JAKARTA, sln70-news.com – Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrullah memastikan akan memberikan sanksi kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan (Disdukcapil) yang tidak merespons pelayanan online. Sanksi yang diberikan mulai dari teguran hingga pencopotan Kepala Disdukcapil.

“Saya tegur dan saya minta digantikan kepala dinasnya,” katanya saat dihubungi, Selasa (22/7/2020).

Zudan Arif menekankan sanksi ini setelah ada temuan beberapa daerah yang tidak merespons permintaan layanan online. Dia mengaku telah menurunkan tim untuk turun ke kabupaten/kota di 34 provinsi. Tim tersebut diminta untuk menyamar sebagai warga yang meminta layanan administrasi kependudukan.

“Kita ‘menyamar’ mengurus layanan kartu keluarga, akta lahir, surat pindah, dan KTP-el. Lewat layanan online ‘mystery shopper’ mengajukan: Nama saya X mau mencetak KK. Ditanya berapa hari selesai. Ditanya pula kalau hendak mencetak Suket, dicek blankonya masih ada atau tidak. Dan, terakhir mengambilnya di mana,” ungkapnya.

Observasi di 34 provinsi itu meliputi 170 Disdukcapil yang terdiri atas 131 kabupaten dan 39 kota. Hasilnya sebanyak 86,4% merespons permintaan layanan dalam tempo di bawah 1 jam. “Kemudian terdapat 3 kabupaten di 3 provinsi 2,9% yang respons-nya di atas 2 jam. Di antaranya Kabupaten Sambas di Kalimantan Barat, Kabupaten Pahuwato di Provinsi Gorontalo, dan Kabupaten Polewali Mandar di Sulawesi Barat,” ujarnya.

Namun dia menyebut masih ada 10,7% atau 23 kabupaten yang tidak merespons. Kabupaten-kabupaten tersebut antara lain Kabupaten Rotendau, Kabupaten Saburajua, Kabupaten Malaka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Manggarai Barat.

Lalu Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mappi, Kabupaten Waropen. Kemudian Kabupaten Nabire, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Pegaf, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Sorong, Kabupaten Fak Fak, Kabupaten Ngada dan Kabupaten Nagekeo.

”
“Hal ini sejalan dengan pemikiran Mendagri Tito Karnavian untuk memberikan reward bagi Dinas Dukcapil yang responsif dan berprestasi serta memberi punishment bagi dinas dukcapil yang berkinerja buruk,” katanya.

sumber: sindonews.com

The post Kemendagri Bakal Sanksi Daerah Tak Respons Permintaan Layanan Online appeared first on SLN70-News.

MEDAN, sln70-news.com – Pengajuan permohonan pemotongan dan peremajaan pohon oleh PT Mugen Development, selaku pihak pengelola restoran Mutia Garden di Jalan Cut Mutia, kepada Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Medan merupakan bukti pelanggaran dan bisa dipidanakan.

“Ini sudah pelanggaran atas kecorobohan pemerintah, yang lebih tunduk dengan permintaan pengusaha,” kata Direktur Wahana Lingkungan Hidup Sumatera Utara (WALHI Sumut), Dana Tarigan kepada M24, Rabu (15/7).

Penebangan 19 batang pohon yang terdiri dari 11 batang jenis Mahoni dan 4 batang Angsana serta 4 batang jenis Palm, sangat bertentangan dengan visi Kota Medan menjadikan Kota Medan sebagai “Kota Hijau”.

“Kebijakan tak memikirkan lingkungan. Bisa dipidanakan, kemana dan diapakan selanjutnya kayu-kayu hasil penebangan tersebut, apakah dijual?” ujarnya lagi.

Menurutnya, DKP punya aturan baku mengenai kapan pohon-pohon tersebut harus ditebang. Sebab pohon penghijauan dipinggir jalan berfungsi untuk menetralisir karbondioksida (Co2).

“Selama ini tidak pernah dapat alasan, dilakukannya pemotongan pohon penghijauan, seharusnya diberitahukan ke publik alasanya,” cetusnya.

Apalagi diketahui saat ini, Kota Medan masih kekurangan ruang terbuka hijau (RTH). Belum lagi dengan dampak dari polusi, dan bagaimana cara mengatasinya.

“Jangan dianggap penebangan pohon sebagai properti. Jika tujuannya untuk mengantisipasi musim hujan agar tidak terjadi musibah, semestinya yang ditebang adalah ranting-ranting yang sudah rapuh. Bukan keseluruhan pohon,” ungkapnya.

Menindaklanjuti permasalahan ini, WALHI Sumut berjanji akan segera menyurati Pemko Medan dan DKP Kota Medan untuk mempertanyakan alasan pemotongan pohon penghijauan di Jalan Cut Mutia, Kec Medan Polonia.

Salah seorang pedagang di sekitar tempat penebangan, Ahmadi, menyebutkan, bahwa penebangan dilakukan sekelompok orang berseragam Dinas Pertamanan. Dimana pohon yang ditebang langsung dipotong-potong dan diangkut ke dalam truk.

“Sudah sejak beberapa minggu lalu dipotong. Aneh saja, kok dipotong padahal masih muda. Kita warga ini mana tahu mau dikemanakan pohon-pohon itu,” katanya.

Menurutnya, jalan raya tersebut selama ini paling rimbun. Bahkan banyak pengendara yang berhenti di bawah pohon saat cuaca panas.

“Dulu dingin di sini, tetapi sekarang sudah panas. Aneh sih, kok main tebang,” tambahnya. (adl)

The post Penebangan 19 Pohon Penghijauan, WALHI: Pemerintah Lebih Tunduk dengan Permintaan Pengusaha appeared first on SLN70-News.