Hal tersebut disampaikan oleh Agus Andrianto kepada jajaran dalam rapat virtual di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (20/7/2021).

“Jika pelanggaran person to person terapkan RJ (Restorative Justice) dan SE Kapolri, tetapi jika yang berkaitan mengganggu upaya Pemerintah dalam penanganan Covid, ini tindak tegas. Jangan sampai masyarakat ini bingung dengan banyaknya berita bohong yang berkembang di masyarakat,” kata Agus.

Agus juga menyatakan kepada seluruh jajarannya untuk melakukan pengawalan dan pengamanan penyerapan belanja modal di provinsi, kabupaten, dan kota.

Menurutnya, dalam penanganan Pandemi Covid-19, masih banyak provinsi yang ragu untuk menyerap anggaran dan belanja modal. Sebab itu, Ia meminta jajaran Reskrim untuk betul-betul bijaksana dalam menangani perkara terkait dengan hal tersebut.

“Apabila ada kesalahan sedikit agar disikapi dengan bijaksana, yang terpenting ekonomi negara berputar anggaran dapat diserap seluruhnya dengan baik. Pengawasan dan pengamanan penyerapan anggaran ini bisa bekerjasama dengan Forkopimda dan Kementerian/Lembaga,” ujar Agus.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, kata Agus telah menginstruksikan untuk mlakukan pendampingan kepada kepala daerah untuk tidak ragu menyerap anggaran.

“Bapak Kapolri membuka ruang selebar-lebarnya kepada pejabat daerah di wilayah mengajukan komplain. Apabila ada rekan-rekan yang melakukan kriminalisasi akan dilakukan pemeriksaan oleh Propam,” ucap Agus.

Disisi lain, Kapolri, menurut Agus, telah menekankan kepada seluruh anggota kepolisian untuk tidak bersifat arogan kepada masyarakat. Terlebih ketika pelaksanaan PPKM Darurat ini.

“Jangan sampai tindakan yang kami lakukan ini sifatnya kontra produktif dengan kebijakan Pemerintah. Mohon jajaran mengingatkan agar semua lini tidak bersifat arogan kepada masyarakat. Seperi contoh di Solo yang menggunakan bahasa daerah dan lebih persuasif,” tutur Agus.

Agus mengingatkan, terkait dengan protokol kesehatan, kepada pedagang selagi menerapkan sosial distancing maka hal tersebut masih diperbolehkan. Kecuali, sudah melanggar jam operasional yang ditentukan.

Kemudian, Agus meminta agar jajarannya telah melakukan pengecekan setiap harinya terkait dengan distribusi dan ketersediaan obat-obatan maupun oksigen.

“Kapolri mengingatkan bahwa Polri siap membantu pelaksanaan distribusi bantuan sosial kepada setiap daerah yang paling terdampak,” kata Agus. (Adlan)

The post Kabareskrim Minta Jajarannya Tak Arogan dan Tindak Tegas Hoaks Penanganan Covid-19 appeared first on SLN70-News.

Apresiasi ini disampaikan Bobby Nasution saat menerima audiensi dari Tanoto Foundation di Rumah Dinas Wali Kota Medan, Sabtu (19/6).

Dalam audiensi tersebut, Jeffrey Jeo selaku Initiative Program Manager Tanoto Foundation menjelaskan bahwa pihaknya ingin menjalin kerjasama dengan Pemko Medan dalam melakukan penanganan covid-19 berupa vaksinasi terhadap masyarakat kota Medan khususnya masyarakat yang berada di kawasan Medan utara.

“Kami bermaksud ingin menjalin kerjasama dengan Pemko Medan dengan menggelar vaksinasi massal terhadap masyarakat di Medan utara, kami berharap ini dapat membantu memutus penyebaran covid-19 di kota Medan.”kata Jeffrey Jeo.

Menanggapi hal tersebut, Bobby Nasution menyampaikan apresiasinya atas program vaksinasi massal tersebut. Menurut Bobby Nasution langkah ini sangat tepat dan dapat di kolaborasikan dengan program Pemko Medan.

“Meskipun penyebaran covid-19 di bagian utara tergolong yang paling rendah dibandingkan Kecamatan lainya, namun masyarakat disana harus tetap di vaksinasi juga, kita sudah menargetkan 75% masyarakat kota Medan harus mendapatkan vaksinasi covid-19.”ujar Bobby Nasution. (Wiku)

The post Tanoto Foundation Bantu Penanganan Covid-19 di Kota Medan appeared first on SLN70-News.

