Rakor ini digelar untuk menyikapi kondisi dan situasi yang terjadi dan berkembang di berbagai wilayah dalam beberapa hari ini. Terkait itu para kepala daerah di Indonesia diminta untuk dapat menjaga stabilitas keamanan dan kekondusifan wilayahnya masing-masing.

Dalam arahannya, Tito Karnavian minta para kepala daerah untuk saling berkoordinasi dengan unsur Forkopimda. Di samping itu, imbuhnya, melakukan langkah-langkah pencegahan, serta membaca peta situasi untuk mencegah dan meredam kondisi yang tidakbdiinginkan.

“Saling berbagi tugas, membangun komunikasi dengan Forkopimda dan berbagai tokoh, lakukan pendekatan dengan masyarakat. Bahkan, turun langsung, temui dan berdialog dengan masyarakat,” kata Tito Karnavian.

Mantan Kapolri tersebut menuturkan, situasi keamanan sangat berpengaruh terhadap rencana pembangunan daerah. “Kalau terjadi instabilitas keamanan, maka tidak mungkin pembangunan akan terjadi. Jadi kami mohon, Bapak dan Ibu untuk mengantisipasi situasi yang ada,” pesannya.

Dalam rapat yang juga diikuti Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman dan sejumlah pimpinan perangkat daerah terkait di lingkungan Pemko Medan, Tito Karnavian juga mengingatkan agar seluruh pejabat daerah dapat menahan diri dari kesan boros dan bermewah-mewahan apalagi dipertontonkan dan dipamerkan.

“Semisal menunjukkan diri bepergian ke luar negeri di masa yang sangat sensitif ini. Itu bisa memicu reaksi masyarakat. Jadi tolong, benar-benar untuk dijaga dan dipahami bersama. Karena, mencegah lebih baik, sebelum semuanya terjadi apalagi sampai memakan korban,” pintanya. (Adl)

The post Wakil Wali Kota Medan Ikuti Rakor Bersama Mendagri Melalui Zoom Meeting appeared first on SLN70-News.

Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Gubernur Sunatera Utara Musa Rajekshah, Kepala BKKBN Provinsi Sumut M. Irzal, SE., ME., serta para ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) se-Sumatera Utara.

Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah dalam Sambutannya menyampaikan kegiatan ini dilakukan untuk memantau capaian pelaksanaan intervensi percepatan penurunan stunting di Provinsi Sumatera Utara. Ia menambahkan, bahwa dalam menyukseskan percepatan penurunan stunting, kolaborasi adalah kunci.
“Diharapkan dukungan dari semua unsur dalam TPPS se Provinsi Sumatera Utara dan lintas sektoral untuk dapat secara optimal melakukan pemutakhiran data keluarga berisiko stunting,” ucap Wagubsu.

Sementara itu Wakil Bupati Asahan Usai mengikuti Acara Menyampaikan bahwa dalam penanganan stunting, aspek penting yang harus diperhatikan adalah pelayanan dasar seperti sektor pendidikan dan kesehatan, karena stunting terkait dengan kualitas sumber daya manusia dan aspek ekonomi yang perlu ditingkatkan.

“Mengingat salah satu faktor penyebab stunting adalah kasus kekurangan gizi. Maka peran orang tua dalam memberi asupan gizi kepada anak sangat penting. Dengan demikian maka edukasi oleh Pemerintah Daerah melalui instansi terkait, baik Dinas Kesehatan, Bappeda DPMD dan Camat harus terus dilakukan”. Tegas Wakil Bupati.

Kita berharap Lanjut Wakil Bupati kedepan penangan stunting di Kabupaten Asahan dapat dilakukan secara maksimal dengan Bersinergi dan berkolaborasi antara OPD terkait, pro aktif bersama tenaga kesehatan di tingkat desa dan kecamatan serta para kader PKK, kader pembangunan manusia, Posyandu, KB, dan lainnya dalam menghimpun/memverifikasi/menginput data stunting yang ada di wilayah masinh masing.(WK)

The post Wakil Bupati Asahan Hadiri Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting appeared first on SLN70-News.

Dalam rapat tersebut Pangdam I/BB Mayjen TNI Achmad Daniel Chardin selaku Ketua Panitia menyampaikan bahwa pertemuan ini menjadi wahana sebagai peningkatan pengetahuan dengan tujuan untuk memperlancar proses pelancaran percepatan realisasi APBD Sumatera Utara dengan harapan pelaksanaan tepat waktu, tepat guna dan tepat sasaran sesuai dengan pagu yang telah ditetapkan.

