JAKARTA, sln70-news.com – Pada kondisi khusus obat hydroxychloroquine digunakan untuk pengobatan pasien COVID-19. Penggunaan obat ini sangat terbatas karena termasuk dalam obat keras.

Di Indonesia sendiri, obat tersebut sudah diberikan izin oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk beredar namun dengan kriteria tertentu. Direktur Registrasi Obat (BPOM) Dr.dr. Rizka Andalucia, M. Pharm., Apt. mengatakan, obat keras ini hanya dapat dibeli dengan resep dokter dan digunakan sesuai petunjuk dokter.

“Hydroxycloroquine ini diberikan oleh BPOM izin penggunaan dalam kondisi emerjensi atau yang kita kenal dengan nama _emergency use authorization_,” ujar Dokter Rizka saat berdialog di Media Center Gugus Tugas Nasional, Jakarta, Senin (29/6).

Di samping hydroxycloroquine, cloroquine, dan dexamethasone merupakan obat yang sudah lama diberikan izin edar oleh BPOM untuk indikasi non-covid dan ketiga obat tersebut termasuk kategori obat keras.

Pada kemasaan peredarannya, obat keras memiliki logo ‘k’ dengan lingkaran berwarna merah.

Mengenai syarat dan kondisi penggunaan dan kondisi darurat, Dokter Rizka menjelaskan bahwa obat tersebut harus dilakukan dengan pengujian uji klinik yang selanjutnya dilakukan pemantauan terhadap keamanan dari obat tersebut. Kedua, obat tersebut hanya dapat digunakan selama masa pandemi. Ketiga dan terakhir, dilakukannya peninjauan ulang setiap kali terdapat data terbaru terkait efektivitas atau khasiat dan keamanan dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap obat tersebut.

Sementara itu, ia juga menyampaikan hasil studi dari Universitas Oxford di Inggris yang menyebutnya sebagai _recovery trial_. Studi ini bertujuan untuk mengetahui kebermanfaatan dari hydroxycloroquine. Berdasarkan studi tersebut, saat ini _emergency use authorization_ untuk hydroxycloroquine sudah diberhentikan oleh WHO dan FDA (Badan POM Amerika Serikat).

“Hasilnya memang menunjukkan tidak bermakna dibandingkan dengan yang tidak diberikan hydroxycloroquine. Tetapi kondisi dan pasiennya berbeda. Oleh karena itu, untuk sementara waktu kami masih memberlakukan _emergency use authorization_,” terang Dokter Rizka.

Lebih lanjut, Dokter Rizka mengatakan, penelitian terkait obat ini akan dilakukan oleh perhimpunan profesi. Ketika hasil dari penelitian tersebut sudah muncul dan terbukti menunjukkan ketidakbermanfaatan _emergency use authorization_ terhadap hydroxycloroquine akan dihentikan.

Menyikapi pengobatan COVID-19, Dokter Rizka berpesan kepada masyarakat terkait penggunaan hydroxycloroquine, cloroquine, dan dexamethasone. “Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tidak menggunkan atau mendapatkan, baik hydroxycloroquine, cloroquine, maupun dexamethasone secara bebas, harus dengan resep dokter dan di bawah pengawasan dokter, ” imbuhnya.

Sebagai penutup, dokter Rizka mengingatkan masyarakat untuk lebih bijak dalam mendapatkan obat tersebut dan tidak melakukan _panic buying_.

“Belilah (obat) di sarana pendistribusian farmasi yang legal, apakah itu apotek atau rumah sakit,” ujarnya. (dit)

The post Penggunaan Hydroxychloroquine Bersyarat pada Pengobatan Pasien COVID-19 appeared first on SLN70-News.

MEDAN, sln70-news.com – Menyikapi usulan DPRD Kota Medan terhadap perbaikan tata kelola parkir dengan menerapkan sistem lelang terbuka, dan penggunaan parkir meter dengan tarif progresif di kawasan strategis. Pemko Medan akan menerapkan penggunaan parkir meter yang didukung oleh pihak ketiga.

Hal ini diungkapkan Sekretaris Daerah Kota Medan Ir Wiriya Al-rahman MM saat membacakan Nota Jawaban Wali Kota Medan atas Pandangan Umum DPRD Kota Medan pada Sidang Paripurna Tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 di Gedung DPRD Kota Medan, Senin (29/6) siang.

Dijelaskannya, saat ini Pemko Medan telah menerapkan E-Parking pada kawasan tertentu di ruas jalan Kota Medan dengan menjalin kerjasama dengan PT Bank Sumut. “Diharapkan penerapan E-Parking ini akan menjadi kawasan percontohan atau uji coba parking elektronik yang nantinya akan dikembangkan pada kawasan lainnnya”, ungkap Sekda.

Sekda juga memberikan tanggapan mengenai pandangan umum dari Partai Gerindra perihal Infrastruktur yang kualitasnya kurang dan tidak maksimal serta mengenai proyek pengerjaan drainase, Sekda menjelaskan bahwa Pemko Medan tetap berupaya maksimal dalam melaksanakan program-program yang telah ditetapkan.

“Selain mengatasi permasalahan-permasalahan Drainase, Pembangunan Jembatan Sicanang akan tetap dilanjutkan untuk menjaga aksesibilitas masyarakat di kawasan Utara Kota Medan. Untuk menjaga kualitas pekerjaan, Dinas PU tetap menggunakan jasa konsultan supervisi dalam pengawasan pelaksanaan pekerjaan sehingga kualitas pekerjaan dapat ditingkatkan”, Ujar Sekda.

Sekda juga menjawab pertanyaan 6 fraksi lainnya dari F-PDIP, F- PKS, F, PAN , F-Golkar, F-Nasdem, F-Demokrat, dan F-Hanura, F- PSI serta F- PPP. Nantinya hasil jawaban ini akan menjadi pertimbangan anggota dewan dalam pengambilan keputusan penetapan Ranperda LPJ APBD Kota Medan 2019.(adl)

The post Penggunaan Parkir Meter Akan Diterapkan di Kota Medan appeared first on SLN70-News.