Bupati Asahan H Surya Bsc tampak didampingi unsur Forkopimda diantaranya, Kajari Asahan Aluwi SH, Waka Polres Asahan, Kompol Sri Juliani Siregar SH, Dandim 0208/AS Letkol Inf Sri Marantika Beruh SSos, Danlanal TBA, Sekretaris Daerah John Hardi Nasution MSi, dan para Asisten.

Rakor tersebut diawali dengan sambutan dari Mendagri, Tito Karnavian, dalam sambutannya, Tito berharap agar setiap Kepala Daerah dapat berinovasi dan berkontribusi dalam membangun daerahnya masing-masing.

“Saya berharap setiap Kepala Daerah dapat mengembangkan daerahnya sesuai dengan potensi daerah masing-masing dan saling berkontribusi untuk percepatan pembangunan nasional,” tegas Tito selaku Mendagri.

Rapat tersebut dilanjutkan dengan pengarahan oleh Presiden Ir H Joko Widodo. Presiden menegaskan bahwa pertemuan di sore hari ini membahas terkait Covid-19 dan perekonomian.

Presiden memberi gambaran terkait perkembangan Covid-19 di India. Sebagaimana diketahui, kurva perkembangan Covid-19 di India mulai bulan November hingga Januari berhasil melandai. Dalam kurun waktu tersebut, Menteri Kesehatan di India pernah menyampaikan bahwa kunci kurva tersebut dapat menurun yaitu dengan melakukan Lockdown. Namun akhir-akhir ini, terjadi lonjakan kasus positif Covid-19 di India yang sangat meningkat hingga mencapai 350.000 per hari.

Untuk itu, Presiden berharap sekecil apapun kasus aktif yang ada di provinsi dan di kota agar terus dipantau dan jangan lengah. Presiden meminta agar Pemerintah Daerah dapat tetap mengikuti kurvanya. Begitu juga dengan vaksinasi harus terus dipantau pelaksanaannya.

Terkait momen libur panjang Idul Fitri yang akan datang, Presiden berharap agar lebih berhati-hati, karena tahun lalu ada 4 kali momen libur panjang yang kenaikan kasus positifnya melonjak. Maka dari itu, diharapkan kepada setiap Kepala Daerah untuk turut serta mensosialisasikan himbauan larangan mudik kepada masyarakat.

“Saya ingat betul pada bulan Januari, kita pernah mencapai angka 14.000 sampai 15.000 kasus positif Covid-19 per harinya. Untuk itu, disiplin protokol kesehatan harus diterapkan lebih ketat kepada masyarakat. Pemerintah daerah dan Forkopimda diharapkan untuk turut dapat menegakkan disiplin protokol kesehatan di daerahnya, sehingga kenaikannya tidak seperti tahun lalu,” tegas Presiden.

Terkait perekonomian, Presiden menyampaikan bahwa target pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 ini sebesar 4,5% – 5,5% dan mulai bulan Maret hingga April ini perekonomian kita sudah menuju normal kembali. Hal tersebut dapat kita capai dan sangat tergantung pada pertumbuhan ekonomi kuartal kedua di tahun 2021 ini.

“Kalau kita dapat menekan angka covid-19 tanpa membuat guncangan di perekonomian nasional, tentunya target ini dapat tercapai. Oleh sebab itu saya mengajak kepada seluruh provinsi, kabupaten, dan kota, agar turut dapat bersinergi terkait hal ini. Pemerintah Daerah juga agar menyegerakan belanja APBD. Selain itu, Bansos dan bantuan BLT juga harus segera tersalurkan seluruhnya,” lanjut Presiden.

Rapat tersebut ditutup dengan pengarahan dari Presiden terkait investasi. Presiden menegaskan agar pelayanan yang diberikan dari Daerah kepada masyarakat dipermudah, terutama yang berkaitan dengan perizinan, karena kunci pertumbuhan ekonomi tentunya sangat tergantung sekali kepada investasi. (Wk)

The post Bupati dan Forkopimda Asahan Ikuti Rakor Kepala Daerah Se-Indonesia Dengan Presiden appeared first on SLN70-News.

MEDAN, sln70-news.com – Forum Masyarakat Sari Rejo (Formas) kembali mempertanyakan prihal status tanah yang telah dihuni warga lebih dari 62 tahun kepada Presiden RI, Gubernur Sumatera Utara dan Walikota Medan.