Pangdam juga berharap seluruh peserta yang hadir untuk mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh dan dilandasi dengan ketulusan, kemudian dapat saling tukar informasi guna mengatasi kendala yang ada di lapangan.

Sementara Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi pada arahannya mengatakan akan mendorong Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) seluruh kabupaten/kota di Sumut tahun 2022, meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Menurutnya, dengan meraih WTP berarti para pemegang kebijakan dapat mempertanggungjawabkan penggunaan anggarannya,” ucap Edy.

Selanjutnya Edy mengatakan pada tahun 2021, Pemda yang meraih opini WTP sebanyak 26 termasuk Pemprov Sumut. Masih ada delapan Pemda yang masih menerima opini Wajar Dengan Pendapat (WDP) dari BPK.

Meskipun begitu, Edy memaparkan bahwa Pemda yang meraih opini WTP dari BPK terus meningkat. Pada tahun 2017 ada 14 Pemda meraih WTP, 17 Pemda WDP dan 3 menerima opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Tahun 2018 meningkat menjadi 18 Pemda WTP, 13 WDP dan 3 TMP. Pada tahun 2019 menjadi 21 Pemda WTP, 31 WDP. 2020 kembali meningkat menjadi 24 WTP dan 10 WDP.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut sendiri sudah delapan kali berturut-turut meraih opini WTP atas LKPD. “Ini (WDP) kan persoalan tidak bisa dipertanggungjawabkan, jadi pertanggungjawabkanlah, sehingga selesai urusan, yang seperti ini saya minta segera selesai, ” kata Edy menutup arahannya yang sekaligus dilanjutkan dengan pemukulan gong oleh beliau didampingi oleh Forkopimda Provsu.

Sementara Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak mengapresiasi atas opini WTP yang diterima Pemprov Sumut dari BPK. “Kemarin dari hasil penilaian BPK, Pemprov Sumut mendapat predikat WTP yang ke delapan, tepuk tangan dulu,” ungkap Panca, yang disambut tepuk tangan para hadirin.

Menurut Panca, agar seluruh kabupaten/kota ke depan meraih opini WTP diperlukan komitmen bersama. Jika tidak ada komitmen, maka tujuan tersebut tidak akan tercapai. “Dibutuhkan keseriusan kita, kalau tidak, tidak pernah dapat,” ucap Panca.

Setelah usai mengikuti rapat tersebut Bupati Asahan H. Surya, BSc mengatakan siap mendukung percepatan realisasi APBD Kabupaten Asahan guna pembangunan Infrastruktur.(WK)

The post Forkopimda Kab Asahan Hadiri Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD Kabupaten/Kota dan Pembangunan Infrastuktur appeared first on SLN70-News.

Dalam rapat tersebut Wakil Bupati Asahan menekankan kepada para Camat se-Kabupaten Asahan dan OPD terkait agar bergerak cepat dalam menangani wabah ini, karena berkaitan dengan hewan ternak yang ada di Kabupaten Asahan.

“Lakukan gerak cepat untuk mengantisipasi wabah PMK ini, agar tidak terjadi penyebarannya di Kabupaten Asahan, sehingga peternak kita tidak mengalami kerugian. Lakukan pemeriksaan kepada hewan ternak yang masuk ke Kabupaten Asahan baik dari jalur resmi maupun jalur tikus,” tekan Taufik kepada para Camat dan OPD terkait.

Taufik juga menginstruksikan kepada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan bekerjasama dengan Pihak Kecamatan dan Dinas terkait Untuk melakukan pemeriksaan Hewan yang masuk ke Kabupaten Asahan dengan memaksimalkan pos check point yang ada yakni di Kecamatan Meranti, Simpang Empat dan Aek Ledong, untuk memgecek setiap hewan yang masuk ke Kabupaten Asahan.

Selain itu Taufik juga mengatakan, Pemerintah Kabupaten Asahan juga akan membentuk Satgas untuk penanganan PMK ini dengan melibatkan instansi vertikal, agar penanganan wabah ini dapat terarah.
Mengakhiri pembicaraannya Taufik meminta kepada para Camat untuk mensosialisasikan kepada masyarakatnya perihal wabah PMK ini.

