JAKARTA, sln70-news.com – Anggota Komisi VII DPR dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif menyetujui asumsi energi makro dalam RAPBN 2021. Asumsi tersebut terdiri dari harga minyak Indonesia (Indonesia Crude Price), lifting migas, volume BBM dan elpiji subisidi, subsidi solar, dan subsidi listrik.

Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto yang memimpin rapat menyatakan bahwa asumsi makro yang telah dibahas DPR dan pemerintah sejak Jumat yang lalu telah disetujui untuk ditetapkan.
“Komisi VII setujui asumsi makro energi dalam RAPBN 2021, sesuai dengan tabel berikut. Apakah asumsi dasar dapat disetujui? Disetujui,” ungkap Sugeng di ruang rapat Komisi VII DPR, Senin (29/6/2020).

Asumsi yang diterapkan antara lain, untuk harga ICP ditetapkan di rentang US$ 42-45 per barrel. Kemudian secara total lifting migas ditargetkan mencapai 1,68-1,72 juta BOEPD per hari, secara rinci untuk target lifting minyak sebesar 690-710 BOPD per hari dan lifting gas sebesar 990-1,01 juta BOEPD.

Kemudian, volume BBM bersubsidi sebanyak 15,79-18,30 juta KL. Rinciannya, untuk subsidi minyak tanah volumenya sebesar 480-500 ribu KL dan subsidi minyak solar sebesar 15,3-15,80 juta KL. Sementara untuk volume subsidi elpiji 3 kg ditetapkan sebesar 7,5-7,8 juta metrik ton.

Lalu subsidi listrik ditetapkan sebesar Rp 50,47-54,55 triliun. Terakhir untuk subsidi BBM jenis solar ditetapkan sebanyak Rp 500 per liter. Angka asumsi ini masih belum final, nantinya hasil kesepakatan antara Kementerian ESDM dengan Komisi VII akan dibahas di Badan Anggaran DPR RI, untuk kemudian disahkan presiden.

sumber: detik.com

The post Tok! DPR Setuju Subsidi BBM Rp500/Liter Tahun Depan appeared first on SLN70-News.

JAKARTA, sln70-news.com – Partai Gerindra mendorong pemerintah untuk memberikan subsidi kuota internet kepada pelajar, santri, dan mahasiswa. Subsidi itu untuk memperlancar proses belajar daring atau online karena virus Corona (COVID-19).

“Kami akan memperjuangkan subsidi kuota bagi pelajar, mahasiswa, dan santri,” tegas Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani Ahmad Muzani pada Senin (29/6/2020).

Sebab diketahui, sesuai dengan Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19, seluruh siswa harus belajar di rumah hingga awal tahun 2021 mendatang.

Menurut Muzani, proses belajar mengajar online memiliki beberapa hambatan. Hambatan itu mulai dari ketersediaan alat hingga akses jaringan bagi siswa maupun guru.

“Ini menjadi ancaman bagi kualitas pendidikan kalau ini tidak sukses. Apakah mungkin pemerintah memberi subsidi untuk penggunaan kuota internet. Sebab (pendidikan) ini menjadi penting bagian dari pembangunan sumber daya manusia,” ujar Ketua Fraksi Gerindra DPR RI itu.

Selain soal kuota internet, Ahmad Muzani ingin ada pengembangan ponsel nasional. Keberadaan ponsel nasional menjadi salah satu upaya untuk meratakan akses informasi di seluruh Indonesia.

“Ini masalah, pemerintah harus memikirkan HP (ponsel) produksi Indonesia. Ini momentum gimana BUMN bergerak di bidang telekomunikasi untuk konvergensi HP buatan indonesia.”Alangkah bagusnya ini menjadi dorongan pemerintah melakukan riset. Saya kira gangguan sistem pembelajaran jarak jauh ini agak kopleks mulai dari infrastruktur dan faktor pendukung lain,” ucap Muzani.

Selain itu, Ahmad Muzani juga meminta agar diselenggarakan rapid test di pondok pesantren. Sistem pondok yang mengharuskan santri tingal menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam penanganan Corona.

“Dipikirkan bagaimana rapid tes kesehatan para santri disubsidi pemerintah. Rapid tes gratis. Apalagi pemerintah mempunyai kepentingan tes secara acak dan biaya itu dikeluarkan pemerintah,” jelas Ahmad Muzani.

“Supaya kualitas SDM terjaga seperti yang diharapkan pemerintah, sektor pendidikan dibuka terakhir karena paling rentan,” tutupnya.

sumber: detik.com

The post Gerindra Dorong Pemerintah Subsidi Kuota Internet untuk Pelajar hingga Santri appeared first on SLN70-News.