Universal Health Coverage (UHC) yang merupakan program perlindungan kesehatan gratis bagi warga Kota Medan menjadi salahsatu target priotitas DPRD dan Pemko Medan. Hal ini disampaikan Syaiful Ramadhan menyampaikan kabar gembira tersebut saat ditanyai wartawan terkait kelanjutan program UHC di 2024.

“Program ini menjadi prioritas untuk kita perjuangkan. Dan PKS di dalamnya juga menjadi bagian terdepan dalam memperjuangkan ini,” kata anggota Komisi II yang juga membidangi masalah kesehatan ini kepada wartawan di Medan, beberapa waktu lalu.

Politisi muda Dapil 5 Kota Medan ini menegaskan, program kesehatan gratis dan bermutu sudah menjadi kewajiban yang harus ditunaikan karena seluruh instrumen pendukungnya sudah memadai dari mulai produk hukumnya hingga ketersediaan anggaran serta fasilitas-fasilitas layanannya.

“Alhamdulillah program ini bisa dilanjutkan pada 2024 dan ditampung dalam APBD 2024 yang anggarannya sudah disetujui kemarin,” katanya. Namun begitu, Syaiful mengatakan pemerintah Kota Medan perlu melakukan perbaikan dan pembenahan dari segala sisi sehingga program ini menjadi program yang manfaatnya bisa dirasakan masyarakat Kota Medan.

Begitu juga dengan masyarakat Kota Medan, Pria asal Medan Maimun ini mengharapkan partisipasi masyarakat bisa lebih baik lagi, dimana masyarakat diajak aktif dalam mendapatkan informasi yang utuh langsung dari petugas di lapangan seperti Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan lainnya.(adl)

The post UHC Lanjut di 2024, Ini Kata Ketua F-PKS DPRD Medan appeared first on SLN70-News.

Hal itu disampaikan anggota DPRD Medan Modesta Marpaung (Golkar) saat menggelar sosialisasi terkait produk hukum Pemko Medan ke III Tahun 2022 Perda No 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan dilakukan di dua tempat yakni di Jl Sei Kera, Kelurahan Sei Kera Hulu, Kecamatan Medan Perjuagan dan Lumumba, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Medan Perjuangan, Sabtu pagi-sore (19/3/2022).

Masing masing acara dihadiri perwakilan OPD Pemko Medan, Kepling, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan ratusan masyarakat.

Masih menurut Modesta, bahkan, untuk mendukung penerepan program UHC itu, Walikota Medan diharapkan dapat menerbitkan Perwal turunan Perda No 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan. Dimana Perwal itu akan memaksimalkan Penerapan Perda sehingga terlaksana dengan baik.

Sebagaimana diketahui, saat ini Pemko Medan sedang menuju program UHC, dimana seluruh warga yang memiliki KTP Medan akan berobat gratis di RS dengan ketentuan kelas III. “Jadi cukup menunjukkan KTP saja dapat berobat gratis di RS,” sebut Modesta.

Program UHC merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau

Disampaikan Modesta, saat ini Pemko Medan sangat serius peningkatan pelayanan kesehatan bagi warga nya.Hal itu dibuktikan, pada APBD Pemko Medan Tahun 2022 telah menambah jumlah kuota peserta BPJS Kesehatan non iuran sebesar 100 ribu peserta.

Sedangkan di Perubahan APBD Tahun 2022 nanti direncanakan penambahan kuota sebanyak 100 ribu peserta lagi. “Sehingga di Tahun 2023 program UHC dapat terlaksana. Seluruh warga Medan cukup menunjukkan KTP saja untuk berobat gratis di Rumah Sakit kelas III,” tambah Modesta.

Di dua tempat Sosper tersebut, Modesta Marpaung memaparkan isi Perda. Seperti dalam BAB II Pasal 2 yakni terciptanya tatanan kesehatan dengan melibatkan semua unsur meningkatkan kesehatan masyarakat. Mewujudkan pembangunan Kota Medan berwawasan kesehatan dan kemandirian daerah dalam bidang kesehatan.

Perda bertujuan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang aman, adil, terjangkan dan terbuka serta meningkatkan akses memperoleh pelayanan masyarakat. Maka untuk mencapai tujuan itu sebagaimana di BAB III Pasal 3, Pemko Medan harus melakukan 7 hal yakni upaya kesehatan, regulasi, pembiayaan, SDM, sedia farmasi, alat kesehatan/makanan dan manajemen informasi serta pemberdayaan kesehatan.

Seiring tujuan Perda, maka Pemko Medan dituntut untuk memberikan pelayanan kesehatan yang aman, adil terjangkau dan terbuka kepada masyarakat secara merata di Puskesmas sebagai tingkat pelayanan dasar.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan sebagaimana pada BAB VI Pasal 9 disebutkan Pemko bersama swasta harus mewujudkan derajat kesehatan. Melakukan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesenambungan.

Sedangkan masalah pembiayaan kesehatan seperti pada BAB VII Pasal 43 disebutkan Pemko berkewajiban membiayai seluruh upaya kesehatan dalam menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang aman, adil dan terbuka serta terjangkau masyarakat. Dan di Pasal 44 dikuatkan, Pemko membiayai seluruh pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas.
(adl)

The post Modesta Marpaung Gelar Sosper No.4/2012, Wujudkan Pelayanan Kesehatan Lewat Program UHC appeared first on SLN70-News.