Dikesempatan ini Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Asahan drh Yusnani menyampaikan paparannya terkait wabah PMK, dimana wabah ini miliki gejala seperti ditemukan lepuh yang berisi cairan atau luka yang terdapat pada lidah, gusi, hidung dan teracak/kuku hewan yang terinfeksi, demam tinggi mencapai 41°C, hewan tidak mampu berjalan (pincang), air liur berlebihan dan hilang nafsu makan.

Yusnani juga menyampaikan PMK ini tidak membahayakan bagi manusia (tidak menular pada manusia), daging tetap dapat dikonsumsi (bersyarat), penularan melalui kontak langsung, tidak langsung (misalnya petugas keluar masuk kandang yang berbeda), udara sampai radius 10 km.

Turut hadir Sekretris Daerah Kabupaten Asahan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, OPD terkait dan Camat se-Kabupaten Asahan. (WK)

The post Wakil Bupati Kembali Gelar Rapat Koordinasi Antisipasi Penyebaran Wabah PMK appeared first on SLN70-News.

Rapat Koordinasi ini dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan Drs John Hardi Nasution MSi. Dimana pada rapat ini beliau menyampaikan himbauan Pemerintah Kabupaten Asahan dalam menyambut Bulan Suci Ramdhan dan Hari Raya Idul Fitri 1443 H/2022 M.

Dalam himbauan tersebut Pemerintah Kabupaten Asahan menyampaikan agar Umat Islam di Kabupaten Asahan mempersiapkan diri, fisik dan mental dalam menjalankan ibadah puasa dengan berusaha membersihkan diri lahir, bathin dari dosa dan kesalahan, senantiasa menjalankan protokol kesehatan, serta menunggu dengan mengikuti ketetapan/keputusan Pemerintah tentang awal Ramadhan dan awal Syawal 1443 H / 2022 M.

Selanjutnya menjadikan Bulan Suci Ramadhan sebagai pembinaan pribadi muslim yang taqwa dan berakhlaqul karimah serta menempah prilaku umat yang Rahmatan Lil ‘Alamin (Umat penebar kasih sayang di alam semesta). Dan untuk para kawula muda tidak membunyikan petasan atau melakukan kebisingan yang lainnya, terutama diwaktu pelaksanaan sholat Rawatib, subuh dan pagi hari. Menjadikan Bulan Ramadhan sebagai momentum peningkatan etos kerja, displin dan membatasi jam buka usaha serta menutup usaha yang ilegal dan berbau maksiat, untuk mewujudkan, persatuan dan kesatuan bangsa baik ukhuwah Islamiyah, Ukhuwah Wathaniyah, maupun Ukhuwah Basyariah.

Memperbanyak kegiatan amaliyah Ramadhan, infaq, shadaqoh, zakat harta, zakat fitrah dan menyalurkan lebih terarah, seperti kepada fakir miskin, menyantuni Anak yatim dan dhu’afa lainnya, khusus dalam penyaluran Zakat harta dan fitrah hendaknya disalurkan melalui amil sesuai UU No. 38 Tahun 1999, yaitu kepada Badan Amil Zakat (BAZ) ataupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang resmi.

Kemudian kepada pemimpin instansi pemerintah, swasta dan perusahaan umum lainnya, memberikan perhatian bagi karyawan muslim untuk dapat menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya demi membentuk manusia Indonesia yang bertaqwa kepada Allah SWT, serta menghindari tindakan – tindakan yang dapat memancing kerawanan sosial dan sebagainya. Pemilik warung Internet, biliar, kafe, rumah makan, tempat-tempat hiburan lainya agar membatasi waktu buka/menutupnya selama bulan Suci Ramadhan, serta tidak memasang gambar-gambar/ iklan, ataupun melakukan kegiatan-kegiatan yang membawa kepada kegairahan nafsu syahwat (pornografi dan pornoaksi). Agar ummat Islam dapat menjalankan ibadah dengan nyaman.

Ummat Islam dan seluruh anggota masyarakat agar memperbanyak do’a semoga Allah SWT, memberikan hidayah, taufiq dan inayah-Nya kepada pemerintah dan rakyat Indonesia untuk dapat keluar dari kesulitan-kesulitan ekonomi yang tengah dihadapi, dihindarkan-Nya dari berbagai bala dan musibah, diampuni-Nya segala kesalahan dan dosa. Dalam menjalankan kegiatan ibadah, malam takbiran, karnaval, sholat Idul Fitri dan mudik lebaran jangan melampaui batas ketentuan status level PPKM serta senantiasa patuh dan taat kepada aturan Pemerintah. Bagi non-Muslim kiranya dapat mewujudkan sikap saling toleransi dengan saling hormat menghormati lebih-lebih terhadap yang berpuasa.

