(adl)

The post UHC Lanjut di 2024, Ini Kata Ketua F-PKS DPRD Medan appeared first on SLN70-News.