“Kebijakan saudara Wali kota yang memutuskan setiap hari Selasa mewajibkan ASN memakai pakaian hasil kasual produk UMKM Kota Medan sangat bagus. Kami mendukung 100 persen,” ucap Rudiyanto di Medan, Sabtu (21/10/2023)

Legislator ini menyebutkan kebijakan orang nomor satu di Pemkot Medan tersebut dinilai mampu meningkatkan produktivitas para pelaku UMKM di Kota Medan.

Sekaligus sebagai salah satu cara dalam memajukan maupun mewujudkan UMKM Kota Medan naik kelas, sehingga program ini dapat diterima dengan baik oleh pihaknya.

“Lebih dari itu, sebenarnya diharapkan saudara wali kota juga fokus meningkatkan kualitas ASN yang pada akhirnya berdampak penyelesaian tugas sesuai tupoksi (tugas pokok dan fungsi) terlaksana dengan baik,” tegas dia.

Wali Kota Medan Bobby Nasution pekan ini menargetkan ASN di lingkungan Pemkot Medan berbusana kasual merupakan hasil produksi UMKM Kota Medan di November 2023.

“Saya punya target di bulan sebelas setiap hari Selasa ASN wajib berpakaian kasual menggunakan hasil produk UMKM,” ungkap Bobby.

Data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan menyebut jumlah ASN pada 51 perangkat daerah di lingkungan Pemkot Medan sebanyak 14.030 orang.

Di antaranya 11.192 orang berstatus ASN, dan sisanya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang berjumlah 2.848 orang.(adl)

The post DPRD Medan Dukung ASN Berpakaian Casual Produk UMKM appeared first on SLN70-News.

Hal itu disampaikan anggota DPRD Medan dari Fraksi Gerindra Dedy Aksyari Nasution ST dalam jawaban Fraksinya terhadap pendapat kepala daerah atas Ranperda inisiatif DPRD Kota Medan tentang Perlindungan dan pengembangan UMKM, dalam rapat paripurna DPRD Medan di Gedung dewan, Selasa (31/1/2023).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Medan Hasyim SE didampingi Wakil Ketua DPRD Medan Ihwan Ritonga SE dan Rajudin Sagala. Juga dihadiri para anggota DPRD Medan, Sekwan M Ali Sipahutar dan Kabag Persidangan Andres Willy Simanjuntak. Rapat paripurna juga dihadiri Walikota Medan M Bobby Afif Nasution, Sekda Wiriya Alrahman dan pimpinan OPD jajaran Pemko Medan.

Dikatakan Dedy, agar hal itu terealisasi diharapkan ada pengawasan dan sosialisasi dari Pemko Medan. Karena selama ini produk UMKM masih sangat minim di pasarkan di toko-toko moderen.

Padahal tambah Dedy, keharusan untuk memadarkan produk UMKM telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) RI Nomor 70/M-dag/Per/12/2013 tentang pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko moderen.

Pada BAB IV Pasal 1 disebutkan toko moderen dapat melakukan kemitraan dalam mengembangkan UMKM dengan pola perdagangan umum/waralaba. Dan pada Pasal 17 juga disebutkan toko moderen harus mengutamakan pasokan barang produksi dalam negeri yang dihasilkan UMKM.

Sedangkan Pasal 21 menyebutkan bahwa toko moderen dapat memasarkan barang dengan merek sendiri dengan mengutamakan barang hasil produk UMKM. “Maka, dengan adanya Ranperda ini, diharapkan hal ini yang harus menjadi program kedepan agar produk-produk UMKM dapat dipasarkan di pasar modern,” paparnya.

Selain itu, lanjut Dedy, Pemko Medan perlu melakukan upaya untuk melindungi UMKM Kota Medan dalam menghadapi era perdagangan bebas. Tahun anggaran 2022, Pemko Medan telah menganggarkan bantuan keuangan kepada para pelaku UMKM Kota Medan sebesar Rp 8 Miliar serta bantuan peralatan senilai Rp 1, 53 Milyar lebih.

Selain itu, kata Dedy, saat ini diperlukan intervensi kebijakan Pemko Medan melalui kebijakan peraturan perundang-undangan untuk melindungi dan mengembangkan UMKM Kota Medan agar dapat bersaing di tengah era perdagangan bebas.

Dalam hal ini, Fraksi Gerindra juga memberikan apresiasi terhadap Pemko Medan yang telah menyambut baik usulan Ranperda ini, dan telah menganggarkan bantuan keuangan kepada pelaku UMKM serta bantuan peralatan yang tujuannya adalah untuk mensejahterakan pelaku UMKM di Kota Medan.

Dengan harapan terhadap anggaran yang telah ditetapkan nantinya harus benar-benar dilakukan pengawasan agar bantuan tersebut tepat guna dan trpat sasaran, sehingga pelaku UMKM dapat meningkatkan kesejahteraannya. Apalagi saat ini bahwa 72 % pelaku UMKM terkena dampak akibat pandemi covid-19.

Terkait hal itu, Fraksi Gerindra mengajak semua pihak khususnya Pemko Medan agar memperhatikan enam permasalahan mendasar yang dihadapi para pelaku UMKM dalam mengembangkan dan memajukan usahanya. Permasalahan itu harus menjadi program Pemko Medan untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM.

Adapun, enam permasalahan tersebut yakni kurangnya modal, pemasaran dan pangsa pasar, kurangnya teknologi dan kemasan produk, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM), akses kemitraan dan jaringan usaha serta perizinan.

Terkait permasalahan itu Pemko Medan agar memberikan solusi yang terbaik, sehingga permasalahan dapat teratasi kedepannya. Salah satunya dengan memberikan pelatihan-pelatian dan mempermudah perizinan pelaku UMKM.

Fraksi Gerindra berharap dengan adanya Ranperda, Pemko Medan dapat mencarikan solusi yang tepat dan jitu sehingga pelaku UMKM dapat bertahan di tengah kerasnya persaingan dan bangkit kembali setelah mengalami keterpurukan akibat pandemi Covid-19.

Pemko Medan disarankan membuka jaringan dengan beberapa Bank yang dapat memfasilitasi pemberian pinjaman lunak kepada UMKM di kota Medan, serta memberikan pelatihan dalam upaya menjadikan sdm mampu mengelolanya usahanya dengan baik. (adl)

The post Fraksi Gerindra Ingatkan Pemilik Toko Modern Wajib Pasarkan Produk UMKM appeared first on SLN70-News.