Selain itu John Hardi mengatakan, untuk menjaga kestabilan harga dan ketersedian bahan sembako selama Bulan Suci Ramadhan 1443 H, Pemerintah Kabupaten Asahan telah melakukan inspeksi mendadak dibeberapa pasar di Kisaran.

Sekretaris Daerah juga berharap kepada Pertamina dapat mengantisipasi ketersediaan BBM (Solar) selama Bulan Suci Ramadhan sampai dengan Hari Raya Idul Fitri 1443 H, jangan sampai ketersediaan BBM di Kabupaten Asahan mengalami kelangkahan.

Dikesempatan ini Dandim 0208/Asahan Letkol Inf Franki Susanto SE menyampaikan, agar setiap program Pemerintah harus tetap dilaksanakan seperti halnya percepatan vaksinasi covid-19.

Franki juga mengatakan, selama Bulan Suci Ramadhan diharapkan dapat menjaga kondusifitas dan keamanan di Kabupaten Asahan serta menjaga toleransi antar umat beragama.

“Kepada masyarakat Kabupaten Asahan yang ingin berpergian tetap mematuhi aturan yang berlaku,” ucap Franki menutup pembicaraanya.

Sementara Kapolres Asahan AKBP Putu Yudha Prawira SIK MH mengatakan, selama bulan Suci Ramadhan Polres Asahan akan mengkawal ketat ketersediaan BBM (Solar) dan bahan sembako di Kabupaten Asahan.

“Kepada Pertamina saya meminta agar ketersedian BBM di Kabupaten Asahan jangan sampai langkah selama Bulan Suci Ramdhan dan pada saat Hari Raya Idul Fitri 1443 H,” tegas Kapolres Asahan.

Untuk mencegah hal tersebut Kapolres Asahan meminta SPBU tidak melayani pembelian dengan menggunakan derigen dan tangki modifikasi, apabila ditemukan saya meminta kepada Pertamina memberikan sanksi terhadap SPBU tersebut.

Kapolres juga mengatakan, selama bulan Suci Ramadhan kami akan melakukan razia ditempat-tempat hiburan dan ditempat-tempat yang lainnya, sehingga umat Islam di Kabupaten Asahan nyaman dalam menjalankan ibadah di Bulan Suci Ramadhan.

Ditempat yang sama Ketua Ormas Islam Kabupaten Asahan mengatakan akan menyampaikan himbauan Pemerintah Kabupaten Asahan kepada masyarakat Kabupaten Asahan.

Dan kami juga akan ikut serta dalam menjaga kondusifitas dan kenyamanan masyarakat Kabupaten Asahan selama menjalankan ibadah di Bulan Suci Ramadhan 1443 H.

Tampak Hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, Dandim 0208/Asahan, Danlanal TBA, Kapolres Asahan, Mewakili Kajari Asahan, Mewakili PA Kisaran, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum, OPD, Instansi Vertikal dan Ketua Ormas Islam Kabupaten Asahan. (WK)

The post Sekda Pemkab Asahan Pimpim Rapat Koordinasi Menjelang Ramadhan 1443 H appeared first on SLN70-News.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan Drs Muhilli Lubis menyampaikan bahwa Pemerintah baik pusat maupun daerah memiliki tanggung jawab dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Itu telah termaktub dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak pasal 8 menyebutkan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyelenggarakan Kabupaten Layak Anak.

Untuk menjamin pemenuhan hak anak tersebut, pemerintah berkewajiban untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak melalui pengembangan Kabupaten Layak Anak.

Lebih lanjut Muhilli mengatakan untuk memenuhi amanat dalam undang-undang tersebut Pemerintah Kabupaten Asahan hari ini melaksanakan Rapat Koordinasi Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak anak yang nantinya akan melaksanakan beberapa tugas antara lain, mengkoordinasikan penyusunan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Kabupaten Asahan, mengkoordinasikan advokasi, fasilitasi, sosialisasi dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Asahan melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

“Diharapkan setelah terbentuk gugus tugas Kabupaten Layak Anak nantinya, seluruh komponen yang terlibat dapat langsung terjun ke lapangan agar unsur dan komponen yang menunjang Kabupaten Layak Anak bisa terwujud di Kabupaten Asahan,” pungkas Kadis P2KBP3A.

