MEDAN, sln70-news.com – Setelah mengikuti tes psikologi beberapa waktu lalu, sebanyak 52 Aparatur Sipil Negara (ASN) kembali menjalani tes tahap III yakni ujian tertulis dan tes wawancara sesuai Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) yang dituju.

Sebelum melaksanakan tes terlebih dahulu seluruh peserta mendengarkan arahan Sekretaris Daerah Kota Medan selaku Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Ir H Wiriya Alrahman MM yang bertempat di Ruang Rapat II Kantor Wali Kota Medan Jalan Kapten Maulana Lubis No 2 Medan, Kamis (23/7) pagi.

Dalam arahannya Ketua Pansel menjelaskan agar seluruh peserta dapat mengikuti ujian dengan baik dan lancar sesuai dengan jabatan tinggi yang akan dituju. Ujian tes tertulis dan wawancara ini, sambung Wiriya, akan menguji sejauh mana calon pejabat pimpinan tinggi tersebut mengetahui kelemahan dan kelebihan tempat yang akan didudukinya nanti.

“Saya yakin seluruh peserta ini telah mempelajari dengan seksama tugas pokok dan fungsi serta apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan ke lima jabatan tinggi tersebut, yang memberikan jawaban terbaiklah yang kami anggap layak untuk diperhitungkan dan terpilih menjadi tiga besar yang akan dipilih pimpinan nantinya,” jelas Wiriya didepan para peserta yang kini masih menduduki jabatan eselon III.

Selain itu, Wiriya juga menerangkan, pada wawancara dan pemaparan makalah, para peserta juga dituntut untuk memberikan berbagai macam inovasi yang nantinya akan mereka jalankan ketika telah menjabat pada jabatan tinggi tersebut. “Selain ujian tertulis, para peserta juga akan dites verbal melalui wawancara dan pemaparan makalah. Pada tahap tersebut akan dilihat bagaimana kecakapan peserta dalam memimpin serta melakukan inovasi besar-besaran pada ke lima OPD yang akan dipimpin nanti,” ungkap Wiriya.

Sebelum menyudahi arahan, tidak lupa Ketua Pansel tetap memberikan semangat kepada para peserta, Wiriya berharap peserta masih tetap fokus dan bersemangat melakukan yang terbaik dalam pelaksanaan ujian seleksi jabatan tinggi ini sehingga memberikan hasil yang maksimal. “Saya berharap seluruh peserta yang menjalani tes hari ini tetap semangat dan fokus, bila fokus tentunya dapat memberikan hasil yang maksimal sehingga kami Panitia Seleksi dapat memilih terbaik dari yang terbaik untuk menduduki kelima JPT tersebut,” pesan Wiriya

Pelaksanaan ujian seleksi tahap III ini dijalankan sesuai dengan Protokol Kesehatan dengan mewajibkan para peserta untuk mengenakan masker, dan menjaga jarak saat berlangsungnya ujian dan setiap peserta juga di cek suhu tubuhnya oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan sebelum memasuki ruangan ujian. Para peserta dibagi ke dalam tiga ruangan ujian, yakni di Ruang Rapat I, II dan III Kantor Wali Kota Medan.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Pemko Medan membuka lelang dan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di lingkungan Pemko Medan. Adapun JPT yang dilelang antara lain Asisten Pemerintahan dan Sosial Sekretariat Daerah Kota Medan, Sekretaris DPRD Medan, Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) serta Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kota Medan.(adl)

The post 52 ASN Pemko Medan Peserta Seleksi JPT Jalani Tes Tahap III appeared first on SLN70-News.

JAKARTA, sln70-news.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya merevisi aturan pelaksana program Kartu Pra Kerja meski sudah berhasil menjaring tiga gelombang pelatihan. Revisi tersebut tertuang pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2020 tentang perubahan atas Perpres Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Pra Kerja.
Pada beleid baru ini, pemerintah bisa menggugat peserta program Kartu Pra Kerja yang terbukti memalsukan identitas.

“Dalam hal penerima Kartu Pra Kerja dengan sengaja melakukan pemalsuan identitas dan/atau data pribadi, manajemen pelaksana mengajukan tuntutan pidana yang dapat digabungkan dengan tuntutan ganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi Pasal 31D seperti yang dikutip, Jumat (10/7/2020).

Pada Perpres baru ini, pihak yang sudah menerima insentif pelatihan namun terbukti memalsukan identitas maka harus mengembalikan dana tersebut dalam jangka waktu 60 hari. Apabila tidak, manajemen pelaksana (PMO) akan menggugat ganti rugi.

Aturan ini ditandatangan Presiden Jokowi pada 7 Juli 2020 dan sehari kemudian diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM ad interim, Mohammad Mahfud MD.

