JAKARTA, sln70-news.com – Badan Legislasi DPR tengah membahas RUU Larangan Minuman Beralkohol. Sanksi pidana atau denda bagi peminum minuman beralkohol turut diatur.

Sebagaimana draf RUU Larangan Minuman Beralkohol seperti dilihat detikcom, Kamis (12/11/2020), sanksi pidana bagi peminum minuman beralkohol diatur dalam Pasal 20. Bunyinya adalah:

Setiap orang yang mengkonsumsi minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dipidana dengan pidana penjara paling sedikit (3) tiga bulan paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling sedikit Rp 10.000.000 (sepuluh juta) dan paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Sementara itu, pasal 7 yang dimaksud dalam RUU Larangan Minuman Beralkohol berbunyi:
Setiap orang dilarang mengonsumsi minuman beralkohol golongan A, golongan B, golongan C, minuman beralkohol tradisional dan minuman beralkohol campuran atau racikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

Pasal 4 yang dimaksud dalam RUU Larangan Minuman Beralkohol terdiri dari 2 ayat. Bunyinya adalah sebagai berikut:

(1) Minuman beralkohol yang dilarang diklasifikasi berdasarkan golongan dan kadarnya sebagai berikut:
a. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol lebih dari 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen);
b. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
c. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).
(2) Setiap minuman beralkohol berdasarkan golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang minuman beralkohol yang meliputi:
a. Minuman beralkohol tradisional; dan
b. Minuman beralkohol campuran atau racikan.

Dalam Pasal 8 RUU Larangan Minuman Beralkohol, aturan Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 dinyatakan tak berlaku untuk kepentingan terbatas. Begini bunyi Pasal 8 RUU Larangan Minuman Beralkohol:

(1) Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 tidak berlaku untuk kepentingan terbatas.
(2) Kepentingan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kepentingan adat;
b. ritual keagamaan;
c. wisatawan;
d. farmasi; dan
e. tempat-tempat yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepentingan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan Pemerintah.

RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol (Minol) merupakan usulan dari beberapa anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Gerindra.

Tujuan disodorkannya RUU ini diklaim untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif yang timbul dari minuman beralkohol.

Serta menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya minuman beralkohol. Selain itu, untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman di masyarakat dari para peminum alkohol,” ujar anggota Baleg DPR RI Fraksi PPP, Illiza Sa’aduddin Djamal, dalam rapat Baleg, Selasa (10/11).

sumber: detik.com

The post RUU: Peminum Minuman Beralkohol Dibui 2 Tahun atau Denda Rp50 Juta appeared first on SLN70-News.

JAKARTA, sln70-news.com – Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan menyatakan bahwa pokok pembahasan Omnibus Law Perpajakan dilebur dengan Rancangan Undang-undang Cipta Lapangan Kerja (Ciptaker).

Kepala BKF Febrio Kacaribu menyebut penggabungan itu tak menjadi masalah karena memiliki tujuan yang sama, yaitu memudahkan masuknya investasi dan memperbaiki iklim investasi di Indonesia.

“Omnibus Law Perpajakan masuk ke Ciptaker, jadi satu klaster. Jadi sudah masuk ke semua,” katanya lewat video conference ‘Doorstop Virtual dengan Kepala BKF’, dikutip pada Sabtu (3/10).

Febrio menuturkan bahwa reformasi di bidang perpajakan tak harus tertuang dalam satu klaster tersendiri. Sebab, sebagian kebijakan perpajakan sudah ‘dicicil’ oleh pemerintah lewat Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang telah disahkan menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Stabilitas Sistem Keuangan.

Salah satunya yaitu penyesuaian tarif pajak penghasilan (PPh) badan dari semula 25 persen menjadi 22 persen untuk tahun pajak 2020-2021. Keringanan pajak akan terus dipangkas menjadi 20 persen pada tahun pajak 2022.

“Message (pesan) dari Omnibus Law Ciptaker dan kluster Perpajakan untuk menarik investasi, highlight-nya PPh badan turun dari 25 persen ke 22 persen seperti Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang menjadi UU Nomor 2/2020 sudah dicicil langsung, jadi tarif sudah turun 22 persen,” ujarnya.

Sebagai informasi, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI kembali menggelar pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja pada akhir pekan ini, Sabtu (3/10). Rencananya, RUU akan disahkan sebelum memasuki masa reses atau sebelum tanggal 8 Oktober.

Pengesahan RUU Ciptaker tetap dikebut pemerintah dan DPR meski sejatinya ditolak oleh kalangan buruh, mereka mengancam akan melakukan mogok kerja nasional untuk menuntut pembatalan RUU terkait.

“Mogok nasional secara serentak di seluruh kawasan industri kabupaten/kota, provinsi dan nasional dengan tuntutan batalkan dan cabut Omnibus Law RUU Cipta Kerja,” ujar Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang Dan Kulit (FSP TSK) SPSI yang juga Presidium Aliansi Gekanas (Gerakan Kesejahteraan Nasional) Roy Jinto pada Senin (28/9).

sumber: cnnindonesia.com

The post Pemerintah Lebur Omnibus Law Perpajakan Dalam RUU Ciptaker appeared first on SLN70-News.