Sementara itu Bupati Asahan H Surya BSc dalam sambutannya menyampaikan bahwa proses terpenting pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA) yaitu Koordinasi diantara para stakeholders pemenuhan hak-hak anak yang dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan oleh karena itu diharapkan penguatan koordinasi para stakeholders dapat ditingkatkan.

“Anak tidak bisa dipisahkan dari keberlangsungan hidup bagi sebuah bangsa oleh karena itu anak harus mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosialnya. Maka menjadi kewajiban kita bersama untuk pemenuhan hak anak sehingga anak-anak menjadi aset dan modal sumber daya dalam pembangunan, untuk itu diharapkan peran seluruh pemangku kepentingan baik Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha bersinergi dalam mewujudkan Kabupaten Asahan Layak Anak,” Tegas Bupati.

Mengakhiri sambutannya Bupati berharap agar masing-masing OPD dan anggota Gugus Tugas KLA yang akan dibentuk dapat segera bekerja mempersiapkan data dan informasi agar harapan untuk mewujudkan Kabupaten Asahan Layak Anak dapat tercapai.

Mengakhiri sambutannya Bupati berpesan agar dalam melakukan setiap aktifitas untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yaitu dengan menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun dan tetap memakai masker hal ini perlu kita tetap lakukan untuk menghindari penyebaran Covid-19 khususnya di Kabupaten Asahan. (WK)

The post Bupati Asahan Pimpin Rapat Koordinasi Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak appeared first on SLN70-News.

Hal tersebut disampaikan Bupati Asahan H Surya BSc saat memimpin Rapat Koordinasi Kesiapan Pemerintah Kabupaten Asahan pada pelaksanaan Vaksinasi Covid 19 yang dihadiri OPD terkait antara lain Sekdakab Asahan Drs John Hardi Nasution MSi, Kadis Kesehatan, Kadis Kominfo, Kadis Pendidikan, Kadis Sosial, Ka BPBD, Ka Bapenda, Dirut RSUD bertempat di Aula Dinas Kesehatan, Jumat (08/01/2021) pagi.

H Surya mengatakan, pemerintah Kabupaten Asahan pada hakikatnya telah siap melaksanakan program vaksinasi tersebut dari sisi teknis pelaksanaan.

Namun demikian, H Surya mengaku jika pihaknya kini memberikan perhatian khusus pada sosialisasi, khususnya untuk masyarakat di daerah Kabupaten Asahan.

“Untuk itu Saya sudah diinstruksikan ke Dinas terkait agar memaksimalkan Penyampaian informasi ke masyarakat terkait pelaksanaan vaksinasi gratis ini.

Termasuk secara massif mensosialisasikan sasaran Vaksin Covid-19 gratis, yang diawali pada tiga kelompok masyarakat, sehingga masyarakat lebih yakin bahwa vaksin ini aman,” ujar H Surya.

Bupati juga mengajak seluruh masyarakat di Kabupaten Asahan untuk sama-sama mendukung program pemberian vaksin tersebut, mengingat hal tersebut adalah salah satu upaya pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran Covi 19.

H Surya juga mengajak Seluruh OPD, seluruh pejabat dan tokoh masyarakat di Kabupaten Asahan untuk mendukung Program Vaksinasi ini.

“Tapi juga tetap diingatkan tentang pentingnya pencegahan Penyebaran Covid 19 terutama soal 3M, karena mencuci tangan, menggunakan masker dan menjaga jarak dari kerumunan, juga menjadi salah satu cara efektif terhindar dari virus corona,” kata Bupati.

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan dr Erfina br Tarigan mengatakan pihaknya akan segera menindaklanjuti instruksi Bupati terkait sosialisasi pelaksanaan Vaksinasi dimaksud.

Erfina juga mengatakan pihaknya melalui tenaga kesehatan yang ada mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan sampai Kabupaten akan menginformasikan pelaksanaan Vaksinasi ini kepada masyarakat.

“Untuk menyampaikan informasi ke masyarakat tentang pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 kita akan instruksikan kepada tenaga kesehatan di di tiap-tiap wilayah,” kata Erfina.

Lebih lanjut Erfina mengatakan, sesuai petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan vaksinasi diawali dengan tenaga kesehatan, termasuk para pejabat publik di Kabupaten Asahan. (Wiku)

The post Tindak Lanjuti Arahan Presiden, Bupati Asahan Pimpin Langsung Rapat Koordinasi Kesiapan Pelaksanan Vaksinasi Covid-19 appeared first on SLN70-News.