Syarat yang bisa mengikuti program Kartu Pra Kerja pun diatur dalam pasal 3 yang mana ditujukan kepada para pencari kerja, seperti buruh yang terkena PHK, yang dirumahkan, pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku UMKM.

“Warga Negara Indonesia (WNI), berusia paling rendah 18 tahun, dan tidak sedang mengikuti pendidikan formal,” bunyi Pasal 3 ayat (4).

Program Kartu Pra Kerja juga tidak diberikan kepada pejabat negara, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), aparatur sipil negara (ASN), prajurit TNI, anggota Kepolisian, kepala desa dan perangkat desa, direksi, komisaris, dewan pengawas pada BUMN atau BUMD.

Selain itu, Perpres 76 Tahun 2020 juga mengatur tentang pemilihan platform digital dan lembaga pelatihan Kartu Pra Kerja yang bukan termasuk pengadaan barang/jasa pemerintah, seperti yang diatur pada Pasal 31A.

Adapun, kebijakan yang telah ditetapkan oleh Komite Cipta Kerja dan tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan Program Kartu Pra Kerja oleh manajemen pelaksana sebelum Perpres ini mulai berlaku dinyatakan sah sepanjang didasarkan pada itikad baik.

Kebijakan dan tindakan yang dimaksud meliputi kerja sama dengan platform digital termasuk di dalamnya dengan lembaga pelatihan yang bekerja sama dengan platform digital. Lalu, penetapan penerima Kartu Pra Kerja, program pelatihan yang telah dikurasi oleh manajemen pelaksana dan dipilih oleh penerima Kartu Pra Kerja, besaran biaya program pelatihan, insentif yang telah dibayarkan kepada penerima Kartu Pra Kerja, dan besaran biaya jasa yang dikenakan platform digital kepada lembaga pelatihan.

Tidak hanya itu, dengan Perpres baru ini, anggota Komite Cipta Kerja bertambah. Semula hanya ada enam anggota dengan Ketua Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan wakil adalah Kepala Staf Presiden.

Dalam Pasal 15 Perpres baru, anggota menjadi 12 orang yang terdiri dari menteri sekretaris negara, menteri dalam negeri, menteri keuangan, menteri pendidikan dan kebudayaan, menteri ketenagakerjaan ,menteri perindustrian, menteri perencanaan pembangunan nasional/Kepala BPPN, sekretaris kabinet, jaksa agung, kapolri, Kepala BPKP, dan Kepala LKPP.

sumber: detik.com

The post Jokowi Teken Aturan Baru Kartu Pra Kerja, Peserta Bisa Dipidana appeared first on SLN70-News.

MEDAN-sln70-news.com – Pendaftaran siswa baru SMA/SMK Negeri Tahun Ajaran 2020/2021 di Provinsi Sumatra Utara jalur zonasi melalui online atau lewat aplikasi PPDB Sumut 2020, resmi berakhir Sabtu (27/06/2020) sejak dibuka Jumat (19/06/2020).

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumut, Arsyad Lubis, melalui Sekretaris Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) Sumut 2020, Saut Aritonang, mengatakan secara umum tidak ada kendala selama pendaftaran jalur zonasi.

Terdapat 150.000 lebih peserta yang mendaftar lewat jalur ini. Sementara kuota (kursi) yang ada hanya 95.630. Itu artinya jumlah pendaftar jauh melebihi kuota.

“Pendaftar jalur zonasi 150.000 lebih,” kata Saut Aritonang, menjawab medanbisnis di Medan, Minggu (28/06/2020).

Sesuai jadwal kata Saut Aritonang, peserta yang lulus seleksi berdasarkan zonasi (jarak kedekatan rumah ke sekolah) pendaftaran diumumkan pada Senin 29 Juni 2020 dan pendaftaran ulang 30 Juni-6 Juli 2020.

Namun terdapat beberapa sekolah yang peserta pendaftarnya bahkan tidak memenuhi kuota. “Ada beberapa sekolah, seperti di Medan SMAN 9, SMAN 10 dan SMAN 18,” ungkap Saut.

Kekurangan pendaftar di beberapa sekolah itu, akan dilaporkan dan dikoordinasikan PPDB Sumut 2020 bersama Kadis Pendidikan dengan Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi.

“Jadi nanti apa hasilnya apakah diperpanjang masa pendafaran di sekolah yang kurang pendaftarnya itu atau bagaimana, nanti kami informasikan lagi setelah kami berkoordinasi dengan Pak Gubernur,” ujar Saut.

sumber: medanbisnisdaily.com

The post Pendaftaran SMA/SMK Negeri Jalur Zonasi Berakhir, Peserta 150.000 Lebih, Beberapa Sekolah Kekurangan Pendaftar appeared first on SLN70-News.