MEDAN, sln70-news.com – Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi diwakili Sekda Kota Medan Ir Wiriya Alrahman MM menerima kunjungan Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumut di Balai Kota Medan, Rabu (9/9).

Kunjungan dilakukan dalam rangka pemeriksaan pendahuluan atas pengelolaan tanggung jawab keuangan negara dalam penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Pemko Medan.

Tim BPK yang hadir Syafruddin Lubis selaku Wakil Penanggung Jawab didampingi Isaac Yudhistira selaku Ketua Tim. Direncanakan, Tim BPK akan melakukan pemeriksaan pendahuluan selama 15 hari. Selain Sekda, kedatangan Tim BPK juga diterima Asisten Umum Setdako Medan Renward Parapat, Sekretaris Inspektorat Kota Medan Saruddin Hutasuhut beserta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang terkait dalam penanganan Covid-19.

Mengawali sambutannya, Sekda mengucapkan selamat datang kepada Tim BPK. Dikatakannya, Pemko Medan telah mengalokasikan anggaran, termasuk melakukan refocusing dalam penanganan Covid-19 di Kota Medan. Anggaran tersebut, jelasmya, digunakan untuk penanganan 3 bidang yakni kesehatan, sosial dan penanganan stimulus ekonomi.

Di bidang kesehatan, terang Sekda, anggaran yang digunakan diperuntukan untuk mencegah penyebaran Covid-19 dan menangani pasien yang telah terjangkit Covid-19. Kemudian di bidang sosial, ungkapnya, memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 baik langsung maupun tidak langsung.

“Dalam penanganan stimulus ekonomi, kita akan prioritaskan kepada pelaku UMKM yang selama ini menjadi binaan OPD terkait, diantaranya Dinas Koperasi & UMKM, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan serta Dinas Pertanian dan Perikanan. Kita belum melaksanakannya, sebab masih menunggu program dari OPD terkait,” kata Sekda.

Langkah ini dilakukan, tegas Sekda, agar program stimulus ekonomi tepat sasaran. “Kita tidak mau membagi-bagikan uang saja, tetapi harus dapat meningkatkan ekonomi masyarakat, terutama pelaku UMKM. Sampai saat ini masih dibahas program yang paling tepat guna penanganan stimulus ekonomi tersebut,” ungkapnya.

Terkait dengan pemeriksaan pendahuluan yang akan dilakukan Tim BPK, Sekda selanjutnya minta kepada OPD terkait yang menangani Covid-19 agar memberikan data yang sebenarnya guna mempermudah Tim BPK dalam melakukan audit. “Ini menjadi tanggung jawab penuh masing-masing OPD yang menangani Covid-19. Untuk itu berikanlah data yang sebenarnya kepada BPK agar audit yang dilakukan cepat selesai,” pesannya.

Syafruddin Lubis selaku Wakil Penanggung Jawab Tim BPK yang akan melakukan pemeriksaan pendahuluan mengatakan, dilakukan oleh seluruh BPK se-Indonesia. Adapun tujuan dilakukan pemeriksaan ini, terang Syafruddin, untuk memperoleh pemahaman atas hal pokok dan identifikasi kriteria pemeriksaan sebagai dasar bagi tim dalam menyusun pemeriksaan secara lebih rinci dengan sasaran pemeriksaan relokasi dan refocusing, penanganan bidang kesehatan, termasuk sumbangan pihak ketiga, penanganan bidang sosial dan penanganan dampak ekonomi.

“BPK berperan agar anggaran penanganan Covid-19 harus tepat sasaran, baik dalam penanganan kesehatan maupun dalam pemberian bantuan sosial. Sebab, anggaran yang digunakan untuk penanganan Covid-19 cukup besar. Kita tidak mengharapkan dalam penggunaan anggaran terjadinya penyimpangan,” jelas Syafruddin.
]
Guna kelancaran pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan, Syafruddin selanjutnya minta dukungan seluruh OPD terkait. “Tentunya dukungan OPD terkait sangat kita butuhkan, sehingga pemeriksaan yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar dan secepatnya selesai,” harapnya. (adl)

The post Tim BPK Perwakilan Provinsi Sumut Periksa Pengelolaan Keuangan Pemko Medan Tangani Covid-19 appeared first on SLN70-News.