Pernyataan ini disampaikan Ketua Formas Riwayat Pakpahan kepada wartawan malam seusai rapat pengurus Formas di kediamannya di Kelurahan Sari Rejo, Medan Polonia.

Riwayat menyampaikan, pada Maret 2020 lalu, Presiden RI Joko Widodo sudah membahas persoalan tanah Sari Rejo, Medan Polonia yang sedang bersengketa dengan TNI AU. Setelah Maret 2020, kami belum juga menerima kabar kelanjutan penyelesainnya.

“Dalam rapat pengurus tadi, kami sudah bersepakat akan menyurati kembali Presiden RI, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertahanan, Kepala Staf Angkatan Udara, Gubernur Sumatera Utara dan Walikota Medan. Hal ini untuk menegaskan kembali bahwa persoalan tanah seluas 260 Ha di Kelurahan Sari Rejo, Medan Polonia belum tuntas. Kami mendesak agar secepatnya dituntaskan persoalan tanah yang sudah dihuni sekitar 30 ribu warga Kota Medan,” ucapnya didampingi Tokoh Pemuda di Sumut, Abdul Ghofur Ritonga, dalam keterangan tertulis, Senin (13/7/2020).

Riwayat juga menyampaikan, langkah-langkah politik seperti membuat komitmen politik dengan Walikota Medan, Ketua DPRD Medan, Gubernur Sumutera Utara, DPRD Sumut, DPD RI Perwakilan Sumut, DPR RI melalui Komisi II sudah ditempuh, dan semuanya menyatakan tanah yang seluas 260 ha di Kelurahan Sari Rejo, Medan Polonia adalah milik masyarakat. Tapi sampai sekarang langkah politik itu hanya sebatas komitmen saja, setelahnya dalam bentuk yuridis yakni terkait status kepemilikan atas status tanah masyarakat belum juga jelas.

“Padahal kami yang memiliki rumah di Sari Rejo ini taat membayar PBB, kemudian pajak lainnya. Artinya kontribusi kita sebagai warga negara sudah dilaksanakan, tapi kenapa hak kami atas status tanah tak kunjung dikeluarkan oleh pemangku kepentingan,” sebutnya.

Lebih lanjut, Riwayat menegaskan, setelah perjalanan panjang, dan beragam upaya dilakukan yang sesuai dengan aturan yang ada, seperti membuat komitmen politik, korespondensi ke sejumlah pemangku kepentingan dan demonstrasi jumlah besar sudah diturunkan.

Bahkan, sebut Riwayat, Formas Sari Rejo juga sudah pernah bertemu sejumlah Staf Presiden di Istana Negara. Masalah ini sudah sampai di meja Presiden RI, dan ini adalah langkah maju. Karena tinggal tandatangan Presiden RI yang bisa menuntaskan persoalan tanah 260 Ha yang dihuni sekitar 30 ribu jiwa ini. “Kami meminta Walikota, dan Gubernur Sumut sama-sama dengan Formas mendesak Presiden RI agar masalah tanah masyarakat ini bisa diselesaikan,” sebutnya.

Dia menerangkan, Kementerian Pertahanan memang benar menyebut tanah 260 Ha di Kelurahan Sari Rejo terdaftar sebagai Inventarisir Kekayaan Negara (IKN) di Kementerian Keuangan nomor 50506001. Tapi, yang sebenarnya ini hanya dalih dan inventaris yang dibuat-buat saja, sebab dasar asetnya hanya SKT saja, makanya dari total 500-an ha, sekarang sisanya hanya sekitar 300-an ha saja, itu juga sudah banyak berdiri bangunan mewah, sedangkan warga Sari Rejo yang sudah menghuni sejak 60 tahun sebelum adanya Pangkalan Udara dan Bandara Polonia tidak dianggap sebagai pemilik tanah.

“Formas pernah ke Kemenku untuk mempertanyakan terkait IKN Bom 50506001, tapi sudah lebih tiga tahun tidak ada jawabannya. Bahkan, surat kami juga tidak pernah dibalas. Inikan sama seperti pengakuan untuk akal-akalan saja. Kami minta Presiden RI Joko Widodo serius menuntaskan masalah ini, jangan lagi cuma didata, dibicarakan dan dirapatkan saja. Masyarakat Sari Rejo hanya butuh bukti selesainya masalah tanah masyarakat ini,” tegasnya. (adl)

The post Formas Sari Rejo Tagih Presiden Selesaikan Masalah Tanah Masyarakat appeared first on SLN70-News.